Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri memiliki riwayat karier yang cemerlang. Ia mengawali kiprah di dunia kepolisian tahun 1990 setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Kariernya terus meroket mulai dari Kapolres, kemudian menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) hingga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di beberapa wilayah di Indonesia.

Selepas menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolda Sumsel, Firli kembali ke Jakarta dan ditugaskan menajdi deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia sempat ditarik kembali ke kepolisian sebelum mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua KPK masa jabatan 2019–2023 melalui mekanisme voting yang dilakukan Komisi III pada September 2019.

Meski demikian, jalan Firli Bahuri menuju kursi ketua KPK tidak mulus. Pencalonannya sempat ditolak oleh sejumlah kalangan di internal KPK karena ia diduga pernah melakukan pelanggaran etik berat terkait independensi saat Firli menjabat deputi penindakan di KPK.

Bahkan, setelah menjabat ketua KPK, Firli Bahuri kembali terjerat kontroversi. Ia harus menjalani sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK karena menampakkan gaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter mewah untuk keperluan pribadi. Ia terancam lengser dari jabatan pimpinan KPK,

Meski demikian, Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II, yaitu agar Firli tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar ia sebagai Ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK,

Firli Bahuri lahir di Desa Lontar, Muara Jaya, Ogan Komaring Ulu, Sumatera Selatan pada 8 November 1963. Ia merupakan anak bungsu pasangan Bahuri dan Tamah. Ia mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di kampung halaman orang tuanya yang terletak di kawasan seberang Sungai Ogan di Ogan Komering Ulu.

Anak terkecil dari enam bersaudara ini mengecap pendidikan dasar di SD Lontar, Muara Jaya dan lulus tahun 1975. Kemudian melanjutan pendidikan di SMP Bhakti Pengandonan, OKU  dan lulus 1979.

Setelah lulus SMP,  Firli kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 3 Palembang dan menamatkan pendidikan SMA pada tahun 1982. Firli kemudian melanjutkan pendidikan kepolisian dengan masuk ke AKABRI Kepolisian yang kini menjadi Akademi Kepolisian di Semarang. Setelah lulus SMA, Firli tidak serta merta langsung diterima di AKABRI. Dia berkali-kali gagal diterima di akademi militer tersebut.

Meski demikian, kegagalan itu tak membuatnya patah semangat. Firli muda kemudian lulus seleksi bintara tahun 1984 dan tiga tahun kemudian atau pada tahun 1987 ia diterima di AKABRI Kepolisian. Ia menyelesaikan pendidikan kepolisian di akademi tersebut pada tahun 1990 dan selanjutnya menyandang pangkat letnan dua kepolisian.

Di sela-sela tugasnya sebagai polisi, Firli masih meluangkan waktu melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus tahun 1997. Selanjutnya, Firli juga mendapatkan pendidikan di Sespim Polri dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Selain pendidikan kepolisian, Firli Bahuri juga menempuh pendidikan khusus yakni di Sekolah Bahasa (Sebasa) Hankam, LAN Resum, Sebasa Polri, Hostage Negotiation, dan Assessment Reserse Kriminal.

Selesai menimbah ilmu di Akademi Kepolisian di Semarang, Firli Bahuri memulai karier di dunia kepolisian sebagai Komandan Peleton II Sabhara Direktorat Samapta Polda Metro Jaya dengan pangkat letnan dua polisi.

Seiring berjalannya waktu, jabatan dan pangkat Firli semakin naik. Setelah dari Polda Metro Jaya, Firli kemudian berpindah tugas ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sebagai kepala Peleton Sabhara (1992), dua tahun kemudian dipromosikan menjadi kepala Unit Serse Kepolisian Sektor Kramatjati (1994).

Pangkat dan kariernya kembali menanjak saat ia ditugaskan ke Provinsi Timor Timur pada 1997. Di provinsi termuda itu, Firli menjabat Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Liquica (1997) dan setahun kemudian menjabat Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Dili (1998).

Setelah referendum yang hasilnyaTimor Timur berpisah dengan Indonesia dan menjadi negara Timor Leste, Firli ditarik ke Jakarta dan kemudian mengambil pendidikan tinggi kepolisian di  PTIK (1998).

Usai sekolah di PTIK, Firli ditugaskan di Lampung. Ia menjabat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lampung Timur (2001) dan beberapa bulan kemudian menjabat Kepala Satuan Reserse Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung (2001). Setahun kemudian ia ditugaskan menjabat Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah (2002) dan berikutnya dipercaya sebagai Pejabat Sementara Kepala Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung sebelum ditarik kembali ke Jakarta tahun 2004.

Sekembalinya ke Jakarta, Firli tidak menjabat struktural kepolisian dan menjadi perwira menengah Polda Metro Jaya (2004). Tak berselang lama, ia dipercaya menjabat Kepala Satuan III/Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2005) dan setahun kemudian dipromosikan menjabat Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes (2007).

Setelah dari Polda Jateng dan ditarik lagi ke Jakarta, karier puterra Sumsel ini semakin meroket. Awalnya, ia menjabat Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat (2009), kemudian Penyidik Utama Tingkat III Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri (2010) dan Asisten Sespri Presiden RI (2010).

Setahun kemudian Firli kembali ke Polda Jateng dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (2011). Belum genap setahun di Jawa Tengah, Firli kembali ditarik di Jakarta mengisi jabatan Ajudan Wakil Presiden RI Boediono selama dua tahun. Kemudian di tugaskan ke Banten menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten (2014), Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri (2015). dan

Kariernya di kepolisian kembali meroket saat Firli dipromosikan menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2016) dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (2017).

Setelah setahun menjabat Kapolda NTB, Firli kembali ditarik ke Jakarta dan ditugaskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat Deputi Penindakan KPK (2018). Pangkatnya pun meningkat satu tingkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) atau setara dengan Mayor Jenderal di TNI Angkatan Darat.

Setelah 14 bulan bertugas di KPK, Firli ditarik Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan kembali bertugas di Kepolisian. Ia kemudian dipromosikan menjadi Kapolda ke kampung halamannya Sumatera Selatan. Selang beberapa bulan kemudian ia menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri dan Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019).

Firli kemudian ikut seleksi calon pimpinan KPK yang digelar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Agustus 2019. Namanya masuk dalam 10 calon pimpinan KPK hasil seleksi yang dilakukan panitia tersebut. Firli dan 9 nama lainnya kemudian diajukan Presiden Jokowi ke DPR pada awal September 2019. Lembaga legilatif itu kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai dasar untuk memilih lima dari 10 capim itu.

Setelah Komisi III DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan pada calon pimpinan KPK, sebanyak 56 anggota komisi tersebut melakukan voting dengan cara masing-masing anggota memilih 5 nama dari 10 capim. Kelima calon terpilih itu, yakni Nawawi Pomolango (50 suara), Lili Pintouli Siregar( 44), Nurul Ghufron, jumlah (51) Alexander Marwata( 53), dan Firli Bahuri (56).

-Firli kemudian ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 berdasarkan diskusi dan musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir dalam Rapat Pleno Komisi III di Komplek Senayan pada 13 September 2019.

Berselang dua bulan, pangkatnya kembali naik satu tingkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau setara Letnan Jenderal di TNI AD yang menyandang bintang tiga. Saat menerima kenaikan pangkat bintang tiga itu, Firli menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).

Sebulan kemudian Firli melepaskan jabatan sebagai Kabaharkam dan melepas tugasnya di kepolisian. Firli resmi menjabat ketua KPK setelah bersama empat pimpinan KPK lainnya dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada 20 Desember 2019.  Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 112/P/2019 tanggal 28 Oktober dan Ke putusan Presiden No 129/T/2019 tanggal 2 Desember tentang Pengangkatan Pimpinan KPK. Keppres tersebut memutuskan Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap Anggota, sementara empat pimpinan lainnya sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan Komisaris Jenderal Firli Bahuri tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota Polri ketika ia dilantik sebagai ketua KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang KPK, Firli hanya perlu diberhentikan dari jabatan struktural di Polri.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Pemberantan Korupsi Firli Bahuri (tengah) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka dan penahanan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso (rompi, kanan), dan Direktur Niaga PTDI Irzal Rinaldi Zailani di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). Budi Santoso dan Irzal ditahan dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017.

Komisaris Jenderal Firli Bahuri menerima penghargaan berupa tanda penghormatan bintang bhayangkara pratama dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis pada 11 Desember 2019. Pemberikan penghargaan itu dilaksanakan sesuai dengan amanat di Surat Telegram bernomor ST/3244/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Penghargaan itu melengkapi penghargaan yang diberikan negara selama Firli berkarier di kepolisian antara lain Bintang Bhayangkara Nararya, SL. Pengabdian XXIV,  SL. Pengabdian XVI, SL. Pengabdian VIII, SL. Ksatria Bhayangkara, SL. Bhakti Pendidikan, SL. Seroja, SL. Wira Karya, dan SL. Wira Siaga. Selain itu, Firli juga pernah meraih penghargaan Brevet Penyidik Utama, Brevet Selam Polri, Brevet Kavaleri Marinir Kelas I, dan Brevet SAR Polri.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menyampaikan pengantar saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat membahas upaya KPK mengawasi penggunaan anggaran penanganan wabah virus Corona (COVID-19) yang dikeluarkan oleh pemerintah. KPK siap menindak tegas pelaku korupsi yang memanfaatkan momen penanganan COVID-19.