Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor

Gubernur Kalimantan Timur ini dikenal sebagai sosok politisi sekaligus akademisi. Sebagai politisi, ia dikenal sebagai sosok yang tidak ajek pada satu partai, sementara di bidang akademisi, ia menyandang gelar doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karier politiknya dimulai setelah pensiun dari PNS di Pemda Kaltim, Isran Noor terjun ke politik dengan menjadi kader Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Kutai Timur. Karier di Parpol kemudian meningkat  dengan menjabat Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur. Aktivitas di Partai Demokrat menghantarkannya memenangkan Pilkada Kutai Timur.

Setelah lengser dari jabatan bupati pada 2015, Isran berpindah partai ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Sutiyoso. Isran Noor selanjutnya mengantikan posisi Sutiyoso yang ditunjuk Presiden menjabat Ketua Badan Intelejen Negara (BIN).

Tiga tahun tahun kemudian, Isran menjadi calon gubernur yang diusung Gerindra, PAN dan PKS dalam Pilkada Kaltim 2018. Isran dan pasangannya berhasil meraih suara terbanyak dan ditetapkan KPU Kaltim sebagai gubernur terpilih dalam pilkada tersebut. Ia dilantik sebagai Gubernur Kaltim  di Istana Negara, Jakarta pada 1 Oktober 2018.

Setelah menjabat Gubernur Kaltim, Isran lantas menjadi kader Partai Golkar dan sempat menjadi kandidat ketua DPD Golkar Kaltim 2020. Berselang beberapa bulan kemudian, ia terpilih menjadi Ketua DPW Partai  Nasdem Kalimantan Timur menggantikan posisi Harbiansyah Hanafiah yang mengundurkan diri pada Juli 2020.

Isran Noor yang lahir pada 20 September 1957 menghabiskan masa mudanya di tempat kelahirannya di Sangkulirang, Kutai Timur. Pria berdarah Kutai Bugis ini memulai pendidikan dasarnya di SDN 1 Sangkulirang dan lulus pada 1970.  Berikutnya, dia melanjutkan pendidikan di SMP YPS Sangkulirang dan lulus tahun 1973. Lantas ia pindah ke Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Samarinda.

Setelah lulus dari SMA pada 1976, Isran Noor memilih untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Selama menjadi mahasiswa, Isran Noor terbilang aktif berorganisasi hingga menjadi Ketua Senat Fakultas Pertanian. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan strata satu dan meraih gelar sarjana pertanian pada 1980.

Di sela-sela bertugas sebagai PNS Pemprov Kaltim, Isran Noor sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Dr Soetomo di Surabaya pada 2001. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan masternya dari kampus tersebut.

Selanjutnya, saat menjabat Bupati Kutai Timur, ia mengambil program doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Isran Noor resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran pada November 2014.

Gelar akademik prestisius itu disandang setelah ia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batubara Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur” di depan dewan penguji dalam sidang promosi doktor di UNPAD. Ia lulus dengan predikat yudisium Cum Laude dan menyandang gelar lulusan terbaik program doktoral UNPAD pada 2015.

Gubernur Kaltim Isran Noor

Artikel Terkait

25 Maret 2021

Provinsi Kalimantan Timur: Calon Ibu Kota Negara Baru di Benua Etam

Provinsi Kalimantan Timur menjadi terkenal setelah ditetapkan menjadi calon ibu kota negara baru pada Agustus...

8 November 2024

Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka

"Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2024" merupakan buku digital edisi tahun 2024 yang berisi kumpulan...

Setelah lulus dari Universitas Mulawarman dan menyandang gelar sarjana pertanian, Isran banyak menghabiskan kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kaltim. Isran Noor pernah menjabat Kepala Bidang Usaha Pertanian Pemprov Kaltim (1996–2000).

Kemudian ia pindah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan menjabat sebagai Asisten Ekbang Setda Kabupaten Kutai Timur (2001–2004). Lantas ia mengundurkan diri dari ASN dan dicalonkan sebagai Wakil Bupati Kutai Timur mendampingi Awang Faroek Ishak sebagai calon bupati.

Dalam pemilihan yang digelar pada 2005, pasangan itu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Awang Faroek Ishak –Isran Noor dilantik sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada 13 Februari 2006.

Belum genap menjabat bupati Kutai Timur, Awang Faroek Ishak lantas menjadi calon gubernur dalam Pilkada Kalimantan Timur 2008. Dalam pilkada tersebut, Awang terpilih sebagai Gubernur Kaltim 2008-2013. Sisa masa jabatan Bupati Kutai Timur kemudian dijabat oleh Isran Noor yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati. Isran Noor lantas menjabat Bupati dari 2009 hingga 2011.

Dalam Pilkada Kutai Timur 2011, Isran Noor kembali maju sebagai calon bupati dengan menggandeng calon wakil bupati Ardiansyah. Dalam pilkada tersebut, Isran Noor kembali mendapat kepercayaan masyarakat Kutai Timur untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk masa jabatan 2011–2016. Pasangan itu meraih dukungan lebih dari separuh pemilih, yakni 51,1 persen suara.

Tahun 2014, Isran yang masih menjabat bupati Kutai Timur menjadi salah satu calon presiden dari Konvensi Rakyat yang digagas oleh Salahuddin Wahid. Konvensi Rakyat itu memunculkan tokoh-tokoh yang belum populer tetapi memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi Presiden Indonesia 2014 dan diharapkan menjadi alternatif bagi rakyat yang selama ini apatis dengan capres-capres yang diusung parpol.

Pada 30 Maret 2015, Isran resmi menyatakan diri berhenti sebagai bupati, dan jabatannya diteruskan oleh wakilnya. Ia meletakkan jabatan yang seharusnya dipangkunya hingga Februari 2016. Kemudian, ia aktif di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan sibuk mengalang dukungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh nasional dalam persiapannya menjadi kandidat calon gubernur dalam Pilkada Kaltim 2018.

Dalam Pilkada Kaltim 2018, Isran Noor yang menggandeng Hadi Mulyadi, maju sebagai pasangan Calon Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pasangan yang didukung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN itu berhasil memenangkan Pilkada Kaltim dengan meraih suara terbanyak.

Hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi meraih 417.711 suara (31,33 persen), mengungguli tiga pasangan calon lainnya, yakni Rusmadi Wongso–Safaruddin di posisi kedua dengan 324.226 suara (24,32 persen), Syaharie Jaang–Awang Ferdian dengan 302.987 suara (22,72 persen), dan Sofyan Hasdam–Rizal Effendi yang meraih 288.166 suara (21,61 persen).

Isran Noor dan Hadi Mulyadi lantas dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di Istana Negara, Jakarta pada 1 Oktober 2018. Pelantikan Isran Noor dan Hadi Mulyadi ditetapkan  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018.

Setelah pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur itu melakukan acara syukuran di Jakarta yang dihadiri masyarakat, sejumlah pejabat dan tokoh mayarakat Kalimantan Timur di Jakarta, serta pimpinan OPD Lingkungan Pemprov Kaltim.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/10/2018), bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor-Hadi Mulyadi (kanan ke kiri). Tjahjo beserta gubernur dan wakil gubernur bertemu pimpinan KPK seusai dilantik Presiden Joko Widodo.

Selama menjabat Gubernur Kaltim, Isran Noor menerima sejumlah penghargaan, antara lain, Top Pembina BUMD 2019 dari majalah TopBusiness (2019), Indonesia Government Procurement Award (2020), dan penghargaan dari Yayasan Chandra Sangkala Soenda berupa Iket Kepala dan Kujang berkat pemikiran dan perjuangan dalam memperkuat NKRI (2012),

Selama dua tahun memimpin Kaltim, provinsi tersebut juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Plakat Abdi Bakti Tani sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama (2019), Provinsi Terbaik dalam keberhasilan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (2019), Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan (2019), dan Provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di Indonesia (2019), serta Pemprov Kaltim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Presiden berharap pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.