Korupsi: Definisi, Fenomena, dan Perspektif Sosial

Artikel Terkait

9 Desember 2021

Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi dari Era Orde Lama hingga Lahirnya KPK

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, upaya itu mengalami...

Korupsi pun menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1.298 terpidana kasus korupsi di Indonesia. Jumlah pelaku tipikor tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp56,7 triliun, serta total kerugian negara akibat tindak pidana suap secara spesifik mencapai Rp322, 2 miliar.

Era demokrasi pascareformasi 1998 juga belum berhasil menumpas tindak pidana korupsi, bahkan pelaku makin bervariasi. Data KPK menunjukkan bahwa selama satu dekade (2004–2015), tercatat telah terdapat 46 bupati/wali kota dan 10 gubernur terjerat tindak pidana korupsi. Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam modus penyuapan dalam pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2021, Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memperoleh nilai 38 dari 100. Indonesia pun memempati peringkat 96 dari 180 rangking. Sejak 2011, skor CPI Indonesia tidak pernah mampu mencapai angka 40. Bahkan, sebelum tahun-tahun tersebut, skor CPI berada di bawah angka 30 yang menunjukkan betapa lemahnya kemajuan sektor publik dalam menangani fenomena ini.

CPI sendiri merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Transparency International terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh sektor publik masing-masing negara. Pengukuran atas korupsi sendiri dianggap sulit diukur karena dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Oleh karenanya, pembuatan indeks didasarkan oleh survei persepsi terhadap sumber yang kredibel.

Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berdasarkan data statistik korupsi yang terjadi di Indonesia, dapat ditarik temuan bahwa Indonesia memiliki kadar korupsi yang teramat tinggi. Meski begitu, bukan berarti negara semata berpangku tangan terhadap fenomena korupsi. Terdapat ragam usaha penanganan korupsi di negeri ini.

Secara landasan hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Produk hukum tersebut menjadi lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Selain itu, pada tahun 2002 juga disahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadirannya menjadi awal bagi kelahiran lembaga KPK pada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Kelahirannya pada masa itu menjadi respon atas tidak efektifnya lembaga Kejaksaan dan Kepolisian yang sebelumnya memperoleh tugas memberantas korupsi. Alasan tersebut mendorong anggapan diperlukannya kehadiranya lembaga khusus untuk menangani korupsi.

Undang-undang tersebut lantas memperoleh revisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Mengacu pada situs resminya, KPK diberikan tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam nilai-nilai profesional, intensif, dan berkesinambungan. Kehadirannya sebagai lembaga negara eksekutif berdiri secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Meski demikian, perlu digarisbawahi juga bahwa kelahiran KPK tidak diperuntukkan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga yang ada sebelumnya. Peran KPK dikhususkan menjadi trigger mechanism atau dorongan agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Kehadiran Kejaksaan sebagai lembaga pemberantasan korupsi dilandaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Disebutkan bahwa tugas dan kewenangan Jaksa adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dari penjelasan tersebut, maka kehadiran Jaksa dalam penanganan korupsi terutama sekali terletak pada peran sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Peranan tersebut justru lebih dominan dalam konteks hukuman pidana dibandingkan KPK sendiri.

Sementara itu, peran Kepolisian dalam penanganan korupsi disebutkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Pasal 14 ayat (1). Di dalamnya dituliskan bahwa Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena kejahatan korupsi telah ditentukan sebagai kejahatan pidana, baik Kejaksaan dan Kepolisian memiliki wewenang peran di dalamnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) di Kantor KPK, Jakarta, memberi keterangan kepada wartawan terkait operasi tangkap tangan dugaan pemberian suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Jumat (23/9/2022) pagi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka dengan satu diantaranya adalah hakim agung.

Korupsi dalam Perspektif Sosiologis

Ilmu Sosiologi dapat digunakan untuk memberikan pemahaman soal korupsi. Tindakan korupsi sebagai sebuah fenomena dapat dipandang dalam dua lokus Sosiologis berbeda. Pertama, dalam tataran struktur dengan skala yang lebih makro. Kedua, dalam tataran agen atau pelaku.

Sosiologi sebagai pendekatan memahami korupsi juga ditekankan oleh Ganie-Rochman dan Achwan lewat buku Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan. Menurut kedua akademisi tersebut, Sosiologi memberikan kelebihan tersendiri pada dimensi-dimensi keilmuan lainnya. Perspektif politik dan hukum berfokus pada tingkat kelembagaan terjadinya korupsi, sementara perspektif ekonomi berfokus pada konsekuensi untung-rugi, baik tataran mikro maupun makro.

Perspektif Sosiologi memaknai korupsi dari tiga sisi: tataran struktur, perspektif agen, dan gabungan antara struktur dan agen.

Artikel Terkait

9 Desember 2020

Berbagai Upaya Pelemahan KPK

Sepak terjang Komisi Pembatasan Korupsi tidak mudah. Selama berdiri, kerap KPK diterjang berbagai upaya untuk...

Pada tataran perspektif ini, korupsi dipandang sebagai sebuah fenomena yang terjadi atas sebab kegagalan struktur dan adanya pembiaran oleh struktur. Dalam teori struktural-fungsional, tiap-tiap sistem yang ada dalam masyarakat harus berjalan dengan baik sebagaimana telah ditetapkan. Fungsionalitas strukur yang telah ditetapkan akan mencapai equilibrium atau keseimbangan dalam dinamika masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman dalam buku Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi, perspektif tataran struktur memandang bahwa manusia dibentuk dari sistem yang melingkupinya.

Segala sistem yang terkait dengan pelayanan publik dan pemerintahan haruslah berjalan secara baik dan fungsional. Salah satu wujud konkretnya adalah sistem hukum.

Sistem hukum memiliki peran untuk membatasi kekuasaan yang tengah dimiliki penguasa. Keberhasilan fungsi dari sistem tersebut dapat diukur melalui keberhasilannya dalam mencapai pemberian perlindungan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Tingginya angka praktik korupsi di Indonesia adalah tanda disfungsi hukum. Sistem hukum Indonesia belum berhasil mencapai tujuannya untuk mewujudkan kepatuhan hukum dan keadilan masyarakat. Hal demikian ditegaskan Mustopa, Sururie, dan Fu’adah dalam artikel ilmiah “Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum”.

Indikator lainnya dari disfungsi hukum adalah banyaknya kasus korupsi yang menjerat aparat hukum. Belum lagi terjadinya diskriminasi terhadap perlakuan para koruptor yang dimanjakan dengan fasilitas ruangan lapas maupun fasilitas hukum. Data KPK hingga September 2022 menunjukkan terdapat 23 orang hakim telah diproses terkait tindak pidana korupsi.

Dalam pandangan Marx, kondisi demikian merupakan perwujudan bahwa hukum adalah sistem penindasan bagi kaum lemah atau powerless. Sebaliknya, sistem yang dibuat tersebut melanggengkan dan melindungi kekuasaan penguasa.

Secara konkret, hal demikain tampak dari dimungkinkannya remisi pidana pada para koruptor hingga pemberian pembebasan. Pada 2021, majelis MA sendiri membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang membatasi pembebasan tersebut (Kompas.id, 7/9/2022, “Pemerintah Obral Pembebasan Bersyarat, 23 Koruptor Dikeluarkan dari Lapas”).

Pada buku Ganie-Rochman dan Achwan, juga dipaparkan struktur politik sebagai katalis atas terjadinya korupsi. Pembiaran oleh struktur terjadi lewat mekanisme politik dalam negeri. Korupsi di sektor politik telah terbentuk dalam wujud institusi, lengkap dengan posisi aktor, pembagian kerja, dan hubungan yang kuat antar-lembaga negara.

Salah satu penyebab kotornya strukur politik pemerintahan Indonesia adalah biaya politik yang mahal. Untuk menduduki suatu jabatan politis, seorang calon penguasa harus mengeluarkan biaya begitu besar, baik untuk dicalonkan oleh partainya, berkampanye, hingga menjaga dukungan partai. Mekanisme internal partai politik yang tertutup mendorong para calon kandidat untuk royal mengisi kas partai agar didukung.

Kondisi demikian membuat para calon yang kemudian berhasil terpilih, terdorong untuk mengembalikan besarnya modal yang telah mereka keluarkan. Belum lagi, partai politik asal juga tidak berhenti meminta sokongan kas. Kondisi motif dari kondisi sistem politik demikian lantas mendorong terjadinya tindak korupsi (Kompas, 21/10/2021, “Biaya Politik Picu Korupsi di Daerah”).

Kehadiran KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, bahkan sistem hukum menjadi bagian birokrasi yang berwenang dalam menindak pidana korupsi. Namun, upaya pengawasan masih lemah, sehingga korupsi masih terus terjadi.

Korupsi dalam perspektif makro dinilai sebagai wujud kejahatan struktural. Sebagai kejahatan struktural, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku adalah konsekuensi dari struktur yang melakukan pembiaran.

Artikel Terkait

9 Desember 2020

Beragam Aksi Menolak Pelemahan KPK

Saat usaha pelemahan KPK terjadi, berbagai aksi penolakan juga muncul di masyarakat, sebagai bukti bahwa...

Dalam pemberitaan Kompas (29/9/2022, “Gaji Besar Tak Membendung Keserakahan”) disebutkan kasus penyuapan Sudrajad sebagai hakim agung menunjukkan bagaimana struktur penggajian dan hukum yang baik pun tidak dapat membatasi tindakan subjektif manusia. Sebagai hakim agung, ia telah memperoleh penghasilan yang tinggi. Penghasilannya meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga insentif perkara.

Dituliskan Kompas, gaji seorang hakim berkisar Rp126 juta hingga Rp542 juta per tahun. Bagi hakim agung seperti Sudrajad, jumlah itu bahkan masih belum termasuk honorarium per perkara, dengan jumlah berdasarkan perkara yang berhasil ia adili. Segala pemberian itu memampukan Sudrajad mengakumulasikan hartanya hingga Rp10,7 miliar pada 2021. Kompas (29/9/2022).

Mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung, Krisna Harahap mengiyakan bahwa para hakim, bahkan hakim agung, telah memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karenanya, pada kasus Sudrajad, ia menegaskan, “Jika ada hakim (agung) yang korupsi, pasti karena keserakahan”.

Tindakan korupsi selalu dilatari adanya niat. Jadi, sebaik apa pun sistem, kalau niatnya memang korupsi, sistem itu akan dilabrak. Konsep tata kelola perizinan yang baik itu sudah ada di pemerintahan daerah, tetapi tidak dilaksanakan, diabaikan, karena memang motifnya korupsi. (Kompas, 21/10/2021, “Biaya Politik Picu Korupsi di Daerah”).

Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik: Prinsip-Prisip Moral Dasar Kenegaraan Modern menekankan bahwa moral seharusnya berada pada tataran subjek atau individu. Dalam moralitas, adalah benar apabila seseorang tidak korupsi karena tahu itu merupakan tindakan tercela, bukan karena takut mengalami ancaman represif dari sistem yang ada, seperti misalnya dipenjara.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Anak-anak mengikuti acara dongeng bersama KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (22/7/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan memupuk semangat serta perilaku kejujuran sejak dini kepada anak-anak melalui media dongeng sekaligus menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hadir dalam kegiatan itu, komisioner KPK Alexander Marwata. Para peserta adalah murid-murid SD di sekitar KPK.

Gabungan Struktur dan Agen

Mengacu pada kedua perspektif yang ada sebelumnya, fenomena korupsi dapat dipandang pada gabungan dua tataran perspektif, yakni struktur dan agen. Masing-masing perspektif saling mengisi dan memberikan variasi paparan pemahaman yang berbeda.

Menurut sosiolog Anthony Giddens, sebagaimana dipaparkan oleh Herry-Priyono dalam buku Anthony Giddens: Suatu Pengantar, struktur dan agen adalah dualitas. Berarti, keberadaan keduanya bukan saling bersaing dalam, namun saling mendukung dan melanggengkan satu sama lain. Hubungan dualitas demikian tampak melalui “praktik sosial”.

Dipaparkan Giddens, struktur hadir untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan praktik-praktik oleh agen/individu. Namun, pada saat bersamaan, struktur terbentuk atas dasar perulangan suatu praktik tindakan yang terjadi secara terus menerus oleh sekumpulan agen.

Dalam artian demikian, diskusi atas korupsi tidak dapat difokuskan semata pada salah satu tataran perspektif. Misalnya, semata pada lemahnya hukum atau buruknya moralitas pejabat, sebab keduanya saling melanggengkan satu sama lain.

Para praktisi hukum sudah mempromosikan kemampuan mereka mengatur aparatur penegak hukum. Semakin mampu, maka semakin laku juga mereka dalam industri hukum. Suap-menyuap yang telah menjadi kebiasaan, lantas membentuk struktur koruptif (Kompas, 24/9/2022, “KPK Temukan Indikasi Ada Suap untuk Perkara Lain”).

Hal serupa juga disampaikan oleh pembaharu besar negeri Tiongkok abad 11, Wang An Shih, sebagaimana dikutip Syed Hussein Alatas. Ia menilai bahwa dalam usaha pemberantasan korupsi, terdapat dua sumber yang senantiasa menyebabkan terjadinya pengulangan korupsi, yakni kualitas hukum sebagai struktur dan kualitas manusia sebagai agen.

Di Indonesia, sosok almarhum hakim agung Artidjo Alkostar dan mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso merupakan sosok yang selalu mengajarkan untuk melawan praktik-praktik korupsi. (Litbang Kompas)