Bali Democracy Forum: Mewujudkan Perdamaian, Demokrasi, dan Stabilitas Kawasan

Bagi Indonesia, demokrasi tidak hanya mengenai partisipasi dalam pemilihan umum. Nilai-nilai dari demokrasi berakar pada setiap aspek kehidupan nasional Indonesia dan perlu dikonsolidasikan. Seperti yang tertuang dalam sistem nilai Pancasila, demokrasi merupakan falsafah bangsa, sehingga perlu diproyeksikan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, oleh karena itu Indonesia menekankan pentingnya membangun demokrasi pada lingkup Kawasan Asia, dengan memperhatikan prinsip utama. yaitu:

1. Demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar. Setiap perkembangan politik harus menjadi pengalaman home-grown. Hal ini harus dibangun berdasarkan pengalaman sejarah dan kondisi budaya suatu negara.
2. Sangat penting bagi masyarakat bangsa di dunia untuk belajar satu sama lain dalam menyempurnakan metode pemerintahan sehingga dapat melayani tujuan kemakmuran dan kedamaian yang lebih baik. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman akan semakin mendukung sifat demokrasi sebagai faktor pemersatu.
3. Indonesia percaya bahwa demokrasi adalah elemen kunci dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Banyak negara di kawasan yang menerima universalitas dari nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat membantu mengkonsolidasikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.

Pemerintah Indonesia pada 2008, berinisiatif menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) sebagai forum tahunan antar-Menteri Luar Negeri dari negara-negara Asia Pasifik yang demokratis. Selama lebih dari satu dekade keberadaannya, BDF telah menjadi forum tahunan bagi para pemimpin negara atau pemerintahan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik demokrasi dan bahkan menarik para petinggi negara dari kawasan lain.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan forum atau pertemuan kerja sama antarnegara yang inklusif dan terbuka mengenai perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Bali Democracy Forum dilaksanakan setiap tahun pada setiap bulan Desember di Bali.

Forum kerja sama BDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas demokrasi negara-negara peserta dan institusi-institusi demokrasi, serta mendorong kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi.

Forum ini dilaksanakan dengan dialogue-based (diskusi) mengenai berbagai pengalaman dan praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip kesetaraan (equality), saling pengertian (mutual respect) dan pemahaman (understanding).

Dalam pelaksanaannya BDF juga aktif mengadvokasi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu harus ditumbuhkan dan dikembangkan berdasarkan inisiatif internal (home-grown). BDF menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, keragaman, dan inklusivitas.

Selama 14 tahun terakhir, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia-Pasifik. Forum ini memfasilitasi dan membangun keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik, untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, serta mempromosikan kualitas hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga: Struktur Dunia Timpang, Pemulihan Global Pincang

Untuk membangun dan memelihara forum di antara negara-negara Asia yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan kerjasama dalam memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi.

BDF memprakarsai dan memfasilitasi pembelajaran dan berbagi pengalaman antarnegara peserta sebagai strategi menuju konsolidasi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya.

BDF bertujuan untuk memberikan pengalaman berbagi antarnegara dan mengajak para pemangku kepentingan untuk memahami tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang dapat memberikan kesejahteraan. Selain itu, BDF juga dapat menjadi wadah belajar dari kebijakan dan inisiatif, serta memahami kondisi demokrasi untuk mencapai kemakmuran.

Forum ini berusaha untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Selain itu, forum ini dimaksudkan untuk mempromosikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal lain yang ditekankan pada forum ini yakni mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan politik.

Tema yang diusulkan BDF didasarkan pada gagasan yang mendasari bahwa tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah untuk membawa kemakmuran bagi rakyat. Dalam konteks ini demokrasi diyakini mampu membuat sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan dalam upaya mulia mencapai kemakmuran.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sepuluh kepala negara dan pemerintahan termasuk kepala negara Indonesia, menteri, delegasi atau perwakilan negara peserta forum “Bali Democracy Forum (BDF) V” di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/11/2012), mengadakan foto bersama. Forum ini berlangsung dari tanggal 8-9 November 2012 untuk membicarakan peranan BDF bagi perdamaian serta keamanan untuk mendukung tatanan global. Kesepuluh negara peserta BDF V, adalah Indonesia, (tuan rumah) Brunei, Iran, Korea Selatan, Timor Leste, Turki, Australia, Afghanistan, Papua Nugini dan Thailand.

Pada 9 Desember 2021, kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) diselenggarakan untuk ke-14 kalinya. Penyelenggaraan BDF didasarkan pada pentingnya tantangan dan isu demokrasi yang dihadapi sepanjang tahun 2021.

Tantangan paling penting yang dihadapi secara global adalah dampak lanjutan pandemi Covid-19, di antaranya adalah eningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan ekonomi maupun sosial.

Laporan Sekretaris Jenderal PBB (2021) menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem telah meningkat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Dengan pandemi diperkirakan telah mendorong tambahan 119 juta hingga 124 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020.

Baca Juga: Negara Demokrasi Paling Baik dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan pertimbangan dari dampak pandemi Covid-19 tersebut, persoalan terkonsentrasi pada masalah kemiskinan yang semakin parah, ketimpangan, dan eksklusi yang berkembang. Demokrasi perlu hadir dalam menjunjung tinggi kemanusiaan untuk memajukan keadilan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bali Democracy Forum ke-14 (2021) mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”.

Tema yang dipilih untuk menggali peran intrinsik, instrumental, dan konstitutif demokrasi dalam membumikan keadilan ekonomi dan sosial serta menjunjung tinggi kemanusiaan. Secara khusus, forum tersebut diselenggarakan dengan metode comparative studies di antara para delegasi negara dalam menanggapi tantangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengucilan sosial yang semakin memburuk. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan tema tersebut, d iantaranya:

• Pandemi menyebabkan krisis multi aspek dan menempatkan tantangan pada penegakan kemanusiaan sebagai prinsip dan tujuan inti demokrasi dalam menghadapi krisis.
• Pandemi mengintensifkan ketidakadilan ekonomi yang memperburuk kemiskinan dan ketimpangan.
• Pandemi memperburuk ketidakadilan sosial melalui eksklusi dan diskriminasi.
• Diperlukan adanya solusi dalam memastikan demokrasi tetap efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Pembukaan Bali Democracy Forum–Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama perwakilan negara sahabat menghadiri pembukaan Bali Democracy Forum ke-10, Kamis (7/12/2017), di Tangerang, Banten. Letusan Gunung Agung di Bali menjadi alasan lokasi diubah dari Bali ke Banten.

Kompas/Kris Razianto Mada

Tujuan utama BDF adalah menyediakan forum untuk berbagi pengalaman di antara para aktor negara dan mengundang para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang dampak pandemi dalam menghambat demokrasi untuk kemanusiaan.

BDF juga bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang demokrasi dalam mengamankan dan memajukan keadilan ekonomi dan sosial. Dalam situasi pandemi, BDF ke-14 diselenggarakan dalam format hybrid.

Dalam mendukung ketercapaian BDF, kegiatan pre-event dengan nama Road to BDF dilaksanakan dengan mengambil tiga pilar utama yaitu;

1. Pilar Ekonomi melalui Panel on Inclusive Economy
2. Pilar Masyarakat dan Media melalui Bali Civil Society and Media Forum (BSCMF)
3. Pilar Kepemudaan melalui Bali Democracy Student Conference (BDSC)

Rangkaian Road to BDF dilaksanakan pada bulan Oktober- -November 2021, yang turut juga membahas seputar tema utama BDF tahun ini dari perspektif yang berbeda.

Panel on Inclusive Economy of Road to Bali Democracy Forum menjadi agenda pembuka rangkaian kegiatan BDF yang berlangsung pada tanggal 28-29 Oktober 2021. Kegiatan dari pilar ekonomi ini mengusung tema “Advancing Creative Economy for Sustainable, Inclusive Equitable Future”.

Kontribusi dan keterlibatan sektor swasta melalui panel akan memperkaya pembahasan tema BDF. Mengikutsertakan sektor swasta dalam forum demokrasi seperti BDF akan meningkatkan keseimbangan demokrasi. Panel tersebut berfungsi sebagai platform untuk membahas tantangan dan merumuskan rekomendasi dan inisiatif konkrit sesuai dengan tema BDF yang dipilih.

Rakaian kegiatan Road to BDF kedua, yaitu Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF). Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy (IPD) pada 17–18 November 2021.

BCMSF ke-4 mengangkat tema “Changing Landscape Due to the COVID-19: Facing the Challenges in Eradicating Poverty, Inequality, and Exclusion“.  Tema ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam pemulihan kondisi dan perekonomian dalam negeri akibat pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Namun di sisi lain tetap berupaya agar nilai-nilai dan proses demokrasi tetap berjalan. BCSMF diarahkan untuk melibatkan masyarakat sipil, media, dan komunitas akademik untuk berbagi pengalaman dan pandangan tentang keragaman.

Kegiatan BCSMF dihadiri oleh 340 peserta dari berbagai latar belakang, seperti pakar, akademisi, pelaku media, dan aktivis organisasi masyarakat sipil baik nasional maupun internasional. Peserta berasal dari beberapa negara, seperti Indonesia, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan Thailand.

Kegiatan atau rangkaian terakhir dari Road to BDF adalah Bali Democracy Student Conference (BDSC) adalah forum yang diarahkan kepada para pemuda, baik lokal maupun internasional, untuk berdiskusi dan berbagi pandangan dan pengalaman tentang berbagai topik yang berkaitan dengan tema Bali Democracy Forum.

Kegiatan BDSC sendiri merupakan tindak lanjut salah satu usulan kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) yang digagas Indonesia pada 2017. Artinya kegiatan BDSC telah memasuki tahun kelimanya. Tujuan penyelenggaraan BDSC adalah untuk mendorong transfer nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda. Melalui BDSC diharapkan mampu menjadi wadah generasi muda untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi.

BDSC V dilaksanakan pada 19 November 2021, dengan mengangkat tema “Forging the Role of Youth in Diplomacy: Towards Social Inclusivity and Sustainable Economic Recovery”.

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengeluarkan pernyataan bersama di sela-sela Bali Democracy Forum III di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2010). Di forum itu, kedua negara bertindak sebagai ketua bersama. Secara bilateral, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

Sesi Pembukaan BDF ke-14 dihadiri oleh peserta, BCSMF dan BDSC serta perwakilan Panel Ekonomi Inklusif. Sidang terdiri dari sambutan pembukaan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan diskusi tematik. Setelah sesi pembukaan, dilanjutkan diskusi tematik dengan subtema Kemiskinan, Ketimpangan, dan Eksklusi. Sesi ini berfokus pada praktik pengalaman membangun kebijakan dalam memajukan Keadilan Ekonomi dan Sosial selama Pandemi. Sesi ini berbagi pengalaman membuat demokrasi memberikan untuk kemanusiaan.

Terdapat tiga poin utama dalam fokus penyelenggaraan 14^th Bali Democracy Forum yaitu Addressing Poverty (Economic Justice), Addressing Inequality (Social Justice), dan Advancing Inclusion.

1. Addressing Poverty (Advancing Welfare and Economic Justice)

Pandemi telah menyebabkan kerentanan struktur ekonomi global yang mengarah pada meningkatnya jumlah kemiskinan yang disebabkan oleh penurunan dan pembatasan kegiatan ekonomi. Hal ini menimbulkan tingginya jumlah pengangguran dan ketergantungan. Demokrasi secara praktis dibutuhkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

2. Addressing Inequality (Advancing Equality for Social Justice)

Meningkatnya fenomena diskriminasi, eksklusi, dominasi, dan paksaan selama Pandemi Covid-19 telah berdampak pada masyarakat di banyak lapisan masyarakat dalam hal membatasi akses kesehatan, pendidikan, kesempatan ekonomi, dan pekerjaan yang layak.

Dampak tersebut semakin diperburuk terhadap masyarakat miskin dan paling rentan terutama perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan semakin meningkatnya ketidakadilan sosial di tingkat nasional, regional, dan global.

3. Advancing Inclusion

Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan ekonomi, dan pekerjaan yang layak majadi persoalan besar. Ketimpangan akses dari kelompok tertentu mengakibatkan adanya perbedaan yang besar pada masyarakat bahkan negara.

Forum diakhiri dengan dengan pertemuan lintas panel, di mana perwakilan dari masing-masing pilar menjadi panel untuk melaporkan dan terlibat dalam dialog mengenai “Democracy for Humanity During and After Pandemic: A Strategic Agenda” Setiap pilar menyampaikan hasil dari diskusi dari setiap bidangnya, mulai dari pilar ekonomi, masyarakat sipil dan media, serta pilar kepemudaan. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

3 Agustus 2020

Perjalanan ASEAN Menyatukan Kawasan

Perang Dingin membawa kawasan Asia Tenggara menjadi ajang persaingan antara Blok Barat dengan Blok Timur....