Paparan Topik
Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini sebagai upaya global untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kejahatan korupsi.
Tokoh
Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023.
Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun sehingga KPK harus segera memperbaiki diri. Kepercayaan publik adalah modal sosial utama KPK dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komisaris Jenderal Firli Bahuri adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari kepolisian. Ia ditetapkan sebagai ketua KPK periode 2019-2023 dalam Rapat Pleno Komisi III DPR setelah anggota komisi tersebut mengelar pemungutan suara terhadap 10 calon pimpinan KPK.
Tumpak Hatorangan Panggabean dipilih dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada 20 Desember 2019. Tumpak sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK 2009-2010.
Fenomena korupsi masih terus terjadi di institusi pemerintahan pusat, daerah, bahkan di kalangan penegak hukum. Sanksi hukuman yang tidak memberikan efek jera menjadikan fenomena korupsi akan tetap tumbuh sepanjang waktu.
Hari Antikorupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Di negeri ini kesadaran politik antikorupsi menjadi dinamika yang menyertai perjalanan hidup bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan.
Kronologi
Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, upaya itu mengalami pasang surut sehingga selalu gagal di tengah jalan. Di era Reformasi dengan semangat anti KKN lahirlah KPK yang masih bertahan hingga sekarang.
Strategi pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari rencana strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Renstra KPK 2020-2024 menempatkan aspek pencegahan sebagai sasaran pertama penanganan korupsi di Indonesia.
Sepak terjang Komisi Pembatasan Korupsi tidak mudah. Selama berdiri, kerap KPK diterjang berbagai upaya untuk melemahkan fungsinya.
