Lembaga

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.

Fakta Singkat

Lembaga:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kepala Lembaga:
Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.
(menjabat lagi sejak 2014)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) adalah kementerian di bawah Presiden Republik Indonesia yang mengurus bidang keuangan. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan. Kemenkeu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran vital Kementerian Keuangan adalah membantu Presiden dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Sejak 27 Juli 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah Sri Mulyani. Kementerian Keuangan berada di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejarah

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-undang Dasar Negara dan mengangkat presiden serta wakil presiden. Sehari kemudian, tanggal 19 Agustus 1945 PPKI membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan.

Sebelas kementerian yang lain adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan dan kekayan negara mengeluarkan dekrit penting pada tanggal 29 September 1945 di bawah Menteri Keuangan A.A. Maramis. Ada tiga poin utama yang diatur dalam dekrit ini. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pemerintahan tentara Jepang dalam hal pengeluaran negara. Artinya surat-surat perintah yang berkaitan dengan keuangan atas nama pemerintahan Jepang tidak berlaku lagi di Indonesia.

Kedua, sejak dekrit ini dikeluarkan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diberikan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk di bawah Menteri Keuangan. Ketiga, semua kantor kas negara dan instansi yang melakukan tugas negara hanya menerima surat perintah membayar uang yang ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.

Aturan mengenai Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1946 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada saat itu Menteri Keuangan dijabat oleh Sjarifruddin Prawiranegara. Detik-detik peluncuran ORI ditandai dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam siarannya di RRI. ORI resmi menjadi mata uang Indonesia sejak 30 Oktober 1946 pukul 00.00.

Saat ini, mata uang rupiah terbaru yang beredar adalah uang tahun emisi 2016. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan itu uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bank Indonesia.

Dasar hukum

Dasar hukum utama mengenai Kementerian Keuangan adalah Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Selanjutnya secara lebih khusus aturan mengenai Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Kementerian keuangan termasuk dalam kementerian yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945. Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan diperinci dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam Pasal tersebut disebutkan keuangan sebagai urusan pemerintahan bersama dengan agama, hukum, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Visi dan misi

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21.

Untuk mendukung visi itu, Kemenkeu memiliki lima misi, yaitu :

    1. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
    2. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
    3. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
    4. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
    5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Tugas dan fungsi

Tugas Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sementara Pasal 5 Perpres No. 28 Tahun 2015 mengatur fungsi Kementerian Keuangan, yakni :

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
  2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
  7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Menurut Pasal 6 Perpres No. 28 Tahun 2015, struktur organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari :

    1. Sekretariat Jenderal;
    2. Direktorat Jenderal Anggaran;
    3. Direktorat Jenderal Pajak;
    4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
    8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
    9. Inspektorat Jenderal;
    10. Badan Kebijakan Fiskal;
    11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
    12. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
    13. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
    14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
    15. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
    16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
    17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
    18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
    19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Alamat Kantor
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Referensi

  • Laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia
  • Perpres No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang lembaga resmi.

close