Daerah

Kabupaten Bogor: Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata Jawa Barat

Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta. Wilayah yang dulunya menjadi bagian Kerajaan Pajajaran ini kini berkembang menjadi pintu gerbang ekonomi di wilayah Jawa Barat. Dengan potensi di bidang keolahragaan dan pariwisata yang dimilikinya, kabupaten ini mencanangkan slogan baru “Bogor The City of Sport and Tourism”.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Foto aerial Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2018). Stadion Pakansari menjadi salah satu venue sepakbola putra Asian Games selain Stadion Patriot (Bekasi), Stadion Wibawa Mukti (Cikarang), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung).

Fakta Singkat

Hari Jadi
3 Juni 1482

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 14/1950

Luas Wilayah
2.986,20 km2

Jumlah Penduduk
5.427.068 jiwa (2020)

Kepala Daerah
Bupati Ade Yasin
Wakil Bupati Iwan Setiawan

Instansi terkait
Pemerintah Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Wilayah yang berdekatan dengan ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta ini adalah pintu gerbang ekonomi dan pariwisata Jawa Barat. Alhasil, daerah ini memiliki aktivitas pembangunan yang cukup tinggi.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU 14/1950.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor semula berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan. Kemudian berdasarkan PP 6/1982, ibu kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990, pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

Sama seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor memperingati hari jadinya setiap tanggal 3 Juni. Hari Jadi Bogor tanggal 3 Juni tersebut diilhami dari tanggal penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran yang terkenal dengan sebutan Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482.

Secara administratif, Kabupaten Bogor terbagi atas 40 kecamatan, 410 desa dan 16 kelurahan. Daerah ini dihuni oleh 5,42 juta jiwa pada tahun 2020. Adapun kepala daerah yang sedang menjabat saat ini adalah Wali Kota Ade Yasin dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Iwan Setiawan.

Kabupaten Bogor memiliki motto “Tegar Beriman“ yang merupakan singkatan dari Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman, dan Nyaman.

Visi yang diusung kabupaten ini adalah “Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.” Sedangkan misinya ada lima, yakni mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, mewujudkan kesalehan sosial, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan slogan baru sebagai “The City of Sport and Tourism” atau Kota Olahraga dan Wisata. Slogan baru itu dilatarbelakangi oleh potensi keindahan alam, keanekaragaman budaya, potensi olahraga, serta berbagai destinasi pariwisata yang ada di wilayah ini.

Pada tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai pemerintah daerah terinovatif di Indonesia. Dari total 360 kabupaten, Kabupaten Bogor meraih posisi ketiga dengan 329 inovasi.

Sejarah Pembentukan

Catatan sejarah yang dirilis laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di China dan prasasti yang ditemukan di Tempuran Sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 Masehi di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarah lama Dinasti Sung mencatat tahun 430, 433, 434, 437, dan 452, Kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke China.

Sejarawan Prof. Dr Slamet Muljana dalam bukunya “Dari Holotan ke Jayakarta” menyimpulkan Holotan adalah transliterasi China dari kata Aruteun dan Kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari Kerajaan Aruteun ke Kerajaan Tarumanegara atau Tarumanagara dibawah Raja Purnawarman, sekitar paruh akhir abad ke-5.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada abad ke-6 dan ke-7, Kerajaan Tarumanegara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Kerajaan bercorak agama Hindu Wisnu ini bertempat di wilayah sekitar muara Sungai Citarum dan merupakan salah satu kerajaan tertua di nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan ini adalah antara tahun 358 M hingga 669 M.

Beberapa tokoh ternama dalam kerajaan ini adalah Jayasingawarman (yang dianggap sebagai raja pertama), Dharmayawarman, Purnawarman, Linggawarman, dan lainnya.

Masa kejayaan dari kerajaan ini terjadi pada masa kepemimpinan Purnawarman yang menjadi penguasa ketiga Tarumanegara dengan gelar Sang Iswara Digwijaya Bhimaparakrama Suryamahapurusa Jagatpati.

Raja Purnawarman dikabarkan pernah memiliki kekayaan berupa 1.000 ekor sapi untuk sesembahan kepada Dewa Siwa. Hal tersebut kemudian menjadi rujukan untuk menggambarkan kondisi kemakmuran di Kerajaan Tarumanegara.

Dalam perkembangannya, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran karena adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya serta perpecahan di kalangan istana sendiri.

Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh akibat perselisihan internal antara Tarusbawa (menantu Raja Linggawarman) dengan Galuh (pemimpin sebuah daerah Kerajaan Tarumanegara bernama Kawali).

Namun pecahan Kerajaan Tarumanegara itu bergabung kembali menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579.

Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah  yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Adapun beberapa peninggalan yang sering menjadi rujukan utama untuk mengkaji kerajaan ini adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghiyang, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi.

Sejarah Bogor tidak bisa dilepaskan pula dari masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff (1743-1750). Menurut Saleh Danasasmita dalam bukunya “Sejarah Bogor”, yang terbit tahun 1983 menyebutkan, pada tahun 1744, Van Imhoff meninjau Kampung Baru, sebuah wilayah bekas Kerajaan Pajajaran yang terletak di hulu Batavia (sekarang Jakarta). Ia merencanakan untuk membangun wilayah tersebut sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal.

Setahun kemudian, van Imhoff kemudian menggabungkan sembilan distrik, yaitu Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Darmaga dan Kampung Baru, ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg. Kesatuan inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor.

DI kawasan itu, van Imhoff kemudian membangun sebuah istana Gubernur Jenderal. Sedangkan nama Buitenzorg, yang artinya “terlepas dari kesulitan” menurut Danasasmita, sebetulnya berasal dari sebuah nama bangunan sederhana, yang didirikan oleh Van Imhoff di lokasi istana itu.

Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, Puncak Gunung Salak dan Puncak Gunung Gede, yang memang merupakan tempat ideal untuk beristirahat. Tidak diketahui secara pasti apakah nama Buitenzorg itu menjadi asal-usul dari nama Bogor.

Pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dan Thomas Stanford Raffles (1811-1816) istana Bogor itu diperbaiki. Raffles bahkan kemudian mempercantiknya dengan taman dan kawanan rusanya, serta sebuah Kebun Raya seluas 85 hektar.

Raffles ini pulalah yang kemudian menulis “The History of Java”, yang bahan-bahannya dikumpulkannya sendiri ketika ia berkunjung ke berbagai tempat bersejarah di Sumatera, Jawa, Bali dan beberapa pulau lain di Indonesia. Konon, seperti diungkapkan oleh sahabatnya, Kapten Thomas Otho Travers, Raffles menulis buku tersebut di wilayah sejuk Cisarua.

Cakupan wilayah Bogor pada era akhir Hindia Belanda sebelum takluk kepada Kekaisaran Jepang dapat merujuk kepada Residentie Buitenzorg atau Keresidenan Bogor yang saat ini meliputi Kota dan Kabupaten Bogor (Buitenzorg), Kota dan Kabupaten Sukabumi (Soekaboemi), Kota Depok (DEPOC, singkatan dari De Eerste Protestante Organisatie van Christensen) dan Kabupaten Cianjur (Tjiandoer).

Setelah ditaklukkan Jepang, Keresidenan Bogor juga tetap menjadi penyangga ibu kota pemerintahan mereka, Jakaruta Tokubetshu shi (Jakarta). Bogor juga merupakan salah satu kota yang dirancang Jepang untuk menjadi sentra Tentara PETA. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dari Jakarta dan kabar ini tersiar hingga Bogor.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ugan Sugandi (56) menyapu lantai di area situs batu Prasasti Ciareteun, di Desa Ciareteun Ilir, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/3/2021). Situs batu ini merupakan peninggalan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke V dan ditemukan oleh lembaga kebudayaan dan keilmuan Batavia (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) tahun 1863 di aliran Sungai Ciareteun. Di bongkahan batu tersebut tertera dua tapak kaki serta tulisan dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang berarti “Ini bekas (tapak) seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki Yang Mulia Sang Purnawarman, raja negeri Taruma yang gagah berani di dunia”.

Menurut buku “Bogor Masa Revolusi (1945-1950)” karya Edi Sudarjat, berita proklamasi kemerdekaan sampai ke telinga masyarakat Bogor pada siang hari yang menyebar lewat ‘mulut ke mulut’ dan melalui siaran-siaran radio umum yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Namun begitu, kehidupan masyarakat Bogor pasca kemerdekaan tidak semulus yang diperkirakan.

Sebelum Pemerintah Republik Indonesia membentuk pemerintahan di Bogor, para pemuda dan pejuang di sekitar pusat pemerintahan Keresidenan Bogor merasa harus merebut kekuasaan wilayah terlebih dahulu dari Jepang yang sudah tunduk pada Sekutu. Aksi ini dimulai pada 19 Agustus 1945, ketika para pejuang yang dipimpin oleh R. Ijok Mohamad Sirodz meminta pemerintahan militer Jepang menyerahkan Gedung Bogor Shuchokan (keresidenan).

Pada tahun 1950, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU 14/1950. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah pusat menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki pusat pemerintahan di wilayah kabupaten sendiri dan pindah dari pusat pemerintahan Kotamadya Bogor.

Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor.

Karena itu, atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan PP 6/1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor. Sejak tahun 1990, pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

KOMPAS/ANTONY LEE

Pengunjung melihat situs megalitik yang ada di kaki Gunung Salak di Kampung Cibalai, Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/1/2012). Kendati memiliki nilai sejarah yang tinggi, kondisi jalan menuju kompleks situs itu sangat buruk.

Geografis

Kabupaten Bogor terletak di antara 16o21′ – 107o13′ Bujur Timur dan 6o19′ – 6o47′ Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah 2.663,82 km2 atau sebesar 7,86 persen dari luas Provinsi Jawa Barat.

Dari luas itu, Kecamatan Jasinga tercatat memiliki wilayah paling luas yakni 208,06 km2 sedangkan Kecamatan Ciomas mempunyai luas wilayah terkecil (16,30 km2).

Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8 persen hingga >40 persen. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8 persen merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40 persen yakni seluas 9.800,52 Ha.

Kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi,  perbukitan, dan  pegunungan  dengan  batuan  penyusunnya  didominasi  oleh hasil  letusan  gunung,  yang  terdiri dari  andesit,  tufa  dan  basalt.  Gabungan  batu tersebut  termasuk  dalam  sifat  jenis  batuan  relatif  lulus  air  dimana  kemampuannya meresapkan  air  hujan  tergolong  besar.  Jenis  pelapukan  batuan  ini  relatif  rawan terhadap   gerakan   tanah   bila   mendapatkan   siraman   curah   hujan   yang   tinggi.

Wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam sembilan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian,  DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Cileungsi, DAS Cikarang, DAS Cibeet, DAS Ciberang, dan DAS Ciberureum. Selain  itu  juga  terdapat  32  jaringan  irigasi  pemerintah,  794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

KOMPAS/AGUS SUSANTO 

Foto udara Situ Cikaret yang dikelilingi hunian warga di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/2/2021). Situ yang terawat tak hanya menjadi sumber air warga, tetapi juga sumber pendapatan dan ruang publik yang murah meriah. Selain memiliki potensi kawasan rekreasi, keberadaan situ ini juga memegang peranan penting sebagai penyedia cadangan air baku. Situ Cikaret yang menjadi bagian dari DAS Ciliwung ini juga berfungsi sebagai penampung air pengendali banjir di Jakarta. Hasil penelitian IPB tahun 2015 menunjukkan luas penutupan badan air berkurang dari 21,67 hektare pada tahun 2002 menjadi 16,90 hektare pada tahun 2012. Perubahan tutupan lahan, penurunan luas badan air, dan tidak adanya data mengenai fungsi kontrol untuk banjir dan ketersediaan air situ, serta ketidakjelasan dalam pengelolaan situ adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap degradasi Situ Cikaret.

Pemerintahan

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, menurut catatan sejarah tentang Kabupaten Bogor, Bupati Bogor yang pertama kali bertugas memimpin pemerintahan  adalah Ipik Gandamana dengan masa jabatan tahun 1948 sampai 1950.

Kemudian dilanjutkan oleh bupati R.E. Abdoellah (1950-1959), Raden Kahfi (1960-1961), M. Karta Dikaria (1961-1967), Wissatya Saemita (1968-1973), Raden Mochamad Muchlis (1973-1976), H. Ayip Rughby (1976-1983), Penjabat Bupati Hasan Wirahadikusumah (1982-1983), Soedrajat Nataatmaja (1983-1988), dan H. Eddie Yoso Martadipura (1988-1998),

Selanjutnya Kabupaten Bogor dipimpin oleh H. Agus Utara Effendi yang menjabat selama 10 tahun dari tahun 1998 sampai 2008, diteruskan oleh Penjabat Bupati Sumirat (September-Desember 2009), Rahmat Yasin (2009-2014), Nurhayanti (2014-2019), dan Ade Munawaroh Yasin (2019-sekarang).

Secara administratif, wilayah Kabupaten Bogor terbagi atas 40 kecamatan, 410 desa dan 16 kelurahan dengan 16.524 RT dan 4.058 RW.

Untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, Kabupaten Bogor didukung oleh 15.561 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2020.  Berdasarkan tingkat pendidikan, terbanyak diisi oleh PNS berpendidikan sarjana yakni sebanyak 9.460 PNS dan yang paling sedikit, PNS berpendidikan SD sebanyak 116 PNS.

KOMPAS/OEMAR SAMSURI

Bupati Bogor Ade M Yasin

Politik

Peta politik di Kabupaten Bogor dalam tiga kali penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berlangsung dinamis. Hal itu tampak dari perolehan kursi partai politik (parpol) di DPRD Kabupaten Bogor selama tiga pemilihan legislatif tersebut.

Di Pemilu 2009, Partai Demokrat mampu menempatkan kadernya hingga 14 orang di kursi DPRD. Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh PDI-P dengan delapan kursi dan Golongan Karya dengan tujuh kursi. Selanjutnya PPP dan PKS meraih enam kursi sedangkan Gerindra dan PAN masing-masing memperoleh empat kursi, serta Hanura satu kursi.

Kemudian di pemilihan legislatif 2014, Partai Golkar mendulang suara terbanyak dan berhak atas sembilan kursi DPRD Kabupaten Bogor. Disusul PPP dan PDI Perjuangan yang masing-masing mendapat tujuh kursi. Sedangkan Partai Gerindra memperoleh enam kursi, dan PKS mendapat jatah lima kursi.

Adapun Demokrat yang pada pemilu sebelumnya meraih 14 kursi, di pemilu kali ini hanya memperoleh empat kursi. Adapun empat partai lainnya, yakni Nasdem, PAN, PKB, dan Hanura, masing-masing memperoleh tiga kursi.

Lima tahun kemudian, di Pemilu 2019, Gerindra mendominasi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bogor dengan meraih 14 kursi. Disusul PKS meraih sembilan kursi, kemudian Golkar, PPP, PDI-P, dan PAN masing-masing meraih enam kursi. Adapun PKB meraih dua kursi dan Hanura mendapatkan satu kursi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penjual burung menata dagangannya di depan baliho sosialisasi sukseskan Pemilu 2014 di Taman Sempur, Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/1/2014). Komisi Pemilihan Umum menyosialisasikan jadwal pemilu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menekan jumlah golput.

Kependudukan

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor terdata sebanyak 5.427.068  jiwa atau 11,24 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk tersebut menempati posisi pertama se-Jawa Barat.

Dari jumlah itu, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.789.738 jiwa, sementara penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.637.330 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bogor sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Bogor pada tahun 2020.

Penduduk Kabupaten Bogor paling banyak tinggal di wilayah kawasan industri dan ibukota Kabupaten Bogor yaitu di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Gunung Putri dengan persentase jumlah penduduk masing-masing sebesar 6,7 persen dan 5,49 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor.

Adapun jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Cariu dengan jumlah penduduk 51.619 jiwa (0,59 persen). Kecamatan Tanjungsari menempati urutan terendah kedua dengan jumlah penduduk 57.027 jiwa (1,05 persen).

Sejak masa Orde Baru, banyak pendatang yang memilih Kabupaten Bogor karena lokasinya yang tak jauh dari Jakarta. Kebanyakan pendatang berasal dari Suku Jawa. Bahkan di Kecamatan Cibinong populasi orang Jawa mencapai 32 persen dan di Kecamatan Gunung Putri 30 persen. Sementara di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari populasi orang Jawa dibawah 3 persen.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Bogor menganut agama Islam, yakni 97,1 persen dari total penduduknya di tahun 2019. Adapun penganut agama Kristen Protestan sebesar 1,76 persen, disusul penganut agama Kristen Katolik 0,58 persen, agama Budha 0,34 persen, Khonghucu 0,16 persen, dan agama Hindu 0,05 persen.

KOMPAS/ANTONY LEE

Para pemikul padi mengawali iring-iringan rombongan peringatan seren taun atau sedekah bumi di Kampung Budaya Sindangbarang, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/12/2012). Kendati potensi wisata tradisi ini sangat besar, tetapi belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia
70,75 (2020)

Angka Harapan Hidup 
71,17 tahun (2020)

Harapan Lama Sekolah 
12,48 tahun (2020)

Rata-rata Lama Sekolah 
8,30 tahun (2020)

Pengeluaran per Kapita 
Rp 10,31 juta (2020)

Tingkat Kemiskinan
9,06 persen (2019)

Tingkat Pengangguran Terbuka
6,66 persen (2019)

Kesejahteraan

Pembangunan manusia di Kabupaten Bogor terus menunjukkan kemajuan. Di tahun 2020, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor telah mencapai angka 70,75. Kabupaten Bogor termasuk dalam 13 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang masuk kelompok “tinggi” IPM-nya

Berdasarkan komponennya, angka harapan jidup (AHH) masyarakat Kabupaten Bogor di tahun 2020 sebesar 71,17 tahun. Di bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah (HLS) tercatat sebesar 12,48 sedangkan rata-rata lama sekolah  (RLS) sebesar 8,30. Adapun daya beli masyarakat seperti tecermin dalam pengeluaran per kapita mencapai Rp 10,31 juta per orang per tahun pada tahun 2020.

Terdapat tiga lapangan usaha yang menjadi sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bogor, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyerap 25,10 persen tenaga kerja, industri pengolahan menyerap 18,98 persen tenaga kerja, dan penyedia akomodasi dan makan minum menyerap 9,56 persen tenaga kerja.

Pada daerah perkotaan, mayoritas penduduknya bekerja di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sedangkan untuk daerah perdesaan, mayoritas penduduknya bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat dari 62,71 perssen tahun 2018 menjadi 65,42 persen tahun 2019. Kemudian angka ketergantungan (Dependency Ratio) meningkat dari 49,14 persen tahun 2018 menjadi 48,96 persen tahun 2019.

Angka pengangguran turun dari 9,75 persen tahun 2018 menjadi 9,06 persen di tahun 2019. Namun diperkirakan naik pada tahun 2020 karena merebaknya pandemi Covid-19. Sementara itu, angka kemiskinan turun dari 7,14 persen tahun 2018 menjadi 6,66 persen di tahun 2019.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Guru saat membimbing salah satu siswa kelas I di SD Negeri Cihideung Ilir 04, Cibanteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat pembelajaran tatap muka di sekolahnya, Rabu (25/8/2021). Bupati Bogor Ade Yasin sudah mengijinkan sekolah menggelar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi SD dan SMP di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Selain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, PTM juga dibatasi maksimal 50 persen dari jumlah total murid per kelas. Di sekolah ini PTM diterapkan dengan membagi setiap kelas ke dalam dua ruangan terpisah dan dilaksanakan selama 2 jam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 3,16 triliun (2019)

Dana Perimbangan 
Rp 3,09 triliun (2019)

Pendapatan Lain-lain 
Rp 1,88 triliun (2019)

Pertumbuhan Ekonomi
-1,77 persen (2020)

PDRB Harga Berlaku
Rp 236,14 triliun (2020)

PDRB per kapita
Rp 38,79 juta/tahun (2020)

Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bogor pada 2020 senilai Rp 236,14 triliun. Perekonomian daerah ini ditopang bidang usaha industri pengolahan nonmigas yang memiliki kontribusi sebesar 53,67 persen dari total PDRB.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga menjadi kontributor utama perekonomian Kabupaten Bogor, yakni sebesar 12,06 persen dari PDRB 2020. Selanjutnya, sektor konstruksi serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB, masing-masing sebesar 9,93 persen dan 5,39 persen pada 2020. Pada tahun yang sama, sektor transportasi dan pergudangan tercatat berkontribusi sebesar 3,9 persen dari total PDRB daerah ini.

Industri yang terdapat di Kabupaten Bogor beragam jenisnya mulai dari industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, industri kertas, percetakan, industri kimia, industri furniture, industri barang dari logam, industri peralatan listrik, industri alat angkutan, dan lain-lain.

Menurut data BPS Kabupaten Bogor, jumlah industri menengah dan besar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.195 unit usaha, sementara jumlah industri kecil sebanyak 1.917 unit usaha pada tahun yang sama.

Industri di Kabupaten Bogor tidak hanya berorientasi bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetapi juga berorientasi ekspor. Tekstil dan pakaian jadi, alat musik, barang-barang dari kulit, barang-barang dari kayu, furniture, mainan, dan lain-lain menjadi komoditas unggulan ekspor dari Kabupaten Bogor kepada beberapa Negara seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Malaysia, China dan negara lainnya.

Pusat kegiatan industri skala menengah dan besar terdapat di Kabupaten Bogor bagian timur yaitu Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, dan Citeureup. Hal tersebut dikarenakan daerah bagian timur lokasinya dekat dengan akses tol, sehingga proses pengangkutan atau pendistribusian hasil produksi menjadi lebih mudah.

Di bidang keuangan daerah, total pendapatan Kabupaten Bogor pada 2019 senilai Rp 8,14 triliun. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp 3,16 triiun atau 39 persen dari total pendapatan 2019.

Sementara itu, dana perimbangan yang diterima daerah ini senilai Rp3,09 triliun atau sebesar 38 persenl dari total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan. Komponen lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi paling rendah, yaitu sebesar Rp1,88 triliun atau 23 persen.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Wisatawan menikmati gemericik air Curug Tujuh di kawasan Wana Wisata Curug Cilember di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Kamis (11/5/2017). Selain ada tujuh air terjun dalam satu kawasan, wisatawan bisa kemping dan melihat konservasi kupu-kupu.

Kendati wisata bukanlah penyumbang utama kegiatan ekonomi di daerah ini, namun potensi wisata di Kabupaten Bogor cukup besar dan menjanjikan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.  Dengan mencanangkan diri sebagai “The City of Sport and Tourism“, kabupaten ini ingin mengembangkan pariwisata berbasis olahraga.

Kabupaten Bogor memiliki segudang wisata alam, seperti puluhan bahkan ratusan “curug” atau air terjun. Selain itu Paralayang, wahana yang berada di Puncak Bogor, selain menawarkan sensasi terbang di udara yang luar biasa sekaligus menyuguhkan keindahan alam yang indah Bogor yang sangat memanjakan mata. Belum lagi wahana berkelas internasional lainnya seperti belasan lapangan golf, Stadion Pakansari yang megah, Sirkuit Sentul, dan Taman Safari Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa lokasi unggulan yang menjadi andalan pemerintah kabupaten, yaitu Telaga Warna (Kecamatan Megamendung), Prasasti Ciaruteun (Kecamatan Cibungbulang), Goa Gudawang (Kecamatan Cigudeg), perkemahan di kawasan Gunung Salak (Kecamatan Cibungbulang), PTP XII Gunung Mas (Kecamatan Cisarua), rumah makan di sepanjang jalan raya Puncak (Kecamatan Cisarua), air panas Ciseeng (Kecamatan Parung), dan Taman Rekreasi Lido (Kecamatan Cijeruk).

Dengan latar belakang pemandangan alam yang indah-terutama kebun teh, gunung, atau hutan pinus-dan dukungan fasilitas penginapan yang baik, arus wisatawan ke wilayah itu seakan tidak pernah berhenti. Tidak mengherankan kalau data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penginapan di kabupaten itu terkonsentrasi di daerah kawasan wisata.

Mayoritas wisatawan di Kabupaten Bogor merupakan wisatawan domestik yang berasal dari Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu juga terdapat wisatawan dari mancanegara yang didominasi turis asing dari Timur Tengah.

Menurut data BPS, jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Bogor di tahun 2019 sebanyak 4,48 juta orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 76,29 ribu orang. Adapun untuk hotel/penginapan, di tahun 2019, kabupaten ini memiliki  21 hotel berbintang dan 300 hotel melati/akomodasi lainnya.

Dengan beragam potensi yang dimilikinya, Kabupaten Bogor berharap mampu mengembangkan potensi keolahragaan dan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Hidangan sup ikan bambu, salah satu santapan yang tersedia di Warung Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di jalur alternatif Jakarta-Puncak tak jauh dari Sentul, Kamis (24/3/2016). Pedesaan sekitar Sentul tengah berkembang menjadi kawasan wisata dengan munculnya hotel-hotel, tempat makan, taman rekreasi hingga resor yang umumnya menawarkan suasana pedesaan dan alam.

Referensi

Arsip Berita Kompas
  • “Kabupaten Bogor * Otonomi”, Kompas, 23 Januari 2001, hlm. 08
  • “Mengandalkan Pariwisata dan Pertanian * Otonomi’, Kompas, 23 Januari 2001, hlm. 08
  • “Prasasti Batutulis, Sejarah Pajajaran”, Kompas, 16 Agustus 2002, hal. 17
  • “Harta Karun Batutulis, Sejarah Itu Sendiri”, Kompas, 20 Agustus 2002, hal. 01
  • “Sungai Ciliwung: Gerbang Pajajaran Itu Menjadi Jalur Sampah”, Kompas, 23 Februari 2006, hal. 28
  • “Purbakala: Situs Sindangbarang Bogor Tidak Terurus”, Kompas, 10 Maret 2008, hlm. 27
  • “Situs Sejarah: Situs Sindangbarang Bogor Terancam Hilang”, Kompas, 23 Oktober 2009, hlm. 27
  • “Pakuan, Kota Tua yang Hilang”, Kompas, 06 Jun 2011, hlm. 39
  • “Wisata Sejarah: Mengintip Masa Prasejarah, 70 Kilometer dari Jakarta”, Kompas, 01 Februari 2012, hlm. 26
  • “HUT Bogor Raya: Perayaan Sederhana demi Lindungi Warga”, Kompas, 04 Jun 2020, hlm. 12
  • “Kado Manis dari Pulo Geulis”, Kompas, 04 Jun 2021, hlm. 12
Buku dan Jurnal
Aturan Pendukung
  • UU 14/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
  • UU 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • PP 6/1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Ke Kecamatan Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
  • PP 2/1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
  • Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Editor
Topan Yuniarto

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai daerah.

close