Paparan Topik
Meski dilakukan dalam cita-cita pemerataan nasional, mega proyek pemindahan IKN Indonesia memiliki konsekuensi dampak ekosistem dan lingkungan. Paradigma etika pembangunan menjadi penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama pada 2020-2024, tahap kedua pada 2025-2035, tahap ketiga pada 2035-2045, serta tahap keempat pada 2045 dan seterusnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara bertujuan untuk menekan kesenjangan perekonomian Jawa dan Luar Jawa. Belajar dari Brasil, pemindahan ibu kota perlu juga mewaspadai kemungkinan munculnya kesenjangan baru.
Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara terkenal secara nasional setelah sebagian wilayahnya dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru. Daerah yang kaya sumber daya alam ini, pada masa lalu, lekat dengan kerajaan adat dan merupakan kawasan yang dihuni oleh dua suku, yaitu suku Paser Tunan dan suku Paser Balik.
Indonesia bukan negara pertama yang melakukan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Ada banyak negara lain di dunia yang juga pernah memindahkan ibu kotanya dengan latar belakang yang beragam. Kendati prosesnya tidak mudah, banyak negara di dunia yang berhasil dengan keputusannya memindahkan IKN.
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tahapan pembangunan ibu kota negara baru yang diberi nama IKN Nusantara akan dimulai.
Tokoh
Sahbirin Noor merupakan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2024. Ketua DPD Partai Golkar Kalsel ini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai gubernur setelah KPU Kalsel menggelar pemilihan susulan ulang (PSU) dan Mahkamah Agung menolak sengketa hasil PSU Kalsel.
Isran Noor adalah Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 yang pernah menjabat Bupati Kutai Timur. Ketua DPW Partai Nasdem ini pernah menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2009-2015.
Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai pekerjaan besar menanti untuk diselesaikan, seperti pembuatan payung hukum, alokasi anggaran, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Peta Tematik
Pemindahan Ibukota Negara Indonesia, sudah lama direncanakan beserta beberapa kandidat lokasinya. Akhirnya diputuskan pada tahun 2019 untuk dipersiapkan pindah ke Kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
