Paparan Topik
Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU) tambahan. Dana yang sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020 ini ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
RAPBN dan kebijakan fiskal 2022 disusun dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema tersebut diambil dengan melihat kondisi terkini dan sekaligus memberikan arah kebijakan pemerintah satu tahun ke depan.
Lembaga
Kementerian keuangan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara dalam rangka membantu Presiden untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Kementerian ini juga berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.
Poster
Panorama alam desa dan kehidupan sosial masyarakat desa merupakan potensi wisata unik yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kegiatan wisata.
Selain sebagai ujung tombak pembangunan, penanganan pandemi Covid-19 juga akan lebih efektif jika dilakukan mulai dari tingkat desa. Dana desa pun diijinkan digunakan untuk kepentingan ini.
Dokumen
PerPPU No.3/2005 diterbitkan di masa Presiden SBY untuk mengganti UU No.32/2004 dalam mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
UU No.32/2004 ini menggantikan UU No.22/1999, untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati.
'Buku Saku Dana Desa 2017' merupakan pegangan bersama antara perangkat, masyarakat, legislatif, dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi Dana Desa.
Peta Tematik
Adanya kucuran dana desa, sempat dimanipulasi oleh sebagian pihak. Salah satunya dengan mengajukan desa-desa fiktif.
Penyaluran dana ke puluhan ribu desa, berinteraksi dengan banyak pihak sehingga memunculkan potensi korupsi.
