Program Dana Desa
Dokumen
UU No.32/2004 ini menggantikan UU No.22/1999, untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati.
'Buku Saku Dana Desa 2017' merupakan pegangan bersama antara perangkat, masyarakat, legislatif, dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi Dana Desa.
Peta Tematik
Adanya kucuran dana desa, sempat dimanipulasi oleh sebagian pihak. Salah satunya dengan mengajukan desa-desa fiktif.
Poster
Penyaluran dana ke puluhan ribu desa, berinteraksi dengan banyak pihak sehingga memunculkan potensi korupsi.
Untuk peningkatan pembangunan desa, pemerintah mengadakan program Dana Desa yang melibatkan lintas kementerian.
Tabel
Meski hingga periode penyaluran ke-3 tahun 2019 sudah mencapai 205 desa, namun belakangan diketahui terdapat 56 desa fiktif di kabupaten ini.
Paparan Topik
Dana Desa merupakan program pembangunan desa yang dimulai sejak 2015 untuk memajukan desa. Namun demikian, kasus-kasus penyalahgunaan anggaran masih mengancam keberlangsungan program ini.
Setiap desa yang mendapat anggaran Dana Desa, disalurkan secara bergiliran dalam tahapan pencairan anggaran di setiap daerah.
Lembaga
Menteri dari Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu pejabat bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, yang mengambil alih tugas kepresidenan secara kolektif jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Pengelolaan Dana Desa mengalami berbagai penyesuaian sejak dimulai tahun 2014. Hingga tahun 2019, pemerintah masih menemukan celah penyelewengan.
