Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi ini dibentuk pada 23 Mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dua bulan kemudian, Palangka Raya ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Palangka Raya memiliki arti tempat yang suci, mulia, dan besar. Namun, Presiden Sukarno baru meresmikan dan melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957. Pada tanggal tersebut ditandai dengan peresmian tugu ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berdiri di Langkai, Jekan Raya, pinggir Sungai Kahayan.

Sebelum berdiri sebagai daerah otonom, wilayah Kalimantan Tengah atau disingkat Kalteng masuk dalam Karesidenan Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang memecah Provinsi Kalimantan menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1957. Tahun ini, daerah yang memiliki semboyan “Isen Mulang”  yang berarti pantang mundur ini genap berusia 63 tahun.

Luas wilayah Kalteng mencapai 153.564 kilometer persegi atau 1,5 kali luas Pulau Jawa dengan penduduk sekitar 2,76 juta jiwa.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 153 kecamatan, 136 kelurahan, dan 1.574 desa.

Kalimantan Tengah sudah ada selama masa prasejarah. Dalam jurnal berjudul “Sebaran dan Karakteristik Situs Arkeologi di Kalimantan Tengah”, disebutkan adanya penemuan benda peninggalan zaman Neolitikum seperti kapak batu, pemukul kulit kayu, gerabah slip merah,  gerabah  berhias, gerabah  polos, serta mikrolit di daerah Muara Joloi 1.

Penelitian arkeolog tentang situs pesisir Kalimantan Tengah juga menemukan hasil bahwa Desa Sebuai dan Pendulangan adalah situs permukiman kuno dari abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Penemuan lainnya berupa kuburan batu dan artefak lainnya yang membuktikan adanya kehidupan berkelompok.

Suku Dayak diyakini sebagai nenek moyang dari wilayah ini. Keyakinan itu didukung oleh penemuan pemukiman kuno, hunian kuno dengan benteng pertahanan kayu masyarakat Dayak kuno, dan perkampungan Dayak.

Pada abad ke-16, Kalimantan Tengah masih menjadi bagian dari Kesultanan Banjar, terusan dari kerajaan Negara Daha yang telah memindahkan ibu kota ke hilir Sungai Barito, tepatnya di Banjarmasin.

Pada saat itu, tentara kesultanan yang berasal dari wilayah Biaju (sebutan orang Dayak zaman dulu) kerapkali dilibatkan dalam revolusi di istana Banjar. Tentara Biaju membantu Pangeran Dipati Anom ke-2 merebut tahta dari Sultan Ri’ayatullah.

Tahun 1679 kerajaan Kotawaringin resmi berkuasa di Kalimantan Tengah, seiring dengan naiknya tahta Pangeran Adipati Antakusuma sebagai pemimpin pertama di kerajaan tersebut.

Kerajaan Kotawaringin diketahui memeluk ajaran Islam. Sehingga masuknya kerajaan tersebut juga beriringan dengan penyebaran agama Islam di Kalimantan Tengah.

Usia Kerajaan Kotawaringin cukup lama. Bahkan ketika Belanda memasuki Kalimantan Tengah pada abad ke-19, kerajaan ini masih berdiri.

Meskipun melakukan perlawanan, namun akhirnya Kotawaringin tetap jatuh ke kekuasaan Belanda, sama seperti provinsi Kalimantan lainnya.

Pada tahun 1930, Kalimantan Tengah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada saat itu, Belanda membagi Pulau Kalimantan menjadi dua keresidenan, yakni Wester Afdeeling van Borneo dan Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo. Kalimantan Tengah masuk ke dalam wilayah Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo dengan ibu kota Banjarmasin.

Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo terdiri atas lima afdeeling (wilayah administratif setingkat kabupaten), yaitu Afdeeling Banjarmasin, Hulu Sungai, Kapuas Barito, Samarinda, dan Bulongan Berau.

Selain mengubah susunan administratif pemerintahan, Belanda juga mengambil alih lada dan mengambil alih jalur perdagangan laut.

Penjajahan Belanda di Kalimantan Tengah berakhir ketika Jepang menembak jatuh pesawat Catalina-Belanda di sungai Barito perairan Alalak, Barito Kuala pada 21 Januari 1942.

Masih pada tahun 1942, tentara Jepang mengeluarkan maklumat yang mengatakan Kota Banjarmasin dan daerahnya diserahkan kepada Pimpinan Pemerintahan Civil.

Pada masa pemerintahan Jepang, Kiai Pangeran Musa Ardi Kesuma ditunjuk sebagai Ridzie (penguasa tertinggi pemerintah sipil meliputi wilayah Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kapuas Barito).

Menurut buku 45 Tahun Kiprah dan Pengabdian DPRD Kalteng, keresidenan pada masa pemerintahan Belanda berganti nama pada pemerintahan Jepang menjadi Residentie Qost Borneo dan Residentie West Borneo.

Kalimantan Tengah termasuk dalam Residentie Zuid Borneo yang terdiri dari Kotawaringin, Dewan Dayak Besar, Federasi Kalimantan Tenggara, Dewan Banjar.

Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha merebut kembali kekuasaannya di Kalimantan Tengah.

Cara yang digunakan Belanda adalah dengan membentuk negara-negara boneka yang pemerintahannya dikendalikan Belanda. Namun, seiring kemerdekaan Indonesia, negara boneka tersebut satu persatu dibubarkan.

Pembubaran negara boneka tersebut berdampak pada sisi pemerintahan. Bekas Gouvernment Borneo berubah menjadi Provinsi Administratif. Melalui Undang-Undang Darurat No. 2/1953, status administratif tersebut diubah menjadi Provinsi Otonom Kalimantan.

Tiga tahun kemudian, undang-undang darurat tersebut diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1956 yang memecah Provinsi Kalimantan menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ketika itu, Kalimantan Tengah masih tergabung dengan Kalimantan Selatan.

Kalimantan Tengah kemudian berdiri sebagai provinsi sendiri pada tanggal 2 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25/1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45′ Lintang Utara – 3°30′ Lintang Selatan dan 111° – 116° Bujur Timur.

Luas wilayah Kalimantan Tengah sebesar 153.564 kilometer persegi atau 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua (153.564 km persegi).

Di sebelah utara, Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Murung Raya tercatat sebagai kabupaten terluas di Kalteng, yaitu seluas 23.700 km persegi atau sekitar 15 persen dari luas Kalimantan Tengah. Sedangkan kabupaten terkecil di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dengan luas 3.827 kilometer persegi atau sekitar 2,4 persen dari total luas Kalteng.

Daerah Kalimantan Tengah terbagi atas tiga bagian yang membentang dan barat ke timur dan utara ke selatan. Bagian Selatan terdiri dari daerah pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian 0–50 meter di atas permukaan laut.

Bagian tengah merupakan dataran perbukitan dengan ketinggian 50–150 meter di atas permukaan laut. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian di atas 150 meter di atas permukaan laut.

Kalimantan Tengah disebut sebagai daerah paling terhindar dari bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut dikarenakan posisi Kalteng tidak berada di wilayah ring of fire (wilayah gunung berapi).

Kalimantan Tengah memiliki hutan terluas di Pulau Kalimantan, yakni seluas 15.300.000 ha. Dengan luas hutan lindung 1.344.929 ha, dan kawasan pelestarian alam seluas 1.611.602 ha.

Provinsi ini juga memiliki Taman Nasional Tanjung Puting. Taman yang dibangun pada 1937 oleh Pemerintah Hindia Belanda ini memiliki luas lahan 300 ribu hektare. Taman ini melintasi dua kabupaten, yaitu Seruyan dan Kotawaringin Barat.

Taman nasional ini ditujukan sebagai tempat perlindungan orang utan dan bekantan. Akan tetapi, terdapat pula keanekaragaman fauna lain yang dapat ditemukan di taman nasional tersebut, seperti landak, beruang, buaya, trenggiling, kukang, dan penyu.

Kalimantan Tengah memiliki 11 sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 meter merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 kilometer.

Sungai besar lainnya adalah Sungai Kahayan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 250 kilometer dan bermuara di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Provinsi Kalimantan Tengah telah dipimpin oleh 10 gubernur dan 4 penjabat gubernur sejak menjadi provinsi sendiri pada tahun 1957. Raden Tumenggung Ario Milono tercatat sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Pusat kemudian menunjuk RTA Milono menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah definitif. Ia menjabat dari Januari 1957 hingga Juni 1958.

Kalimantan Tengah kemudian dipimpin oleh Gubernur Tjilik Riwut (1958–1967). Pada tahun 1988, putra Dayak asli ini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 108/TK/1988 tanggal 6 November 1988.

Gubernur dan penjabat gubernur Kalimatan Tengah selanjutnya adalah Reinout Sylvanus (1967–1978), Willy Ananias Gara (1978–1983), Penjabat Gubernur Eddy Sabara (1983–1984), Gatot Amrih (1984–1989), Soeparmanto (1989–1994), Warsito Rasman (1994–1999), Penjabat Gubernur Rappiudin Hamarung (1999–2000), Asmawi Agani (2000–2005), Penjabat Gubernur Sodjuangan Situmorang (23 Maret 2005 – 4 Agustus 2005).

Diteruskan oleh Agustin Teras Narang yang menjabat gubernur selama dua periode (2005-2015), dan Pejabat Gubernur Hadi Prabowo (2015–2016). Saat ini, Kalimantan Tengah dipimpin oleh Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya (2016–2021).

Provinsi Kalimantan Tengah pada saat terbentuk hanya memiliki tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin. Selanjutnya dimekarkan lagi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 menjadi lima kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Seiring bergulirnya otonomi daerah, kabupaten yang semula hanya lima Kabupaten tersebut dimekarkan lagi menjadi 13 kabupaten dan satu kota pada tanggal 2 Juli 2002. Kabupaten baru tersebut meliputi Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.

Peta perpolitikan Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Kalteng periode 2019–2024 didominasi oleh PDI-P dengan menempatkan 12 wakilnya, disusul Golkar 7, Demokrat 6, Nasdem 5, Gerindra 5, PKB 4, PAN 2, sedangkan PKS, Perindo, Hanura dan PPP masing-masing 1 wakil.

Pegawai negeri sipil (PNS) di Kalimantan Tengah mencapai 74.029 orang yang terdiri dari 63.764 orang PNS daerah provinsi/kabupaten/kota dan 10.265 orang lainnya PNS Pusat.

Pada Pemilu 1955, Kalimantan Tengah masih menjadi bagian dari Kalimantan Selatan. Ketika itu, bersama Kalimantan Selatan, wilayah Kalimantan Tengah didominasi oleh partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi.

Pada pemilu tersebut, NU meraih 49,5 persen suara. Disusul Masyumi dengan perolehan 33 persen suara, Partai Nasional Indonesia (PNI) 6 persen suara, Partai Rakyat Nasional (PRN) 3 persen suara, Partai Komunis Indonesia (PKI) 2 persen, disusul partai- partai lainnya.

Memasuki Pemilu 1971, Golkar mulai merebut panggung politik di Kalimantan Tengah. Dalam Pemilu tersebut, Golkar berhasil meraih 81,4 persen suara. Sedangkan partai-partai Islam hanya memperoleh 16,4 persen. Adapun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya dilirik 2,2 persen pemilih.

Selepas fusi partai politik tahun 1973, kekuatan politik Golkar kian kokoh. Rata-rata dari penyelenggaraan enam pemilu (1971–1997), perolehan suara Golkar mencapai 82 persen lebih. Perolehan Golkar hanya sempat turun pada Pemilu 1977 yang hanya mencapai 69,9 persen suara.

Sementara itu, suara pemilih untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam lima pemilu (1977–1997) cenderung fluktuatif. Persaingan sporadis antara PPP dengan PDI kadangkala terjadi juga pada wilayah tertentu.

Pada Pemilu 1977, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 27 persen suara sedangkan PDI hanya meraih 4 persen suara.

Lima tahun berselang, dalam Pemilu 1982, Golkar meraih simpati sebesar 84 persen suara. Sedangkan perolehan suara PPP turun menjadi 15 persen dan PDI hanya memperoleh 1 persen suara.

Kekuatan partai Golkar kian mendominasi pada Pemilu 1987. Perolehan suara partai berlambang pohon beringin itu mencapai 88 persen suara, meningkat 4 persen dibandingkan Pemilu 1982.

Di sisi lain, PPP kian melemah dengan perolehan suara hanya 9 persen, turun 6 persen dibandingkan perolehan suara pada Pemilu 1982. Sedangkan perolehan suara PDI justru meningkat menjadi  3 persen, naik 2 persen dibandingkan Pemilu 1982.

Pada Pemilu 1992, perolehan suara partai Golkar menurun 2 persen, menjadi 86 persen. Meskipun demikian, Golkar tetap menjadi pemenang dalam Pemilu tersebut. Sedangkan suara  PPP kian melemah seiring dengan meningkatnya eksistensi PDI. Dalam pemilu tersebut, perolehan suara PPP turun menjadi 8 persen. Sedangkan PDI naik menjadi 6 persen suara.

Memasuki Pemilu 1997, Golkar mendominasi perolehan suara. Golkar dipilih 87 persen pemilih. Sementara itu, PPP berhasil menaikkan perolehan suara hingga mencapai 10 persen, meningkat 2 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 1992. Sedangkan perolehan suara PDI turun menjadi  4 persen, turun 2 persen jika dibandingkan perolehan suara pada Pemilu 1992.

Memasuki era Reformasi, dominasi Golkar di Kalimantan Tengah mulai pudar. Dalam Pemilu 1999, Golkar tergeser oleh PDI Perjuangan (PDI-P). Partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangkan pemilu di Kalimantan Tengah dengan perolehan 35,5 persen suara dari sekitar 800.000 pemilih. Adapun Golkar meraih suara sebanyak 27,8 persen. PPP menyusul di urutan berikutnya dengan perolehan 11 persen suara, PKB 6 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 5 persen.

Pemilu selanjutnya tahun 2004, Golkar berhasil menggeser PDI-P dengan perolehan suara 26 persen. Sedangkan PDIP memperoleh 22 persen suara. Disusul oleh PPP dan Demokrat dengan perolehan 8 persen suara, PAN dengan perolehan suara sebanyak 6 persen, PKB dengan perolehan suara sebanyak 4 persen, PKS dengan perolehan suara 3 persen, dan disusul partai-partai lainnya.

Pada Pemilu 2009, PDI-P balik menggeser posisi Golkar dengan perolehan suara 25 persen, sedangkan Golkar mendapatkan suara sebanyak 14 persen. Disusul Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 13 persen, PPP 6 persen, PAN dan Hanura masing-masing 5 persen, Gerindra dan PKS masing-masing 4 persen.

Memasuki Pemilu 2014, PDI-P kembali unggul dengan perolehan sebanyak 350.701 suara (30,78 persen). Disusul oleh Golkar dengan perolehan 141.095 suara (12,38 persen) dan Gerindra dengan perolehan 120.019 suara (10,53 persen).

Pemilu 2019 kembali dimenangkan oleh PDI-P dengan perolehan 354.331 suara (29,4 persen). Disusul Nasdem dengan perolehan 166.602 suara (13,8 persen) dan Golkar 128.436 suara (10,6 persen).

Populasi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.769.156 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbesar ketiga di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Barat 4.477.000 jiwa dan Kalimantan Selatan 4.244.096 jiwa.

Etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak yang merupakan suku asli penduduk Kalimantan Tengah. Etnis Dayak tersebut terbagi atas beberapa etnis seperti Dayak Ngaju, Bakumpai, Ma’anyan, Ot Danum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, dan Dusun. Kemudian diikuti suku lainnya seperti suku Jawa, suku Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, dan Bali.

Bahasa Dayak adalah bahasa yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Bahasa Dayak yang dominan digunakan oleh Suku Dayak di Kalimantan Tengah, di antaranya Bahasa Ngaju yang digunakan di daerah sungai Kahayan dan Kapuas.

Bahasa selanjutnya yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjar sendiri terbagi atas dua dialek besar yakni Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Bahasa Banjar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa dan bahasa-bahasa Dayak.

Bahasa yang dominan setelah bahasa Banjar adalah bahasa Dayak. Bahasa Dayak sendiri terbagi atas beberapa jenis. Suku Dayak rumpun Biaju, salah satunya menyebarkan bahasa Dayak Bakumpai dan bahasa Dayak Barangas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
70,91 (2019)

Angka Harapan Hidup 
69,69 tahun (2019)

Harapan Lama Sekolah 
12,57 tahun (2019)

Rata-Rata Lama Sekolah 
8,51 tahun (2019)

Tingkat Kemiskinan
4,82 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,329 (Maret 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3,39 persen (Februari 2020)

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Hal itu tampak dari tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah.

Sejak tahun 2010 hingga 2019, IPM Kalimantan Tengah selalu meningkat. IPM Kalteng tahun 2010 sebesar 65.96, sedangkan tahun 2019 telah mencapai 70,91. Dengan IPM di atas 70 maka IPM Kalteng termasuk dalam kategori tinggi.

Angka harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Kalteng terus meningkat sejak tahun 2010–2019. HLS Kalteng tahun 2010 adalah 11,09 tahun meningkat pada 2019 menjadi 12,57 tahun.

Dari 13 kabupaten, daerah yang memiliki HLS terlama pada tahun 2019 adalah Kabupaten Kapuas, yakni 12,9 tahun. Sedangkan kabupaten yang memiliki HLS tersingkat adalah Kabupaten Murung Raya, yakni 11,74 tahun. Sedangkan HLS Kota Palangkaraya 14,94 tahun.

Hal yang sama terjadi pada rata-rata lama sekolah (RLS) Kalimantan Tengah yang terus meningkat sejak 2010-2019. Rata-rata lama sekolah Kalteng tahun 2010 selama 7,62 tahun meningkat menjadi, 8,51 tahun pada tahun 2019 .

Angka harapan hidup Kalteng tahun 2019 mencapai 69,69 tahun, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yakni 69,64 tahun.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Tengah terus menurun dalam lima tahun terakhir, kecuali 2016. TPT Kalimantan Tengah tahun 2015 masih mencapai 4,54 persen. Kemudian meningkat menjadi 4,82 persen pada 2016. Kembali turun 4,23 persen pada 2017; 4,01 persen pada 2018; 4,10 persen pada 2019; dan 3,39 persen pada Februari 2020.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2020 tercatat 4,82 persen atau sebanyak 132,94 ribu. Angka kemiskinan tersebut naik dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 4,62  persen (131,24 ribu orang).

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 4,28 persen naik menjadi 4,62 persen pada Maret 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada September 2019 sebesar 5,17 persen turun menjadi 4,96 persen pada Maret 2020.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat kemiskinan 4,38 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 1,78 triliun (2019)

Dana Perimbangan 
3,17 triliun (2019)

Pertumbuhan Ekonomi
6,16 persen (2019)

PDRB per kapita
Rp 55,4 juta/tahun (2019)

Inflasi
2,45 persen (2019)

Nilai Ekspor
88,44 juta dolar AS (Agustus 2020)

Nilai Impor
2,68 juta dolar AS (Agustus 2020)

Dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari Rp 100,06 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 150,28 triliun pada tahun 2019. Dibanding dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, PDRB Kalimantan Tengah berada di posisi kedua terendah setelah Kalimantan Utara. Adapun PDRB per kapita tahun 2019 mencapai Rp 55,35 juta.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dalam kurun 2010–2019 berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2012. Tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 6,9 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan nasional 6,23 persen. Tahun 2019, pertumbuhan Kalteng mencapai 6,16 persen, di atas rata-rata laju pertumbuhan nasional 5,02 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah masih menempatkan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi sektor pertanian mencapai 20,03 persen terhadap total PDRB Kalimantan Tengah tahun 2019. Sekitar 12 persen dari total PDRB Kalimantan Tengah 2019 dari subsektor perkebunan.

Sampai saat ini, perkebunan kelapa sawit dan karet masih menjadi primadona di Kalimantan Tengah. Kedua komoditas ini mempunyai nilai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya.

Wilayah Kotawaringin dikenal sebagai sentra pengembangan kelapa sawit, sementara wilayah Barito dikenal dengan karetnya. Produksi TBS Kalimantan Tengah 2019 mencapai 5,17 juta ton, tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,16 juta ton. Sementara produksi karet mencapai 162,72 ribu ton, turun 2,25 persen.

Kegiatan ekonomi lainnya yang berkontribusi signifikan adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 22,4 miliar (14,97 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 19,94 miliar (13,27 persen).

Industri pengolahan di Kalimantan Tengah berupa alat angkutan, barang berbahan dasar logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik.

Berdasarkan Survei Industri Besar dan Sedang (IBS), pada tahun 2017 terdapat 115 perusahaan IBS di Kalimantan Tengah yang menyerap 41.851 tenaga kerja. Lebih dari 70 persen dari total perusahaan IBS di Kalimantan Tengah merupakan industri makanan dan minuman.

Nilai ekspor Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2020 mencapai 88,44 juta dolar AS. Turun 51,44 persen dari nilai ekspos Juli 2020 sebesar 182,12 juta dolar AS.

Komoditas ekspor terbesar berupa bahan bakar mineral (44,81 juta dolar AS). Diikuti bijih , keras, dan abu logam (14,81 juta dolar AS), dan lemak minyak hewani/nabati (13,85 juta dolar AS).

Ekspor ke China menduduki peringkat pertama dengan nilai mencapai 32,76 juta dolar AS. Diikuti Jepang (12,32 juta dolar AS), India (11,52 juta dolar AS), dan Guinea (6,88 juta dolar AS).

Sedangkan nilai impor Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2020 sebesar 2,68 juta dolar AS. Nilai tersebut menurun 10,7 persen jika dibandingkan nilai impor Juli 2020 sebesar 2,98 juta dolar AS.

Komoditas yang paling banyak diimpor selama Agustus 2020 adalah bahan bakar mineral (1,83 juta dolar AS), mesin/pesawat mekanin (0,60 juta dolar AS), dan berbagai produk kimia (0,13 juta dolar AS).

Negara importir terbesar adalah Malaysia (1,35 juta dolar AS), Singapura (1,16 juta dolar AS), Arab Saudi (0,13 juta dolar AS), dan China (0,04 juta dolar AS).

Sebagai provinsi terbesar di Kalimantan, Kalteng juga memiliki berbagai potensi wisata yang bila dieksplorasi dengan baik, bisa menciptakan destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Salah satunya yang paling menarik bagi wisatawan lokal maupun asing adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Pengunjung Tanjung Puting pada tahun 2019 mencapai 25.489 orang. Lebih dari 70 persen pengunjung Tanjung Puting adalah wisatawan asing.

Selain Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah juga memiliki destinasi wisata seperti Tugu Soekarno, Istana Kuning, Gosong Senggora, Pantai Ujung Pandaran, dan Sebangau.