Daerah

Kota Pekanbaru: Simpul Ekonomi, Seni, dan Budaya Melayu

Kota Pekanbaru merupakan simpul segitiga pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat perkembangan seni dan budaya Melayu. Dengan posisi simpul segitiga strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia, kota yang berdiri sejak 1784 ini tumbuh menjadi kota modern sekaligus pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Tampak gambar suasana di Tugu Nol Kilometer, Kota Pekanbaru dengan latar belakang Kantor Gubernur Riau pada 17-04-2020.

Fakta Singkat

Hari Jadi
23 Juni 1784

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 8/1956

Luas Wilayah
632,26 km2

Jumlah Penduduk
983.356 jiwa (2020)

Pasangan Kepala Daerah
Wali Kota Firdaus
Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi

Instansi terkait
Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Kota yang telah berkembang menjadi metropolitan ini menjadi salah satu sentra ekonomi dan pusat jasa terbesar di Pulau Sumatera. Perekonomian kota ini begitu menggeliat dari beragam sektor bisnis. Pertumbuhan kotanya terbilang lebih besar dari Palembang atau Padang, kendati populasi penduduknya lebih sedikit.

Letak Pekanbaru juga strategis karena berada di jalur lintas timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang, dan Jambi. Di samping itu, kota ini berada di simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota Praja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UU Darurat 8/1956, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan UU Darurat 19/1957, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/I/44-25. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau berada di Tanjungpinang yang saat ini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan tanggal 23 Juni 1784 sebagai Hari Jadi Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru 8/2005. Dalam salah satu pertimbangannya, dijelaskan bahwa penetapan itu didasarkan pada momentum pemindahan dan pembangunan pusat kegiatan perdagangan atau pasar dari lokasi lama ke lokasi baru, yaitu sekitar Pelabuhan Sungai Siak/Senapelan oleh Raja Muda Muhammad Ali (Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah), pada hari selasa, tanggal 27 Rajab Tahun 1204 Hijriah bersamaan dengan 23 Juni 1784 M.

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km2 atau 0,71 persen dari luas Provinsi Riau. Jumlah penduduknya mencapai 983.356 jiwa pada tahun 2020. Secara administratif, Kota Pekanbaru terdiri atas 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Saat ini, Wali Kota Pekanbaru dijabat oleh Firdaus dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi.

Kota Pekanbaru mengusung slogan “Pekanbaru Kota Madani”. Sebelumnya, kota ini dikenal dengan slogan “Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan “Pekanbaru Kota Bertuah” (bersih, tertib, usaha bersama, aman, dan harmonis).

Visi Kota Pekanbaru 2025 seperti disebutkan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berdasarkan Iman dan Taqwa”. Adapun untuk visi Kota Pekanbaru 2017-2022 adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”.

Sejarah Pembentukan

Kota Pekanbaru yang kini menjadi salah satu kota besar di Pulau Sumatera ini sudah melintasi sejarah panjang. Hal itu dipaparkan oleh Prof. Suwardi MS dan Isjoni dalam makalahnya berjudul “Kota dan Dinamika Kebudayaan: Peluang dan Tantangan Menjadikan Pekanbaru sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara 2021” dan tulisan di laman Pemerintah Kota Pekanbaru dengan judul “Mengenal Kota Pekanbaru”.

Merujuk pada literatur tersebut, Pekanbaru diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Kota yang berjuluk “Kota Bertuah” ini bermula dari sebuah kampung bernama Payung Sekaki yang berada di aliran Sungai Siak. Awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah ladang yang lambat laun  berkembang menjadi sebuah perkampungan.

Kampung ini dihuni oleh suku Senapelan dan dikepalai oleh Batin. Kampung ini mulanya bernama Kampung Palas. Selanjutnya kampung ini dipindahkan ke daerah lebih tinggi dari permukaan air. Di situ, terdapat sebatang pohon yang rindang dan tinggi dan dari jauh kelihatan sebagai Payung Sekaki. Kemudian nama kampung itu bernama Batin Senapelan yang lebih dikenal dengan Senapelan. Menurut E. Netscher dalam bukunya: “De Nederland in Djohor en Siak (1602-1865)”, Senapelan dikenal Chinapella, terkadang juga disebut Sungai Pelam.

Wilayah Senapelan ini kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas ke berbagai daerah. Hal tersebut tentu menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung.

Pada masa kekuasaan Malaka, dibawah pemerintahan Sultan Mnansyursyah (1459-1477), Sungai Siak sampai Petapahan penting. Penguasa daerah tersebut bergelar Syarif Bendahara. Akibat penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Djohor-Riau. Pemerintahan Djohor membentuk Syahbandar di Senapelan dan pejabatnya bergelar Syahbandar (Datuk Bandar).

Kekuasaan Portugis di Malaka diteruskan oleh Belanda sejak tahun 1641 dan perjanjian itu diperbaharui pada 1689. Senapelan menjadi tempat penumpukan komoditi perdagangan, baik dari luar maupun dari pedalaman. Barang-barang dari pedalaman seperti timah, emas, kerajinan dari kayu, dan hasil hutan. Barang-barang dari luar berupa kain, telor, ikan terubuk, pecah-belah, dan barang keperluan lainnya. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1721.

Satu tahun kemudian, sebuah kerajaan bernama Siak Sri Indrapura berdiri. Kala itu, Senapelan dipilih untuk menjadi ibu kota Kerajaan Siak. Hal itu menyebabkan Senapelan menjadi pintu gerbang perdagangan dan pelabuhannya terletak di Teratak Buluh.

Sultan Siak Alamuddinsyah kemudian merintis berdirinya “pekan” di Senapelan. Sejak saat itu tepatnya Selasa 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 nama Senapelan berganti menjadi Pekan Baharu.

Pada tahun 1765, Sultan Alamuddin meninggal dunia dan selanjutnya digantikan oleh putranya yang bernama Raja Muhammad Ali  yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsya. Namun, di bawah kepemimpinan putranya, pengembangan Pekan berjalan lambat. Hal itu menyebabkan pemindahan lokasi ke tempat yang baru yaitu di Pelabuhan sekarang.

Menurut Catatan Imam Suhil, pekan yang baru itu resmi didirikan sejak hari Selasa 21 Rajab 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784. Nama Senapelan ditinggalkan dan berganti dengan Pekan “Baharu”, atau lebih dikenal tulisannya “Pekan Baru.”

Sejak 1784 itu pula, ibu kota Siak berada di Pekan Baru dan  hubungan Pekan Baru dengan pedalaman semakin ramai. Pekan Baru menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang dari Selat Melaka, Minangkabau, dan Petapahan.

Perjalanan pemerintahan Siak yang semula keturunan Melayu sampai dengan Sultan Yahya yang meninggal dunia pada tahun 1784 di Dungun, Terengganu (Malaysia). Selanjutnya Siak dipimpin oleh dinasti baru keturunan Arab, yaitu Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin. Sultan ini memperluas kekuasaannya sampai ke Temiang (Aceh) yang terkenal dengan jajahan dua belas. Setelah Sultan Syarif Ali menjadi Sultan Siak, Raja Muda Muhammad Ali pindah kembali ke Pekanbaru sampai akhir hayatnya sekitar tahun 1789.

Menurut kitab Babul Qawaid (Pintu Segala Pegangan), Kerajaan Siak dibagi menjadi 10 provinsi, salah satunya Provinsi Pekanbaru. Provinsi Pekanbaru ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintahan, kehakiman, dan kepolisian. Kedudukan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi bertahan sampai tahun 1916.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Selanjutnya, pada tahun 1916-1942, Pekanbaru sebagai kedudukan districthoop dipimpin  oleh Datuk Pesisir Muhammad Zen dan membawahi tiga onderdistricthoop yaitu Onderdistrict Senapelan yang dirangkap oleh districthoop sendiri, onderdistrict Tapung Kiri dikepalai Tengku Sulung Perwira dan Onderdistrict Tapung Kanan yang dikepalai Abdul Jalil

Jabatan Disricthoop dan Onderdistricthoop ini memegang kekuasaan pemerintahan, kehakiman dan juga kepolisian. Selain itu, juga ada jabatan jaksa, ajun jaksa dan cranie (juru tulis). Onderdistrict Pekanbaru terdapat dua kepenghuluan yaitu Kampung Dalam dan Kampung Baru.

Ketika pemerintahan Siak berada dibawah kepemimpinan Sultan Hasyim, pengusaha-pengusaha Belanda mulai masuk dan membuka kebun karet di selatan kota Pekanbaru, yaitu kebun karet Sukajadi dan kebun karet Cinta Raja. Area perkebunan tersebut berada di Kampung Dalam, Kampung Baru, Kampung Bukit, serta kampung lainnya di sepanjang Sungai Siak.

Pertambahan penduduk yang terjadi di Pekanbaru diarahkan untuk membuka usaha pertanian yang meliputi perkebunan gambir, lada, dan karet. Selain itu, komoditi lainnya yang juga dikembangkan adalah hasil hutan diantaranya rotan, damar, kayu, getah, perca dan sebagainya. Namun, Pekanbaru tidak mempunyai hasil untuk kebutuhan yang menyebabkan semua keperluan itu harus didatangkan dari Singapura.

Kemudian, berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Lalu pada tahun 1930, kedudukan Controluer juga dipindahkan dari Kampar Kiri ke Pekanbaru. Perkembangan yang cukup pesat inilah yang kemudian mendorong penduduk untuk membangun gedung-gedung toko di Pasar Bawah, rumah penduduk di pinggir jalan. Pada masa kekuasaan Districthoop Datuk Wan Abdurrakhman, perluasan kota pun dilakukan. Kali ini, perluasan dilakukan ke arah timur menuju Sungai Sail, yaitu dari RRI ke jalan Datuk (sekarang). Selain itu, juga dirintis jalan ke selatan, akan tetapi belum telaksana akibat pecahnya Perang Asia Timur Raya.

Pada masa penjajahan Jepang, Pekanbaru dijadikan ibu kota pemerintahan militer Jepang untuk daerah Riau Daratan yang disebut dengan Riau Syu dan dipimpin oleh seorang yang disebut Cokang. Kedudukan Pekanbaru dapat disejajarkan dengan ibukota Provinsi militer. Akibatnya, pemerintahan sultan-sultan dan raja-raja pun dibekukan.

Pada tahun 1945, berita mengenai proklamasi kemerdekaan diterima di Pekanbaru. Kemudian ditunjuklah Aminuddin sebagai residen, namun beliau justru tidak menerima dan malah masuk ke pihak Belanda. Hal tersebut tidak membuat pemuda-pemuda PTT gentar. Mereka tetap bertekad untuk pantang mundur.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota Praja.

Pada masa agresi II, Pekanbaru dijadikan kota terbuka dan rakyat diungsikan. Pekanbaru diduduki oleh Belanda sejak 4 Januari 1949 sampai dilaksanakannya penyerahan kedaulatan ke pemerintah RI pada 27 Desember 1949, yaitu dari GTBA Claubitz kepada Bupati militer Datuk Wan Abdurrakhman. Sejak tanggal tersebut, Pekanbaru kembali ke pemerintahan RI.

Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UU Darurat 8/1956, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan UU Darurat 19/1957, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri 52/I/44-25. Sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

KOMPAS/HIKMAT ISHAK

Tugu ini terletak di Desa Simpang Tiga, 15 Kilometer dari pusat kota Pekanbaru, Riau. Dibangun permanen, setelah digusur beberapa tahun lalu. Di sini terkubur 50.000 romusha.

Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14′ – 101°34′ Bujur Timur dan 0°25′ – 0°45′ Lintang Utara. Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang ketinggiannya berada rata-rata antar 8 meter sampai dengan 11 meter di atas permukaan laut. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter.

Wilayah Kota Pekanbaru berkembang dalam perjalanan sejarahnya. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km2 dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh.

Kemudian pada tahun 1965 menjadi enam kecamatan dan tahun 1987 menjadi delapan kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km2 setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru yang kemudian ditetapkan melalui PP 19/1987. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, dan Rumbai merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru. Persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 27,09 persen, 24,88 persen, dan 20,38 persen.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan memiliki anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

KOMPAS/ORIN BASUKI

Kota Pekanbaru semakin padat oleh permukiman penduduk, namun di bagian lain masih terdapat kawasan yang kosong. Hal itu terlihat dari foto udara yang diambil dari dalam salah satu kabin pesawat komersial yang kerap menghubungkan Pekanbaru dengan Batam. Peran Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Riau semakin kuat setelah Kepulauan Riau memutuskan untuk memisahkan diri dari Provinsi Riau.

Pemerintahan

Dalam sejarah pemerintahan Kota Pekanbaru, tercatat ada 15 kepala daerah yang pernah memimpin Kota Pekanbaru. Sejak awal kemerdekaan hingga era Orde Lama, Pekanbaru pernah dipimpin oleh Datuk Wan Abdul Rachman (17 Mei 1946-11 November 1950), Datuk Wan Ahmad (11 November 1950-07 Mei 1953), Tengku Ilyas (07 Mei 1953-01 Juni 1956), Muhammad Yunus (01 Juni 1956-14 Mei 1958), OKM Djamil (14 Mei 1958-09 November 1959), Datuk Wan Abdul Rachman (09 November 1959-29 Maret 1962), dan Tengku Bay (29 Maret 1962-01 Juni 1968),

Kemudian di masa Orde Baru hingga era Reformasi, wali kota yang pernah menjabat di Kota Pekanbaru adalah Raja Rusli (01 Juni 1968-10 Desember 1970), Abdul Rahmand Hamid (10 Desember 1970-05 Juli 1981), H. Ibrahim Arsyad (05 Juli 1981-21 Juli 1986), Farouq Alwi (21 Juli 1986-22 Juli 1991), Oesman Effendi Apan (22 Juli 1991-18 Juli 2001), Herman Abdullah (18 Juli 2001-17 Juli 2006), Herman Abdullah (17 Juli 2006-18 Juli 2011), dan Firdaus (25 Januari 2012-2017, 2017-2022).

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan. Pada tahun 2003, pemekaran tak hanya pada kecamatan tapi juga di tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berjumlah delapan, dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Begitu pula dengan kelurahan, dari 50 menjadi 58 kelurahan pada tahun 2016 dan dimekarkan lagi pada tahun 2017 menjadi 83 kelurahan.

Untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, Pemerintah Kota Pekanbaru didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.417 orang pada tahun 2020. PNS perempuan lebih mendominasi dari sisi jumlah secara keseluruhan. Jumlah PNS perempuan tercatat sebanyak 5.194 pegawai atau sekitar 70,03 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tercatat sebanyak 72,82 persen PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berpendidikan sarjana, 14,08 persen berpendidikan diploma, 12,05 persen berpendidikan SMA/sederajat, dan sebanyak 1,05 persen lainnya yang memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah SMA/sederajat.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Pasangan peserta Pilkada Pekanbaru, Ayat Cahyadi (kiri) dan Firdaus (kanan), berjabat tangan setelah memenangkan perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Politik

Peta politik di Kota Pekanbaru berlangsung dinamis dalam tiga kali pemilihan legislatif. Terdapat tiga partai politik yang pernah memenangkan kursi terbanyak di DPRD Kota Pekanbaru, yakni Partai Demokrat, Golkar, dan PKS.

Pada pemilihan legislatif tahun 2009, Partai Demokrat dan Golkar memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Pekanbaru. Kedua parpol tersebut masing-masing meraih sembilan kursi. Disusul PKS dan PAN mendapatkan lima kursi. Kemudian parpol lainnya yang meraih kursi adalah PPP (4 kursi), PDS (4 kursi), PDI-P (2 kursi), serta Hanura, Gerindra, PKB, PDK, dan PBB masing-masing mendapatkan satu kursi.

Lima tahun kemudian, pada pemilihan umum tahun 2014, Golkar berhasil meraih kursi terbanyak di DPRD Kota Pekanbaru dengan tujuh kursi. Kemudian disusul Demokrat dengan enam kursi. Selanjutnya berturut-turut PAN (5 kursi), PDI-P (5 kursi), PKB (4 kursi), Gerindra (4 kursi), PPP (4 kursi), Hanura (4 kursi), Nasdem (3 kursi), dan PKS (3 kursi)

Selanjutnya, pada Pemilu 2019, dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, PKS meraih kursi terbanyak, yakni delapan kursi. Disusul Gerindra dan Partai Demokrat masing-masing meraih tujuh kursi. Kemudian PDI-P dan PAN masing-masing mendapatkan enam kursi, Hanura memperoleh lima kursi. Golkar meraih empat kursi. Sedangkan Nasdem dan PPP masing-masing meraih satu kursi.

KOMPAS/NELI TRIANA

Kampanye unik dan cerdas disodorkan para peserta pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru. Kampanye dengan konsep parodi iklan maupun dengan berbagai event nasional dan internasional, membuat masyarakat tertarik.

Kependudukan

Penduduk Kota Pekanbaru menurut sensus penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak 983.356 jiwa. Dari jumlah itu, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 495 ribu jiwa, atau 50,35 persen dari penduduk Kota Pekanbaru. Sedangkan penduduk perempuan sebanyak 488 ribu jiwa, atau 49,65 persen dari penduduk Kota pekanbaru.

Mayoritas penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Proporsi Generasi Milenial sebanyak 27,17 persen dari total populasi dan Generasi Z sebanyak 26,42 persen dari total populasi Kota Pekanbaru. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sebaran penduduk Kota Pekanbaru terkonsentrasi di Kecamatan Tampan. Meskipun bukan merupakan kecamatan dengan luas geografis terbesar di Kota Pekanbaru, namun jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 20 persen dari total penduduk Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu sebesar 203 ribu jiwa.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Etnis Minangkabau umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang. Sebagian dari masyarakat Jawa tersebut merupakan pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api.

Sampai tahun 1950 kelompok etnik Jawa telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangannya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru.

Sementara masyarakat Tionghoa menguasai perdagangan skala besar di Kota Pekanbaru. Kopi Kin Teng saat ini menjadi trademark kopi asal Pekanbaru, yang dirintis oleh Kim Teng, seorang veteran pejuang Tionghoa masa kemerdekaan di Pekanbaru.

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu, dan Hindu.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Warga menggunakan perahu sebagai salah satu alat transportasi di Sungai siak dengan pemandangan rumah-rumah tradisional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
81,32 (2020)

Angka Harapan Hidup 
72,34 tahun (2020)

Harapan Lama Sekolah 
15,54 tahun (2020)

Rata-rata Lama Sekolah 
11,68 tahun (2020)

Pengeluaran per Kapita 
Rp 14,43 juta (2020)

Tingkat Kemiskinan
2,62 persen (2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka
8,56 persen (2020)

Kesejahteraan

Pembangunan manusia di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan. IPM Kota Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat 81,32, turun 0,03 dibandingkan IPM tahun 2019 sebesar 81,35. Dengan pencapaian nilai IPM tersebut, Kota Pekanbaru menyandang status sangat tinggi.

Pencapaian IPM tersebut ditopang oleh komponen pembentuknya. Umur harapan hidup tercatat 72,34 tahun. Di bidang pendidikan, harapan lama sekolah tercatat 15,54 tahun dan rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 11,68 tahun. Adapun pengeluran per kapita sebesar Rp 14,43 juta.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 8,56 persen pada tahun 2020. Adapun tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat rendah, hanya 2,62 persen atau 30,40 ribu jiwa pada tahun yang sama. Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Riau yaitu sebesar 2,62 persen.

KOMPAS/LUCKY PRANSIKA

Siswa Sekolah Dasar 06 Kota Pekan Baru, Riau, Selasa (18/3/2014) kembali memulai kegiatan belajar mengajar setelah diliburkan hampir satu bulan lamanya akibat kabut asap. Hari pertama kegiatan sekolah, para siswa langusng mengikuti ujian pertengahan semester mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 436,52 miliar (September 2020)

Dana Perimbangan 
Rp 995,73 miliar (2020)

Pertumbuhan Ekonomi
-4,38 persen (2020)

PDRB per kapita
Rp 115,52 juta/tahun (2020)

Inflasi
0,01 persen (Mei 2021)

Ekonomi

Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Pekanbaru pada tahun 2020 telah mencapai Rp 115,51 triliun. Nilai PDRB Kota Pekanbaru tersebut menyokong perekonomian Provinsi Riau sebesar 19,57 persen (tanpa migas) dan menempati urutan teratas.

Dari angka PDRB tersebut, struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi tiga sektor unggulan. Ketiga sektor ini mampu berkontribusi sebesar 80,18 persen, yang terdiri dari sektor konstruksi sebesar 30,17 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,23 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 20,78 persen.

Perekonomian Pekanbaru banyak dipengaruhi oleh kehadiran perkebunan kelapa sawit, pabrik kertas dan pulp, perusahaan minyak, serta pabrik pengolahan.

Untuk mendukung kegiatan ekonominya, Pekanbaru telah memiliki fasilitas penunjang yang lumayan komplet. Selain perusahaan jasa seperti perbankan, asuransi, perusahaan perdagangan valuta asing, serta jasa industri lainnya, banyak pula perusahaan besar membuka kantor pusat dan kantor cabang di Pekanbaru.

Di sisi keuangan daerah, realisasi penerimaan keuangan Kota Pekanbaru hingga September 2020 tercatat Rp 1,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 27,24 persen atau Rp 436,52 miliar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), 62,13 persen atau Rp 995,73 miliar berasal dari Dana Perimbangan serta 10,63 persen atau Rp 170,32 miliar berasal dari pendapatan lain-lain yang sah.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kumpulan Seri Seni Melayu (KMMS) asal Pekanbaru, Riau, tampil membawakan berbagai tari tradisi Melayu antara lain seperti Zapin, Kemilau Riau, dan lainnya pada Festival Nan Jombang Tanggal 3 di Ladang Tari Nan Jombang, Balai Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (3/4/2019) lalu. Festival Nan Jombang Tanggal 3 pada tanggal tiga setiap bulan, diselenggarakan oleh Komunitas Galombang Minangkabau bersama Nan Jombang Dance Company didukung Bakti Budaya Djarum Foundation dan Taman Budaya Sumbar.

Di bidang pariwisata, wisatawan mancanegara terutama dari negara tetangga memanfaatkan Pekanbaru sebagai persinggahan sebelum mereka menjelajahi beragam tujuan wisata lain di Pulau Sumatera. Akan tetapi, hal ini bukan berarti kota ini tidak memiliki tujuan wisata. Berbagai macam destinasi wisata seperti alam, religi, budaya, hingga edukasi juga terdapat di kota ini

Destinasi yang populer di kalangan wisatawan antara lain Bukit Pelangi atau Rainbow Hills Rumbai. Taman Rekreasi Danau Buatan Lembah Sari, Air Terjun Batu Dinding, Bukit Kapur Air Hitam, Museum Sang Nila Utama, Desa Wisata Okura, Balai Adat Riau, dan Masjid Agung An-Nur.

Tak hanya destinasi wisata, Pekanbaru juga memiliki beragam kuliner khas, mulai dari gulai asam patin pedas, nasi lemak, sate daging rusa, dan beragam makanan khas Melayu lainnya.

Untuk mendukung sektor wisata, Pekanbaru memiliki 148 jasa akomodasi/hotel dan 66 diantaranya hotel bintang dan sisanya hotel non bintang.

Dengan aneka ragam potensi ekonomi, perdagangan, pariwisata, seni, dan budaya yang tumbuh berkembang di Kota Pekanbaru, tidak menutup kemungkinan kota ini di masa yang akan datang akan menjadi “new economy” Sumatera seiring dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan kota-kota besar dari Aceh hingga Lampung.

KOMPAS/NELI TRIANA

Di antara banyak suguhan, hidangan favorit dan paling khas Melayu adalah gulai ikan patin dan asam pedas ikan patin. Menu ini mudah ditemukan di setiap rumah makan di Pekanbaru maupun di pelosok Provinsi Riau.

Referensi

Arsip Berita Kompas
  • “Identitas Kota: Berlibur ke Negeri Kristal Pasar Bawah”, Kompas Sumbagut, 27 Oktober 2006, hlm. 26
  • “Pekanbaru 209 Tahun. Mengayun Langkah sebagai Kota Besar”, Kompas, 01 Juli 1993, hlm. 09
  • “Untung ada Istana Siak”, Kompas, 03 Agustus 1997, hlm. 19
  • “Kota Pekanbaru *Otonomi”, Kompas, 23 Agustus 2002, hlm. 08
  • “Kota Ini Bisa Indah Juga Ya… *Otonomi”, Kompas, 23 Agustus 2002, hlm. 08
  • “Pemerintah Kota Palembang Mengincar PAD dari Pajak Bandar Udara *Otonomi”, Kompas, 25 Agustus 2004, hlm. 31
  • “Kota Pekanbaru: Upaya Membenahi Kota Besar * Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015”, Kompas, 27 Jun 2015, hlm. 22
  • “Strategi Pembangunan: Mengubah Mental Pejabat * Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015”, Kompas, 27 Jun 2015, hlm. 22
Buku dan Jurnal
Aturan Pendukung
  • UU 22/1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
  • UU Darurat 8/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
  • UU 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • UU Darurat 19/1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau
  • UU 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • PP 19/1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
  • Perda Kota Pekanbaru 08/2005 tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru
  • Perda Kota Pekanbaru 1/2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekanbaru

Editor
Topan Yuniarto

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai daerah.

close