Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 Tumpak Hatorangan Panggabean

Tumpak Hatorangan Panggabean kembali bergabung ke KPK sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tumpak resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Dewas KPK bersama empat orang lainnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 20 Desember 2019. Pelantikan sebagai Ketua Dewas KPK berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019–2023.

Tumpak juga didaulat sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK periode 2019–2023. Tumpak bersama empat orang Anggota Dewas lainnya bertugas, antara lain, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaa, serta menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat ini pernah menjabat Wakil Ketua KPK periode 2003–2007. Setelah masa tugasnya selesai, Tumpak ditunjuk menjadi Komisaris di PT Pos Indonesia. Tahun 2009, Tumpak kembali ke KPK dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar yang terlibat kasus hukum. Setahun berselang ia digantikan Busyro Muqoddas yang memimpin KPK 2010–2011.

Sebelum di KPK, Tumpak meniti karier sebagai jaksa di Kejaksaan Agung selama 30 tahun. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini pernah menjabat berbagai jabatan di Kejaksaan, antara lain, Kajari Pangkalan Bun, Kajari Dili, Kajati Maluku, Kajati Sulawesi Selatan, dan Sekretaris Jampidsus sebelum berkiprah di KPK.

Tumpak lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Meski lahir dari keluarga berdarah Batak, ia menghabiskan masa kecilnya di daerah kelahirannya, Sanggau, yang didominasi oleh masyarakat Dayak. Tumpak kecil mengenyam pendidikan dari SD hingga SLTA di Sanggau. Setelah lulus dari SLTA, ia kemudian merantau ke Pontianak untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak hingga lulus tahun 1973.

Seusai menamatkan bangku kuliah, Tumpak langsung mengabdi kepada negara sebagai pegawai negeri dengan berkarier di Kejaksaan Agung sejak 1973 hingga 2023. Setelah itu, ia berkiprah di KPK sebagai pimpinan lembaga tersebut.

Dalam kehidupan pribadi, Tumpak menikah dengan Roosvi Sertiana Sianturi dan dikaruniai tiga orang anak.

AIC

Artikel Terkait

2 Desember 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga Negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun....

9 Desember 2021

Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi dari Era Orde Lama hingga Lahirnya KPK

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, upaya itu mengalami...

Setelah menyandang gelar sarjana hukum dari Universitas Tanjungpura, Tumpak mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung pada 1973. Ia kemudian menjadi jaksa dan ditugaskan sebagai jaksa di sejumlah daerah. Karier mulai meroket saat ia ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (1991–1993).

Kariernya sebagai jaksa terus melejit sehingga ia ditugaskan berpindah-pindah daerah. Tumpak pernah menjabat Asintel Kejati Sulteng (1993–1994), kemudian Kajari Dili, Timor Timur (1994–1995), dan kembali dipindahkan ke Jakarta dengan menjabat Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik pada JAM Intelijen (1996–1997).

Tumbak kemudian menjabat Asintel Kejati DKI Jakarta (1997–1998), dan kembali ditempatkan di luar Jawa, yakni di Maluku dan menjabat Wakajati Maluku (1998–1999). Setelah setahun di Maluku, Tumpak berpindah tugas ke Makassar, Sulawesi Selatan dan menjabat Kajati Sulawesi Selatan (2000–2001).

Ia kemudian ditarik kembali ke Jakarta dengan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) periode 2001–2003. Setelah 30 tahun berkarir di kejaksaan sebagai jaksa, Tumpak diusulkan oleh Jaksa Agung, M.A. Rachman, untuk bertugas di KPK.

Di lembaga pemberantasan korupsi yang baru dibentuk itu, ia pun menjadi pimpinan KPK periode 2003–2007 sebagai Wakil Ketua KPK. Setelah masa jabatannya habis di KPK, pada 2008, Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero).

Setahun kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Tumpak untuk kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009–2010 mengantikan ketua Antasari Azhar terjerat hukum. Pada 2010, posisinya digantikan oleh Busyro Muqoddas.

Nama Tumpak kembali muncul pada 2015, ketika dia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggota Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang untuk menyelesaikan kisruh Polri-KPK. Sembilan orang itu, yakni Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Hikmahanto Juwana, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Imam Prasodjo, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan mantan Kepala Polri Sutanto.

Setelah revisi UU KPK, muncul struktur baru di KPK dengan nama Dewan Pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tugas Dewan Pengawas, antara lain, untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Di dalamnya, termasuk izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Untuk mengisi anggota Dewas, Tumpak dipilih Presiden Jokowi dan didaulat sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. Tumpak bersama empat anggota lainnya dilantik Presiden Jokowi pada 20 Desember 2019. Pelantikan sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019–2023.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (dua dari kanan) dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean (kanan) berbincang sebelum acara penandatanganan kontrak kerja pejabat struktural eselon I dan II KPK di gedung penunjang KPK, di Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020). Penandatanganan kontrak kerja ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk bekerja terukur dalam upaya pemberantasan korupsi.