Partai Kebangkitan Nusantara

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kanan) menerima berkas pendaftaran yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melalui Ketua Umumnya I Gede Pasek Suardika (kiri) saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). PKN menjadi partai politik kesepuluh yang mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu 2024 pada hari kedua pendaftaran.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai-partai politik nasional telah mendaftarkan diri dan berjuang untuk lolos memenuhi prasyarat sebagai peserta pemilu. Sejak pertengahan Desember 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan 17 partai nasional (Komisi Pemilihan Umum, 2022) sebagai peserta Pemilu 2024. Keputusan tersebut dibuat setelah KPU melakukan proses verifikasi kelayakan partai-partai yang mendaftarkan diri.

Dalam perkembangan proses verifikasi, pada 30 Desember 2022 KPU menambahkan satu lagi partai nasional yang lolos, sehingga total menjadi 18 parpol. Sementara untuk pemilu lokal di Aceh, KPU menetapkan 6 partai lokal.

Dari nama-nama yang ada tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan pada sejumlah nama partai politik nasional baru dan masih asing. Sejumlah nama sendiri sesungguhnya telah berdiri sejak lama, hanya saja mengalami pembaharuan. Sementara beberapa lainnya, memang baru berdiri dan menjadikan Pemilu 2024 sebagai kontestasi elektoral perdananya.

Sebagai partai politik nasional yang berniat untuk mengikuti Pemilu 2024, PKN telah mengupayakan berbagai prasyarat yang ditetapkan oleh KPU. Sejak April 2022, PKN telah mengusahakan pemenuhan administrasi yang diwajibkan. Hal tersebut agar partai berideologi resmi Pancasila ini dapat memenuhi tertib administrasi sesuai syarat kepesertaan pemilu (Kompas, 21/4/2022, “Kilas Politik & Hukum: Parpol Berusaha Penuhi Persyaratan”).

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika saat ditemui di kantor Pimpinan Nasional PKN di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Kehadiran PKN diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2021 bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Meski demikian, jejak kehadiran PKN telah ada sejak 2008, bahkan telah dirintis sejak 2003.

Cikal Bakal Partai Karya Perjuangan

Tarikan waktu yang jauh tersebut dikarenakan wujud PKN yang sesungguhnya telah hadir lebih lama dan berbeda dari bentuknya yang ada saat ini, yakni dalam wujud Partai Karya Perjuangan atau biasa disingkat sebagai “Pakar Pangan”. Mengacu pada laman resmi PKN, Pakar Pangan yang berdiri pada 7 Juli 2007 menjadi cikal bakal dari PKN.

Pada waktu tersebut, nama Jackson Andre Kumaat tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum Pakar Pangan ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Nama Jackson sendiri kurang dikenal dalam perpolitikan nasional. Tidak pernah ada catatan namanya dalam organisasi kepemudaan, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Lantas, pada Oktober di tahun yang sama kepemimpinan Pakar Pangan berpindah tangan. Jackson menyerahkan kepemimpinan pada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yasin. Yasin, bahkan, menjadi calon presiden yang diunggulkan oleh Pakar Pangan pada Pemilu terdekat yang akan diikuti, yakni pada 2009 (Kompas, 3/1/2009, “Tinjauan Parpol: Keyakinan pada Jaringan”).

Sosok Yasin sendiri bukan nama baru dalam perpolitikan nasional. Sebelumnya, ia pernah menduduku kursi Deputi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan dan inisiator bagi lahirnya jaringan relawan Barisan Indonesia (Barindo). Pada Pemilu 2004, jaringan Barindo berkembang menjadi relawan untuk mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan Partai Demokrat.

Barindo sendiri telah lahir sejak tahun 2003. Dijelaskan oleh Yasin, gerakan relawan ini bahkan telah hadir dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 26 provinsi. Pada 2004, Yasin memang mendorong Barindo untuk mendukung SBY. Ia berharap, setelah memperoleh kedudukan di pusat, SBY akan mengakomodasi Barindo. Namun, hingga 1,5 tahun menjabat, Presiden SBY tidak kunjung mengakomodasi para relawan.

Akhirnya, Yasin pun memutuskan untuk secara mandiri membuat wadah untuk mengakomodasi para relawan di Barindo. Pertama-tama, wadah tersebut lahir pada 2006 dalam rupa pengembangan Barindo sebagai ormas. Namun, setelah dilakukan silaturahmi nasional, para pengurus berpikir agar ormas ini dapat dikembangkan lagi untuk menjadi suatu partai politik.

Pada 7 Juli 2007, Pakar Pangan pun berdiri. Saat itu, memang Jackson yang memimpin sebagai Ketua, agar Pakar Pangan lolos verifikasi sebagai partai politik nasional. Salah satu hasil dari lolosnya verifikasi tersebut adalah keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008. Setelah lolos, Jackson pun menyerahkan kepemimpinan kepada Yasin yang usianya jauh lebih tua pada 7 Oktober 2008.

“Jackson, yang usianya hampir separuh usia saya, bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada saya. Alasannya, Pakar Pangan akan menghadapi pertempuran pada Pemilu 2009 dan mereka yang muda memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpinnya. Kaum muda di Pakar Pangan merasa masih mempunyai kesempatan panjang untuk memimpin, sambil belajar dari yang lebih senior,” kata Yasin kepada Kompas.

Awalnya, para pendiri Pakar Pangan hendak memberikan nama Partai Karya Lokal Perjuangan Nasional. Nama tersebut berangkat dari latar belakang partai yang karena memang berangkat dari karya-karya lokal. Akan tetapi, Yasin memberikan masukan bahwa nama tersebut terlalu panjang, sehingga lantas disingkat menjadi Partai Karya Perjuangan. “Karya Lokal Perjuangan Nasional” pun tetap digunakan sebagai salah satu moto partai (Kompas, 3/1/2009, “Sosok dan Pemikiran: Partai Baru dengan Capres”).

Pemilu 2009 pun menjadi kontestasi elektoral nasional pertama yang diikuti oleh Pakar Pangan. Tak hanya ini menjadi ujian elektoral, namun juga ujian bagi keeratan jaringan relawan Barindo. Dalam Pemilu 2009 ini, Pakar Pangan lolos verifikasi peserta partai politik nasional dan memperoleh nomor urut 17.

Sebagai wujud kekecewaan merasa ditinggalkan oleh SBY, pada Pemilu 2009 Pakar Pangan memilih untuk berkoalisi dengan sosok lawan dari Partai Demokrat. Pakar Pangan memilih untuk masuk dalam koalisi dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra untuk mendukung calon presiden Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Hasilnya, jumlah suara yang diperoleh Pakar Pangan berada pada peringkat ke-28 dari total 38 peserta partai politik nasional. Jumlahnya mencapai 351.440 suara atau setara dengan 0,34 persen suara nasional. Dengan capaian ini, Partai Pangan pun gagal mengirimkan satu pun kadernya untuk duduk di kursi DPR.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang terdiri dari Dewan Penasehat PKN Ferdinand Nainggolan (kiri), Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika (tengah), Sekjen PKN Sri Mulyono, dan Bendara umum PKN Mirwan Amir (kanan) saat menerima secara resmi bergabungnya politisi dan ekonom Laksamana Sukardi (kedua dari kiri) di partainya di Kantor Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Dinamika Politik sebagai BKPD

Kegagalan ini mendorong perlunya evaluasi dan rencana strategis untuk menghadapi pemilu berikutnya, yakni pada tahun 2014. Untuk itu, salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan nama sekaligus status partai.

Pada 7 November 2011, Pakar Pangan dideklarasikan dengan nama Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD). Status partai politik pun turut berubah, dimana BKPD adalah organisasi sayap di dalam tubuh Partai Demokrat. Perubahan ini dilakukan dengan melihatnya ketatnya persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Yasin pun memutuskan agar Pakar Pangan bergabung dengan Partai Demokrat. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Pakar Pangan Jackson Kumaat, keputusan tersebut merupakan hasil konsensus nasional 33 Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Pakar Pangan. Pertemuan dilaksanakan di Denpasar, Bali, 30 April 2011. “Bergabung dengan Demokrat sudah keputusan bulat seluruh pengurus,” katanya.

Keputusan pengurus Pakar Pangan ini memperoleh respon positif dari pihak Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyambut bergabungnya Pakar Pangan dengan menyebutnya sebagai saudara sejak lahir. Menurutnya, Pakar Pangan adalah saudara sejak lahir karena Muhammad Yasin selaku pendiri jugalah sosok penting bagi Partai Demokrat.

Salah satu pengurus DPP Pakar Pangan di Sulawei Utara, Didi Paendong, pun memilih untuk mendukung keputusan partainya. “Kami tak menyerah sebelum perang, tetapi menyadari kekuatan. Ini aliansi strategis rasional,” ujarnya. BKPD sebagai organisasi akan mengedepankan perjuangan kesejahteraan buruh, tani, dan nelayan.

Yang menjadi penghalang bagi Pakar Pangan untuk menjadi calon peserta Pemilu 2014 adalah proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM serta di KPU dan juga persyaratan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) (Kompas, 7/5/2011, “Partai Politik: Sayap Partai Demokrat Bertambah”).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 

Para simpatisan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang hadir dalam penerimaan politisi dan ekonom Laksamana Sukardi yang resmi bergabung dengan partainya di Kantor Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2/2023). Bergabungnya Laksamana Sukardi di PKN diharapkan memperkuat struktur partai tersebut. Mantan politisi PDIP ini mengaku memilih bergabung PKN karena ada harapan baru seiring masih barunya partai tersebut. Selain politisi dan ekonom, Laksamana Sukardi juga pernah menjabat sebagai Menteri BUMN pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Setelah namanya tidak lagi muncul dalam konstelasi politik nasional selama beberapa waktu, Pakar Pangan pun mengadakan Musyawarah Nasional pada 28 Oktober 2021. Musyawarah Nasional Pakar Pangan tersebut dilangsungkan di Jakarta dengan tujuan melakukan pembaharuan lembaga dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).

Sebagai hasilnya, ditetapkan perlunya pergantian nama sekaligus benderan/lambang partai. Untuk itu, dilakukanlah perubahan nama dari Pakar Pangan menjadi Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Deklarasi dilakukan di hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut.

Dalam struktur kepengurusan, juga terjadi perubahan. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Gede Pasek Suardika resmi memimpin PKN. Dalam struktur tersebut, Pasek akan memimpin kader-kader yang mayoritas didominasi oleh para loyalis dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Salah satu inisiator pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal PKN, Sri Mulyono, menjelaskan perjalanan pendirian PKN. Sri menyebut, sebelumnya sepak terjang Pasek memang telah lekat di dunia politik. Sebelum di PKN, Pasek telah memperoleh sejumlah jabatan strategis di Partai Demokrat, Komisi III DPR, hingga terakhir di Partai Hati Nurani rakyat (Hanura).

Di Hanura, Sri Mulyono menilai bahwa gagas Pasek kerap kurang diakomodasi. Hal ini membuat sejumlah pihak mendorong agar Pasek membangun partai baru. “Sebenarnya begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS (Gede Pasek Suardika) untuk keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat,” kata Sri Mulyono pada Oktober 2021 lalu.

Akhirnya, Pasek pun bersedia meninggalkan Partai Hanura berikut juga posisi terakhirnya sebagai Sekretaris Jenderal. “Begitu bersedia, GPS meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahir lah Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Sri Mulyono.

Konsep “kebangkitan Nusantara” sendiri berangkat dari visi para pendiri yang melihat adanya ruang kosong yang belum diakomodasi dalam politik nasional. Ruang tersebut adalah terkait idealisme jenius Nusantara. Menurut Sri Mulyono sebagai dikutip laman resmi PKN, Indonesia adalah warisan yang memiliki nilai jenius yang sangat kaya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PKN ingin menghidupkan kembali nilai jenius tersebut, terutama dengan menekankan budaya gotong royong. “Budaya yang hampir punah, kita akan bangkitkan lagi,” kata Sri Mulyono.

Dalam kelahirannya ini, banyak anggota berasal dari Partai Demokrat, Partai Hanura, dan beberapa aktivis. Termasuk adalah Sri Mulyono sendiri yang dulunya pernah berada di kedua partai tersebut dan juga Mirwan Amir sebagai mantan kader Partai Demokrat. Nama terakhir sendiri lantas didapuk sebagai Bendahara PKN.

Setelah pembentukannya tersebut, PKN menargetkan segera membentuk pimpinan-pimpinan cabang untuk tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi Indonesia. PKN menargetkan agar pembentukan tersebut sudah selesai pada Desember 2021. Sebagai target lanjutan, PKN juga akan mengusahakan diri untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebagai partai politik nasional, PKN juga mengurus lembaganya agar berbadan hukum. Hal ini juga menjadi salah satu prasyarat sebagai calon peserta Pemilu 2024. Untuk itu, pengurus PKN melakukan proses pendaftaran dan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pada 7 November 2021, pengurus partai mulai menyerahkan kelengkapan berkas untuk pengurusan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Pada 7 Januari 2022, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM pun keluar menyatakan PKN berbadan hukum.

Lebih lanjut, PKN pun mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu ke KPU pada 2 Agustus 2022. Hingga waktu tersebut, PKN telah memilih 34 pimpinan daerah tingkat provinsi. Selain itu, juga telah tersusun 501 pimpinan daerah untuk tingkat kabupaten/kota.

Pasek menyatakan bahwa PKN dibentuk sebagai upaya perjuangan gagasan “penguatan wawasan nusantara dalam praktik pemerintahan”. PKN menjadi partai yang dibangun atas konsepsi gotong royong dan kebersamaan. Di dalamnya, diisi tidak hanya politisi, melainkan pakar dan anggota masyarakat yang memiliki kesamaan visi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi deretan bendera Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Nusantara yang dipasang di pinggir jalan kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (14/9/2022).Menjelang tahun politik, sejumlah elite partai politik kian gencar menggelar pertemuan untuk mencari koalisi di pemilihan umum 2024.

Visi            : Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur dengan berwawasan Nusantara.

Misi           :

• Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
• Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, aspiratif dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta berwawasan nusantara.
• Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
• Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional serta berintegritas.
• Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan, generasi muda dan disabilitas pada posisi taktis strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
• Menumbuhkembangkan nilai-nilai positif kenusantaraan sebagai bagian untuk memperkokoh jati diri dan kepercayaan diri bangsa.
• Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
• Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
• Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Lembaga

Dalam tataran kepengurusan pimpinan nasional, struktur PKN terdiri atas:

• Ketua Umum           : I Gede Pasek Suardika
• Wakil Ketua Umum : Gerry H Hukubun
• Bendahara Umum : Mirwan Amir
• Sekretaris Jenderal : Sri Mulyono
• Ketua Bidang Organisasi : Pranyoto Ateng
• Ketua Bidang Keanggotaan : Yuyun. K. Soemopawiro
• Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) : Bona Simanjuntak
• Direktur Eksekutif : I Made Sudanayasa

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekertaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono menunjukkan karyu tanda anggota yang diberikan kepada politisi dan ekonom Laksamana Sukardi saat resmi bergabung dengan partainya di Kantor Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Kini, Pemilu 2024 akan menjadi kontestasi elektoral pertama yang dihadapi oleh PKN. Meniliknya secara historis, Pemilu 2024 sendiri akan menjadi kali ketiga partai ini berpartisipasi dalam pemilu nasional. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, berbagai usaha administratif maupun strategis telah dilakukan oleh PKN untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dalam upaya administratif, PKN telah berhasil meloloskan diri secara resmi sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. Namanya masuk dalam ke-17 partai politik nasional yang diumumkan KPU pada awal Desember 2022 lalu. Dalam tahapan ini, PKN mulai bergerak pada hari kedua dibukanya pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke KPU. Pendaftaran sendiri dibuka 1 Agustus-14 Agustus 2022.

Dalam tahapan pendaftaran, Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika datang ke kantor pusat KPU di Jakarta dengan diantar oleh puluhan kader PKN. Pada hari kedua, tepatnya pada 2 Agustus 2022, hanya PKN yang melakukan pendaftaran. Hal ini juga menjadikan PKN sebagai partai ke-10 yang mengirimkan berkas pendafataran ke KPU. Pasek dan pulukan kader PKN datang dengan mengenakan pakaian hitam dan penutup kepala khas dari sejumlah daerah di Indonesia.

Seusai mendaftar, Pasek memaparkan bahwa PKN telah menyusun membuat tiga tahapan besar dalam upaya pemenangan Pemilu 2024. Yang pertama adalah memperoleh keterangan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM – di mana hal ini telah mereka peroleh pada 18 Januari 2022. Tahap kedua adalah lolos sebagai peserta Pemilu 2024, dan ketiga memperoleh kursi di parlemen nasional dan daerah.

Pasek mengatakan, kelolosan PKN sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 akan menjadi kunci untuk memasuki tahapan terakhir, yakni berjuang agar lolos ambang batas parlemen nasional dan mendapatkan kursi parlemen. PKN dinyatakan akan bekerja secara terstruktur dalam setiap tahapan dan proses Pemilu 2024.

Dalam proses pendaftaran tersebut, KPU menyatakan bahwa dokumen PKN sehingga bisa segera dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sendiri berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dengan lolosnya berkas pendaftaran, PKN bergabung dengan enam partai politik yang sebelumnya telah lolos tahap penyerahan dokumen dan memasuki proses verifikasi administrasi (Kompas, 3/8/2022, “Percepat Pencairan Anggaran”).

Sementara sebagai upaya strategis, setelah dinyatakan lolos sebagai peserta, PKN bisa fokus untuk mencapai target kemenangan dalam Pemilu 2024. Salah satu strategi yang lantas diwujudkan adalah dengan menambah kelengkapan anggota pemenangan dalam tubuh PKN sendiri. Oleh karenanya, pada 21 Februari 2023 lalu PKN menarik mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Laksamana Sukardi.

Pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara/BUMN (1999–2000), Sukardi bukan nama baru dalam kancah politik nasional. Dalam sambutan atas keanggotaan Sukardi di PKN, Pasek berharap agar kehadiran Sukardi dapat memperkuat struktur PKN (Kompas, 21/2/2023, “Laksamana Sukardi Bergabung Partai Kebangkitan Nusantara”).

Menuju Pemilu 2024, PKN memperoleh nomor urut 9. Secara keseluruhan, dengan mengacu pada data KPU hingga 6 Januari 2023, kepengurusan PKN telah berada di 34 provinsi Indonesia. Jumlah anggota yang secara resmi tercatat di KPU pun mencapai jumlah 574.607 orang tersebar di ke-34 provinsi tersebut. Sementara jumlah pengurus mencapai 58 orang dengan persentase keterwakilan perempuan 36,21 persen. (LITBANG KOMPAS)