Kronologi
Sejak pandemi Covid-19, terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakkan masyarakat ini telah berganti nama dan format beberapa kali, berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level.
Peta Tematik
Laporan perkembangan situasi pandemi oleh WHO menyebutkan, sedikitnya terdapat tiga varian baru Covid-19 yang lebih mudah menular dari varian pendahulunya.
Pemberlakuan PPKM Mikro merupakan kelanjutan PSBB yang sudah dijalankan dua tahap di Jawa Bali karena laju pertambahan kasus positif belum mereda.
Poster
Setelah dua kali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal tahun 2021, laju pertambahan kasus Covid-19 tidak juga melambat. Pemerintah mempertajam dengan PPKM Mikro untuk sebagian daerah di Jawa dan Bali.
Tenaga kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19, mengingat profesi ini yang menangani penderita secara langsung setiap harinya.
Pemberlakuan normal baru menuntut kedisplinan tinggi dan pengawasan ketat dalam menghambat penyebaran Covid-19. Meski tetap berpotensi menimbulkan klaster baru seperti yang terjadi sekitar akhir Juli 2020 pada perkantoran di wilayah Jakarta.
Pelonggaran PSBB dibarengi dengan potensi meningkatnya kasus positif Covid-19 di masyarakat, terlebih lagi interaksi di rumah makan. Perlu kesadaran pribadi untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Memasuki tahun ajaran baru di masa pandemi, perlu diatur tatanan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara bertahap.
Pelonggaran PSBB dibarengi dengan potensi meningkatnya kasus positif Covid-19 di masyarakat, termasuk di toko swalayan. Perlu kesadaran pribadi untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Pelonggaran PSBB dibarengi dengan potensi meningkatnya kasus positif Covid-19 di masyarakat, terlebih lagi di pasar. Perlu kesadaran pribadi untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
