Peta Tematik | Normal Baru

Klaster Covid-19 di Perkantoran Jakarta

Pemberlakuan normal baru menuntut kedisplinan tinggi dan pengawasan ketat dalam menghambat penyebaran Covid-19. Meski tetap berpotensi menimbulkan klaster baru seperti yang terjadi sekitar akhir Juli 2020 pada perkantoran di wilayah Jakarta.

Sebagai salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di tanah air, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memperpanjang PSBB Transisi kembali (17-30 Juli 2020) demi menahan melonjaknya pertambahan kasus positif Covid-19. Hingga 27 Juli 2020, akumulasi positif telah mencapai 19.592 kasus, menempati urutan kedua setelah Jawa Timur (20.812 kasus).

Selama perpanjangan PSBB transisi fase pertama, tempat hiburan belum diizinkan beroperasi. Sementara operasional pasar secara ganjil genap ditiadakan karena dianggap tidak berjalan optimal. Seiring dengan itu, terjadi lonjakan penambahan kasus positif, karena pembatasan aktivitas warga mulai dilonggarkan, termasuk kegiatan di perkantoran.

Akibatnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menginformasikan adanya 440 karyawan di 68 perkantoran, positif terpapar Covid-19 dan menjadi klaster baru dalam perkembangan kasus di DKI Jakarta. Peta di atas menunjukkan sebaran lokasi perkantoran yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Rincian daftar perkantoran disertakan pada bagian akhir artikel ini. Simbol warna dibedakan berdasarkan jenis perkantoran, yaitu kementerian (oranye), gedung perkantoran (hijau), dan kantor lainnya (kuning). Pemberian nomor digunakan untuk memudahkan mencocokkan lokasi kantor dengan nama kantor yang ada pada daftar.

Klaster perkantoran dengan jumlah kasus tertinggi adalah PT. Antam Tbk. di Pasar Minggu, Jakarta Selatan (68 karyawan terpapar). Kementerian Keuangan menjadi klaster tertinggi kedua (25 pegawai terpapar), dan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara menjadi klaster tertinggi ketiga ( 23 pegawai terpapar).

Kantor Kementerian

1. Kementerian Keuangan 25 Kasus
2. Kemendikbud 22 Kasus
3. Kemenparekraf 15 Kasus
4. Kementerian Kesehatan 10 Kasus
5. Kemenpora 10 Kasus
6. Kementerian ESDM 9 Kasus
7. Litbangkes 8 Kasus
8. Kementerian Pertanian 6 Kasus
9. Kementerian Perhubungan 6 Kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Kasus
11. Kemenlu 3 Kasus
12. Kemenpan RB 3 Kasus
13. Kemkominfo 3 Kasus
14. Kementerian Pertahanan 2 Kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM 1 Kasus
16. Kemenristekbrin 1 Kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup 1 Kasus
18. Kementerian PPAPP 1 Kasus

Perkantoran

19. Sudin KPKP Jakut 23 Kasus
20. Samsat Polda Metro Jaya 20 Kasus
21. Dinas Kesehatan DKI Jakarta 18 Kasus
22. Lembaga Administrasi Negara 17 Kasus
23. Kelurahan Cempaka Putih Barat 9 Kasus
24. PLN 7 Kasus
25. Kelurahan Karang Anyar 7 Kasus
26. Kelurahan Cempaka Putih Timur 7 Kasus
27. BATAN 5 Kasus
28. BPOM 5 Kasus
29. BPKD 4 Kasus
30. Dinas Perhubungan MT Haryono 4 Kasus
31. Kelurahan Tanjung Priok 3 Kasus
32. Kelurahan Papango 3 Kasus
33. Komisi Yudisial 3 Kasus
34. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP) 3 Kasus
35. PTSP Walikota Jakbar 3 Kasus
36. Dinas UMKM DKI 3 Kasus
37. BPK RI 2 Kasus
38. BNN 2 Kasus
39. Kominfotik DKI 2 Kasus
40. Kantor Kec. Menteng 2 Kasus
41. Kelurahan Sunter Jaya 2 Kasus
42. Kelurahan Kebon Bawang 2 Kasus
43. Kantor Camat Koja 2 Kasus
44. Balai Besar Pelatihan kesehatan (BBPK) 1 Kasus
45. Badan Pengelolaan Aset Daerah 1 Kasus
46. Kantor Kec. Cempaka Putih 1 Kasus
47. Suku Badan Pendapatan Daerah 1 Kasus
48. PAMDAL 1 Kasus
49. Polres Jakarta Utara 1 Kasus
50. Kelurahan Kembangan Selatan 1 Kasus
51. Dinas Kehutanan 1 Kasus
52. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 1 Kasus
53. Bhayangkara 1 Kasus

Lainnya

54. Kantor PT. Antam 68 Kasus
55. Kimia Farma Pusat 20 Kasus
56. ACT 12 Kasus
57. Samudera Indonesia 10 Kasus
58. PMI Pusat 6 Kasus
59. PT Indofood Pademangan 6 Kasus
60. BRI 5 Kasus
61. Pertamina 3 Kasus
62. Indosat 2 Kasus
63. PSTW Kelapa Dua Wetan 2 Kasus
64. Kantin 2 Kasus
65. Siemens Pulogadung 1 Kasus
66. MY Indo Airland 1 Kasus
67. PT. NET 1 Kasus
68. Mandiri Sekuritas 1 Kasus

Sumber:
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan pemberitaan Kompas.com (28 Juli 2020).

Kontributor
Muhammad Fiqi Fadillah

Editor
Slamet JP