Artikel Terkait

13 Januari 2021

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial mengantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus...

25 September 2024

Pilkada Serentak: Calon Tunggal, Kotak Kosong, dan Mandeknya Kaderisasi Partai

Calon tunggal dalam pilkada di sejumlah wilayah menjadi strategi partai untuk memenangkan kontestasi politik di...

18 September 2024

Pilkada Serentak 2024: Partisipasi Perempuan sebagai Calon Kepala Daerah

Pilkada Serentak 2024 diwarnai meningkatnya jumlah calon kepala daerah perempuan. Kehadirannya merupakan representasi kesetaraan gender...

Pogram “pemerintahan bersih” yang dirintis oleh Tri Rismaharini turut membawa Kota Surabaya menghijau. Etos kerja sosok yang akrab dipanggil Risma ini sudah dimulai jauh sebelum dirinya terpilih sebagai wali kota Surabaya. Karena sikapnya yang tak kenal kompromi, karier Risma sempat tersendat. Ibu dua anak ini sempat mendadak diganti saat menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan Pemkot Surabaya, Mei 2002.

Pada tahun 2005, Risma menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Sejak itu Risma tak henti menggalakan gerakan membersihkan sekaligus mempercantik kota. Risma menggagas jogo kali (penjaga sungai), kelompok yang menjaga sungai agar warga Surabaya tak membuang sampah ke sungai. Bersamaan dengan aksi ini Risma memasang  spanduk bertuliskan bahasa Jawa dan Madura yang isinya mengajak orang tidak membuang sampah sembarangan.

Popularitasnya yang terus menanjak membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepincut untuk mengusungnya pada Pemilihan Wali Kota Surabaya 2010. Risma dipasangkan dengan Bambang Dwi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode (RIDHO). Pasangan ini berhasil memenangkan Pilwakot Surabaya 2010 dan dilantik pada 28 September 2010. Risma tercatat sebagai perempuan wali kota pertama Surabaya.

Empat bulan berselang hubungan antara Risma dan Bambang diterepa isu keretakan. Risma terlibat konflik dengan DPRD terkait penerbitan peraturan wali kota tentang kenaikan tarif reklame. Meski DPRD Kota Surabaya menyepakati Wali Kota Surabaya diberhentikan, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menilai alasan memberhentikan Risma tidak kuat. Kasus ini berujung mundurnya Bambang dari jabatan Wakil Wali kota Surabaya. Bambang sekaligus menepis tudingan dirinya yang menjadi motor DPRD melawan Risma.

Kepiawaian Risma mengelola Surabaya membuatnya banjir penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Lebih dari 300 penghargaan diterima Risma untuk instansi di Surabaya maupun sebagai individu. Berkat prestasinya, Risma ditunjuk menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.

Memasuki akhir masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Surabaya periode kedua, Risma ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai menteri sosial dalam resshuffle Kabinet Indonesia Maju. Risma menjabat sebagai menteri sosial selama kurang lebih empat tahun.

Pada 20 Agustus 2024 MK mengeluarkan putusan terkait ambang batas Pilkada. Putusan ini membuat PDIP berpeluang mengajukan calon pada Pilkada 2024. Berbagai spekulasi muncul salah satunya kabar PDI-P yang akan mengusung Risma. Pada hari terakhir pendaftaran, PDIP mendaftarkan Risma berpasangan dengan KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han sebagai cagub dan cawagub Jatim.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah)memimpin langsung perbaikan kawasan Taman Bungkul yang rusak, Surabaya (12/5/2014). Taman Bungkul rusak parah saat berlangsung pembagian es krim gratis oleh Walls pada Minggu. Kerusakan ditaksir mencapai Rp 1 Miliar.

1987
Lulus sarjana Jurusan Arsitektur di Instititut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS).

1990
Masuk sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Surabaya.

25 November 2005
Ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

12 Januari 2010
PDIP memberikan rekomendasi kepada Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono (RIDHO) untuk maju sebagai pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya periode 2010-2015. Bambang DH merupakan Wali Kota Surabaya dua periode. Pada Pilkada 2010, Bambang diputuskan mendampingi Risma yang merupakan mantan anak buahnya.

8 Juni 2010
KPUD Surabaya menetapkan RIDHO sebagai pemenang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2010-2015.

28 September 2010
Pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Tri Rismaharini- Bambang DH, dilantik di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur. Risma merupakan perempuan wali kota pertama di Surabaya.

24 Januari 2011

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dihadapkan pada rapat Panitia Khusus Angket DPRD Surabaya terkait prosedur penerbitan peraturan wali kota tentang kenaikan tarif reklame. Menurut Ketua Pansus Sachiroel Alim, semestinya penyusunan perwali diawali pembentukan tim perumus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006.

31 Januari 2011

DPRD Kota Surabaya, menyepakati Wali Kota Surabaya diberhentikan. Hal ini disampaikan enam dari tujuh fraksi DPRD, termasuk partai pengusung Risma dan Bambang DH (wakil wali kota), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Keputusan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait penyelidikan panitia khusus hak angket tentang kenaikan pajak reklame di Surabaya. Hakim Konstitusi Akil Mochtar menilai alasan memberhentikan Risma tak kuat dan tak beralasan.

3 Februari 2011
Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengajukan pengunduran diri sebagai wakil wali kota ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasannya, agar ia bisa fokus mengurus partai, sekaligus memberikan kesempatan pada kader lain. Bambang menepis tudingan dirinya di balik polemik Wali Kota dengan DPRD setempat.

18 Juni 2014
Lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya resmi ditutup. Secara bertahap, Pemerintah Kota Surabaya akan mengalihfungsikan wisma-wisma di Dolly dan Jarak menjadi sentra industri rumahan, sentra pedagang kaki lima, dan bangunan lain seperti perpustakaan dan ruang komputer.

4 Maret 2015
Menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Risma dinilai sebagai sosok yang mampu menerapkan pembangunan berkelanjutan secara nyata, membangun kota Surabaya yang bertumpu pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya secara simultan dan komprehensif.

8 September 2015
Pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari mendaftarkan diri untuk mengikuti Pilkada Kota Surabaya. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional ini siap melengkapi berkas persyaratan untuk bertarung dengan pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana.

28 September 2015
Risma bersama Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengakhiri masa jabatan.  Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Nurwiyatno menjadi penjabat menggantikan Risma.

22 Desember 2015
Risma-Wisnu Ditetapkan sebagai Pemenang. Risma-Wisnu mengantongi 893.087 suara atau 86,34 persen, sedangkan rivalnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari, mendapat 141.324 suara atau 13,66 persen. Total suara sah sebanyak 1.034.411 suara dari total pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 2.014.476 orang.

17 Februari 2016
Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik. Mereka datang ke Grahadi dengan cara diarak dari Kantor DPC PDI-P Surabaya. Setelah pelantikan, mereka juga menggelar pesta rakyat di halaman Balai Kota Surabaya.

19 Agustus 2019
Risma dilantik menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di Jakarta. Megawati menilai Risma sukses menurunkan suhu di Surabaya.

22 Desember 2020
Menjelang akhir tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya, Presiden Jokowi menunjuk Risma sebagai Menteri Sosial dalam resshuffle Kabinet Indonesia Maju.

23 Desember 2020
Enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju termasuk Risma, serta lima wakil menteri, dilantik di Istana Negara, Jakarta.

29 Agustus 2024
Memasuki hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah, PDI-P memutuskan mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024. (LITBANG KOMPAS)

Referensi