Perjalanan Profesi dan Pendidikan Bidan di Indonesia

Hari Bidan Nasional ditetapkan pada konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951. Konferensi inilah yang menjadi cikal bakal Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI didirikan untuk mempererat persaudaraan antar pelaku profesi bidan. Saat itu, anggotanya masih terbatas pada mereka yang berdomisili di Jakarta. Mereka juga tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 15 Oktober 1954, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan IBI sebagai organisasi berbadan hukum. Organisasi yang mewadahi para bidan ini juga resmi menjadi bagian dari International Confederation of Midwives (ICM) pada tahun yang sama.

Bidan muncul sebagai wanita yang dipercaya mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Peran dan posisi bidan di dihargai  dan dihormati karena tugasnya yang memberi semangat, membesarkan hati,mendampingi, serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Bidan Ros menjelaskan jadwal imunisasi usai menyuntik imunisasi Hepatitis B kepada Saiah (dua bulan) di kawasan Baduy Luar Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (14/6/2009). Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak balita bagi masyarakat pedesaan yang terpencil.

Praktik kebidanan dapat ditelusuri kembali ke era palaeolitik (40.000 SM), di mana kehamilan dan persalinan kala itu membuat perempuan melahirkan di lingkungan yang menantang bahkan seringkali mengancam jiwa. Saling mendukung antar perempua saat melahirkan dilakukan berdasar pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari  diamati sebelumnya.

Beragam budaya mempraktikkan tradisi sekitar kelahiran, banyak di antaranya spiritual dan berakar pada alam yakni pengobatan herbal. Orang-orang Māori di Selandia Baru, misalnya, menggunakan supplejack dan akar rami untuk kontrasepsi, dan biasanya akan membakar tempat bersalin yang ditentukan setelah persalinan.

Sedankan tahun  350SM hingga 300 SM, era Mesir dan Yunani-Romawi melihat kemajuan besar dalam pengembangan dan pengakuan kebidanan sebagai profesi berbayar yang otonom, ilmiah dan dihormati. Tetapi pada akhir 300 SM, sikap sosial terhadap bidan perempuan berubah. Kebidanan kemudian menjadi profesi di bawah hierarki kedokteran yang diawasi oleh laki-laki.

Di Eropa dan Mediterania, era alkitabiah (2.200 SM – 1.700 S, perempuan berperan besar dalam membangun profesionalisme dalam kebidanan. Namun, memasuki 1.000-1.250 M, bidan atau tabib perempuan dianggap bidat atau penyihir, sehingga   harus dihukum  dengan digantung atau dibakar sampai mati.

Di Tiongkok, bidan perempuan melakukan praktik kebidanan dengan pengobatan tradisional Tiongkok seperti prinsip qi, yinyang, dan wuxing selama ribuan tahun. Perempuan-perempuan tersebut seringkali  buta huruf. Sebagian besar praktik terbatas dalam komunitas kecil dan dilakukan di rumah. Praktek-praktek berlangsung hingga abad ke-13 hingga praktisi medis laki-laki mulai menjadi formal dan mengontrol obat-obatan termasuk kebidanan.

Di Thailand dan Chili, praktik kebidanan telah berlangsung berabad-abad dan secara historis merupakan layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Meskipun saat ini, wanita dan orang yang melahirkan dari semua latar belakang sosial ekonomi mengakses bidan.

Sedangkan di seluruh Afrika, bidan tradisional dan penyembuh lainnya menjadi bagian integral dari pengobatan selama berabad-abad. Tetapi ketika orang Eropa membawa orang Afrika ke Amerika Serikat dan memperbudak mereka pada abad ke-17, beberapa perempuan Afrika diperbudak untuk dilatih menjadi bidan. Bidan menjadi penyedia layanan kesehatan utama saat melahirkan di koloni, dan mereka melayani perempuan Afrika dan kulit putih saat melahirkan sampai pergantian abad ke-19 hingga muncul era dokter laki-laki yang mengawasi aktivitas kebidanan.

Baca juga: Optimalkan Peran Medik dengan Layanan Telemedik

KOMPAS/LASTI KURNIA
Mahasiswa semester IV Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan Karsa Husada menjalani kuliah praktik pemasangan implant-KB di Balai Diklat KB Nasional, Garut, Jawa Barat, Kamis (19/6/2008). Jumlah peserta pendidikan D-3 kebidanan meningkat, termasuk bidan yang telah praktik, seiring imbauan kepemilikan ijazah D-3 untuk memperoleh izin praktik.

Gangguan kesehatan dalam masa kehamilan dan kesulitan dalam persalinan mengakibatkan ancaman, baik bagi jiwa ibu maupun bayi yang dilahirkan. Keadaan demikian mendorong keluarga atau ibu meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap mampu.

Di Indonesia, seseorang yang diminta pertolongan  umumnya adalah seorang wanita setengah baya yang di namakan dukun bersalin atau paraji. Paraji sangat dekat dengan masyarakat desa karena ahli dalam membantu ibu melahirkan dan bayi yang di lahirkan, dengan cara yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

Namun, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Pada masa itu, pelayanan kebidanan hanya diberikan untuk orang Belanda yang ada di Indonesia.

Baca juga: Bidan Berperan Penting Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak

KOMPAS/ELOK DYAH MESSWATI

Bidan Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, I Nengah Yudi Artati memeriksa kehamilan Rahimin (19) dibantu oleh dukun Ibu Sapina.

Pada tahun 1850 seorang dokter militer Belanda (Dr. W. Bosch) membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Tetapi, pendidikan tersebut tidak berlangsung lama karena peserta didik sangat sedikit. Kondisi ini terjadi  karena pada masa tersebut masih ada larangan ataupun pembatasan bagi perempuan untuk keluar rumah.

Tahun 1902 pendidikan bidan dibuka kembali bagi perempuan pribumi, di rumah sakit militer di Batavia dengan biaya kurang lebih 15-25 Gulden per bulan. Biaya kemudian dinaikkan menjadi 40 Gulden per bulan tahun 1922.

Sementara, Tahun 1911 – 1912 dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di (RSUP) Semarang dan Batavia. Calon yang diterima dari HS (SD 7 tahun) dengan pendidikan keperawatan 4 tahun dilanjutkan pendidikan bidan 2 tahun. Tahun 1914 diterima juga peserta didik perempuan pertama. Bagi perawat perempuan yang lulus dapat meneruskan pendidikan kebidanan selama 2 tahun.

Tahun 1918 Budi Kemuliaan juga membuka RS Bersalin dan pendidikan bidan. Murid-murid dari merupakan juru rawat perempuan, dengan lama pendidikan 2 tahun.

Pendidikan bidan untuk perempuan keturunan Belanda Indo bahkan telah diselenggarakan di RS swasta di Makasar pada tahun 1904. Lulusannya harus siap ditempatkan dimanapun, melayani masyarakat secara cuma-cuma serta mendapat tunjangan pemerintah ± 15-25 Gulden per bulan, yang kemudian menjadi 40 Gulden/bulan (tahun 1922).

Barulah tahun 1935-1938 pemerintah Kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO (Setingkat SLTP bagian B) dan hampir bersamaan dibuka sekolah bidan di beberapa kota besar, antara lain Jakarta (RSB Budi Kemuliaan), Semarang (RSB Palang Dua dan RSB Mardi Waluyo). Di tahun yang sama dikeluarkan sebuah peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan bidan dengan dasar pendidikannya Mulo dan pendidikan Kebidanan selama tiga tahun yakni Bidan Kelas Satu(Vreodrouweerste Klas), sementara bidan dari lulusan perawat (mantri) di sebut Bidan Kelas 2 (Vreodrouw tweede klas). Perbedaan ini terkait ketentuan gaji pokok dan tunjangan bagi bidan.

Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah mendirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama dan dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Namun, peserta didik kurang berminat memasuki sekolah tersebut dan mereka mendaftar karena terpaksa, karena tidak ada pendidikan lain.

Tahun 1950-1953 dibuka sekolah bidan lulusan dari SMP, batas usia min. 17 tahun, lama penddidkan 3 tahun. Kebutuhan tenaga penolong persalinan mendorong dibukanya pendidikan Pembantu Bidan Penjenang Kesehatan E (PK/E) berlanjut hingga 1976. Namun, tanpa alasan jelas ditutup. Peserta lulusan SMP plus 2 tahun kebidanan dasar, banyak yang lanjut ke pendidikan bidan (2 tahun).

Tahun 1953 dibuka Kursus Tambahan Bidan (KTB) di Yogyakarta, lamanya kursus antara 7 sampai dengan 12 minggu. Pada tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan dari KTB adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Pada tahun 1967 KTB ditutup.

Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun, kemudian menjadi dua tahun lalu berkembang menjadi tiga tahun. Pada awal tahun 1972 institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan ini menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan.

Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ditambah dua tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK). Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata diseluruh provinsi.

Pada tahun 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, Departemen Kesehatan (Depkes) melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga serba bisa di lapangan di mana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun, adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil.

Pada tahun 1975 – 1984 institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama 10 tahun tidak ada tambahan tenaga bidan.

Baca juga: Kapasitas Bidan Bakal Ditingkatkan

Pada tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan Diploma I Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi.

Kemudian, tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut (PPB) yang menerima lulusan SPR dan SPK. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim.

Tahun 1989 dibuka program pendidikan bidan terpadu secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A (PPB/A). Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa. Pemerintah menempatkan seorang bidan di tiap desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS Golongan II).

Kebijakan berubah kembali. Mulai tahun 1996 status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (Bidan PTT) dengan kontrak selama tiga tahun dengan pemerintah, dapat diperpanjang 2×3 tahun lagi. Penempatan bidan menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya kemampuan klinik, namun juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi, konseling serta mampu menggerakkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program Pendidikan Bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar.

Kebijakan tersebut ditempuh dengan tujuan sebagian besar desa sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang diharapkan seorang bidan professional pada tahun 1996. Namun, karena pendidikan terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu 1 tahun akademik, tingkat kemampuan yang dimiliki seorang bidan juga tidak optimal.  Pendidikan ini hanya berlangsung selama dua angkatan (1995 dan 1996) kemudian ditutup.

Kemudian, pada tahun 1993 dibuka pendidikan bidan Program C (PPB C), yang menerima lulusan dari SMP. Pendidikan ini dilakukan di 11 Propinsi yakni Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau (Wilayah Sumatera), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Wilayah Kalimantan) , Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Pendidikan tersebut menerapkan kurikulum 3700 jam yang dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester.

Pada tahun 1994-1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba Pendidikan Bidan Jarak Jauh (Distance learning) di tiga propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.Pengaturan penyelenggaraan pendidikan tersebut diatur dalam SK Menkes No.1247/Menkes/SK/XII/1994 Diklat Jarak Jauh Bidan (DJJ). Diklat Jarak Jauh Bidan ini merupakan pendidikan jarak jauh tenaga kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya serta berdampak pada penurunan AKI dan AKB. Pada tahun 1994 dilaksanakan juga pelatihan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Pada tahun 1995-1998 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bekerjasama langsung dengan Mother Care melakukan pelatihan bidan Rumah Sakit dan bidan puskesmas serta bidan di desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2000 telah ada pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal health (MNH) yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa propinsi/kabupaten. Pelatihan life skill S (LSS) dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan tetapi juga ditujukan untuk guru,dosen-dosen dari Akademi Kebidanan.

Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga diadakan seminar dan Lokakarya organisasi dilaksanakan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai tahun 1996 – 2000 dengan biaya dari UNICEP.

Penyusunan kompetensi S2, SP1, dan SP2 dilakukan oleh IBI bersama-sama dengan unsur terkait lainnya seperti Departemen Kesehatan, organisasi profesi. Adapun pembinaan dan pengawasan yang telah diupayakan oleh Pusdiknaskes antara lain mulai dari penyusunan dan penetapan standar kompetensi bidan, penilaian ijin institusi baru, seleksi mahasiswa baru, penyusunan kurikulum, akreditasi pendidikan. Tahun 2006 dibuka S2 Kebidanan di UNPAD Bandung. Kemudian, tahun 2008 dibuka S1 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Berlanjut tahun 2010 dibuka S1 dan S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya dan Universitas Andalas.

Baca juga: Suster Jeannette van Paassen, ”Bidan” Kehidupan Masyarakat Sumatera Utara

Sumber: Kanal Youtube Kompas TV, 3 April 2022

Sesuai Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Pasal 18, Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bidan  saat ini merupakan  seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun  dan praktek lapangan selama 2 tahun di wilayah Negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat dan membuat ijin praktek. Sebagai pekerja professional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bidan bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik  pelayanan serta kode etik yang dimilikinya.

Sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, bidan bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.

Peran penting bidan dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan pada saat kehamilan dan persiapan menjadi orang tua serta meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Banyaknya kasus-kasus persalinan dengan resiko tinggi yang tidak dapat ditangani, terutama didaerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, mendorong pemberian kewenangan bagi bidan untuk melaksanakan tindakan terhadap kasus-kasus patologis terbatas. Misalnya,  bidan   diberikan   kewenangan   untuk   melakukan   tindakan   manual plasenta, forsep kepala letak rendah, pemberian infus, dan pengobatan sederhana.

Baca juga: Hari Kesehatan Sedunia: Mengapresiasi Kerja Perawat dan Bidan

KOMPAS/ATIKA WALUJANI
Peran paraji atau dukun bayi seperti Ambu Rawi (kanan) dalam komunitas Baduy masih dominan. Untuk menghormati adat, bidan Eros Rosita (kedua dari kiri) akan membantu persalinan jika ada penyulit.

KOMPAS/AGNES ARISTIARINI

Pemeriksaan Kehamilan — Salah satu upaya mengenali secara dini berbagai risiko kehamilan adalah dengan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Di Desa Suka Damai Baru, di Kabupaten Musi Banyuasin, suami didorong untuk menemani istri memeriksakan kehamilannya di bidan desa

Semakin beragam pelayanan yang diberikan, maka bidan dituntut memberikan pelayanan secara profesional. Pelayanan kebidanan sebagai bagian pelayanan kesehatan masyarakat mendukung peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga.(LITBANG KOMPAS)