Lembaga

Kementerian Perdagangan

Sempat digabungkan menjadi satu dengan Kementerian Perindustrian di era Presiden Abdurahman Wahid, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan.

Fakta Singkat

Dibentuk:
19 Agustus 1945

Menteri Pertama:
Surachman Tjokrodisurjo (2 September 1945-14 November 1945)

Menteri Saat ini:
Muhammad Lutfi

Regulasi:
UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Anggaran:
Rp 2,93 triliun (2021)

Website:
https://www.kemendag.go.id

Kondisi Perdagangan

Kondisi perekonomian dunia dalam dua tahun terakhir memperlihatkan tren yang negatif. Pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,6%. Melemahnya kinerja perekonomian dunia terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekonomi negara maju dan negara berkembang serta penurunan volume perdagangan dunia dan pandemi Covid-19.

Perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Jepang mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,7%. Perekonomian negara berkembang tahun 2019 juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,7%. Sementara volume perdagangan dunia melemah dengan pertumbuhan hanya 0,9%,.

Bagi negara berkembang, penurunan kinerja ekonomi tahun 2019 terutama disebabkan oleh melemahnya indeks harga komoditas dunia. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor negara-negara tersebut hanya tumbuh sebesar 0,8%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 4,1%. Sementara kinerja impor negara berkembang bahkan mengalami kontraksi sebesar (-0,8%).

Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi terus berlanjut di tahun 2021 dan akan semakin parah dengan ancaman resesi global di depan mata akibat merebaknya pandemi Covid-19. Kejadian luar biasa yang melanda banyak negara di dunia sejak Desember 2019 tersebut membuat Bank Dunia dan Lembaga International Monetary Fund (IMF) terus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi tajam sebesar (-3%) pada tahun 2020 yang merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan perdagangan dan ekonomi. Jika pelaku perdagangan sehat, harapannya ekonomi akan semakin membaik dan tumbuh meski secara perlahan.

Sejarah

KOMPAS/BAMBANG SP

Menteri Perdagangan Radius Prawiro mendapat penjelasan dari pengrajin Praptowihardjo di Kotagede, Yogyakarta (30/3/1976). Dari rongsokan selongsong peluru, kerajinan ukir kuningan ditumbuhkan. Penyediaan bahan baku kuningan dan perak yang tidak kontinyu menghambat pertumbuhan kerajinan ukiran.

Pada 19 Agustus 1945 dibentuk Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Kemakmuran saat itu membawahi sektor industri serta pedagangan yang dijabat oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo. Lalu pada Kabinet Sjahrir periode pertama menganut sistem pemerintahan parlementer. Kementerian Kemakmuran saat itu dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo yang juga menjabat sebagai Menteri Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada periode kedua Kabinet Sjahrir. Selanjutnya pada Kabinet Sjahrir periode ketiga  wewenang serta pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali berada dibawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani.

Pada Kabinet Hatta Periode pertama yang kembali seperti awal pembentukan kabinet dengan sistem presidensiil, saat itu menteri yang menjabat yaitu Sjafroeddin Prawiranegara hingga 4 Agustus 1949. Selanjutnya pada Kabinet Hatta periode kedua pada 4 Agustus – 20 Desember 1949 Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo hingga akhir Kabinet RIS dengan sistem parlementer, sejak tanggal 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950. Kemudian pada Kabinet Halim (RI Yogyakarta) sektor industri dan perdagangan berubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe. Masuk pada kabinet Natsir terjadi perubahan dalam kabinet dan saat itu dipimpin oleh Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Pada Kabinet Wilopo berubah kembali tidak menjadi kementerian, sektor industri dan perdagangan menjadi berada dibawah tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang saat itu dipimpin oleh Mr. Soemanang dan kemudian digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo yang berlangsung selama 5 tahun dan berakhir pada Kabinet Ali Sastroamidjojo tanggal 9 April 1957. Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabt oleh I.J. Kasimo.

Berikutnya pada Kabinet Karya yang di pimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor industri dan perdagangan dipisahkan, sektor perdagangan dibawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan kemudian sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang. Lalu masuk pada Kabinet Kerja, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dipimpin oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan yang dijabat oleh Chairoel Saleh kemudian dan Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap.

Pada tahun 1961 adanya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana, saat itu Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap menjabat sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan Kabinet tanggal 6 Maret 1962. Selanjutnya pada Kabinet Kerja IV Menteri Perindustrian dan Pertambangan dipimpin oleh Chairoel Saleh, lalu Dr. Aziz Saleh yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan dipimpin oleh Adam Malik.

Dalam perjalannya masuk pada Kabinet Dwikora dan pada saat itu Departemen Perdagangan dan Departemen Koperari berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan yang dijabat oleh Brigjen Achmad Joesoef pada 27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966. Kemudian pada Kabinet Dwikora ketiga Menteri Perdagangan dijabat oleh Ashari Danudirdjo sampai era Kabinet Ampera Pertama yang saat itu sudah masuk pada era Orde Baru pada 17 Oktober 1967 pada era Kepemimpinan Presiden Soeharto.

KOMPAS/PAT HENDRANTO

Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo (tengah) memberi keterangan kepada pers, di Binagraha, Jakarta. Selama delapan hari, 5-14 Maret 1971, digelar Rapat Kerja (raker) perdagangan menjelang Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap kedua.

Pada Kabinet Pembangunan periode pertama Menteri Perdagangan dijabat oleh Soemitro Djojohadikoesoema pada 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada era Kabinet Nasir. Selanjutnya Radius Prawiro menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Koperasi pada Kabinet Pembangunan kedua. Kemudian pada Kabinet Pembangunan ketiga Menteri Perdagangan dijabat oleh Rachmat Saleh. Pada Kabinet Pembangunan keempat Menteri Perdagangan dijabat oleh Arifin Siregar.

Pada Kabinet Pembangunan Keenam Satrio Budihardjo mejabat Menteri Perdagangan sejak 19 Maret 1993 sampai 6 Desember 1995. Kemudian Pemerintah menggabungkan kembali sektor Perindustrian dengan Perdagangan dan pada periode ketujuh Kabinet Pembangunan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di jabat oleh T. Ariwibowo, namun tidak berjalan lama posisinya digantikan oleh Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Karena kondisi politik saat itu terjadi gerakan reformasi yang kemudian banyak mengalami perubahan. Pada 21 Mei 1998 Jabatan Menteri kembali digantikan oleh Rahardi Ramelan yang hanya berselang dua bulan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi menanyakan harga beras kepada seorang pedagang beras di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat melakukan inspeksi, Rabu (9/1/2002). Inspeksi tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Widjanarko Puspoyo dalam rangka memantau pelaksanaan operasi pasar Bulog di beberapa pasar tradisional di Jakarta.

Era Reformasi

Pada era Kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) terjadi beberapa kali perubahan susunan serta komposisi porsonil kabinetnya. Saat itu Jusuf Kalla ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang kemudian digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan Jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tidak berjalan lama, kepemimpinan Abdurahman Wahid diberhentikan oleh MPR RI melalui Sidang Istimewa (SI) pada 23 Juli 2001. Kemudian Wakil Presiden RI Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Presiden RI. Jabatan Menteri saat itu dipercayakan kepada Rini Mariani Soemarno yang memimpin Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar dapat menghidupkan kembali perekonomian bangsa Indonesia dan berakhir pada 2004.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah dan Departemen Perdagangan saat itu dipimpin oleh Mari Elka Pangestu yang juga menjabat pada Kabinet Indonesia Bersatu periode kedua. Kemudian pada periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono posisi Departemen Perdagangan kembali diubah menjadi setara Kementerian dan juga mengalami beberapa kali pergantian Menteri Perdagangan, seperti Gita Wirjawan (19 Oktober 2011-31 Januari 2014), lalu digantikan oleh Bayu Krisnamurthi (31 Januari 2014-12 Februari 2014), lalu Muhammad Lutfi (14 Februari 2014-20 Oktober 2014).

Pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Kerja jabatan Menteri Perdagangan dijabat oleh Rachmad Gobel pada 27 Oktober 2014 sampai 12 Agustus 2015 yang kemudian digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong pada 12 Agustus 2015 sampai 26 Juli 2016, kemudian digantikan kembali oleh Enggartiasto Lukita yang menjabat lebih lama dari dua menteri sebelumnya pada Kabinet Kerja yaitu pada 27 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019.

Pada Kabinet Indonesia Maju periode kedua Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan dijabat oleh Agus Suparmanto pada 23 Oktober 2019 – 23 Desember 2020. Saat ini jabatan Menteri Perdagangan dijabat oleh Muhammad Lutfi sejak 23 Desember 2020.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Tugas dan Fungsi

Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan
  2. Pelaksana kebijakan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan.
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan
  4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
  5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
  6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
  7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan
  8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BIRO HUMAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluncurkan platform dagang Indonesia Store (IDNStore) secara virtual di Jakarta, Kamis (14/1/2021). IDNStore adalah platform dagang digital untuk mempromosikan dan menjual produk Indonesia, khususnya skala kecil menengah (UKM), ke China, Hongkong, dan Taiwan.

Organisasi

Organisasi

Struktur Organisasi

  • Menteri Perdagangan
  • Wakil Menteri Perdagangan
  • Sekretaris Jenderal
  • Inspektur Jenderal
  • Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
  • Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
  • Direktur Jenderal Perdaganan Luar Negeri
  • Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
  • Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
  • Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
  • Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Menteri Perdagangan dari masa ke masa

  1. Surachman Tjokrodisurjo (2 September 1945-14 November 1945)
  2. Darmawan Mangunkusumo (14 November 1945-12 Maret 1946) dan (12 Maret 1946-2 Oktober 1946)
  3. Adnan Kapau Gani (2 Oktober 1946-26 Juni 1947) dan (3 Juli 1947-11 November 1947) (11 November 1947-29 Januari 1948)
  4. Sjafruddin Prawiranegara (29 Januari 1948-4 Agustus 1949)
  5. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (19 Desember 1948-13 Juli 1949) ; (4 Agustus 1949-20 Desember 1949) ; (20 Desember 1949-21 Januari 1950) ; (12 Agustus 1955-24 Maret 1956)
  6. Djuanda Kartawidjaja (20 Desember 1949-6 September 1950)
  7. Tandiono Manu (21 Januari 1950-6 September 1950)
  8. Sumitro Djojohadikusumo (6 September 1950-27 April 1951) dan (6 Juni 1968-28 Maret 1973)
  9. Sujono Hadinoto (27 April 1951-Juli 1951)
  10. Wilopo (Juli 1951-3 April 1952)
  11. Sumanang (3 April 1952-3 Juli 1953)
  12. Iskak Tjokroamidjojo (30 Juli 1953-8 November 1954)
  13. Roosseno Soerjohadikoesoemo (8 November 1954-12 Agustus 1955)
  14. Burhanuddin (24 Maret 1956-14 Maret 1957)
  15. Soenardjo Abu Ngusman (9 April 1957-25 Juni 1958)
  16. Rachmad Muljomiseno (25 Juni 1958-10 Juli 1959)
  17. Arifin Harahap (10 Juli 1959-18 Februari 1960) dan (18 Februari 1960-6 Maret 1962)
  18. Soeharto Sastrosoeyoso (6 Maret 1962-13 November 1963)
  19. Adam Malik (13 November 1963-27 Agustus 1964)
  20. Achmad Yusuf (2 Agustus 1964-22 Februari 1966) dan (22 Februari 1966-28 Maret 1966)
  21. Acbdurachman P (28 Maret 1966-25 Juli 1966)
  22. Achmad Tirtosudiro (28 Maret 1966-25 Juli 1966)
  23. Ashari Danudirdjo (28 Juli 1966-14 Oktober 1967)
  24. Jusuf (14 Oktober 1967-6 Juni 1968)
  25. Radius Prawiro (28 Maret 1973-29 Maret 1978)
  26. Rachmat Saleh (19 Maret 1983-21 Maret 1988)
  27. Arifin Siregar (21 Maret 1988-17 Maret 1993)
  28. Satrio Budihardjo (17 Maret 1993-6 Desember 1995)
  29. Mari Elka Pangestu (21 Oktober 2004-20 Oktober 2009) dan (22 Oktober 2009-19 Oktober 2011)
  30. Gita Wirjawan (19 Oktober 2011-31 Januari 2014)
  31. Bayu Krisnamurthi (31 Januari 2014-12 Februari 2014)
  32. Muhammad Lutfi (14 Februari 2014-20 Oktober 2014)
  33. Rachmad Gobel (27 Oktober 2014-12 Agustus 2015)
  34. Thomas Trikasih Lembong (12 Agustus 2015-26 Juli 2016)
  35. Enggartiasto Lukita (27 Juli 2016-20 Oktober 2019)
  36. Agus Suparmanto (23 Oktober 2019-23 Desember 2020)
  37. Muhammad Lutfi (23 Desember 2020 – saat ini)

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Pekerja duduk di pulau lapak pada proyek revitalisasi Pasar Johar Bangunan Cagar Budaya (BCB), Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/5/2019). Pasar Johar Semarang, yang terbakar pada 9 Mei 2015, direvitalisasi dengan mempertahankan konsep pelestarian bangunan cagar budaya. Bangunan Pasar Johar didesain oleh arsitek kelahiran Belanda, Thomas Karsten, pada 1937.

Revitalisasi Pasar Tradisional

Upaya Kementerian Perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dari sisi perdagangan dalam negeri salah satunya dengan melakukan revitalisasi pasar dan program penetrasi pasar dalam rangka menjaga melambungnya harga-harga barang pokok terutama di waktu tertentu. Kementerian Perdagangan telah berhasil membangun atau merevitalisasi secara fisik 4.152 Pasar Rakyat dengan peningkatan omzet pedagang mencapai 21,84% hingga tahun 2018.

Konsep pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor lain. Pembenahan secara fisik diharapkan dapat meningkatkan citra serta menggantikan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Disamping itu diperlukan juga revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial.

Revitalisasi manajemen merupakan pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, permodalan, dan SOP pelayanan pasar. Revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat.

Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

Guna meningkatkan kualitas pasar, saat ini pasar rakyat sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional. Kementerian Perdagangan akan melakukan sertifikasi terhadap pasar rakyat agar bisa memiliki SNI.

Dalam mengoptimalkan peran pasar rakyat, SNI dibuat dengan tujuan menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas pasar rakyat dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, maupun pusat perdagangan lainnya, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan aturan tersebut, upaya yang perlu dilakukan Kementerian Perdagangan adalah dengan memenuhi 3 persyaratan pasar rakyat yang meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga berbelanja di Pasar Terapung Kuin Alalak di Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara mencoba merevitalisasi pasar terapung tersebut dengan mengumpulkan para pedagang di satu dermaga. Tujuannya untuk menarik wisatawan.

Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok. Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah.

Fokus pasar yang menjadi sasaran adalah pasar rakyat yang termasuk pantauan IHK BPS (Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik) di seluruh Indonesia. Komoditas yang menjadi fokus adalah beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/8/2017.

Selain itu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah sesuai acuan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018) serta bawang putih. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan, yaitu seperti Perum Bulog, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi/Daerah, kepolisian dan pelaku usaha yang ada di daerah untuk memasok barang kebutuhan pokok yang harganya mulai tampak naik di pasar tersebut.

Gejolak harga biasanya terjadi saat mendekati bulan puasa, hari raya besar atau harihari penting tertentu lainnya. Laju inflasi pada Lebaran 2018 merupakan laju terendah dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017. Penetrasi Pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisistabilitas dan ketersediaan barang perlu terus dilakukan, didukung dengan koordinasi antar intansi yang terkait terutama jika terjadi gangguan pasokan.

Pangsa Pasar Dalam Negeri

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luas wilayah, ukuran pasar domestic juga tercermin dari besarnya populasi penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, meningkatnya daya beli masyarakat, serta besarnya nilai produksi perekonomian.

Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun asing. McKinsey Global Institute (MGI) memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada tahun 2030, dengan 135 juta konsumen potensial dengan pasar bernilai USD 1,8 triliun. Angka tersebut menujukkan besarnya peluang pasar domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor maupun para pelaku usaha dalam negeri.

Kondisi tersebut sekaligus memberikan tantangan bagi para pelaku perdagangan dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen pasar domestik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga berbelanja telur ayam dalam operasi pasar di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, Kamis (24/12/2020). Dalam operasi pasar yang digelar Kementerian Pertanian itu telur ayam dijual Rp 24.000 per kilogram atau sesuai harga eceran tertinggi saat ini. Sedangkan harga jual rata-rata telur ayam di sejumlah pasar di Jakarta saat ini naik hingga mencapai Rp 30.000 per kilogram. Operasi pasar dilakukan di 15 pasar di Jakarta hingga 30 Desember 2020.

Mencintai Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk mencintai produk dalam negeri dan menggaungkan benci produk asing. Seruan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada 4 Maret 2021. Dalam pidatonya Jokowi berbicara banyak terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Awalnya Jokowi berbicara mengenai neraca perdagangan yang di 2020 mengalami surplus US$ 21,7 miliar.

Presiden juga berbicara mengenai investasi baru yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Sebab pemerintah sudah tidak mungkin menambah APBN secara drastis. Selain itu, Jokowi berbicara mengenai perdagangan digital yang harus dilakukan secara adil. (E-dagang: Cegah Praktik yang Merugikan RI, Kompas, 5/03/2021)

Menurut Presiden Jokowi jangan sampai bangsa sendiri menjadi korban dari raksasa digital global. Perdagangan digital menurutnya juga harus mendorong pengembangan UMKM. Setelah itu dia mulai masuk berbicara mengenai ajakan untuk membenci produk asing.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan duduk perkara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri. Mendag mengatakan pernyataan tersebut mengemuka usai Lutfi menjelaskan mengenai persaingan tidak adil di perdagangan digital yang melibatkan produk luar negeri dan produk lokal.

Mendag menambahkan sebenarnya ada latar belakang yang menyertai pernyataan Presiden, yaitu laporan Mendag kepada Presiden tentang adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan

Mendag menjelaskan praktik-praktik tersebut mencakup kecurangan dalam perdagangan yang dilakukan perusahaan dagang secara elektronik (e-dagang) berskala global, seperti praktik predatory pricing. Lewat praktik ini, produk sengaja dipasarkan dengan harga jauh lebih murah sehingga menimbulkan persaingan yang tak seimbang.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo berpidato pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta,  Kamis (04/03/2021). Mendampingi Presiden adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Referensi

Surat Kabar

Kompas, 5 Maret 2021, E-dagang: Cegah Praktik yang Merugikan RI

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang lembaga resmi.

close