Potret Pemindahan Ibu Kota Negara di Berbagai Negara

Artikel Terkait

25 Maret 2021

Provinsi Kalimantan Timur: Calon Ibu Kota Negara Baru di Benua Etam

Provinsi Kalimantan Timur menjadi terkenal setelah ditetapkan menjadi calon ibu kota negara baru pada Agustus...

Canberra kerap disebut ‘the bush capital’ karena lokasinya dikelilingi hutan pegunungan di pedalaman, tidak di pesisir seperti lokasi kota besar lainnya di Australia.

Canberra yang berjarak 280 kilometer dari Sydney dan 660 kilometer dari Melbourne secara formal dibentuk pada tahun 1913, setelah dua tahun sebelumnya Australian Capital Terrirory (ACT) berdiri. Canberra sekarang menjadi rumah bagi Gedung Parlemen dan Pengadilan Tinggi Australia, serta kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer.

Dalam sejarahnya, keputusan untuk memindahkan ibu kota di Australia dibuat pada tahun 1908. Pada saat itu, keputusan yang diambil adalah memindahkan ibu kota ke lokasi yang berjarak sama ke kedua kota terbesar di Australia, yaitu Sydney dan Melbourne. Pembangunan ibu kota yang baru dimulai pada tahun 1913, namun sempat ditunda karena Perang Dunia I dan masalah keuangan di Australia.

Desain ibu kota dikompetisikan secara internasional pada tahun 1911 dan menghasilkan 137 skema yang diajukan. Desain yang memenangkan kompetisi saat itu adalah desain Walter Burley Griffin yang berasal dari Amerika.

Desain Griffin menggunakan bentuk segitiga sebagai struktur kunci desain perkotaan. Segitiga parliamenter dibentuk dengan tiga poros yang membentuk segitiga. Kota ini dibangun di tiga bukit yang membentuk struktur kunci dari rencana arsitektur perkotaannya.

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Presiden Joko Widodo didampingi Chief Executive National Capital Authority Sally Barnes melihat Kota Canberra yang menghampar di bawah dari pos pandang di puncak Bukit Ainslie, daerah suburban Kota Canberra, Australia, Minggu (9/2/2020). Presiden berkomtimen memindahkan ibukota negara Indonesia sekaligus pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai 2024.

Gedung pemerintahan terletak di sekitar danau buatan, dan pemukiman memiliki area terbuka yang luas. Konsep garden-city dipilih untuk diimplementasikan di Canberra sehingga masyarakat Australia menyebut ibu kota baru sebagai “the bush capital”.

Nama dan lokasi yang dipilih mempunyai arti khusus. Lokasi Canberra mengutamakan keserasian lanskap, topografi, dan keindahan alam. Nama Canberra diserap dari lokal “Kambera” yang memiliki arti “tempat berkumpul” atau the meeting place.

Pada zaman dahulu, lokasi ini merupakan tempat berkumpul orang aborigin dari berbagai suku untuk pertemuan seremonial. Banyak nama jalan di Canberra diambil dari Aborigin, dan Museum Nasional Australia memamerkan koleksi artefak kebudayaan Aborigin.

Lokasi Canberra berada di wilayah inland 280 km selatan barat daya Sydney dengan luas 814 km². Konstruksi Canberra dimulai pada tahun 1911 dan membutuhkan waktu pembangunan selama 50 tahun sampai benar-benar selesai.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Warga Canberra, Australia mengantre untuk naik bus (31/07/1997).

Amerika Serikat (AS) pernah memindahkan pusat pemerintahannya hingga sembilan kali. Dilansir dari history.com, ada delapan kota yang pernah berperan sebagai pusat pemerintahan AS sebelum akhirnya ditetapkan di Washington DC. Perjalanan pemilihan ibu kota AS terjadi selama masa awal usai deklarasi kemerdekaan pada 1776 hingga selesai dibangunnya ibu kota Washington DC pada 1800.

Pemindahan ibu kota ke Washington DC dapat dikatakan sebagai produk dari kompromi politik sebagai solusi untuk mendapatkan tempat permanen bagi Pemerintah Federal AS. Sebagai bagian dari kebijakan keuangan pada era Hamilton (Sekretaris pembendaharaan pertama AS era Presiden George Washington), Kongres mendukung Bank Amerika Serikat untuk bertempat di Philadelphia, dan sebagai gantinya, the special District of Columbia diberikan ke Kongres (Pemerintah) untuk dibangun pusat pemerintahan di sekitar Sungai Potomac.

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

The White House alias Gedung Putih, rumah resmi presiden AS. Ikon Kota Washington DC, AS, ini menjadi salah satu tempat kunjungan favorit wisatawan (16/08/2009)

Kebijakan Hamilton mendorong konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan para, investor, dan pedagang yang mendominasi di timur laut perkotaan, ibu kota sebagai kekuatan politik harus berada di wilayah pertanian yang lebih ke selatan dan terpisah dari para elit ekonomi.

Setelah lokasi untuk ibu kota seluas 177 km² dipilih pada 1790, Presiden Washington menunjuk Pierre Charles L’enfant, seorang insinyur Prancis dan mantan perwira Angkatan Darat Kontinental untuk merancang dan merencanakan ibu kota baru. Konsep rencana induk yang dibuat saat itu adalah magnificent city, worthy of the nation, free of its colonial origins, and bold in its assertion of a new identity.

Rencana besarnya adalah untuk memberi kebanggaan pada Capitol yang akan dibangun di sebuah bukit yang menghadap dataran datar di sekitar Potomac. Sebuah National Mall yang menghubungkan legislatif ke sungai dan akan dibatasi oleh berbagai bangunan megah.

Di luar wilayah dirancang  sejumlah jalan luas yang salah satunya akan terhubung dengan rumah presiden. Banyak dari visi besar L’Enfant diabaikan selama abad ke-19, tetapi mulai tahun 1922 desainnya mulai diimplementasikan.

Pembangunan ibu kota baru membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk menjadi kota yang sukses dan mandiri. Desain Washington DC dirancang pada tahun 1791, namun baru diimplementasikan pada tahun 1922.

Pada tahap awal pemindahan, Washington DC sangat bergantung pada dana dari pernerintah federal selama 40 tahun, terlebih pernbangunan Washington DC sempat terhambat karena adanya perang tahun 1812 dan kebakaran the White House, the Capitol Building, dan the Library of Congress pada tahun 1814.

Masalah sosial juga timbul dari banyaknya budak dan meningkatnya angka populasi pada tahun 1960an. Tahun 1872 pemerintah distrik bangkrut sesaat setelah runtuhnya Jay Cooke and Company (Perusahaan induk Bank nasional pertama di New York dan pemegang 100 persen obligasi untuk pekerjaan umum). Namun, setelah lebih dari 200 tahun pembangunan, Washington DC mulai menjadi pusat pemerintahan dengan GDP yang tinggi dan populasi penduduk yang terus meningkat.

KOMPAS/ABUN SANDA

Amerika Serikat, negeri adidaya yang kaya raya, kini tengah sakit serius karena ekonominya terpuruk. Biang keterpurukan di antaranya karena jatuhnya bisnis properti, perbankan, dan ditambah pola hidup konsumtif. Sebuah pemandangan di Washington DC, AS (24/1/2008).

Pada awal 1990-an, Pemerintah Malaysia mempertimbangkan enam wilayah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan baru. Enam wilayah itu, antara lain, North West Rawang, Janda Baik, North Port Dickson, Sepang Coast, Kenaboi Plains, dan Perang Besar (Kini bernama Putrajaya).

Akhirnya, Perang Besar pun dipilih oleh pemerintah Malaysia. Alasannya, daerah itu telah memenuhi syarat biaya akuisisi tanah dan infrastruktur, lokasi yang strategis, akses jaringan transportasi yang baik, berpotensi memberikan dampak positif kepada daerah tetangganya, adanya vegetasi alami dan bentuk tanah, serta minimnya dampak negatif kepada masyarakat lokal.

Sejak mengumumkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, pembangunan pertama kota baru itu baru dimulai pada Oktober 1996. Namun, proses pemindahan pusat pemerintahan Malaysia itu menghadapi tantangan besar karena kondisi perekonomian dunia tengah dilanda krisis.

Putrajaya membutuhkan waktu 12 tahun dari saat penetapan pemindahan ibu kota sampai dengan tahap pemindahan pemerintahan. Setelah lebih dari 20 tahun pembangunan, penduduk Putrajaya hanya berjumlah 85.000, masih relatif kecil dari populasi yang direncanakan.

Kebutuhan akan pusat administrasi baru di Malaysia muncul karena permasalahan kemacetan dan banjir di Kuala Lumpur. Gagasan mendirikan pusat administrasi federal di luar Kuala Lumpur dimulai pada akhir 1980-an dan diwujudkan pada tahun 1993 dengan keputusan resmi untuk memindahkan pusat administrasi Pemerintah.

Pada Juni 1999, kantor Perdana Menteri dipindahkan ke Putrajaya. Pada tanggal 1 Februari 2001, Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Federal dan Putrajaya Corporation didirikan sebagai Otoritas Lokal yang bertugas mengelola kotapraja.

Total biaya konstruksi Putrajaya diperkirakan sekitar 8 miliar dollar AS. Sebagian besar didanai dari anggaran publik. Sebagian biaya pengembangan diimbangi dengan penjualan beberapa pemerintah di Kuala Lumpur, namun sebagian besar pemerintah di Kuala Lumpur dipertahankan oleh Pemerintah.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo tiba di Kantor Perdana Menteri Malaysia Mohammad Najib Razak, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2/2015). Kedatangan Presiden untuk memimpin delegasi Indonesia membicarakan sejumlah isu penting. Hasil pertemuan itu menyepakati soal perbatasan maritim yang tertunda bertahun-tahun.

Sejong sudah diwacanakan menjadi ibu kota baru Korea Selatan sejak 2002. Namun, baru pada 2012, Sejong diresmikan menjadi ibu kota baru.

Pemerintah Korea Selatan menetapkan Sejong sebagai IKN pada tahun 2005 melalui undang-undang khusus. Sejak diresmikan sebagai ibu kota baru, 10 dari 18 kementerian Korea Selatan telah pindah ke Sejong.

Kota Sejong terletak 120 km dari Seoul. Letaknya yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong dipilih sebagai ibu kota untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Seoul.

Kota Sejong dibangun sebagai pusat pemerintahan Korea Selatan dan juga sebagai pusat riset dan industri teknologi tinggi. Konstruksi pembangunan Kota Sejong dilakukan mulai tahun 2007 hingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 10 tahun tersebut telah terbangun 40 instansi pemerintahan dan 15 lembaga penelitian.

Rencana pembangunan Sejong mengedepankan pengalokasian ruang terbuka hijau hingga seluas 50 persen dari total luas area. Perwujudan konsep green city ini juga dilakukan dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak penggunaan transportasi publik. Hal tersebut juga didorong oleh penanaman 40 juta pohon serta pembangunan jalur sepeda sepanjang 350 km.

Desain Kota Sejong berbasis pada pengembangan transportasi publik dan pedestrian dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan publik. Pengembangan transportasi publik tersebut menjadikan Kota Sejong menjadi pusat sistem transportasi nasional yang terhubung dengan kota-kota besar lainnya dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk mengelola pembangunan dan pengembangan Kota Sejong, pemerintah membentuk MultiFunctional Administrative City Construction Agency (MACCA). Badan tersebut memiliki wewenang untuk implementasi, perizinan, perencanaan, dan konstruksi pada area pusat Kota Sejong.

Pembangunan Kota Sejong bertujuan untuk mencapai jumlah penduduk hingga setengah juta penduduk dalam rentang waktu kurang dari 25 tahun. Pada tahun 2016, populasi Kota Sejong sudah mencapai 250.000 jiwa dan pemindahan pemerintah hampir selesai.

Biaya pembangunan awal pada tahun 2005 diperkirakan sekitar 8 miliar dollar AS namun pengembangan secara menyeluruh Kota Sejong saat ini diperkirakan akan menelan biaya pemerintah sebesar 22 miliar dollar AS selama 30 tahun.

Pembebasan lahan untuk kota baru dilakukan melalui proses partisipasi publik yang melibatkan pemilik tanah yang ada di pedesaan tempat Sejong akan dibangun. Pemilik tanah bersedia untuk bernegosiasi, karena telah mendukung rencana pengembangan kota baru sejak awal. (LITBANG KOMPAS)