Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.

Berdirinya partai ini dilatarberlakangi oleh era reformasi yang sudah tidak muda lagi. Kebebasan demokrasi di Indonesia membuat rakyat dapat merayakan kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta kebebasan pers.

Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengagregasi aspirasi, tuntutan, serta harapan rakyat. Lewat para kadernya yang berada di legislatif dan eksekutif, kebijakan menyangkut hidup orang banyak diputuskan.

Politik yang mengatur kebajikan untuk bersama, sejatinya adalah tugas moral-suci partai politik. Akan tetapi, kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan publik, diputar-arah menjadi membela kepentingan segelintir elit. Partai-partai politik yang ada saat ini telah terjebak dalam kondisi adanya  kepentingan rantai ekonomi-politik antarelit partai.

PSI memiliki keyakinan bahwa partai baru merupakan sebuah kebutuhan, maka itu PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru.

Lebih jauh, PSI didirikan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan partai ini meyakini bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas pendirian politik seperti itu, PSI mulai membangun dan mempersiapkan diri sebagai partai masa depan.

Partai ini di kelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia dibawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan.

Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.

PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Partai Solidaritas Indonesia dan Relawan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni (dari kiri ke kanan) memberi arahan kepada para relawan yang datang pada acara Kopi Darat Relawan PSI di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (12/9/2015). Grace menyatakan,sebanyak 417 orang yang terdaftar sebagai relawan PSI semuanya terjaring melalui media sosial.

Berawal obrolan santai tapi berkualitas dan visioner lima anak muda di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada akhir 2014 menjadi awal cikal bakal terbentuknya PSI.

Pertemuan dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, beserta dua anak muda lainnya hadir di pertemuan di kafe itu.

Pertemuan dilakukan tidak terlepas fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dari Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan soal reformasi partai politik.

Pertemuan di kafe hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.

Mereka berlima bukan satu komunitas atau punya hobi sama. Namun, sejak jauh-jauh hari mereka sudah saling kenal dan sering berkomunikasi lalu bertemu dan mengobrol di kafe tersebut.

Dalam obrolan tersebut, kelimanya sepakat menyatakan hampir semua lembaga negara melakukan reformasi ke dalam dan keluar lembaganya, termasuk institusi TNI dan Polri. Namun, tidak demikian dengan partai politik. Sebab pascareformasi 1998, parpol masih melulu menggunakan cara-cara lama dalam berpolitik.

Dalam pandangan mereka, masih ada mahar, masih ada politik yang transaksional dan tidak terlihatnya proses kaderisasi yang berkualitas dari partai-partai.

Kelimanya juga berpandangan, dari pemilihan kepala daerah di 512 kota/kabupaten di Indonesia, hanya dapat menghasilkan beberapa sosok pemimpin.

Padahal, parpol sebagai pengusung kepala daerah bertugas mencetak kader yang mampu menjadi pemimpin, bukan sekadar pimpinan. Karena itu, PSI lahir untuk membuat sosok pemimpin bagi bangsa.

PSI memiliki perhatian yang sama, optimistisme yang sama tentang Indonesia baru, terutama setelah melihat sosok Jokowi. PSI melihat Indonesia baru itu bisa terjadi, di mana ada orang biasa karena demokrasi bisa jadi wali kota, gubernur hingga presiden. Itu bisa terjadi karena kinerja.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua dari kanan) bersama juru bicara PSI Giring Ganesha (ketiga dari kanan) dan sejumlah pengurus lain bernyanyi bersama dalam acara Festival 11 Yogyakarta, Senin (11/2/2019) malam, di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara itu, Grace menyampaikan pidato politik yang menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai nasionalis gadungan.

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI.

Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen.

PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.

Namun, pada kenyataannya, banyak perempuan yang mendaftar ke partai yang baru pertama kali ikut pemilu ini. Menariknya juga, 20 persen dapil, nomor urut 1 adalah perempuan.

Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana.

Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.

Dengan mekanisme yang transparan ini, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di “ruang-ruang gelap” yang tak diketahui publik.

Penilaian ini dikombinasi dengan hasil uji publik dan  survei. Selanjutnya, para bakal kandidat akan diberikan waktu untuk bersosialisasi atau melakukan kerja di lapangan yang penilaiannya nanti digabungkan menjadi keseluruhan penilaian.

DOKUMENTASI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Sekjen Partai Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaesti, mengapresiasi langkah DPR RI yang akan menjadikan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR (12/01/2022)

PSI berpandangan seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi.

Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.

Anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia tampil menggebrak mengawal uang rakyat. Temuan anggaran lem aibon senilai Rp82 miliar dalam Rancangan APBD 2020 oleh William Aditya Sarana yang sempat menghebohkan publik, adalah salah satu contoh dari kerja mengawal uang rakyat.

Penolakan terhadap ajang balap mobil Formula E juga berangkat dari upaya mengawal uang rakyat. Ajang balap mobil listrik ini hanya dinikmati oleh segelintir warga. Padahal, uang rakyat harus dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan rakyat. Alasan lain PSI menolak ajang Formula E karena ajang ini tidak ada dalam Perda RPJMD yang berlaku.

Belum ada bukti atau kajian yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Sebaliknya, dengan mencontoh Montreal, Kanada, panitia di sana justru merugi. Belum ada pula riset yang membuktikan ada korelasi positif antara jadi tuan rumah Formula E dengan peningkatan penggunaan mobil listrik.

Konsistensi PSI meringankan beban rakyat diuji dalam situasi pandemi. Sejak awal pandemi, pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus Covid-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi.

PSI juga menggulirkan program #RiceBoxPSI sejak April 2021. Tidak kurang 350 ribu nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul Rp3,9 miliar.

PSI membuka partisipasi rakyat untuk ikut membiayai partai politik. Kelahiran PSI memang ingin memperbaiki banyak hal dalam perpolitikan Indonesia, termasuk hubungan antara parpol dan anggotanya.

PSI, sejak awal didirikan, diniatkan untuk menjadi “partai publik” di mana keputusan strategis parpol tidak hanya diputuskan secara elitis oleh pengurus inti namun pendapat dan pikiran simpatisan juga didengar dengan baik.

Partai politik yang baik mesti membuka diri untuk terus berinteraksi dan berkomunikasi dengan para anggota dan simpatisan. Kebijakan partai dibentuk dengan mekanisme bottom up, mendengar aspirasi dari bawah dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar pendirian partai. Dengan kata lain, parpol berfungsi untuk mengagregasi aspirasi rakyat dan mengartikulasikannya melalui kebijakan publik.

Pada sisi lain sebagai konsekuensi dari keinginan menjadikan PSI sebagai “partai publik,” pendanaan PSI ditanggung publik sehingga PSI tidak bergantung pada segelintir donatur besar saja. Dalam konteks inilah PSI meluncurkan program “Kartu SAKTI” untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk dengan berdonasi secara rutin. (LITBANG KOMPAS)