Kaleidoskop Tahun 2023: Kebangkitan Pascapandemi

Masyarakat Indonesia mengawali 2023 sempat diliputi kecemasan. Beragam prediksi menyebutkan pada 2023 akan diwarnai krisis ekonomi. Namun, awal tahun 2023 justru ditandai momentum positif, yakni dengan pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menangani Covid-19.

Tahun 2023 masyarakat Indonesia menyaksikan berbagai peristiwa penting yang membangun semangat dan optimisme. Termasuk dalam peristiwa yang dimaksud adalah turunnya angka kemiskinan pada bulan Februari dan kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN pada bulan September.

Selain itu, tahun 2023 juga menjadi periode penting masyarakat Indonesia dalam menyambut “tahun politik” 2024 mendatang. Pada 2023 ini, hiruk-pikuk Pemilu dan Pilkada 2024 mulai menggelora. KPU dan Bawaslu menyiapkan pesta demokrasi, capres dan cawapres serta partai-partai politik berkompetisi meraih dukungan.

Tahun 2023 juga menjadi momentum, penanda, dan catatan penting beragam peristiwa. Dalam sektor ekonomi dan kesehatan, tahun 2023 ini menandakan berakhirnya pandemi Covid-19, meski pada akhir tahun 2023 kembali terjadi lonjakan kasus. Tahun 2023 juga menjadi penanda peristiwa Reformasi ’98 yang usianya mencapai 25 tahun. Terkait dengan iklim, tahun 2023 juga ditandai dengan munculnya El Nino yang berimplikasi pada kemarau panjang, kebakaran hutan, dan polusi udara.

Pesimisme Awal Tahun 2023

Masyarakat Indonesia mengawali tahun baru dengan nuansa pesimis. Berbagai prediksi suram terhadap konsisi ekonomi tahun 2023 menyebar dalam ruang-ruang digital.

Salah satu alasan dari pesimisme ini adalah inflasi Indonesia yang mencapai angka 5,51 persen pada penutupan tahun 2022, sementara inflasi bulanan pada Desember 2022 mencapai 0,66 persen.

Pencabutan PPKM

Meski diwarnai kecemasan, justru sejatinya berita baiklah yang sangat mewarnai penyambutan tahun baru 2023. Hanya dua hari sebelum tahun 2023, tepatnya pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Sebelumnya, PPKM sendiri diberlakukan dengan membatasi mobilitas masyarakat demi membendung laju penularan Covid-19.

Menurut Presiden Jokowi, pencabutan PPKM dilakukan usai dilakukan kajian bahwa penularan dan penanganan Covid-19 dapat dikendalikan. Melalui pencabutan ini, Presiden Jokowi juga optimis akan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, terutama lewat kebangkitan pariwisata dan mobilitas masyarakat.

“Pada akhir tahun 2022, telah kita cabut PPKM, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi memang kajian selama 10 bulan terakhir menunjukkan kita bisa mengendalikan Covid-19. Semoga bisa nanti mendorong ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022,” kata Presiden di Jakarta, 2 Januari 2023.

Optimisme ini didukung dengan kondisi aktual pariwisata sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurutnya, sektor pariwisata pada periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 meningkat begitu positif. ”Beberapa destinasi unggulan, seperti Bali, kebangkitannya sudah sangat terlihat,” kata Sandiaga di Istana Negara, Jakarta, 2 Januari 2023 (Kompas, 3/1/2023, “Sinyal Positif Sektor Ekonomi”).

Kongres Luar Biasa PSSI

Prestasi persepakbolaan tidak lepas dari kondisi dan kinerja organisasi nasional yang menaunginya. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab tersebut berada di tangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sayangnya, citra organisasi ini justru lebih pekat dengan pemberitaan buruk dan kontroversi.

Kontras dari citra PSSI, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola begitu besar. Harapan akan perbaikan industri sepak bola pun terus menyeruak – secara khusus, perubahan dalam struktur PSSI yang secara de jure memiliki wewenang yang begitu besar meski sarat dengan kontroversi.

Harapan ini akhirnya terealisasi pada 16 Februari 2023 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Disebut luar biasa karena melalui kongres inilah akan dipilih calon-calon yang akan menduduki kursi-kursi penting dalam struktur PSSI, termasuk kursi Ketua, Wakil Ketua, dan Komite Eksekutif (biasa disebut Exco) PSSI.

Dari KLB ini, Erick Thohir lantas terpilih sebagai Ketua PSSI dengan meraih 64 suara dari total 86 pemilih. Sedari awal, dirinya telah menjadi calon favorit karena dianggap mampu membawa pembaruan. Rekam jejaknya sebagai pebisnis sukses dan pemilik sejumlah klub sepak bola menjadi alasannya. Selain itu, duduk di bangku Wakil Ketua adalah Zainudin Amali dan Ratu Tisha Destria.

Angka Kemiskinan Nasional Menurun

Sejak Maret 2018, Indonesia berhasil melepaskan diri dari angka kemiskinan dua digit melalui angka 9,82 persen. Meski begitu, capaian tersebut terhambat dengan kehadiran pandemi Covid-19 yang berdampak pada kematian ekonomi dan penderitaan sosial. Pada September 2020, angka kemiskinan kembali menyentuh dua digit, dengan besaran 10,19 persen.

Angka kemiskinan kembali bergolak pada periode pengukuran selanjutnya, yakni penurunan kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen) pasca-keluarnya Indonesia dari zona resesi, penurunan pada Maret 2022 (9,54 persen), dan kenaikan kembali pada September 2022 (9,57 persen) setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Memasuki tiga bulan berjalan dari tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali meliris hasil survei kemiskinan pada bulan Maret. Hasilnya, angka kemiskinan turun menjadi 9,36 persen. Artinya, dibandingkan September 2022, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,46 juta orang.

Meski menjadi catatan positif, sejumlah pihak juga memaknai capaian ini secara kritis. Turunnya angka kemiskinan tidak sama dengan pemerataan kesejahteraan. Sebagai contoh, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara justru meningkat. Kesenjangan antarprovinsi pun masih begitu lebar – salah satunya tampak dari kontrasnya angka kemiskinan di Bali (4,25 persen) dan Papua (26,03 persen).

Polemik Piala Dunia U-20

Memasuki minggu terakhir pada bulan Maret, media sosial diramaikan oleh kabar menyedihkan dari FIFA, organisasi tertinggi sepak bola dunia. “FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah U-20 World Cup 2023,” demikian keterangan tertulis yang dirils FIFA pada 29 Maret 2023.

Keterangan tersebut seolah menjadi penutup sekaligus pukulan besar bagi hiruk pikuk massa beberapa waktu sebelumnya. Setelah berhasil memperoleh hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, muncul polemik soal kedatangan tim nasional U-20 Israel. Polemik yang sudah berjalan beberapa minggu ini, berikut juga potensi risiko yang akhirnya ditimbulkan, mendorong FIFA untuk akhirnya membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah.

Menurut kelompok yang kontra, dengan merujuk pada sejarah konflik Israel dengan Palestina, tidak seharusnya Indonesia menerima kedatangan tim nasional Israel. Narasi ini digaungkan begitu keras, termasuk oleh partai politik PDIP dan PKS. Sementara di sisi berseberangan, berkembang narasi bahwa ruang olahraga tidak boleh dipadukan dengan politik. Apalagi, tuan rumah harus menghormati keputusan FIFA.

Pencabutan status rumah menjadi pukulan besar karena besarnya usaha yang telah dilakukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Tidak hanya usaha negoisiasi telah dilakukan sejak tahun 2019, namun juga karena besarnya biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan fasilitas.

Selain itu, pencabutan ini juga berdampak pada hilangnya kesempatan anak-anak tim nasional U-20 untuk ambil bagian dalam salah satu panggung sepak bola terbesar dunia. Belum lagi, hilangnya potensi ekonomi hingga Rp 188 triliun (Kompaspedia, 17/4/2023, “Piala Dunia U-20: Penentuan Tuan Rumah dan Pembatalan U-20 di Indonesia“).

Transaksi Janggal Rp 349 triliun

Beberapa waktu sebelumnya, publik telah diramaikan oleh sejumlah pemberitaan soal kontroversi di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk di antaranya kasus gratifikasi pejabat Kemenkeu Rafael Alun dan anggaran stunting Rp 43 triliun yang tidak sampai ke masyarakat.

Lebih lanjut, pada tanggal awal April, publik kembali dikejutkan dengan transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kemenkeu.

Narasi ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Untuk menindaklanjutinya, DPR lantas menggelar rapat untuk menjelaskan data transaksi janggal tersebut pada 29 Maret. Turut diundang dalam rapat yang disiarkan secara terbuka tersebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sebagai tindak lanjut, terutama dengan perbedaan data yang acap disampaikan oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani, maka dibentuklah satgas khusus untuk menelusuri Rp 349 triliun tersebut pada bulan April. Apalagi diduga, besaran rupiah tersebut merupakan hasil pencucian uang.

Satgas terdiri atas sejumlah pihak, termasuk PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam, untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Penetapan Izin Ekspor Pasir Laut

Secara mengejutkan, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada 15 Mei. Salah satu poin kontroversial dari PP tersebut tampak pada Pasal 9, dengan dibukanya izin ekspor pasir laut setelah dilakukan pelarangan sejak tahun 2002.

Dibukanya izin ini sendiri menjadi wujud kebijakan yang eksploitatif, sangat berorientasi bisnis, dan sepenuhnya melupakan kepentingan ekologi/lingkungan. Pasalnya, pengerukan pasir laut akan berdampak pada kerusakan masif wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemukiman penduduk di pantai akan rentan mengalami abrasi.

Belum lagi kehidupan dasar laut seperti terumbu karang sebagai habitat ikan yang akan mengalami kerusakan – di mana hal tersebut menjadi variabel penting bagi pemenuhan ekonomi nelayan-nelayan kecil. Akhirnya, aktivitas tambang yang berpotensi menjadi semakin masif akibat PP tersebut hanya akan menyingkirkan kepentingan nelayan tradisional (Kompas.id, 30/5/2023, “Ekspor Pasir Laut Disorot”).

KTT G7 di Jepang

Pada tanggal 17–21 Mei, kota Hiroshima, Jepang, menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G7. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mendapatkan undangan untuk hadir dan menyampaikan pidato meski Indonesia bukan bagian G7. Ini menjadi momen penting yang menunjukkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan sekaligus suara Indonesia.

Sebagai anggota tetap forum pertemuan tersebut adalah anggota-anggota G7, yang terdiri atas negara Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman. Hasil komunikasi KTT G7 mengkomunikasikan sejumlah masalah teraktual, seperti perubahan iklim, masalah pangan, energi, dan invasi Rusia yang masih berkepanjangan terhadap negara Ukraina.

Sementara kehadiran Presiden Jokowi ditandai dengan komitmennya mengusung kepentingan negara-negara berkembang. Presiden mendesak agar negara-negara maju menghentikan diskriminasi dan monopoli terhadap sistem ekonomi global. Kecenderungan demikian membuat negara-negara berkembang tersudut semata sebagai pengekspor bahan-bahan mentah (Kompas.id, 22/5/2023, “Hasil KTT G7, Ukraina Dapat Dukungan Penuh Lawan Rusia”).

Peringatan 25 Tahun Reformasi 1998

Tahun 2023 juga menjadi titik periodisasi penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana Reformasi mencapai usia ke-25 tahunnya. Sudah 25 tahun lalu, tepatnya pada 21 Mei 1998, perjuangan masyarakat akan perlawanan terhadap rezim korup dan otoriter mencapai puncaknya melalui pengunduran diri Presiden Soeharto. Sejak itu pulalah, Indonesia memasuki era Reformasi.

Untuk memperingati momen ini, aktivis Reformasi ’98 yang tergabung dalam Barikade 98 menggelar aksi long march pada hari Minggu, 21 Mei 2023. Aksi tersebut dilakukan dengan jalan bersama di Hari Bebas Kendaraan/Car Free Day menuju Gedung DPR/MPR di Jakarta. Selain itu, turut hadir pula massa dari Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dan Roemah Djoeang.

Long march ini digerakkan dengan wacana utama soal belum tuntasnya masalah-masalah reformasi. Mulai dari penegakan keadilan bagi korban HAM pada era Orde Baru, wacana tiga periode kepresidenan yang waktu itu muncul, dan penegakkan demokrasi yang dinilai belum optimal. Momen-momen peringatan reformasi ini alarm penting bagi penegakkan reformasi yang terus tertunda hingga 25 tahun (Kompaspedia, 15/5/2023, “Reformasi: Gerakan Perubahan untuk Perbaikan”).

Pencabutan Aturan Bermasker dan Pengumuman Endemi

Setelah lebih dari dua tahun beraktivitas dengan kewajiban bermasker, Satgas Covid-19 akhirnya mencabut aturan wajib penggunaan masker. Pencabutan aturan tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19 yang ditetapkan pada 9 Juni.

Sebagai pertimbangan dalam surat edaran tersebut, Satgas Covid-19 menilai bahwa Indonesia masa pandemi telah berakhir, dimana Indonesia kini memasuki fase endemi. Untuk itu, pada poin nomor 1 bagian Protokol Kesehatan, dituliskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk tidak lagi menggunakan masker selagi berada dalam keadaan sehat.

Hal ini tak lepas dari sejumlah tren positif terhadap isu Covid-19 sejak awal tahun 2023. Selain soal pencabutan PPKM, pemerintah juga memperoleh laporan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut status darurat kesehatan penularan Covid-19. Lebih lagi, sejak awal tahun hingga 8 Juni, kasus positif turun 31 persen dan kasus kematian turun 43 persen.

Tak lama dari dikeluarkannya surat edaran tersebut, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan bahwa masyarakat Indonesia telah keluar dari masa pandemi dan kini memasuki fase endemi. Penyampaian tersebut dilakukan pada 21 Juni melalui keterangan secara virtual. “Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih,” kata Presiden dalam keterangannya.

Pengakuan Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Belanda

Setelah sekian lama, tanggal kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 akhirnya baru diakui Belanda pada tahun 2023 ini. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam “Diskusi Dekolonialisasi” dengan parlemen Belanda pada tanggal 14 Juni.

Meski bukan yang pertama – di mana bentuk pengakuan pernah terjadi sebelumnya secara implisit, melalui kehadiran Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam upacara peringatan kemerdekaan tahun 2005 – namun, pernyataan ini menjadi kemajuan. Apalagi, Mark Rutte menyampaikan bahwa pengakuan tersebut diberikan “sepenuhnya dan tanpa syarat”.

Selama ini Belanda bersikeras bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pada 27 Desember 1949. Tanggal tersebut bertepatan dengan Perjanjian Meja Bundar, menandakan bahwa Belanda-lah yang seolah memberikan hak kemerdekaan pada Indonesia dan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu hasil perjuangan.

Meski begitu, sejumlah pihak dari Belanda bersikeras meluruskan hal tersebut. Misalnya saja, pernyataan Profesor Henk Schulte Nordholt dari Universitas Leiden yang menyatakan pengakuan Rutte hanyalah pernyataan politik. Penolakan demikian menjadi lumrah mengingat berbagai kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang terjadi apabila Belanda mengakui tanggal 17 Agustus 1945 (Kompas.id, 16/6/2023, “Dekolonialisasi vs Antikolonialisme”).

Pengesahan UU Omnibus Kesehatan

Pada tanggal 11 Juni 2023, DPR mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2023. Baik di parlemen maupun di masyarakat, produk hukum ini lebih dikenal sebagai UU sapu jagat atau UU Omnibus Kesehatan. Statusnya sebagai sapu jagat tersebut, yang berdampak pada transformasi kesehatan besar-besaran, turut memicu penolakan yang begitu besar.

Terutama dari kalangan pemerintah, UU Omnibus Kesehatan dinilai penting untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan yang begitu terikat pada persoalan struktural. Masalah-masalah tersebut seperti keterbatasan tenaga kesehatan, lambatnya sistem kesehatan, dan komersialisasi izin praktik yang melibatkan permainan internal.

Sementara sisi kontra terhadap UU ini didominasi oleh organisasi-organisasi kesehatan, terutama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Narasi yang mereka angkat adalah kurangnya demokrasi dalam penyusunan UU Omnibus Kesehatan dan belum masuknya perlindungan bahaya rokok (Kompaspedia, 31/7/2023, Merunut Jejak Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan).

Kemarau Esktrem di Indonesia

Sedari bulan April, BMKG telah memprediksi bahwa 2023 akan menjadi tahun yang lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Hadirnya El Nino menjadi penyebab atas kemarau ekstrem yang berkepanjangan, yang menyebabkan pemanasan suhu muka laut hingga 60 persen. Kemarau tahun ini pun diprediksi akan lebih kering dibanding tiga tahun terakhir.

Memasuki bulan Agustus, sebagaimana juga disampaikan BMKG, masyarakat Indonesia mulai merasakan masa-masa puncak kemarau ekstrem. Tidak hanya temperatur udara yang begitu tinggi, hal ini juga dirasakan melalui minimnya ketersediaan air sebagai dampak dari tingginya tingkat penguapan dan jarangnya curah hujan.

Dari total 511 kabupaten/kota, yang dipetakan BNPB, 70 persen di antaranya memiliki risiko besar kekeringan. Dalam waktu dua bulan atau lebih, masyarakat Indonesia di berbagai wilayah sama sekali tidak merasakan curah hujan. Sekalipun ada, curah hujan yang turun begitu rendah. Hanya berkisar 0–10 milimeter/dasarian (Kompaspedia, 16/11/2023, Dampak Kemarau dan Kekeringan Panjang).  

KTT Asean 2023

Sebagai tindak lanjut dari keketuaan atas organisasi ASEAN, Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan KTT Asean tahun 2023. Penyelenggaraannya sendiri berlangsung pada 5-7 September, di Jakarta Convention Center, Jakarta. KTT Asean ke-43 ini juga menjadi kali kedua penyelenggaraan KTT Asean pada 2023, setelah seri sebelumnya (KTT Asean ke-42) diselenggarakan di Labuan Bajo.

Konferensi ini mengusung tema “ASEAN Matters Epicentrum of Growth”. Artinya, melalui keketuaannya, Indonesia hendak menjadikan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang penting dan relevan, baik bagi masyarakat Asia Tenggara sendiri maupun bagi dunia, terutama sebagai motor perdamaian dan kesejahteraan kawasan.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, ada tiga pilar utama yang dibahas dalam KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 ini. Ketiga pilar tersebut adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacifik (AOIP). Usainya KTT ASEAN pada bulan September turut menandakan pula berakhirnya keketuaan Indonesia, yang kemudian diestafetkan kepada Laos (Kompaspedia, 11/11/2023, Hasil KTT ASEAN 2023: Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Kemitraan Strategis).

Kasus Rekolasi Masyarakat Pulau Rempang

Lagi-lagi, masyarakat dihadapkan pada persoalan koersi aparat dan keputusan sepihak oleh pemerintah. Masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau harus berhadapan pada relokasi paksa dari kampung adat mereka. Pemindahan dipimpin oleh aparat kepolisian, dilengkapi dengan pentung dan senjata gas air mata yang ditembakan ketika terjadi demonstrasi.

Pulau Rempang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Dipimpin oleh PT Makmur Elok Graha, kawasan tersebut diharapkan dapat menarik investasi hingga Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Setelah sempat terhenti karena kasus korupsi Rp 3,6 triliun pada 2007, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan kembali pelaksanakaan proyek ini pada 12 April. Salah satu aktor besar dalam proyek ini sendiri adalah Xinyi Group, perusahaan raksasa panel surya dari China.

Masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN), pemerintah pun secara radikal menjalankan proyek Rempang Eco City. Di tahap awal, masyarakat yang bermukim dipindahkan ke Pulau Galang, lengkap dengan ganti lahan dan bangunan rumah. Meski begitu, masyarakat menolak untuk direlokasi – apalagi dengan ikatan historis dan kultural yang kuat terhadap wilayah mereka, dimana penduduk Pulau Rempang sendiri sudah bermukim jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Demonstrasi dan penolakan besar pun tak terelakkan. Pada 7 September, demonstasi direspon aparat dengan kekerasan. Polisi menembakkan gas air mata ke arah sekolah, yakni SDN 24 dan SMPN 22 Galang – menimbulkan kepanikan bahkan luka fisik pada anak-anak yang tengah belajar. Di hari yang sama, sebanyak tujuh warga juga mengalami penangkapan (Kompaspedia, 29/9/2023, Pulau Rempang, Eco City, dan Konflik Agraria).

Dampak Kekeringan Ekstrem

Kemarau panjang dan ekstrem yang mencapai puncaknya sejak bulan Agusutus masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Hingga titik ini, kemarau ekstrem tersebut mulai menunjukkan konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, secara khusus melalui pekatnya ancaman polusi udara yang mengancam kesehatan pernafasan.

Di daerah perkotaan, khususnya Jabodetabek, masyarakat berjibaku dengan polusi udara. Polusi udara akibat kendaraan bermotor dan asap industri – diperparah dengan cuaca yang kering dan tidak adanya hujan selama berminggu-minggu – berdampak pada kualitas udara yang begitu rendah. Dampaknya, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah Jabodetabek meningkat tajam, bahkan sempat menyentuh angka 14.000 kasus per hari.

Sementara wilayah-wilayah di luar Jawa, dimana densitas bangunan dan kotanya tidak begitu padat, dihadapkan pada persoalan yang sama dari ancaman polusi kebakaran. Kemarau ekstrem mendukung terciptanya lahan-lahan yang kering dan berpotensi terbakar. Hutan-hutan, utamanya gambut, di wilayah Kalimantan dan Sumatera mengalami kebakaran beratus-ratus hektar.

Dalam periode Januari-Agustus 2023, telah terdapat 499 kejadian karhutla yang membakar lebih dari 90.405 hektar lahan, menghasilkan emisi CO² hingga 5,9 juta ton. Luasan dan dampak kebakaran ini sendiri masih terus bertambah hingga bulan Oktober, dimana lahan-lahan gambut masih belum mengalami basahnya hujan (Kompaspedia, 4/10/2023, Jejak Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia).

MotoGP Mandalika

Tahun 2023 juga ditandai dengan status Indonesia kembali menjadi tuan rumah MotoGP seri ke-15. Kompetisi roda dua tersebut dihelat di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. MotoGP seri Indonesia ini dihelat pada 13-15 Oktober.

MotoGP Mandalika ditutup dengan kemenangan Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo. Kemenangan ini dicapai Bagnaia secara mengejutkan setelah start dari posisi ke-13. Kemenangan tersebut memperkokoh posisi Bagnaia di puncak klasemen dengan raihan 346 poin. Ia unggul 18 poin dari Jorge Martin yang berada di peringkat kedua dan gagal mencapai finish karena terjatuh di tikungan 11.

Kemalsyah Nasution selaku direktur utama tim balap Moto2 asal Indonesia Mandalika SAG Racing Team menyatakan perhelatan di Mandalika ini berjalan dengan sukses. Indonesia sebagai tuan rumah mampu menyediakan tempat penyelenggaraan yang mumpuni, sekaligus juga mempromosikan olahraga balap di Indonesia.

Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Semakin dekatnya tahun politik 2024 kian mewarnai nuansa dan dinamika yang terjadi di penghujung tahun 2023. Masyarakat menyaksikan berbagai manuver politik, dimana salah satu yang paling mengejutkan adalah polemik putusan MK terkait kriteria kontestan pemilu.   

Pada tanggal 16 Oktober, MK secara resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi. Salah satu putusan yang dibacakan MK adalah bahwa seseorang  yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bisa maju sebagai capres dan cawapres. Padahal, hal tersebut sebelumnya tidak dimungkinkan oleh UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dikabulkannya permohonan uji materi ini, oleh sebagian besar pihak, dinilai sebagai wujud pelanggengan jalan Wali Kota Surakarta, yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menuju kursi calon wakil presiden 2024. Dugaan ini kian kuat dengan status Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran. Masyarakat pun mempertanyakan integritas MK yang seharusnya menegakkan demokrasi dan konstitusi (Kompaspedia, 10/11/2023, Ramai-ramai Gugat Batas Usia Capres dan Cawapres).  

KPU Resmi Menetapkan Tiga Paslon

Dinamika Pemilu 2024 kembali berlanjut pada bulan November. Setelah sebelumnya melaksanakan tes medis, KPU secara resmi menetapkan tiga pasangan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Ketiga pasangan ini adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Penetapan resmi sendiri diumumkan langsung oleh KPU pada 13 November setelah sebelumnya menggelar rapat pleno tertutup.

Lebih lanjut, ketiga pasangan capres dan cawapres akan mulai melaksanakan masa kampanye politik. KPU sendiri menetapkan 28 November sebagai tanggal resmi dimulainya waktu pelaksanaan kampanye politik Pemilu 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi

Sejak kursi kepemimpinan dipegang oleh Firli Bahuri, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK terus tergerus. Turunnya citra positif KPK tidak lepas dari rentetan polemik yang melibatkan lembaga hasil reformasi tersebut. Seolah semakin memperparah tren yang ada, nama Ketua KPK tersebut justru terseret pada kasus gratifikasi terhadap terduga korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Pada 23 November, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Firli diduga memeras Syahrul Yasin Limpo sebagai bekas Menteri Pertanian agar kasus korupsinya tidak dilanjutkan. Kasus ini sendiri telah mulai terendus sejak bulan lalu, terutama dengan dimulainya penyelidikan pada 9 Oktober.

Piala Dunia U-17

Seolah memperoleh kesempatan untuk menebus kegagalan pada bulan Maret lalu, Indonesia kembali memperoleh status tuan rumah bagi penyelenggaraan piala dunia junior. Kali ini, kesempatan tersebut muncul dalam turnamen Piala Dunia U-17, setelah Peru sebagai mengundurkan diri dari status tuan rumah karena tak mampu memenuhi komitmen pengadaan infrastruktur.

Untuk menghelat turnamen U-17 terbesar ini, Indonesia menggunakan empat stadion di empat kota berbeda. Keempat stadion tersebut adalah Jakarta International Stadium (JIS), Si Jalak Harupat (Kabupaten Bandung), Manahan (Solo), dan Gelora Bung Tomo (Surabaya). Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Gelora Bung Tomo – yang mana juga sekaligus menjadi kandang Timnas Indonesia U-17 selama babak penyisihan Grup A yang terdiri atas negara Indonesia, Ekuador, Maroko, dan Panama.

Perhelatan Piala Dunia U-17 dilaksanakan dari 10 November-2 Desember. Perhelatan ini menjadi kali pertama penyelenggaraan Piala Dunia U-17 dilakukan di Asia Tenggara.

Tim Nasional U-17 Jerman berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perancis lewat adu penalti 5-4. Sebelumnya, Tim Nasional U-17 Indonesia sendiri harus tersingkir lebih awal pada fase grup dengan duduk di peringkat ketiga.

Kenaikan Kasus Covid-19

Setelah disambut oleh berbagai kabar positif terkait Covid-19 pada awal hingga pertengahan tahun 2023, masyarakat Indonesia justru dihadapkan kembali pada masalah yang sama menjelang penghujung tahun. Masyarakat yang telah menganggap diri bebas dari virus tersebut kembali berhadapan dengan peningkatan kasus positif.

Dalam rentang waktu yang singkat, yakni 26 November-2 Desember, mendadak terjadi peningkatan kasus Covid-19 mencapai 267 kasus. Seiring waktu berjalan, lonjakan yang terjadi justru kian besar. Per 14 Desember saja, jumlah kasus positif di Indonesia telah mencapai jumlah 1.499 kasus. Sepanjang bulan Desember, tercatat sudah terjadi enam kematian akibat Covid-19.

”Kasus Covid-19 di Indonesia naik tajam sejak awal Desember 2023. Meski kenaikannya jauh dibandingkan tahun 2022, ini harus jadi kewaspadaan kita. Seluruh fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) diharapkan meningkatkan testing Covid-19,” kata Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Farchanny Tri Adryanto pada 15 Desember.

Lonjakan tiba-tiba ini ditenggarai akibat munculnya varian virus yang baru, yakni Omicron XBB 1.5, Omicron subvarian EG2, dan Omicron subvarian EG5. Karakteristik subvarian tersebut mampu menghindari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi. Diperkirakan, dengan sudah dekatnya momen libur Natal dan Tahun Baru, penyebaran virus akan semakin meluas (Kompas.id, 15/12/2023, Kasus Covid-19 Mencapai 1.499 Penderita, Naik Hampir 300 Kasus dalam Sehari). (LITBANG KOMPAS)