Wahidin Halim

Wahidin Halim adalah sosok pemimpin yang khas di negeri ini. Berawal dari meniti karier sebagai birokrat di pemerintahan daerah, selepas pensiun ia berkiprah di dunia politik dan terpilih sebagai orang nomor satu di daerahnya.

Hampir sebagian besar kariernya dihabiskan sebagai pegawai negeri di sejumlah instansi di Tangerang, Banten. Pengalaman sebagai birokrat di banyak instansi itu membuat Wahidin memiliki kemampuan organisasi pemerintahan yang mumpuni. Gaya kepemimpinan yang sering turun ke bawah membuat dia mudah menyerap aspirasi masyarakat.

Dimulai dari sebagai kepala desa di tempat kelahirannya, kemudian berpindah sebagai sekda dan kabag di Kotif Tangerang. Selanjutnya manjadi camat di beberapa kecamatan, dan sempat menjadi kepala dinas dan asisten pemerintahan hingga posisi sekda. Puncak kariernya adalah menjadi orang nomor satu di Kota Tangerang.

Perjalananan karier politiknya terus berlanjut. Wahidin sempat maju sebagai calon gubernur Banten diusung Partai Demokrat pada tahun 2011. Meski tak terpilih bukan berarti karier politiknya habis. Pasalnya, ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat tahun 2014.

Setelah aktif beberapa tahun di Senayan, ia pun kembali berlaga sebagai calon gubernur di Pilkada Banten 2017.  Adik mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda ini pun akhirnya terpilih menjadi Gubernur Banten periode 2017-2022.

KOMPAS/PRIYAMBODO (PRI)

Calon gubernur Banten Wahidin Halim (ke dua kiri) beserta rombongan berkunjung ke kantor redaksi harian Kompas di gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Kamis (20/10). Kunjungan tersebut diterima oleh Pemimpin Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo (kanan).

Wahidin Halim lahir di Desa Pinang, Tangerang pada 14 Agustus 1954. Wahidin Halim adalah putra ke-3 dari 8 bersaudara dari pasangan H. Djiran Bahjuri dan Hj Siti Rohana.  Ayahnya seorang guru dan mengajar sekolah dasar di desanya.

Wahidin kecil memulai mengenyam pendidikan dasarnya di SD Pinang tak jauh dengan tempat tinggalnya. Ia menamatkan pendidikan di sekolah itu tahun 1966 dan melanjutkan ke SMP di Ciledug, Tangerang. Untuk pergi ke SMP tersebut, Wahidin harus berjalan kaki lantaran ayahnya tak mampu membelikan sepeda. Maklum, ayahnya hanya seorang guru yang kala itu penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendidikan SMP ia tempuh selama tiga tahun dan lulus tahun 1969. Wahidin kecil kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 1 Tangerang dan lulus tiga tahun kemudian.

Selepas lulus SMA 1 Tangerang, Wahidin Halim melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Gelar sarjana politik pun dia dapatkan pada tahun 1982. Tahun 2009, ia lulus pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Satyagama Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.

Selanjutnya, Wahidin Halim  meraih gelar doktor dalam Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude pada tahun 2013. Judul disertasinya Implementasi Kebijakan Penataan Bantaran Sungai Cisadane di Kota Tangerang memaparkan kebijakan penataan bantaran Sungai Cisadane yang masih memperlihatkan perbedaan kepentingan.

Perjalanan karier Wahidin dimulai saat dia lulus dari pendidikan SMA dan menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia.  Saat menjadi mahasiswa, ia dicalonkan masyarakat sebagai kepala desa di Desa Pinang, tempat kelahirannya. Dalam pemilihan kepala desa yang digelar tahun 1978, Wahidin mendapat suara terbanyak yakni lebih dari separuh jumlah pemilih. Ia mengalahkan tiga kandidat lainnya dan menjadi orang nomor satu di desanya.

Saat menjadi kepala desa, Wahidin baru berusia 25 tahun, belum menikah, dan masih menjadi mahasiswa Universitas Indoensia. Ia tercatat sebagai kepala desa termuda di Kabupaten Tangerang. Inilah awal mula pengabdiannya kepada masyarakat sebagai birokrat.

Pada tahun 1981, sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Kelurahan, status Wahidin yang saat itu menjabat kepala desa langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain menjadi kepala desa, ia pernah mengajar di sejumlah sekolah di Tangerang, menjadi sekretaris Kotif Tangerang, kemudian kabag di Kabupaten Tangerang, camat Tigaraksa, camat Ciputat, kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang, dan asisten tata prasarana Kabupaten Tangerang. Kariernya terus menanjak hingga dia menjadi sekretaris daerah Kota Tangerang pada tahun 2002.

Karier Wahidin terus meroket ketika ia mulai terjun ke dunia politik. Ia dicalonkan Partai Golkar sebagai Walikota Tangerang 2003-2008. Dalam pemilihan kepala daerah di DPRD Kota Tangerang, ia terpilih menjadi Wali Kota Tangerang mengalahkan dua calon lainnya. Pasangan Wahidin Halim-Deddy Syafei unggul mengantongi 34 suara, sementara kedua lawannya masing-masing hanya mendapat empat suara.

Kariernya terus berlanjut di dunia politik. Ia kembali diusung Partai Golkar dan delapan partai lainnya dalam Pilkada langsung Kota Tangerang 2008.  Wahidin yang menggandeng Arief R Wismansyah sebagai wakilnya berhasil memenangi Pilkada langsung 2008. Kemenangan itu memuluskannya untuk kembali menjadi wali kota Tangerang periode 2008-2013.

Di periode kedua masa jabatannya sebagai wali kota, Wahidin berlabuh ke Partai Demokrat. Tahun 2011, Wahidin Halim ditunjuk sebagai ketua DPD Partai Demokrat Banten dalam musyawarah Dewan Partai Demokrat.  Selanjutnya, Wahidin Halim yang berpasangan dengan Irma Narulita diusung oleh Partai Demokrat ikut dalam pertarungan Pilkada Banten.

Pasangan itu bersaing dengan dua pasang calon lainnya yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. Di ajang Pilkada Banten, pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita, berada di peringkat kedua dengan meraih 1.674.973 suara atau 38,93 persen suara sah.

Gagal menjadi Gubernur Banten dan sempat dipecat dari Partai Demokrat tak membuat Wahidin surut di panggung politik. Namanya kembali berkibar ketika Pemilihan Legislatif 2014. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Demokrat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reformasi agrarian.

Pilkada Banten 2017 menjadi kesempatan kedua Wahidin Halim menjadi Gubernur Provinsi Banten. Berpasangan dengan Andika Hazmury, putra mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Wahidin maju kembali dalam Pilkada Banten. Mereka diusung Koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Melalui pertarungan cukup sengit, Wahidin dan pasangannya hanya unggul tipis dari pasangan Rano Karno-Embay M Syarief.  Dalam hasil hitung resmi KPU Wahidin Halim memperoleh 50,93 persen suara sah, sementara lawannya memperoleh 49,07 persen.

Hasil ini menjadi sengketa dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, namun MK memutuskan tidak melanjutkan perkara sengketa karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara. KPU Provinsi Banten selanjutnya menetapkan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Banten 2017. Ia dilantik menjadi gubernur oleh Presiden Jokowi pada 12 Mei 2017.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Banten Wahidin Halim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala BKPM Thomas Lembong memecet tombol dalam rangkain pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal di ICE BSD, Tangerang, Selasa (13/3/2019). Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak terkait untuk memberi kemudahan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mewacanakan membentuk Kementrian Investasi dan Kementrian Ekspor untuk mendongkar invetasi dan ekspor.

Selama menjabat Walikota Tangerang, Wahidin meraih banyak penghargaan di antaranya Abdi Negara untuk Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Nasional (2006),  Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun (2007), Pelopor se-Abad Kebangkitan Nasional dari Jawa Post (2008), Pengelolaan Keuangan Terbaik Se-Indonesia dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut (2007-2013), dan Ksatria Bakti Husada Kartika Kementerian Kesehatan (2010)

Segudang prestasi juga diraih Kota Tangerang saat ia menjadi orang nomor satu Kota Tangerang. Di bidang pelayanan publik, Kota Tangerang meraih piala Chitra Bhakti Abdi Negara dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara di bidang keuangan, kota itu meraih penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2007 dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun di bidang perumahan, Kota Tangerang di bawah kepemimpinannya mendapat penghargaan pengelola perumahan terbaik tingkat nasional tahun 2007.

Pada periode keduanya, prestasi atas kinerja pemerintahannya terus berlanjut dan diapresiasi presiden SBY terutama bidang kesehatan dan kebersihan. Di bidang kesehatan, Wahidin membangun Rumah Sakit Umum Tangerang senilai 140 miliar, menggratiskan biaya rawat dan inap warga yang sakit di kelas tiga, dan menargetkan 1000 Posyandu serta pemberian uang insentif kepada kader Posyandu.

Di bidang kebersihan, Wahidin berhasil mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas prestasi menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010. Tahun 2012 Kota Tangerang berhasil meraih piala Adhipura untuk Kota Metropolitan terbersih se-Indonesia setelah enam tahun sebelumnya mendapat julukan kota terkotor.

Penghargaan juga diperoleh Wahidin saat dia menjabat Gubernur Banten. Sejumlah penghargaan itu antara lain Indonesia Award Kategori Kreativitas Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah (2019), Penghargaan dari Kementerian Agama atas dukungan dan dedikasinya terhadap program-program Kementerian Agama wilayah Provinsi Banten (2019), dan Pelopor Revitalisasi Banten dari Kementerian Dalam Negeri (2019).