Paparan Topik | Konferensi Tingkat Tinggi G-20

Women20 dan Peningkatan Kapasitas Perempuan melalui UMKM

Melalui Women20 pada KTT G20, pemerintah berkomitmen meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya sektor wirausaha. Pemerintah juga memberikan peluang bagi perempuan pelaku UMKM untuk berkembang lebih baik.

DISKOMINFO KOTA BATU, MALANG
Rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam.

Fakta Singkat
Women20

  • Women20 dimulai sejak konferensi G20 tahun 2015
  • UMKM menyumbang 60 persen total GDP Indonesia
  • Digital Literasi Finansial mulai digalakkan untuk memajukan UMKM perempuan
  • Sebanyak 52 persen dari 63,9 juta pelaku Usaha Mikro di Indonesia adalah perempuan. 56 persen dari 193 ribu Usaha Kecil pemiliknya adalah perempuan dan 34 persen dari 44,7 ribu Usaha Menengah juga perempuan

G20 adalah forum internasional untuk memajukan ekonomi dunia. Anggota G20 adalah 19 negara Uni Eropa, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sedangkan W20 adalah salah satu Engagement Group yang berfokus pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Keberadaan W20 dalam G20 tertulis dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Peran perempuan dalam perekonomian dunia dianggap sangat penting sehingga dalam G20 banyak engagment group yang membahas perempuan seperti G20 Empower, Bussiness20, Youth20, dan Parliament20. W20 adalah salah satu kelompok atau forum khusus pada G20, yang mendiskusikan penguatan posisi dan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Chair Women20 (W20) Indonesia, yakni Ketua Bidang Luar Negeri Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Hadriani Uli Silalahi dan Menteri PPPA berindak selaku mother ministri akan mendampingi diskusi dalam W20.

Untuk merespon kesenjangan yang besar terkait dengan isu-isu perempuan, maka W20 berupaya untuk mengurangi hal tersebut. Dengan strategi advokasi yang kuat melalui pengumpulan komitmen konkret, penyelarasan, dan kolaborasi bersama stakeholders, membangun kemitraan strategis dengan organisasi internasional, serta membentuk produk pengetahuan dalam riset dan studi. W20 mengangkat beberapa isu prioritas, yaitu:

  1. Mempromosikan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian.
  2. Mencapai Inklusi ekonomi, dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan
  3. Mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan wanita pedesaan
  4. Meningkatkan kesehatan yang responsif gender

Setelah kick off pada 22 Desember 2021, W20 melakukan side event secara hybrid, di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara membahas isu diskriminasi, sementara di Batu, Jawa Timur membahas UMKM dan inklusi ekonomi. Kowani sebagai penyelenggara W20 juga bekerja sama dengan berbagai  stakeholder, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengadakan berbagai side event.

W20 Kota Batu, Jawa Timur

Acara W20 di Kota Batu, Jawa Timur pada tanggal 8–9 Maret 2022 dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota Batu Co-Sherpa G20 Indonesia, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementrian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak, Lenny N. Rosalin. Pertemuan ini dihadiri sekitar 500 peserta, termasuk 150 orang yang hadir secara offline di Batu. Perserta yang hadir di Batu berasal dari berbagai lembaga termasuk perwakilan dari para peserta G20. Hari pertama dibuka dengan perayaan Women’s Day dengan menunjukkan aksi konkret yang mendorong pemberdayaan perempuan.

Tema side event ke-2 di Batu ini  adalah UMKM milik perempuan sebagai kunci pertumbuhan inklusif, women entrepreneurs as key to women inclusion; recover together equally. Dengan digelarnya side event, W20 diharapkan menghasilkan beberapa hal, yaitu:

  1. Mendukung penguatan UMKM perempuan dengan menghilangkan diskriminasi atau hambatan bagi kemajuan perempuan, baik di kota maupun di desa. Selain itu, mampu menjembatani kemajuan bagi perempuan disabilitas serta akses kesehatan bagi perempuan dengan memperhatikan faktor kesetaraan gender.
  2. Menghasilkan standar instrumen MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability dan Learning) sebagai upaya menghilangkan diskriminasi dengan membangun hubungan pada mitra sumber pengetahuan (knowlegde partner)
  3. Melakukan penelitian mengenai dampak kekerasan terhadap perempuan, serta melibatkan perempuan dalam ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan OECD
  4. Deklarasi para pemimpin G20 memperhatikan unsur pengarusutamaan gender
  5. Pengadaan konsep program untuk kemungkinan hibah dari negara pendonor

Baca juga:  W20 mengusung Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam, dengan tema Recover Together, Equally.

Strategi mewujudkan isu prioritas W20

Dalam side event di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi utara dibahas isu prioritas pertama, yaitu kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi dengan berfokus pada memajukan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan dengan menghapuskan diskriminasi yang menghalangi peran perempuan dalam perekonomian.

Beberapa poin penting dalam hal ini, yaitu:

  1. Diskriminasi dalam ekonomi dan masyarakat.
  2. Mengenali diskriminasi akibat norma masyarakat yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. Maka aksi yang harus dilakukan, yaitu:
  3. Mendukung pandangan yang memajukan perempuan baik melalui media ataupun opini sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam ruang domestik maupun publik.
  4. Mengurangi hambatan yang membuat pekerjaan perempuan dan pekerjaan domestik kehilangan hak ekonominya.
  5. Membuang kerangka berpikir yang diskriminatif dan tidak setara dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, melalui:
  6. Mendukung perempuan dalam legislasi minimal 30 persen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang ekonomi dan publik.
  7. Legislasi diharapkan dapat menghilangkan jarak antara upah pekerja wanita dan laki-laki hingga sesuai dengan Konvensi ILO. Selain itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk cuti mengurus keluarga.
  8. Menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan serta dalam STEM dan transformasi digital melalui cara-cara:
  9. Mempromosikan pendidikan STEM untuk perempuan dan anak-anak, serta memperkenalkan tindakan afirmatif yang mengandung kesetaraan di lingkungan kerja
  10. Sosialisasi perilaku dan tindakan afirmatif di lingkungan keluarga, lingkungan kerja hingga di sekolah melalui parenting. Hal itu diharapkan dapat mengubah pandangan dan perilaku masyarakat.
  11. Perlu kampanye teknologi agar perempuan terhindar dari kekerasan berbasis gender di platform digital.

Upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan:

  1. Menghilangkan kekerasan pada perempuan, baik di lingkungan publik, domestik dan lingkungan dengan kerangkan kerja yang kuat melalui tindakan:
  2. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah tindakan kekerasan serta melindungi hak korban.
  3. Hukum harus dapat membedakan kekerasan seksual di lingkungan kerja dan viktimisasi korban sesuai dengan ratifikasi Konvensi ILO 190.
  4. pendekatan multisektoral diharapkan mampu menjadi hak perempuan agar tidak mengaami kekerasan dalam situai pandemi Covid-19
  5. data statistik dibutuhkan untuk mengetahui kekerasan terhadap perempuan
  6. kenali dengan cepat jika terjadi kekerasan berbasis gender serta perbuatan membenci perempuan di media digital.

Side event di Batu, Jawa Timur membahasa isu prioritas kedua tentang ekonomi inklusi bagi perempuan pemilik maupun pengelola UMKM dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perempuan dengan transformasi digital dan inklusi finansial melalui beberapa cara:

  1. Membuka akses bagi perempuan pelaku UMKM pada sumber daya finansial formal dengan cara mengenali hambatan para perempuan pemilik atau pun pemimpin UMKM untuk mengakses sumber daya ekonomi formal.
  2. Melakukan pemetaan pada sumber daya finansial alternatif bagi perempuan seperti investor, modal venture, crowdfunding yang ramah pada perempuan.
  3. Untuk mendapatkan akses sumber daya finansial, perempuan membutuhkan bantuan baik teknis maupun segala persyaratan yang dibutuhkan.
  4. Dalam penggunaan teknologi yang memudahkan perempuan mengembangkan jaringan bisnisnya, dibutuhkan:
  5. Peningkatan kemampuan digital untuk mengembangkan jaringan lewat digital bisnis.
  6. Membantu perempuan membangun jaringan interkoneksi bisnis dalam platform digital
  7. Ekosistem pelaku UMKM bagi perempuan dapat tumbuh melalui:
  8. Dukungan negara, yaitu kebijakan yang mudah bagi perempuan seperti pajak dan produk finansial, sehingga permpuan dapat mengembangkan kemampuan digital, literasi finansial, inovasi dan pengembangan teknologi.
  9. Membantu proses rantai bisnis dengan pihak swasta.
  10. Membongkar pandangan masyarakat yang dapat menghalangi kemajuan perempuan dengan menciptakan kampanye bahwa perempuan pemilik UMKM adalah hal yang wajar.

Memberdayakan UMKM perempuan

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas dalam G20 tahun 2022. W20 melihat  perempuan sebagai pelaku UMKM sangat perlu didorong dan diperhatikan karena mayoritas pelaku usaha UMKM adalah perempuan. Menurut Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di tingkat usaha mikro, 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan dan di tingkat usaha kecil ada 56 persen dari 193 ribu usaha kecil, pemiliknya adalah perempuan. Sedangkan usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu perempuan menjadi pelaku usahanya. UMKM menyumbang 60 persen total dari ekonomi nasional dan 97 persen menciptakan peluang kerja dan menyerap kesempatan kerja, tidak heran perempuan pelaku UMKM menjadi pengerak sekaligus tulang punggung ekonomi.

Dalam sambutan pada acara W20 di Batu, Jawa Timur pada 8–9 Maret 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memperluas kesempatan untuk meningkatkan akses finansial pada UMKM khususnya perempuan.

Presidensi W20 tahun 2022 mengikatkan komitmen pada agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hal itu dilakukan  dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Menurut KemenPPPA, Indonesia telah mengalokasikan dana 17,8 miliar US dolar untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada 2,4 juta pada pelaku usaha perempuan dan 1,1 miliar pada program pendampingan bisnis mikro yang 63,5 persennya adalah perempuan.

Salah satu dukungan pemerintah pada W20, yaitu pertama, W20 Indonesia dan Italia menginisiasi bentuk kerjasama antar-UMKM sebagai W20 Initiatif, program ini sejalan dengan isu prioritas W20 dan pengejawantahan dari komitmen W20 terkait UMKM.

Kedua, W20 menggelar kick off program perwujudan ekonomi inklusi bagi disabilitas. Program ini memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas dengan memberikan akses agar mereka dapat berwirausaha melalui pelatihan, pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, progam W20 Sispreneur untuk UMKM yang diinisiasi oleh XL AXIATA melalui program Sisternet. Sisternet adalah lembaga crowdfunding yang memberikan pelatihan berkaitan dengan bisnis UMKM. Bersama XL AXIATA, Dalam Sisternet, pelatihan yang diberikan, yaitu segmentasi pasar dan inovasi produk, literasi digital finansial, jaringan bisnis, dan konten digital marketing.

Kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada tahun 2025. Adanya inklusi ekonomi menjadi kunci keberhasilan agenda 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi yang enabler.

Di Indonesia ada sekitar 14.600 UMKM yang 60 persennya dikelola oleh perempuan. Dalam hal ini dibutuhkan dukugan dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan dalam bentuk, yakni pertama, mendukung UMKM milik perempuan sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif saat ini dan masa depan. Kedua, membangun ekosistem yang kuat untuk mendukung UMKM milik perempuan di seluruh negara G20. Ketiga, memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk mendukung UMKM milik perempuan.

Dalam perekonomian dunia, UMKM menyumbang 90 persen bisnis, 60–70 persen tenaga kerja dan 50 persen PDB. Dalam hal ini, baik pelaku usaha mikro dan menengah adalah agen yang penting dalam roda perekonomian dunia yang menyumbang 40 persen dari GDP (Worldbank, 2022).

Salah satu gagasan tentang memajukan UMKM adalah untuk mendukung kehidupan perempuan melalui dunia wirausaha. Hal itu diungkapkan oleh Petty Fatimah, CEO majalah wanita Femina. Perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan hidup dalam wirausaha, antara lain, membuat keputusan, kesulitan mengatur tim dan gagap ketika menghadapi perubahan. Ekosistem wanita wirausaha memerlukan:

  • Pengembangan kemampuan kompetitif. Hal ini akan berpengaruh pada perbaikan sistem bisnis, pengembangan produk, kemampuan mentoring, penghargaan
  • Adaptif pada perubahan dan kemajuan, berpengaruh pada bisnis, promosi, riset dan stusi dan pengembangan komunitas.
  • Peningkatan rasa percaya diri, bertambahnya kemampuan dan pengetahuan berbisnis, penguasaan digital dan dukungan komunitas
  • Dukungan pertumbuhan, melalui pengalaman bisnis, akses pengembangan modal dan bisnis.

Menjadi wanita wirausaha akan menjadikan perempuan terlatih untuk memiliki kemampuan meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan semangat kompetitif, serta turut terlibat dalam perubahan dan pertumbuhan ekononomi.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Suasana Kota Batu, Jawa Timur, Senin (7/3/2022), sebelum perhelatan Side Event Women 20 Indonesia 2022 atau W-20 berlangsung pada 8-10 Maret 2022

Literasi digital bagi perempuan

Melakukan literasi digital untuk mengembangkan pelaku usaha mikro dan medium perlu dilakukan karena UMKM memegang peranan penting dalam roda ekonomi tiap negara. Menurut data World Bank 2022, usaha mikro menyumbang 40 persen GDP, sehingga kemampuan literasi digital mampu menghadapi era disrupsi dengan mengurangi ongkos operasional, mengikuti tuntutan pasar dan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya saat ini.

Menurut Data Reportal tahun 2022, dari populasi 7,9 miliar di dunia, ada 5,3 miliar pengguna gawai atau mobile phone dan sebanyak 4,9 miliar menggunakan internet dengan aktif bermedia sosial 4,6 miliar. Sementara itu, di Indonesia hanya 24 persen pelaku UMKM yang telah menggunakan e-commerce untuk memasarkan produknya.

Sedangkan, potensi ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp1.738 triliun. Saat ini, pengguna telpon seluler di Indonesia sebanyak 345,3 juta unit dan pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa.

Maka dari itu, penguasaan literasi digital yang baik sangat dibutuhkan sehingga mampu mengembangkan praktik ekonomi yang lebih efisien mengurangi ongkos produksi dan jalur distribusi dan mampu memenuhi tuntutan konsumen. Tentu saja dibutuhkan kemampuan teknologi dalam tantangan sosial dan budaya dan Perempuan memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan bisnis mereka. Menurut KemenPPPA, selama masa pandemi ini, 8,4 juta UMKM Indonesia, termasuk di dalamnya 54 persen perempuan telah mengalami digitalisasi. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan masih banyaknya gender gap digitalisasi di Indonesia.

Gender gap penguasaan internet dan teknologi digital dapat dilihat dari Global System for Mobile Communication Association (GMSA 2022). GMSA 2022 menampilkan data gender gap penggunaan internet dan kepemilikan gawai di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan dan penggunaan gawai dan internet. Menurut GMSA, perbedaan tampak mencolok antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan jauh lebih rendah dalam menggunakan internet daripada laki-laki termasuk dalam penggunaan telepon pintar.

Perbedaan itu lebih besar terlihat jika di daerah rural atau pedesaan, dan lebih rendah lagi jika dilihat dari faktor usia. Perempuan yang semakin tua, makin rendah dalam menggunakan gawai. GMSA meneliti di beberapa negara Asia dan Afrika khususnya di negara-negara yang memiliki penghasilan rendah dan penghasilan menengah. GSMA membuat disparitas kepemilikan gawai dan penggunaan internet di beberapa negara, maka ditemukan gap, yaitu persentase perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Angka persen dari laki-laki dan perempuan adalah persentase dari jumlah pendudukan berdasarkan jenis kelamin di negara masing-masing. Berikut tabel gap GSMA:

 

Negara

Penggunaan gawai (persen) Penggunaan internet (persen)
  Laki-laki Perempuan Selisih Laki2 Perempuan selisih
Algeria 91 86 5 63 58 8
Kenya 92 86 7 56 32 42
Mozambik 64 47 27 28 18 36
Nigeria 89 86 4 56 40 29
Bangladesh 84 64 24 33 19 41
India 79 67 15 45 30 33
Pakistan 78 52 34 38 21 43
Guatemala 79 73 8 67 59 11

Ket: persentase diambil dari jumlah laki-laki dan perempuan di negara masing-masing

KOMPAS/DFRI WEDIONO

Sebanyak 20 bendera negara anggota G-20 terpasang di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, sebelum perhelatan Side Event Women 20 Indonesia 2022 (W-20) pada 8-10 Maret 2022. Foto diambil Senin (7/3/2022).

Penguasaan Digital Finansial Literasi atau literasi digital finansial akan mendukung kemampuan perempuan dalam membuat keputusan finansial. Hal itu dapat terwujud apabila perempuan pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar untuk memahami hak konsumen dan mekanismenya, lalu mampu menghitung risiko bisnisnya serta memiliki mindset mengembangkan bisnisnya.

Dengan demikian, hal tersebut dapat membuka akses lebih luas pada membangun bisnisnya dengan finansial digital serta menjadi pelayanan digital finansial, seperti perbankan internet, mobile phone dan jejaring perdagangan online. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat mengeksplorasi produk dan servis dari beragam sumber serta memahami modal keuntungan dalam beragam bentuk bisnis. Secara umum kemampuan literasi digital finansial akan membangun kesetaraan gender dalam inklusi finansial dan aspirasi enterpreneur melalui:

  • Membangun program untuk setiap tahap pertumbuhan UMKM
  • Identifikasi dan prioritas pelayanan mikro
  • Mengukur efektifitas implemetasi program
  • Kreatifitas pendidikan dan pengukuran dengan skala UMKM
  • Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder swasta.

Merujuk laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2020 diketahui penyandang disabilitas usia di atas 15 tahun sebanyak 75 persennya berwirausaha. Oleh karena itu, sangat tepat apabila momen W20 juga mengikutsertakan perempuan disabilitas sebagai salah satu kelompok yang perlu diperhatikan. Kerangka kebijakan serta inisiatif dalam hal peningkatan skala kewirausahaan penyandang disabilitas harus menjadi usaha kolektif multi stakeholder.

Keseriusan pemerintah tercermin dengan mulai dimasukkannya isu perempuan disabilitas dalam G20 yang menjadikan ekonomi inklusi bagi perempuan pelaku UMKM. Bahkan, saat ini pemerintah sedang membangun sinergi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi inklusi bagi perempuan penyandang disabilitas.

Sebagai bentuk dukungan pada perempuan pelaku UMKM, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pertemuan KTT G20 di Roma Oktober 2021 bahwa Indonesia memiliki program pemberdayaan UMKM seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit usaha rakyat (KUR), program Mekaar dan progam digitalisasi UMKM.

UMKM Indonesia Tahun 2019

Skala usaha Unit usaha Tenaga kerja PDB harga berlaku (miliar) PDB (miliar) harga konstan
Usaha mikro 64.601.352 109.842.384 5.913.246,7 3.701.68,0
Usaha kecil 798.679 5.930.317 1.508.970,1 1.536.961,1
Usaha menengah 60.702 3.790.142 2.158.545,8 1.795.817,7

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM thn 2020

Untuk meningkatkan kinerja UMKM pemerintah membangun infrastruktur digital ke seluruh pelosok Indonesia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan yang ber-platform digital.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan di bidang perizinan melalui online single submission (OSS). Hal ini sangat membantu jika ingin mendirikan perusahaan secara lebih formal dan askes modal yang lebih besar lagi seperti yang ada di perbankan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi perempuan pelaku UMKM yang hendak mengembangkan bisnisnya karena dari sisi perijinan dan permodalan telah dipermudah.

Upaya lain dari pemerintah adalah penyediaan Kartu Pra Kerja. Menurut Menko Airlangga, kartu prakerja memberi jalan pelaku UMKM belajar mengikuti promosi, perbaikan packaging dan memulai e-commerce sehingga omzet penjualan meningkat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan program kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM, sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal. Sertifikasi JPK bagi UMK dapat dilakukan dengan pernyataan pelaku UMK (self-declare) didasari standar halal dari Badang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah itu, dilakukan pencanangan sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia yang diikuti High Level Policy Discussion (HLPD), dan pelatihan Digitalisasi bagi UMKM secara nasioal. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

error: Content is protected !!