Lembaga

Kementerian Keuangan: Penggerak Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kementerian keuangan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara dalam rangka membantu Presiden untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Kementerian ini juga berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan sesuai memngikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampainm pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022.

Fakta Singkat

Dibentuk: 19 Agustus 1945

Regulasi: Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan

Menteri pertama:
Samsi Sastrawidagda (19 Agustus 1945 – 26 September 1945)

Menteri saat ini:
Sri Mulyani Indrawati (23 Oktober 2019 – saat ini)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) adalah kementerian di bawah Presiden Republik Indonesia yang mengurus bidang keuangan. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan. Kemenkeu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran vital Kementerian Keuangan adalah membantu Presiden dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Sejak 27 Juli 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah Sri Mulyani. Kementerian Keuangan berada di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejarah

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-undang Dasar Negara dan mengangkat presiden serta wakil presiden. Sehari kemudian, tanggal 19 Agustus 1945 PPKI membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan.

Sebelas kementerian yang lain adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan dan kekayan negara mengeluarkan dekrit penting pada tanggal 29 September 1945 di bawah Menteri Keuangan A.A. Maramis. Ada tiga poin utama yang diatur dalam dekrit ini. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pemerintahan tentara Jepang dalam hal pengeluaran negara. Artinya surat-surat perintah yang berkaitan dengan keuangan atas nama pemerintahan Jepang tidak berlaku lagi di Indonesia.

Kedua, sejak dekrit ini dikeluarkan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diberikan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk di bawah Menteri Keuangan. Ketiga, semua kantor kas negara dan instansi yang melakukan tugas negara hanya menerima surat perintah membayar uang yang ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.

Aturan mengenai Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1946 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada saat itu Menteri Keuangan dijabat oleh Sjarifruddin Prawiranegara. Detik-detik peluncuran ORI ditandai dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam siarannya di RRI. ORI resmi menjadi mata uang Indonesia sejak 30 Oktober 1946 pukul 00.00.

Saat ini, mata uang rupiah terbaru yang beredar adalah uang tahun emisi 2016. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan itu uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bank Indonesia.

Regulasi

Dasar hukum utama mengenai Kementerian Keuangan adalah Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Selanjutnya secara lebih khusus aturan mengenai Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Kementerian keuangan termasuk dalam kementerian yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945. Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan diperinci dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam Pasal tersebut disebutkan keuangan sebagai urusan pemerintahan bersama dengan agama, hukum, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Visi dan misi

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21.

Untuk mendukung visi itu, Kemenkeu memiliki lima misi, yaitu :

    1. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
    2. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
    3. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
    4. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
    5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Logo

Logo Kementerian Keuangan secara keseluruhan memiliki arti sebagai ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan. Adapun makna yang terkandung di dalam komponen logo sebagai berikut:

  • Padi sepanjang 17 butir dan kapas sepanjang 8 butir bermakna tanggal lahir Negara Republik Indonesia dan melambangkan cita-cita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa.
  • Sayap kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas
  • Gada kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara
  • Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila.

Tugas dan fungsi

Tugas Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sementara Pasal 5 Perpres No. 28 Tahun 2015 mengatur fungsi Kementerian Keuangan, yakni :

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
  2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
  7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi gerai UMKM di sekitar pendopo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021). Ia meminta Pemkab Kendal menyiapkan SDM unggul.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Menurut Pasal 6 Perpres No. 28 Tahun 2015, struktur organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari :

    1. Sekretariat Jenderal;
    2. Direktorat Jenderal Anggaran;
    3. Direktorat Jenderal Pajak;
    4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
    8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
    9. Inspektorat Jenderal;
    10. Badan Kebijakan Fiskal;
    11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
    12. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
    13. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
    14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
    15. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
    16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
    17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
    18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
    19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya saat akan memberikan keterangan dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Agustus 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Hingga akhir Juli 2019, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.052,83 triliun atau 48,63 persen terhadap target APBN 2019. Sementara realisasi penerimaan pajak sampai akhir Juli 2019 mencapai Rp 705,59 triliun atau 44,73 persen dari target APBN 2019 dan tumbuh positif sebesar 2,68 persen (year on year).

Menteri Keuangan dari Masa ke Masa

Nama

Kabinet

Awal Menjabat

Akhir Menjabat

Samsi Sastrawidagda Presidentil 19 Agustus 1945 26 September 1945
A. A. Maramis Presidentil 26 September 1945 14 November 1945
Sunarjo Kolopaking Syahrir I 14 November 1945 5 Desember 1945
Surachman Tjokroadisurjo Syahrir I 5 Desember 1945 12 Maret 1946
Syafruddin Prawiranegara Syahrir III 2 Oktober 1946 26 Juni 1947
A. A. Maramis Amir Syarifuddin I 3 Juli 1947 11 November 1947
Amir Syarifuddin II 11 November 1947 29 Januari 1948
Hatta I 29 Januari 1948 4 Agustus 1949
Lukman Hakim Darurat 19 Desember 1948 13 Juli 1949
Hatta II 4 Agustus 1949 20 Desember 1949
Syafruddin Prawiranegara RIS 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
Lukman Hakim Soesanto 20 Desember 1949 21 Januari 1950
Halim 21 Januari 1950 15 Agustus 1950
Syafruddin Prawiranegara Natsir 6 September 1950 27 April 1951
Jusuf Wibisono Sukiman Suwirjo 27 April 1951 3 April 1952
Soemitro Djojohadikoesoemo Wilopo 3 April 1952 3 Juni 1953
Ong Eng Die Ali Sastroamidjojo I 1 Agustus 1953 24 Juli 1955
Soemitro Djojohadikoesoemo Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 3 Maret 1956
Jusuf Wibisono Ali Sastroamidjojo II 26 Maret 1956 9 Januari 1957

Djoeanda Kartawidjaja

(ad-interim)

Ali Sastroamidjojo II 9 Januari 1957 14 Maret 1957
Sutikno Slamet Karya 9 April 1957 5 Juli 1959
Djoeanda Kartawidjaja Kerja I 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Kerja II 18 Februari 1960 1 Juli 1960
Notohamiprodjo Kerja II 1 Juli 1960 6 Maret 1962
Kerja III 6 Maret 1962 13 November 1963
Soemarno Kerja IV 13 November 1963 27 Agustus 1964
Dwikora I 27 Agustus 1964 22 Februari 1966
Dwikora II 24 Februari 1966 27 Maret 1966
Dwikora III 31 Maret 1966 25 Juli 1966
Frans Seda Ampera I 28 Juli 1966 17 Oktober 1967
Ampera II 17 Oktober 1967 6 Juni 1968
Ali Wardhana Pembangunan I 6 Juni 1968 28 Maret 1973
Pembangunan II 28 Maret 1973 29 Maret 1978
Pembangunan III 29 Maret 1978 19 Maret 1983
Radius Prawiro Pembangunan IV 19 Maret 1983 11 Maret 1988
J.B. Sumarlin Pembangunan V 21 Maret 1988 11 Maret 1993
Mar’ie Muhammad Pembangunan VI 17 Maret 1993 11 Maret 1998
Fuad Bawazier Pembangunan VII 16 Maret 1998 21 Mei 1998
Bambang Subianto Reformasi Pembangunan 23 Mei 1998 20 Oktober 1999
Bambang Sudibyo Persatuan Nasional 29 Oktober 1999 23 Agustus 2000
Prijadi Praptosuhardjo Persatuan Nasional 23 Agustus 2000 12 Juni 2001
Rizal Ramli Persatuan Nasional 12 Juni 2001 23 Juli 2001
Boediono Gotong Royong 10 Agustus 2001 20 Oktober 2004
Jusuf Anwar Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 7 Desember 2005
Sri Mulyani Indonesia Bersatu 7 Desember 2005 20 Oktober 2009
Indonesia Bersatu II 22 Oktober 2009 20 Mei 2010
Agus Martowardojo Indonesia Bersatu II 20 Mei 2010 19 April 2013

Hatta Rajasa

(Pelaksana Tugas)

Indonesia Bersatu II 19 April 2013 21 Mei 2013
Muhammad Chatib Basri Indonesia Bersatu II 21 Mei 2013 20 Oktober 2014
Bambang Brodjonegoro Kerja 27 Oktober 2014 27 Juli 2016
Sri Mulyani Kerja 27 Juli 2016 20 Oktober 2019
Indonesia Maju 23 Oktober 2019 Saat ini

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

  • Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
  • Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
  • Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
  • Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
  • Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

Anggaran Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 42,36 triliun. Jumlah ini turun Rp 7,51 triliun dari APBN 2020. Anggaran tersebut juga lebih rendah Rp 2,92 triliun dari anggaran Kemenkeu 2020 yang telah dipangkas akibat pandemi Covid-19. Usulan anggaran yang lebih rendah digunakan untuk mendukung program prioritas yang akan dikerjakan oleh otoritas fiskal di tahun depan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kinerja Kementerian Keuangan serta pelaksanaan lima program priotitas, yaitu program kebijakan fiskal sebesar Rp 60,05 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,94 triliun, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 248,62 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp 40,08 triliun.

Kondisi Keuangan Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19

Kondisi keuangan Indonesia sebelum pandemi atau tepatnya di tahun 2018 sampai 2019 sangat sehat dan kredibel untuk mendukung stabilitas ekonomi. Hal ini dilihat dari realisasi APBN Tahun 2018 yang hanya mengalami defisit sebesar 1,76 persen jauh lebih rendah dari target yaitu sebesar 2,19 persen dan merupakan defisit terendah sejak tahun 2012. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1,94 triliun meningkat 16,6 persen dari tahun 2017. APBN tahun 2018 juga memperoleh sejumlah capaian seperti penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 6,7 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 30,8 persen, dan realisasi belanja negara mencapai Rp2,20 triliun atau 99,2 persen dari APBN. Angka ini lebih tinggi dari realisasi APBN tahun 2017 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Kondisi keuangan yang sehat dan kredibel berlanjut di tahun 2019. Realisasi APBN 2019 mengalami defisit 2,2 persen melebihi target 1,84 persen untuk mempertahankan pembangunan fiskal dan menopang laju perekonomian. Pendapatan negara tumbuh 0,7%, penerimaan perpajakan tumbuh 1,7 persen, belanja negara tumbuh 4,4% dari capaian tahun 2018. Kondisi keuangan ini mendukung arah stabilitas ekonomi Indonesia.

Kondisi Keuangan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Kondisi keuangan Indonesia di tahun 2020 dan 2021 sebagian besar anggaran digunakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 agar dapat menopang pemulihan ekonomi menghadapi kondisi ketidakpastian akibat penyebaran virus Covid-19 yang semakin masif.

Menghadapi ketidakpastian tersebut, Kementerian Keuangan bekerja sama dan memperkuat sinergitas dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Jika dilihat dari kinerja APBN tahun 2020, defisit APBN mencapai 4,16 persen. Akibat  perlambatan ativitas ekonomi, realisasi pendapatan negara tumbuh negatif 13,7 persen. Sementara itu, belanja meningkat tajam sebesar 15,5 persen atau 67,2 persen dari anggaran akibat Program Ekonomi Nasional (PEN) dan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Peranan APBN menjadi sangat sentral dalam memulihkan ekonomi nasional dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program stimulus yang diberikan pemerintah. Hal ini tercermin dalam kinerja APBN 2021 kuartal pertama di mana realisasi belanja tumbuh 15,61 persen akibat kenaikan belanja barang untuk pelaksanaan vaksinasi, bantuan untuk pelaku usaha, serta belanja modal untuk infrastruktur.

Selain itu, belanja bantuan sosial juga meningkat pada kuartal 1 dibandingkan tahun lalu menunjukkan dukungan APBN bagi masyarakat di dalam rangka untuk mendukung daya belinya. Di sisi lain kinerja pendapatan negara tumbuh positif di 0,64 persen. Kementerian Keuangan akan terus mempercepat realisasi program-program stimulus pada APBN dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya secara optimal.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri ke kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Program Sinergi Reformasi

Program ini merupakan program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB). Selain itu, program ini merupakan upaya untuk mengakselerasi pembangunan, meningkatkan kemandirian nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, kemudahan berbisnis di Indonesia, serta mengefektifkan APBN.

Program ini didasari oleh prinsip manajemen resiko, dalam kaitannnya dengan perpajakan dan kepabeanan pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan. Tujuannya adalah agar perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berbagai tantangan global yang dihadapi, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi di dalam kerjasama ini. Terdapat 8 bentuk sinergi diantaranya, Program Joint Analisis, Joint Audit, Joint CollectionJoint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile, Secondment, dan Program sinergi lainnya.

Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menerapkan empat kebijakan fiskal dalam rangka melakukan tranformasi ekonomi Indonesia.

Pertama, Kebijakan fiskal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dalam 10 tahun terakhir untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Kedua, untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga melaksanakan program sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta bantuan dalam bentuk dukungan tunai maupun non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pelatihan-pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Ketiga, mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendorong belanja di bidang infrastruktur serta mendorong kebijakan dengan sektor publik yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Anggaran alokasi untuk infrastruktur bahkan menjadi anggaran dengan alokasi tersebar setelah pendidikan. Keempat, mendorong reformasi birokrasi.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan serangkaian Rakernas XIII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bali Nusa Dua Convention Center, ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (19/6/2021). Selain mengadakan rakernas di Bali, Apkasi juga menyelenggarakan acara pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2021-2026.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Untuk meminimalisir dampak dari Pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dan keuangan, Kementerian Keuangan melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung dunia usaha. Adapun sejumlah bantuan yang disediakan pemerintah lewat PEN diantaranya Penyertaan Modal Negara, Penempatan Dana Pemerintah, Investasi Pemerintah, penjaminan, dan realokasi Belanja Negara.

Melalui program ini, Pemerintah juga berfokus kepada UMKM sebagai penggerak roda ekonomi dengan memberikan subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial atau safety net dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Tunai Non-PKH, kartu Prakerja, Diskon Listrik, BLT Dana Desa, Bantuan Tunai Non-Jabodetabek, dan Bansos Sembako Jabodetabek kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Di tahun 2021, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk PEN sebesar Rp 699,43 Triliun. Per Mei 2021, realisasi anggaran PEN mencapai Rp 172,35 Triliun atau sebesar 24 persen. (LITBANG KOMPAS)

Kontributor:
Erisa Sofia Rahmawati

Editor:
Topan Yuniarto

Referensi

Arsip Kompas

“Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 172,35 Triliun, Berikut Rinciannya” Kompas, 17 Mei 2021

“Jokowi Teken PP 23/2020 untuk Pulihkan Ekonomi Akibat Covid-19” Kompas, 13 Mei 2020

“Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran Rp 42,3 triliun di 2021, Untuk Apa Saja?” Kompas, 23 Juni 2020

Internet

Laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang lembaga resmi.

close