Perjalanan Gerakan Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau dikenal sebagai KH Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Akan tetapi Muhammadiyah baru dideklarasikan pada pekan terakhir bulan Desember 1912 di Gedung Loodge Gebauw Malioboro, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern, gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al Quran dan As-Sunnah yang berasaskan Islam.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, awalnya KH Ahmad Dahlan mendirikan Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, sebuah sekolah Islam modern untuk kaum pribumi. Dengan adanya sekolah ini, akses kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan menjadi lebih mudah. Terlebih lagi setelah Muhammadiyah berdiri, pembangunan sekolah-sekolah terus berlanjut dan berkembang. Selain itu Muhammadiyah juga bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan agama.

Di bidang Kesehatan, Muhammadiyah mendirikan Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) Muhammadiyah dan berubah nama menjadi Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.

Di bidang sosial, Muhammadiyah membangun Rumah Miskin untuk menampung dan mengentaskan kemiskinan rakyat kurang mampu. Panti asuhan anak didirikan untuk membantu kehidupan dan pendidikan anak yatim.

Di bidang keagamaan Muhammadiyah membangun tempat-tempat ibadah berupa masjid dan mushola. Hingga tahun 2020 di bidang Pendidikan, Muhammadiyah memiliki 30.125 TK ABA, PAUD, KB; 2.766 SD, MI; 1.826 SMP, MTs; 1.407 SMA, SMK, MA; 165 perguruan tinggi; dan 50 SLB. Selain itu juga mengelola 583 rumah sakit dan klinik; 384 panti asuhan; dan 20.198 masjid dan mushala, serta 121 komunitas Muhammadiyah di luar negeri.

Peran Muhammadiyah untuk Indonesia bukanlah berupa politik praktis, melainkan politik kebangsaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Muhammadiyah berpolitik aktif melakukan perlawanan dalam mengusir penjajah, berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan turut serta dalam pendirian negara dan tegaknya NKRI.

Saat ini, perjuangan Muhammadiyah tentu sudah berbeda. Selain berperan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, perjuangan Muhammadiyah adalah jihad konstitusi.

Muhammadiyah melihat salah satu hambatan terwujudnya cita-cita kemerdekaan adalah banyak perilaku dan kebijakan yang menyimpang dari konstitusi sehingga diperlukan sebuah gerakan untuk mengembalikan undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi. (Muktamar Ke-47 Muhammadiyah (2): Jihad Kebangsaan Muhammadiyah, KOMPAS, 8 Juli 2015)

Muhammadiyah sendiri mempunyai organisasi otonom yaitu Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan.

Muhammadiyah beserta organisasi otonom di bawah naungannya tersebut berpartisipasi aktif sesuai bidangnya masing-masing dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.

Muktamar merupakan bentuk permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah. Muktamar dari masa ke masa mengalami perubahan berupa penyesuaian waktu pelaksanaan dan penamaan.

Sejak awal berdiri tahun 1912 hingga 1922, KH Ahmad Dahlan menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, KH Ibrahim masih melanjutkan rapat tahunan itu hingga tahun 1925.

Pada tahun 1926 hingga 1941 istilah rapat tahunan berubah menjadi kongres tahunan. Antara tahun 1941–1949 kongres tahunan tidak dilakukan karena terkait dengan dinamika politik saat itu, seperti pendudukan Jepang (1942), agresi militer Belanda I dan II (1947 dan 1949), hingga pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 1949.

Pada tahun 1950 Muhammadiyah kembali menyelenggarakan musyawarah tertinggi dengan nama baru, yakni muktamar. Waktu penyelenggaraan muktamar awalnya tiga tahun sekali, namun sejak tahun 1985 muktamar diselenggarakan lima tahun sekali. Dalam setiap muktamar dilakukan pemilihan ketua umum untuk selanjutnya disusun pula kepengurusan organisasi Muhammadiyah.

Artikel terkait

15 November 2022

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir

Haedar Nashir adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kembali terpilih dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di...

• 1912-1922

Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini lahir dari sebuah pertemuan atau rapat tahunan yang diadakan di Yogyakarta. Pada periode ini, setiap tahun diadakan forum permusyawaratan I-XI di Yogayakarta, di mana KH Ahmad Dahlan selalu terpilih sebagai ketua umum.

• 1923-1934

Pada tahun 1923 diadakan Perkumpulan Tahunan yang sebelumnya disebut forum musyawarah. Dalam rapat tahunan XII yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, KH Ibrahim terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. KH Ibrahim menjabat sebagai ketua umum sampai dengan saat diselenggarakannya kongres ke-23 di Semarang pada tahun 1934.

• 1935

Diadakan kongres ke-24 Muhammadiyah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kongres ini terpilih KH Hisyam sebagai ketua umum.

• 1936

KH Hisyam terpilih kembali sebagai ketua umum Muhammadiyah melalui kongres ke-25 di Jakarta.

• 1937-1941

KH Mas Mansur terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah melalui kongres ke-26 dan berlanjut selama lima tahun berakhir pada tahun 1941 pada saat kongres ke-30 yang diselenggarakan di Purworejo, Jawa Tengah.

• 1944

Diadakan kongres darurat untuk memilih pengganti KH Mas Mansur yang terpilih sebagai anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat. Kongres diadakan di Yogyakarta dan menetapkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua umumnya.

IPPHOS

Presiden Sukarno menghadiri Konferensi Muhammadiyah di Palembang tgl 25 Juli 1956.

KH AHMAD DAHLAN

• Nama Kecil: Muhammad Darwis
• Lahir: Kampung Kauman, Yogyakarta, 1868
• Wafat: 23 Februari 1923
• 1883 Menunaikan ibadah haji pada usia 15 tahun
• 1883 Belajar ilmu agama dan bahasa Arab di Mekkah hingga 1888.
• 1888 Kembali ke Tanah Air dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.
• 1889 Menikah dengan Siti Walidah yang kemudian bergelar Nyai Ahmad Dahlan
• 1903 Menunaikan ibadah haji kedua kali, dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama di Mekkah hingga 1904.
• 1908 Mendirikan sekolah di Kampung Kauman, Yogyakarta.
• 1912 Mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sejak awal ditetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
• 1914 Izin bagi organisasi Muhammadiyah diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pemerintah No 81/22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta.
• 1917 Mendirikan organisasi Aisyiyah sebagai perluasan aktivitas para Wanita di kalangan Muhammadiyah.
• 1921 Memimpin delegasi Muhammadiyah dalam Kongres Al-Islam di Cirebon, Jawa Barat.
• 1923 Mendirikan rumah sakit pertama di Yogyakarta, kemudian diikuti pendirian rumah sakit di Bandung, Surabaya, Ujung Pandang, Semarang, dan Banjarmasin.
• 1961 Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Sumber: www.muhammadiyah.or.id

• 1946

Silaturahim Cabang Muhammadiyah se-Jawa Madura digelar di Yogyakarta, menetapkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua. Dalam silaturahim ini direkomendasikan nama muktamar sebagai forum permusyawaratan di Muhammmadiyah yang diselenggarakan setiap tiga tahun.

• 1950

Forum permusyawaratan Muhammadiyah resmi menggunakan nama muktamar, yang pertama kali dipakai di Yogyakarta (pada akhirnya disebut muktamar ke-31 sebagai kelanjutan kongres ke-30) dan Ki Bagus Hadikusumo tetap dipilih sebagai ketua umum hingga terpilih Kembali pada kongres ke-32 tahun 1953 di Purwokerto, Jawa Tengah.

• 1956

Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Yogyakarta dan terpilih Buya AR Sutan Mansur sebagai ketua umum.

• 1959

Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Palembang, Sumatera Selatan dan terpilih HM Yunus Anis sebagai ketua umum.

• 1962-1965

Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta dan terpilih KH Ahmad Badawi sebagai ketua umum. KH Ahmad Badawi terpilih kembali sebagai ketua umum dalam muktamar Muhammadiyah ke-36 tahun 1965 di Bandung, Jawa Barat.

• 21-26 September 1968

Muktamar Muhammadiyah ke-37 di alun-alun utara Yogyakarta, dalam sebuah bangunan terbuat dari gedeg yang mampu menampung 5000 orang. Pada muktamar itu terpilih KH Faqih Usman sebagai ketua umum. Pada saat menjabat, KH Faqih Usman meninggal dunia karena sakit dan digantikan oleh KH AR Fachruddin. Selain itu juga diselenggarakan muktamar Aisyiyah ke-1 dan Nasyiyatul Aisyiyah ke-2.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Muktamar Muhammadiyah ke-42 berlangsung meriah di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang berkapasitas 20.000 dipadati peserta. Berbagai atraksi dipertunjukkan dalam Muktamar itu antara lain silat massal baik dari kalangan pria maupun wanita.

• 21-26 September 1971

KH AR Fachruddin terpilih sebagai ketua umum dalam muktamar Muhammadiyah ke-38 yang diselenggarakan di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Muktamar ini mengeluarkan empat keputusan yang lebih dikenal dengan sebutan Khittah Ujung Pandang.

• 15-23 Januari 1975

Muktamar Muhammadiyah ke-39 di Padang, Sumatera Barat dan terpilih kembali KH AR Fachruddin sebagai ketua umum. Muktamar mengesahkan berdirinya Ikatan Usahawan Keluarga Muhammadiyah (IUKM).

Selain itu, diselenggarakan juga muktamar Aisyiyah dan terpilih Baroroh Baried sebagai ketua umum. Dalam keputusannya, Aisyiyah menyatakan menolak segala macam kontes kecantikan dan pemilihan ratu-ratuan.

• 24-30 Juni 1978

Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya, Jawa Timur dan terpilih kembali KH AR Fachruddin sebagai ketua umum. Muktamar menyambut baik anjuran Pemerintah mengenai kerukunan antara pemeluk sesuatu agama, pemeluk agama-agama, pemerintah sehingga dapat dipelihara kokohnya pertahanan nasional dan tercapainya tujuan pembangunan.

• 7-11 Desember 1985

Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Pendopo Mangkunegaran Surakarta, Jawa Tengah dan terpilih KH AR Fachruddin sebagai ketua umum. Muktamar mencapai kesepakatan mengenai perubahan anggaran dasar organisasi.

Perubahan diputuskan dalam sidang komisi tiga yang mencantumkan Pancasila sebagai asas dengan pengertian bahwa Ketuhanan yang Maha Esa adalah keimanan kepada Allah SWT (tauhid). PP Muhammadiyah tetap memakai istilah ketua, muktamar diadakan lima tahun sekali (sebelumnya tiga tahun sekali), serta meniadakan sistem perwakilan pimpinan pusat.

• 15-19 Desember 1990

Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta dan terpilih KH Ahmad Azhar Basyir sebagai ketua umum. Dalam muktamar, ditegaskan kembali pendirian Muhammadiyah tidak ada kaitan dengan salah satu kekuatan sosial politik. Muhammadiyah juga akan mensukseskan Pemilu 1992. Pada 28 Juni 1994 KH Ahmad Azhar Basyir meninggal dunia karena sakit sehingga digantikan oleh HM Amien Rais.

• 6-10 Juli 1995

Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh dan terpilih HM Amien Rais sebagai ketua umum. Muktamar merekomendasikan agar Umat Islam diimbau untuk tidak mudah terpancing dan melakukan tindakan-tindakan sikap keislaman yang keras, ekstrem, dan emosional atas isu-isu keagamaan yang bermuatan politik atau isu-isu politik yang bermuatan keagamaan.

Selain itu juga direkomendasikan masalah ekonomi terutama monopoli dan oligopoli, pendidikan, keluarga bersama, politik, serta berbagai persoalan intern organisasi.

KOMPAS/EDDY HASBY

Sekitar 1.381 muktamirin yang hadir pada Muktamar Ke-43 Muhammadiyah di Balle Cik Di Tiro Aceh, Sabtu (8/7/1995) siang mulai memberikan hak suaranya untuk memilih anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1995-2000. Pemilihan tersebut akan menentukan 13 orang anggota pengurus PP dari 40 orang calon hasil pemilihan Tanwir.

• 22 Agustus 1998

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan sidang pleno yang memutuskan memberi izin kepada Amien Rais sebagai pribadi untuk memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) dan melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua PAN.

Untuk itu, pleno menunjuk Prof Dr HA Syafii Ma’arif sebagai Pejabat Ketua PP Muhammadiyah sampai terlaksananya Sidang Tanwir yang akan menetapkan Ketua PP Muhammadiyah definitif yang baru.

• 8-11 Juli 2000

Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta dan terpilih Syafii Maarif sebagai ketua umum. Selain itu juga diselenggarakan muktamar Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Dalam rekomendasinya, Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah menyerukan agar pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi. Sedang TKW yang sudah telanjur ditempatkan harus mendapatkan perlindungan.

• 3-8 Juli 2005

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur dan terpilih Din Syamsuddin sebagai ketua umum. Dalam sambutannya pada penutupan muktamar, Din Syamsuddin menyatakan Muhammadiyah harus menjadi leading sector bersama organisasi Islam lain guna memperbaiki bangsa Indonesia.

Fenomena kontradiktif yang terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terdapat kemungkaran. Itu merupakan otokritik terhadap umat Islam dan organisasi Islam. Maka, agenda Muhammadiyah adalah mendorong Islam tidak hanya dihayati pemeluknya (sekadar sebagai) agama spiritualitas dan (sekadar) berhenti pada amalan ibadah mahdha’. Muhammadiyah mendorong terwujudnya Islam sebagai agama akhlak yang membentuk kepribadian berakhlak.

• 3-8 Juli 2010

Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta dan terpilih kembali Din Syamsuddin sebagai ketua umum. Wakil Presiden Boediono dalam pidato penutupan muktamar meminta Kabinet Indonesia Bersatu II untuk bekerja sama dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah merupakan aset bangsa yang diyakini dapat membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan besar dan modern. Karena itu, Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi pilar bangsa, memberikan sumbangsih untuk menghadapi tantangan ke depan. Hal ini disambut baik dan diapresiasi oleh ketua umum terpilih Din Syamsuddin.

• 3-7 Agustus 2015

Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan dan terpilih Haedar Nashir sebagai ketua umum. Keputusan muktamar di antaranya Persyarikatan Muhammadiyah mendorong gerakan berjamaah melawan korupsi. Selain mengajak seluruh warga hidup bersih tanpa korupsi, Muhammadiyah juga akan membuat fatwa haram memilih pemimpin korupsi.

• 19 Juli 2020

Persyarikatan Muhammadiyah mengadakan sidang tanwir yang dilakukan secara daring, memutuskan menunda penyelenggaraan muktamar Muhammadiyah ke-48 selama dua tahun, dari jadwal awal pada 2020 menjadi tahun 2022 karena situasi darurat akibat pandemi covid-19.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada pembukaan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (3/8/2015). Pembukaan Muktamar dimeriahkan atraksi kesenian dan dihadiri ribuan peserta dan ratusan ribu penggembira.

Khitah Palembang 1956-1959

1. Menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawaduk, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab.
2. Melaksanakan uswatun hasanah.
3. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi.
4. Memperbanyak dan mempertinggi mutu anak.
5. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader.
6. Memperoleh ukhuwah sesama Muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi apabila terjadi keretakan dan perselisihan.
7. Menuntun penghidupan anggota.

Khitah Ponorogo 1969

Dakwah Islam amar makruf nahi mungkar dilakukan melalui dua saluran, yaitu politik kenegaraan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah memosisikan diri sebagai gerakan Islam amar makruf nahi mungkar dalam bidang kemasyarakatan.

Khitah Ujung Pandang 1971

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar makruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif.
4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Khitah Surabaya 1978

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apa pun.
2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Khitah Denpasar 2002

1. Muhammadiyah tetap berada dalam kerangka gerakan dakwah dan tajdid yang menjadi fokus dan orientasi utama gerakannya.
2. Mengembangkan fungsi kelompok kepentingan atau sebagai gerakan sosial “civil-society” dalam memainkan peran berbangsa dan bernegara.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin (dua dari kiri) didampingi (dari kiri ke kanan) Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fathurrahman Kamal, membuka Kongres Ulama Muda Muhammadiyah di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Kongres ini membahas empat isu utama yakni; korupsi dan politik uang, isu hoax, isu strategis Sumber Daya Alam (SDA), serta masalah Persatuan dan Nasionalisme.

Aisyiyah

Aisyiah adalah organisasi otonom perempuan Muhammadiyah yang didirikan pada 19 Mei 1917. Awalnya Aisyiyah adalah kelompok pengajian untuk perempuan bernama Sapa Tresna.

Nama Aisyiyah dicetuskan KH Fachruddin, yang diambil dari semangat Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yang aktif membantu berdakwah. Tahun 1939 Aisyiyah secara nyata terjun di bidang pendidikan anak dengan mendirikan taman kanak-kanak (bushtanul athfal).

Hizbul Wathan (HW)

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 20 Desember 1918 di Yogyakarta. Hizbul Wathan artinya pembela tanah air. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini sempat dilarang dan bangkit kembali pada tahun 1951 seusai perang kemerdekaan.

Tahun 1961, Hizbul Wathan bersama dengan kepanduan lain dilebur ke dalam Praja Muda Karana (Pramuka) oleh Presiden Soekarno. Pada 18 November 1999 Ketua PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif  mendeklarasikan kembangkitan kembali Hizbul Wathan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah.

Nasyiatul Aisyiyah (NA)

Organisasi Nasyiatul Aisyiyah adalah kelanjutan dari perkumpulan Siswa Praja yang dibentuk tahun 1919 atas ide Somodirdjo, guru Standart School Muhammadiyah. Tujuan awalnya untuk meningkatkan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmani.

Nasyiatul Aisyiyah diresmikan pada tanggal 16 Mei 1931 di Yogyakarta dan berada dalam asuhan Aisyiyah. Organisasi ini berhasil menggerakkan kegiatan sosial keagamaan warga Muhammadiyah di tingkat akar rumput.

Pemuda Muhammadiyah

Pemuda Muhammadiyah berdiri pada tanggal 2 Mei 1932. Pendirian organisasi ini diilhami semangat membagun generasi masa depan yang tangguh. Pemuda Muhammadiyah juga dapat dikaitkan denga keberadaan Siswo Proyo Priyo (SPP), suatu gerakan yang sejak awal diharapkan KH Ahmad Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja dan pemuda Islam.

Tapak Suci Putera Muhammadiyah

Sejarah Perguruan Tapak Suci bermula pada tahun 1872 ketika Busyro Syuhada, pendekar pencak silat Banjaran dari Pesantren Binorong, Banjarnegara, menjadi guru bela diri di Kampung Kauman.

Sejarah perguruan seni bela diri asli Indonesia itu mengantarkan terbentuknya Tapak Suci pada 31 Juli 1960. Perguruan ini menjadi salah satu wadah pengkaderan Muhammadiyah.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

IPM berdiri pada tanggal 18 Juli 1961, dilandasi semangat dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah. Organisasi yang mewadahi pelajar ini sempat bertukar nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) pada tahun 1992 karena kebijakan pemerintah. Pada muktamar tahun 2005 Ikatan Remaja Muhammadiyah kembali menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Gagasan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah terealisasi pada tahun 1956 sehingga diupayakan juga untuk mendirikan organisasi mahasiswa Muhammadiyah sebagai wadah pembinaan mahasiswa Muhammadiyah. Pada tanggal 14 Maret 1964 PP Muhammadiyah menyetujui berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana sidang Muktamar Satu Abad Aisyiyah dengan agenda laporan Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, laporan dinamika wilayah, dan tanggapan wilayah atas laporan PP Aisyiyah di Gedung Manunggal Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2015). Muktamar ini diikuti 1.751 peserta yang memiliki hak pilih.

Sumber: Arsip KOMPAS dan berbagai sumber