Kabinet Zaken: Antara Keahlian, Kecakapan, dan Harapan

Prabowo menginginkan pemerintahan yang dibentuk merupakan wujud dari “kabinet zaken”. Kabinetnya akan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol (Kompas, 9/9/2024).

Kabinet Zaken atau kabinet ekstra-parlementer yang diinginkan Prabowo adalah kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen. Kabinet ini dibentuk berdasarkan keahlian atau kecakapan dari menteri yang ditunjuk.

Para menteri biasanya berasal dari kalangan profesional dan bukan representasi dari partai politik tertentu. Kabinet zaken sering juga disebut sebagai kabinet ahli atau kabinet karya. Kata zaken sendiri merupakah bahasa Belanda yang berarti “urusan” atau “masalah”.

Rasa penasaran publik sudah muncul sejak pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dihapus. Ini berarti, Prabowo dapat menentukan sendiri jumlah kementerian yang akan dibentuk. Rencananya Prabowo-Gibran akan menambah jumlah pos kementerian dari 34 menjadi 46. Bertambahnya jumlah kementerian ini dikhawatirkan oleh sejumlah pengamat menghambat kelincahan kinerja.

Menjelang pelantikan, sejumlah tokoh politik dan pesohor diundang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Sebanyak 49 orang yang disebut sebagai calon menteri dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pada hari berikutnya, 16 Oktober 2024, giliran 59 orang yang diduga calon wakil menteri dan kepala badan, datang ke kediaman Prabowo.

Sebagai catatan, nama-nama yang dipanggil bukan hanya dari kalangan politikus, melainkan juga para pesohor, mulai dari pemengaruh, musisi, penyanyi, olahragawan, hingga pendakwah. Keberadaan para pesohor ini merupakan hal baru di dunia politik Indonesia. Bila biasanya panggung politik para pesohor hanya sebatas lingkup legislatif, kini di pemerintahan baru para pesohor muncul di bursa wakil menteri atau kepala badan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pesohor Raffi Ahmad hadir di rumah presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta, ketika diadakan pemanggilan calon wakil menteri dan kepala badan, Selasa (15/10/2024).

Dalam dunia politik Indonesia, konsep kabinet zaken bukan hal baru. Situasi politik yang tidak stabil setelah Pemilu tahun 1955 memunculkan kabinet zaken yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja sebagai ketua (Kabinet Djuanda, 9 April 1957-10 Juli 1959). Kabinet ini dibentuk pada masa Demokrasi Liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia.

Konsep kabinet zaken mengemuka tahun 1957 ketika Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan parlemen. Setelah Pemilu 1955, pemerintahan menjadi tergantung dengan koalisi yang terdiri dari berbagai partai. Soekarno kemudian membuat kabinet yang dikenal dengan “zaken kabinet” untuk menjaga stabilitas politik.

Pembentukan kabinet zaken biasa terjadi ketika terjadi krisis di pemerintahan, persoalan sosial yang mendalam, dan ketegangan politik antarpartai. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, tercatat tiga kabinet zaken pernah terbentuk. Sebelum Kabinet Djuanda, ada dua kabinet yang bisa disebut kabinet zaken yakni Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951) dan Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953).

Kabinet Natsir bisa disebut sebagai kabinet zaken karena lima posisi diisi oleh ahli dari kalangan nonpartai. Posisi tersebut meliputi wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, menteri keamanan rakyat, menteri perhubungan, dan menteri pendidikan. Lima posisi menteri yang diisi oleh para ahli ini mencakup sekitar 28 persen dari 18 jabatan di kabinet.

Pada Kabinet Wilopo, jumlah proporsi menteri dari kalangan ahli lebih sedikit. Dari 18 jabatan, hanya tiga yang merupakan ahli di luar parpol. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri Perhubungan Djuanda, dan Menteri Pendidikan Bahder Djohan. Ketiga menteri ini merupakan menteri yang menjabat pada masa Kabinet Natsir.

Dari dua kabinet pendahulunya, Kabinet Djuanda memiliki jumlah ahli lebih besar dibanding kalangan partai. Sebanyak 17 dari 30 posisi diisi oleh pejabat ahli non partai, artinya lebih dari separuh kabinet diisi oleh kalangan profesional. Pada kabinet ini, terdapat tiga wakil perdana menteri yang terdiri dari PNI, NU, dan satu wakil dari Partai Kristen Indonesia.

Seperti kabinet-kabinet sebelumnya, usia kabinet ini juga tak panjang. Walau begitu, Kabinet Djuanda tercatat sebagai kabinet terlama yang bertahan sepanjang era demokrasi parlementer. Kabinet dengan menteri-menteri yang kompeten ini pun menorehkan prestasi yang tak bisa dianggap remeh. Kabinet Djuanda menjadi legenda setelah berhasil menetapkan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau di Indonesia.

KOMPAS/JB SURATNO

Presiden dan Ny Ainun BJ Habibie berfoto bersama 36 orang Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan dan istri. seusai pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Negara, Jakarta hari Sabtu (23/5/1998)