Dokumen
Dokumen UU 22/2007 ini mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum, bukan pemilihan umum itu sendiri. Yang dimaksud ialah Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan.
Dokumen UU 20/2004 ini mengatur penetapan Perppu 2/2004 menjadi undang-undang. Perppu 2/2004 tersebut mengatur tentang perubahan atas UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan DPR, DPD, dan DPRD.
Dokumen UU 10/2006 ini mengatur tentang penetapan Perppu 1/2006 menjadi undang-undang. Perppu 1/2006 mengatur tentang perubahan kedua atas UU 12/2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
Dokumen UU 12/2003 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Dokumen UU 4/2000 ini mengatur perubahan-perubahan pada ketentuan UU 3/1999 terkait pemilihan umum.
Dokumen UU 3/1999 ini dokumen perundang-undangan pertama yang mengatur tentang pemilihan umum legislatif di Indonesia sejak reformasi 1998.
Paparan Topik
Bali Democracy Forum (BDF) merupakan forum atau pertemuan kerja sama antarnegara yang inklusif dan terbuka mengenai perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Forum kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapasitas demokrasi, mendorong kerja sama di bidang perdamaian dan demokrasi.
Foto
Yap Thiam Hien adalah salah seorang pengacara keturunan Tionghoa yang berani dan konsisten membela kaum tertindas dari berbagai kalangan di Indonesia
Tokoh
Nashrudin Azis adalah sosok yang menjabat sebagai Wali kota Cirebon periode 2018-2023. Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon ini menjabat Wakil Wali Kota Cirebon dan diangkat menjadi Wali Kota Cirebon sisa masa jabatan 2013-2018 sepeninggal Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno.
Dokumen PP 40/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
