Kronologi

Jakarta Akan Selalu Banjir

Permasalah banjir di Jakarta (dulu bernama Batavia) sudah ada sejak zaman kolonial. Berbagai upaya pemerintah daerah sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir, tetapi sampai saat ini, bila memasuki musim hujan, air masih saja menggenangi kawasan ibu kota, bahkan lebih meluas. Berikut beberapa catatan Arsip "Kompas" tentang banjir di Jakarta.

   Banjir di Jakarta tahun 1971. (KOMPAS/JIMMY WP)

Siapa pun yang menjadi gubernur dan akan menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya, akan selalu diintai persoalan banjir. Sampai detik ini, tak ada seorang pun pejabat gubernur yang dapat mengatasi persoalan banjir di wilayah dengan 13 sungai besar yang membelah kotanya.

Catatan pemberitaan Kompas tentang persoalan banjir dan penanganannya di Jakarta terekam dalam arsip sejak tahun berdirinya Kompas, 1965, hingga kini (2020). Pemberitaan Kompas pertama kalinya tentang persoalan banjir terbit pada masa Gubernur Henk Ngantung (1964-1965) dengan judul “Bandjir di Ibukota”. Tulisan yang terbit pada 14 September 1965 itu kurang lebih menjelaskan proyek yang akan dilaksanakan oleh Kopro Bandjir.

Pada masa pemerintahan selanjutnya yaitu masa Gubernur Soemarno Sosroatmodjo (1965-1966) proyek Kopro Banjir pun dilanjutkan. Persoalan yang terekam adalah masalah pemindahan penduduk (Kompas, 23 Agustus 1965 halaman 2).

Memang, masalah banjir sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak masa pemerintahan Kolonial. Sebuah peta yang dibuat pada tahun 1622 menunjukkan bahwa tiga tahun setelah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen membangun Batavia, digali tiga kanal tegak lurus di atas Sungai Ciliwung. Kanal ini berfungsi untuk membantu pengeringan lahan dari genangan dan meninggikan permukaan tanah. Program ini merupakan satu dari sekian program yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Kolonial guna membebaskan Jakarta dari genangan banjir.

Namun, persoalan banjir terus berulang hingga pemerintahan Gubernur Anies Baswedan yang menjabat sejak tahun 2017 hingga saat ini. Catatan banjir terakhir terekam dalam pemberitaan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan judul “Warga Perkotaan: Dua Bulan Sudah Kita Berkalang Banjir”.

Deretan pemberitaan yang tersimpan mengisahkan kejadian banjir dan kebijakan penanggulangannya. Ada kejadian banjir yang terus berulang di daerah itu sebagai lokus pemberitaan. Ada juga daerah yang belum pernah terjadi banjir, namun akhirnya kebanjiran juga. Begitu juga tentang kebijakan penanggulangan banjir yang sudah direncanakan dan baru berjalan setelah 30 tahun kemudian. Ada juga kebijakan yang sering berubah-ubah dari gubernur yang satu ke gubernur yang lainnya. Semua terekam jelas di arsip Kompas.

Henk Ngantung

Berikut catatan Arsip Kompas tentang banjir di Jakarta dan upaya penanggulangannya oleh beberapa gubernur sejak tahun 1965

Henk Ngantung ( 26 Agustus 1964 – 15 Juli 1965)

Sebuah artikel berjudul “Bandjir di Ibukota” yang terbit pada pada tanggal 14 September 1965 menjelaskan beberapa proyek yang yang akan dilaksanakan Kopro Bandjir (selanjutnya dituliskan Kopro Banjir). Proyek Pluit, Hilir, Hulu, dan Setiabudi merupakan beberapa contoh proyek yang telah dikerjakan oleh badan tersebut.

Kebijakan dan penanggulangan

Berikut ini merupakan kebijakan pada pemerintahan Henk Ngantung dalam penanggulangan bencana banjir:

  • 30 Juni 1965

Setelah Kopro Banjir dibentuk, terbit Keputusan Presiden No. 183/65 yang menyatakan bahwa semua pekerjaan Proyek Pencegahan Banjir Jakarta dinyatakan vital. Dasar pertimbangannya adalah Proyek Pencegahan Banjir Jakarta penting dalam rangka menanggulangi banjir yang dapat menyebabkan pemusnahan modal dan investasi serta merugikan kesehatan rakyat.

Sumber: “Proyek Pencegahan Banjir Jakarta Dinyatakan Vital” (Kompas, 30 Juni 1965 halaman 2).

Soemarno Sosroatmodjo

(KOMPAS/PAT HENDRANTO)

Soemarno Sosroatmodjo (15 Juli 1965 – 28 April 1966)

Salah satu masalah tersulit yang dihadapi Kopro Banjir dalam penanggulangan masalah banjir adalah pemindahan penduduk dari lokasi proyek akan dijalankan (baik itu pembangunan waduk maupun normalisasi). Untuk menangani masalah ini, dibentuklah Panitya Tanah (Panitia Tanah) melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tanggal 23 Maret 1965.

Kebijakan dan penanggulangan

Berikut ini merupakan kebijakan pada pemerintahan Soemarno Sosroatmodjo dalam penanggulangan bencana banjir:

  • 23 Agustus 1965

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tanggal 23 Maret 1965 telah dibentuk sebuah Panitia Tanah untuk Komando Pencegahan Banjir yang tugasnya adalah menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan pengosongan tanah (penggusuran).

Sumber: “Masalah Pemindahan Penduduk” (Kompas, 23 Agustus 1965 halaman 2)

  • 14 September 1965

Untuk mengatasi banjir Jakarta, melalui Keputusan Presiden No. 29/65, dibentuklah suatu badan yang disebut Komando Projek Bandjir (Kopro Banjir). Pekerjaan yang sedang dijalani adalah proyek jangka pendek berupa pembangunan beberapa waduk, pelebaran sungai, pembangunan mesin pompa, dsb.

Sumber: “Bandjir di Ibukota” (Kompas, 14 September 1965 halaman 2)

KOMPAS, 18 Februari 1974

Gedung Pertemuan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan (SDC) di Kampus IKIP Rawamangun, Jakarta kebanjiran

(KOMPAS/AVENT KUANG)

Jalan Thamrin, Jakarta Pusat tergenang air pada tahun 1977. Banjir yang terjadi pada Rabu, 19 Januari itu, menurut catatan, merupakan banjir yang terbesar sejak 1892. (KOMPAS DUDY SUDIBYO)

Ali Sadikin (1966 - 1977)

Kompas, 10 Januari 1976
Gubernur Sadikin tengah memberikan penjelasan mengenai soal banjir di Jakarta kepada reporter TV Willy Karamoy. (KOMPAS/MOCH HENDROWIJONO)

Banjir hadir hampir di setiap tahun masa Pemerintahan Ali Sadikin. Bahkan pada tahun terakhir masa pemerintahannya, terjadi banjir terparah sejak 1892. Kejadian tersebut menjadi berita utama pemberitaan Kompas yang terbit pada tanggal 20 Januari 1977 dengan judul “Banjir Terbesar di Jakarta Sejak 1892 – Seratus Ribu Penduduk Mengungsi”.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukannya, Bang Ali (panggilan akrab Ali Sadikin) pernah menyampaikan, ia lebih mengutamakan perbaikan hidup keseharian warganya yang tinggal di kampung-kampung daripada mengurusi banjir yang hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Pandangan maupun kebijakan ini berangkat dari minimnya anggaran yang dimiliki Pemda Jakarta dalam menangani banjir. Arsip Kompas berhasil mencatatnya dalam artikel yang berjudul “Ali Sadikin: Pemda Bukan Tidak Mau Mengatasi Masalah Banjir, Tapi Kemampuannya Terbatas” yang terbit di halaman 1 pada tanggal 7 Januari 1976.

Beberapa peristiwa banjir pada era Gubernur Ali Sadikin
  • 15 Februari 196

Komando Proyek (Kopro) Banjir Jaya Letkol Darmawan bersama Dirjen Pengairan Departemen Pengerjaan Umum dan Tenaga Sujono beserta staf mengadakan peninjauan ke daerah-daerah banjir di Ibu Kota. Daerah yang dikunjungi terutama tanggul-tanggul banjir kanal yang mengalami kerusakan akibat hujan lebat. Selain debit air yang melebihi daya tampung kanal banjir dan Kali Ciliwung, banyaknya permukiman liar di pinggir sungai membuat pemerintah sulit melakukan pengerukan lumpur. Banjir membuat ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal. Banjir juga terjadi akibat rumah-rumah liar dan lumpur sungai (Kompas, 15 Februari 1967 halaman 2)

  • 08 Februari 1969

Pesawat JAL yang sedianya mendarat di Bandara (Airport) Kemayoran terpaksa batal akibat landasan tergenang air akibat turunnya hujan selama beberapa hari. Setelah beberapa kali berputar di atas langit Kemayoran, pesawat JAL tersebut kembali menuju Singapura dan mendarat di sana.

Sumber: “Airport Kemayoran Kebanjiran” (Kompas, 12 Februari 1969 halaman 1)

  • 11 Februari 1970

Hujan deras, yang tercatat sebagai hujan terbesar selama 20 tahun terakhir, turun secara nonstop selama 3 jam di Jakarta. Hal ini menimbulkan banjir yang merendam banyak wilayah Ibu Kota.

Sumber: “Hujan Paling Besar Selama 20 Tahun Menimpa Djakarta” (Kompas, 12 Februari 1970 halaman 1)

  • 07 Februari 1971

Beberapa bagian daerah Tomang, yakni Tomang Utara dan Rawa Kepa, sejak hari Kamis sudah digenangi banjir setinggi 1 meter setelah hujan turun selama 3 hari terus-menerus. Belum adanya saluran air induk juga menjadi kendala drainase di daerah tersebut.

Sumber: “Daerah Tomang Tergenang Air Setinggi Satu Meter” (Kompas, 8 Februari 1971 halaman 2)

  • 11 Februari 1971

Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan gelombang laut menghempas tinggi dan keras ke pesisir Kalibaru Timur, Priok. Sebanyak 83 rumah roboh diseret air. Penduduk yang menghuni rumah itu diperkirakan sebanyak 900 jiwa.

Sumber: “Banjir Melanda Priok” (Kompas, 12 Februari 1971 halaman 2)

  • 16 Maret 1971

Lama dan derasnya hujan selama 2 hari membuat beberapa wilayah di Jakarta kebanjiran. Banjir terjadi karena tidak adanya saluran irigasi, luapan Kali Ciliwung, Grogol, Krukut, dan cabang lainnya, serta pasangnya air laut.

Sumber: “Banjir di Jakarta” (Kompas, 17 Maret 1971 halaman 1)

  • 13 Januari 1972

Hujan deras yang turun selama 2 hari membuat beberapa daerah di Jakarta tergenang banjir. Beberapa daerah yang terdampak antara lain Jl. Thamrin, Agus Salim, Menteng, Juanda III, Pasar Glodok.

Sumber: “Hujan Deras Membuat Sebagian Jakarta Tergenang Air” (Kompas, 15 Januari 1972 halaman 1)

  • 9 Februari 1973

Hujan yang turun terus menerus di wilayah DKI Jakarta dalam tiga empat hari terakhir telah membuat banyak bagian Ibu Kota terendam air. Daerah yang terendam antara lain Klender, Bidaracina, Tebet, Kalipasir, Jl. Thamrin, Cideng, hingga Kota.

Sumber: “Banjir Merendam Kota Jakarta” (Kompas, 9 Februari 1973 halaman 1)

  • 16 Februari 1974

Perkuliahan di IKIP Rawamangun terhenti sementara karena banjir akibat hujan lebat yang turun selama 2 hari. Menurut Humas IKIP, banjir ini adalah yang terbesar sejak bulan Desember 1973 lalu.

Sumber: “Kuliah2 di IKIP Rawamangun Dihentikan Banjir” (Kompas, 18 Februari 1974 halaman 12)

  • 29 September 1975

Hujan lebat menyebabkan daerah di sekitar wilayah Sarinah banjir. Saluran pembuangan yang dangkal dan saluran menuju laut yang terhambat sampah/eceng gondok turut menjadi faktor penyebab.

Sumber: “Foto Sarinah Banjir” (Kompas, 30 September 1975 halaman 1)

  • 3 Januari 1976

Hujan lebat yang berlangsung selama kurang lebih 2 hari membuat sebagian besar wilayah Ibu Kota tergenang banjir. Seorang warga Kebon Nanas, Jakarta Timur mengaku bahwa baru pertama kali terjadi banjir sedemikian hebat di wilayahnya.

Sumber: “Hujan Menggenangi Sebagian Besar Wilayah Ibu Kota” (Kompas, 5 Januari 1976 halaman 1)

  • 20 Januari 1976

Banjir keempat kalinya dan terbesar selama periode 1 sampai 20 Januari telah melanda Jakarta. Banjir yang terjadi merupakan banjir “kiriman” dan bukanlah disebabkan oleh curah hujan.

Sumber: “Banjir Terbesar Sejak Awal Januari Ini Melanda Ibu Kota” (Kompas, 21 Januari 1976 halaman 1)

  • 1 Februari 1976

Banjir kedelapan yang terjadi sejak 1 Januari lalu menyebabkan lebih dari 200.000 penduduk terpaksa diungsikan. Daerah Jakarta Pusat merupakan daerah terparah dalam peristiwa ini dan dikabarkan hampir 150.000 orang meninggalkan rumahnya.

Sumber: “Akibat Amukan Banjir Beruntun: Lebih dari 200.000 Penduduk Terpaksa Diungsikan” (Kompas, 2 Februari 1976 halaman 1)

  • 3 Maret 1976

Hujan yang turun mulai dari malam sebelumnya menyebabkan banjir di Jl. Thamrin. Banjir yang terjadi dapat dikatakan lebih besar dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Sejumlah kendaraan mogok dan menimbulkan kemacetan akibat banjir yang terjadi.

Sumber: “Foto Banjir di Jl. Thamrin” (Kompas, 5 Maret 1976 halaman 12)

  • 19 Januari 1977

Hujan deras dan merata menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah di Ibu Kota. Banjir tersebut merupakan yang terparah sejak tahun 1892. Sedikitnya 100.000 jiwa mengungsi.

Sumber: “Banjir Terbesar di Jakarta Sejak 1892: Seratus Ribu Penduduk Mengungsi” (Kompas, 20 Januari 1977 halaman 1)

Kebijakan dan penanggulangan banjir pada era Gubernur Ali Sadikin
  • 7 September 1966

Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, menyerukan kepada segenap masyarakat Ibu Kota untuk membantu penanganan masalah banjir. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain pembersihan selokan dan melaporkan kepada Suku Dinas Pekerjaan Umum bila menemui genangan.

Sumber: “Menjelang musim hujan * Kemana lapor bila kebandjiran?”  (Kompas, 07 September 1966 halaman 2)

  • 23 Januari 1967

Menteri PU&T (Sutami) dan Gubernur DKI Mayjen Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL) Ali Sadikin meresmikan penggunaan instalasi pompa air Proyek Pluit dekat pantai laut Jakarta dalam rangka pencegahan banjir di Ibu Kota. Instalasi Proyek Pluit tersebut merupakan sebuah instalasi dengan tiga pompa air yang berfungsi melancarkan aliran Kali Cideng ke Laut Jawa.

Sumber: “Instalasi Pompa Air Projek Pluit Diresmikan” (Kompas, 25 Januari 1967 halaman 2)

  • 22 November 1967

Sejak beberapa hari sebelum turunnya musim hujan, pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan upaya pencegahan banjir dengan cara menempelkan plakat-plakat (poster) anjuran agar tidak membuang sampah sembarangan.

Sumber: “Dari Tjelah2 Ibu Kota: Pentjegahan Bandjir” (Kompas, 23 November 1967 halaman 2)

  • 26 Februari 1968

Gubernur Ali Sadikin membuat surat terbuka menanggapi bencana banjir yang melanda tiap tahunnya. Di dalam surat terbuka dijelaskan beberapa poin, antara lain tanggung jawab Kopro Banjir, rencana dan progres pembangunan beberapa waduk dan normalisasi sungai, serta pembiayaan proyek penanggulangan banjir.

Sumber: “Surat Terbuka Gubernur Ali Sadikin” (Kompas, 28 Februari 1968 halaman 3)

  • 26 Maret 1968

Untuk mengurangi bencana banjir kronis yang tiap tahunnya melanda beberapa wilayah Ibu Kota, Pemerintah Pusat menyanggupi dan mulai menyalurkan dana kepada Kopro Banjir Jaya. Anggaran tersebut sebesar 85 juta dari 132 juta rupiah, ditambah 750 ribu dollar yang dianggarkan.

Sumber: “Bandjir Thamrin Mereda Bila Waduk Setiabudi Berfungsi” (Kompas, 27 Maret 1968 halaman 2)

  • 10 Januari 1970

Menteri PU&T dan Gubernur DKI pada Mei 1969 meresmikan pembangunan sub-proyek waduk Setiabudi. Pembangunan berupa dua waduk yang masing-masing memiliki luas 2 dan 3 ha.

Sumber: “Hampir Duapertiga Ibu Kota Tergenang Air” (Kompas, 10 Januari 1970 halaman 1)

  • 13 Februari 1970

Gubernur Ali Sadikin memberikan bantuan sebanyak 3,75 juta rupiah berupa lauk pauk selama 5 hari kepada penderita korban banjir Jakarta. Untuk Jakarta Selatan, Pemda DKI memberikan bantuan 5 ton beras yang dibagikan ke beberapa pengungsian.

Sumber: “45.000 Orang Korban Banjir di Jakarta Pusat” (Kompas, 14 Februari 1970 halaman 2)

  • 22 Februari 1970

Pemerintah DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera mengosongkan daerah-daerah sepanjang Banjir Kanal, Kali Krukut, dan Kali Cideng. Pemerintah memberi kesempatan pemindahan secara sukarela kepada penduduk di lokasi terkait dalam waktu kurang lebih 3 minggu ke depan.

Sumber: “Daerah-daerah Sepandjang Bandjir Kanal, Kali Krukut dan Tjideng Dikosongkan” (Kompas, 23 Februari 1970 halaman 2)

  • 17 Maret 1970

Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk mengundurkan tanggal pemindahan para penghuni Banjir Kanal yang semula tanggal 17 Maret menjadi 20 Maret.

Sumber: “Diundurkan Pemindahan Penduduk di Banjir Kanal” (Kompas, 18 Maret 1970 halaman 1)

  • 22 April 1970

Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya selaku penanggung jawab rehabilitasi tanggul Banjir Kanal, normalisasi Kali Krukut, dan pemindahan penduduk merencanakan penyediaan kavling (8×12 m) bagi penduduk yang terpaksa dipindahkan karena program normalisasi sungai.

Sumber: “Pro-Bandjir Akan Sediakan Kavling Bukan Bedeng” (Kompas, 23 April 1970 halaman 2)

  • 17 Oktober 1970

Sedikitnya 500 bangunan harus dibongkar sehubungan dengan rencana normalisasi Kali Krukut, khususnya sekitar Jembatan Semanggi dan Pejompongan, dalam rangka pengendalian banjir Jakarta. Kali Krukut yang semula hanya memiliki lebar 5 meter akan menjadi 21 meter.

Sumber: “500 Bangunan Dibongkar untuk Pelurusan/Normalisasi Kali Krukut” (Kompas, 17 Oktober 1970 halaman 2)

  • 5 November 1970

Gubernur DKI Ali Sadikin menginstruksikan kepala Proyek Pengendalian Banjir agar segera memindahkan rumah/bangunan para penghuni liar sepanjang sepanjang tepi-tepi sungai di wilayah Jakarta.

Sumber: “Bongkaran Rumah2 Liar Lagi di DCI Djakarta” (Kompas, 6 November 1970, halaman 1)

  • 3 Mei 1971

Proyek Pengendalian Banjir (Pro-Banjir) yang berada di bawah koordinasi Jenderal Pengairan Departemen Perumahan Umum dan Tenaga Listrik bekerjasama dengan pemerintah DKI membuat sungai (terusan Kali Krukut) yang letaknya berada di bawah Jl. Thamrin.

Sumber: “Sungai Di Bawah Jl. Thamrin” (Kompas, 10 Mei 1971 halaman 10)

  • 30 September 1971

Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta Ir Rio Tambunan menyatakan akan menggusur 1.400 bangunan di jalur hijau Tebet mulai tahun depan. PNKA dikabarkan juga akan mengosongkan masing-masing 6 meter di kiri-kanan rel kereta api sepanjang 80 km di wilayah Jakarta.

Sumber: “Giliran Proyek Pengendalian Banjir” (Kompas, 1 Oktober 1971 halaman 1)

  • 29 Januari 1972

Dinas Kesehatan Pemerintah DKI secara teratur mengadakan penyuntikan vaksinasi kepada masyarakat di kampung-kampung dan sekolah yang terkena banjir. Pada setiap tempat yang ada genangan-genangan air di beberapa tempat di DKI Jakarta, ditugaskan seorang dokter dalam penanggulangan banjir

Sumber: “Secara Teratur Mengadakan Penyuntikan” (Kompas, 29 Januari 1972 halaman 2)

  • 11 Januari 1973

Gubernur DKI Ali Sadikin menginstruksikan untuk mengadakan survei mengenai keadaan saluran-saluran air di wilayah DKI Jakarta. Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan usaha penanggulangan banjir di Jakarta.

Sumber: “Saluran2 air di Ibu Kota Disurvey” (Kompas, 12 Januari 1973 halaman 4)

  • 17 Februari 1973

Gubernur Ali Sadikin melarang seluruh pejabatnya termasuk pejabat Pro Banjir untuk memberikan penjelasan kepada pers mengenai masalah banjir hingga setahun ke depan. Ia mengancam akan menindak pejabat yang ternyata berhasil terpancing mau memberikan keterangan tentang banjir tersebut kepada wartawan.

Sumber: “Gubernur DKI Larang Pejabat Bicara Tentang Banjir” (Kompas, 19 Februari 1973 halaman 1)

  • 13 April 1973

Menteri PUTL, Ir Sutami resmikan sodetan kali Grogol-Pesanggrahan di Gandaria Utara, Kebayoran Lama. Sedangkan Gubernur Ali Sadikin menutup aliran Kali Grogol untuk mengalihkan sebagian besar airnya ke kali Pesanggrahan.

Sumber: “Sodetan Kali Grogol-Pesanggrahan” (Kompas, 17 April 1973 halaman 1)

  • 22 Oktober 1973

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir Prajogo mengungkapkan bahwa menurut hasil survei ahli-ahli Belanda yang diperbantukan kepada Pro-Banjir, Jakarta perlu dibuatkan Banjir Kanal lagi untuk membebaskan Ibu Kota dari banjir.

Sumber: “Perlu Dibuat Banjir-Kanal Lagi dengan Biaya Rp 18 Milyard” (Kompas, 23 Oktober 1973  halaman 1)

  • 24 Juli 1975

Sebuah waduk penampung banjir sedang dibangun di daerah Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Area yang diperlukan untuk waduk tersebut adalah 80 hektar dengan garis tengah antara 800-900 meter.

Sumber: “Waduk Penampung Banjir di Jakarta Utara Sedang Digarap” (Kompas, 24 Juli 1975 halaman 3)

  • 6 Januari 1976

Gubernur Ali Sadikin menyatakan, Pemda lebih mengutamakan perbaikan hidup keseharian warganya yang tinggal di kampung-kampung daripada mengurusi banjir yang hanya terjadi dalam beberapa hari saja.

Sumber: “Ali Sadikin: Pemda Bukan Tidak Mau Mengatasi Masalah Banjir, Tapi Kemampuannya Terbatas” (Kompas, 7 Januari 1976 halaman 1)

  • 5 Februari 1976

Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Pusat Ir Prawoto S. Danumihardjo di depan Musyawarah Kerja LKPMDK Jakpus mengatakan bahwa Sungai Ciliwung akan dilebarkan hingga mencapai 50 meter dari tanggul ke tanggul. Sungai juga akan bebas dari permukiman/bangunan ataupun sampah.

Sumber: “Ciliwung Akan Dilebarkan Hingga Jadi 50 Meter” (Kompas, 6 Februari 1976 halaman 1)

  • 20 April 1976

Walikota Jakarta Pusat, H. Eddy Djadjang Djajaatmadja mengeluarkan pengumuman terkait rencana penggusuran perumahan liar di sepanjang bantaran Banjir Kanal. Dalam peraturan disebutkan, para penghuni diperintahkan untuk meninggalkan daerah yang ditempatinya per tanggal 4 Mei.

Sumber: “Penghuni Rumah Liar Banjir Kanal Harus Sudah ‘Angkat Kaki’ 4 Mei” (Kompas, 27 April 1976 halaman 3)

  • 12 Mei 1976

Pengosongan permukiman liar di Banjir Kanal yang rencananya selesai dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, diundur hingga 20 Mei. Apabila setelah tanggal 20 Mei masih terdapat permukiman liar, pengosongan bukan dilaksakan oleh masyarakat sendiri namun dilaksanakan oleh Pemda DKI.

Sumber: “Dibangun Jalan Inspeksi Disisi-sisi Banjir Kanal dan Ciliwung” (Kompas, 12 Mei 1976 halaman 3)

  • 24 Mei 1976

Selesai normalisasi di Banjir Kanal akhir bulan Mei, Pemerintah DKI merencanakan pembersihan Kali Ciliwung dari penduduk liar. Proyek ini selambat-lambatnya akan selesai pada bulan Agustus. Area yang akan dibersihkan mulai dari Pintu Air Manggarai sampai Pintu Air Capitol.

Sumber: “Agustus: Giliran Kali Ciliwung Dibersihkan” (Kompas, 24 Mei 1976 halaman 3)

  • 22 September 1976

Peninggian Jl. Thamrin yang sedianya terlaksana bulan Mei 1976 terpaksa ditangguhkan hingga awal tahun berikutnya. Rencana ini terpaksa ditunda karena lapisan bawah Thamrin yang sangat gembur dan mengambang.

Sumber: “Diramalkan, Musim Hujan Ini Jakarta Tidak akan Alami Banjir yang Berarti” (Kompas, 22 September 1976 halaman 3)

  • 25 November 1976

Wakil Walikota Jakarta Pusat mengatakan, untuk normalisasi Banjir Kanal dan Kali Ciliwung, Pemerintah, khususnya Kopro Banjir, telah menyediakan anggaran sebesar Rp 300 juta.

Sumber: “Rp. 300 Juta Lebih untuk Normalisasi Kali Banjir Kanal dan Ciliwung” (Kompas, 26 November 1976 halaman 3)

  • 25 Januari 1977

Merespon banjir terbesar sejak 1892, Gubernur DKI Jakarta memberikan instruksi kepada Walikota Jakarta Barat dan Pusat untuk membersihkan Kali Cideng dan Banjir Kanal dari bangunan, kayu-kayu, bambu, dan sampah lainnya selambatnya tanggal 10 Februari.

Sumber: “Selambat-lambatnya 10 Pebruari Kali Cideng dan Banjir Kanal Harus Bersih” (Kompas, 26 Januari 1977 halaman 3)

KOMPAS, 31 Agustus 1981

Presiden Soeharto membalas lambaian tangan masyarakat yang menyaksikan upacara peresmian Polder Pluit (KOMPAS/JB SURATNO)

Tjokropranolo (1977 –1982)

KOMPAS, 20 Januari 1979

Gubernur Tjokropranolo mendorong oplet yang mogok untuk melancarkan arus lalulintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang macet total selama sekitar 2 jam akibat Banjir.

(KOMPAS/DEDY PRISTIWANTO)

Curah hujan terbesar selama 50 tahun terakhir pernah melanda Jakarta di masa kepemimpinannya. Arsip Kompas berhasil mencatat kejadian tersebut dengan artikel berjudul “Hujan Terbesar 50 Tahun Terakhir: Sepertiga Lebih Wilayah Jakarta Tergenang” yang terbit di harian Kompas pada tanggal 20 Januari 1979 halaman 1.

Guna membebaskan Jakarta dari banjir, berbagai upaya dilakukan Gubernur Tjokropranolo. Normalisasi Kali Angke dan Banjir Kanal serta peresmian Polder Pluit merupakan beberapa bentuk upaya yang diambil. Di bawah kepemimpinannya, ia juga menyiagakan sejumlah Pos Komando Penanggulangan Banjir yang bertugas 24 jam tiap harinya untuk membantu masyarakat menghadapi bencana banjir.

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Tjokropranolo
  • 08 Desember 1977

Hujan lebat yang turun hampir di seluruh wilayah Ibu Kota menimbulkan genangan di sejumlah tempat. Genangan cukup lama terjadi di sejumlah tempat seperti Jl. Jenderal Ahmad Yani, bundaran Palmerah, Kebon Sirih, dan sejumlah tempat lainnya.

Sumber Foto: Hujan – Genangan air di Jakarta (Kompas, 09 Desember 1977 halaman 3)

  • 19 Januari 1979

Curah hujan terbesar selama 50 tahun terakhir, yang mencapai 248 mm dalam waktu 7,5 jam memberikan dampak parah di Jakarta Pusat, Timur, dan Barat. Kepala Tata Pengairan DKI Ir Martsanto mengatakan, Jakarta Barat merasakan dampak terparah.

Sumber: “Hujan Terbesar 50 Tahun Terakhir: Sepertiga Lebih Wilayah Jakarta Tergenang” (Kompas, 20 Januari 1979 halaman 1)

  • 26 Januari 1979

Setelah tepat seminggu sebelumnya terjadi di Jakarta Barat, kini banjir melanda Jakarta bagian Tengah. Banjir yang terjadi merupakan “kiriman” dari daerah Jawa Barat melalui kali Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, dan Grogol.

Sumber: “Giliran Jakarta Tengah Dilanda Banjir” (Kompas, 27 Januari 1979 halaman 1)

  • 3 Mei 1980

Banjir kiriman dari Bogor menggenangi beberapa di daerah sekitar bantaran Sungai Ciliwung waktu dini hari. Menurut Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo, banjir kiriman terjadi akibat pembangunan di daerah Bogor.

Sumber: “Menurut Gubernur: Banjir Kiriman Terjadi Akibat Pembangunan di Bogor” (Kompas, 4 Mei 1980 halaman 1)

  • 23 Januari 1981

Beberapa daerah rawan banjir di Jakarta, sejak subuh digenangi banjir. Hujan, air laut pasang, saluran air yang tersumbat, luapan kali menjadi beberapa faktor penyebabnya.

Sumber: “Hujan di Jakarta: Beberapa Daerah Rawan Banjir Digenangi Air, Penduduk Mengungsi” (Kompas, 24 Januari 1981 halaman 3)

  • 27 Desember 1981

Banjir kiriman dari Bogor dan Tangerang akhirnya melanda sebagian besar wilayah Jakarta sejak pagi hari. Beberapa hari sebelumnya, hujan besar turun selama 9 jam di Ibu Kota.

Sumber: “Sampai Minggu Malam: Sebagian Wilayah Ibu Kota Masih Tergenang Air” (Kompas, 28 Desember 1981 halaman 1)

  • 24 Mei 1982

Masyarakat Kampung Luar Batang mengalami genangan paling besar selama ini akibat masuknya air laut sampai satu meter di dalam rumah. Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya Ir Martsanto mengatakan, hal itu bukan disebabkan karena tanggul air laut bobol.

Sumber: “Genangan Mendadak di Kampung Luar Batang” (Kompas, 27 Mei 1982 halaman 3)

Kebijakan dan penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Tjokropranolo
  • 8 Februari 1978

Sejak awal Januari, Proyek Pengendalian Banjir DKI membangun sebuah bendungan di Kali Item. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan pelabuhan udara Kemayoran dari banjir.

Sumber: “Serdang Dikorbankan Agar Landasan Kemayoran Bebas Genangan” (Kompas, 8 Februari 1978 halaman 3)

  • 24 Januari 1979

Pemda DKI mengusulkan kepada Menteri PU, Ir. Purnomosidi, untuk segera dibuatkan sodetan sepanjang 10 km untuk mengurangi debit air Kali Cisadane (Pesing) ke Kali Grogol. Rencana ini dibuat sehubungan dengan rawannya wilayah Jakarta Barat dan Utara tergenang banjir selama 3 tahun terakhir.

Sumber: “Kali Cisadane dan Grogol Tetap Ancaman bagi Jakarta Barat” (Kompas, 24 Januari 1979 halaman 1)

  • 27 Januari 1979

Kapal keruk Kapuas-30 milik Ditjen Perhubungan Laut digunakan untuk mengeruk ambang muara Kali Angke di Jakarta. Pengerukan ambang luar Kali Angke dilakukan untuk menyisihkan 700 ribu meter kubik lumpur yang menutup aliran sungai tersebut.

Sumber: “Ambang Muara Angke Dikeruk” (Kompas, 8 Februari 1979 halaman 2)

  • 23 November 1979

Sekurang-kurangnya 45 rumah dekat tanggul Banjir Kanal di Teluk Gong dibongkar. Banyak warga mengeluhkan komunikasi mengenai kabar penggusuran ini.

Sumber: “Pembongkaran Masih Berlanjut” (Kompas, 24 November 1979 halaman 3)

  • 15 Desember 1979

Wakil Gubernur DKI Jakarta bidang IV-HAKI Chormain menyampaikan akan menilai kinerja lurah-lurah dalam periode Desember 1979 sampai Maret 1980. Pengarahan dimaksudkan sebagai persiapan koordinasi tugas bersama dalam mengisi kesiagaan petugas dalam penanganan banjir.

Sumber: “Januari/Februari 1980 Puncak Banjir di Jakarta – Lurah-lurah Dinilai” (Kompas, 17 Desember 1979 halaman 3)

  • 28 September 1979

Pemerintah DKI Jakarta secepatnya akan membebaskan tanah untuk saluran Cengkareng dan sodetan-sodetan Kali Sekretaris (Jakarta Barat) menyusul rencana Pemerintah Pusat membantu Pemda DKI dengan dana Rp 11 milyar untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut.

Sumber: “Segera Dibangun Saluran Cengkareng” (Kompas, 28 September 1979 halaman 5)

  • 20 Desember 1979

Pemerintah DKI Jakarta menyiagakan sejumlah Pos Komando Penanggulangan Banjir, bertugas 24 jam tiap hari. Posko ini menangani setiap laporan keadaan semua sungai di Jakarta.

Sumber: “DKI Siagakan Posko-posko Banjir” (Kompas, 28 Desember 1979 halaman 3)

  • 12 Januari 1980

Kepala Urusan IV/Pembangunan Jakarta Utara Achman Nataatmadja menyampaikan kepada pejabat setempat bahwa pelaksanaan pembangunan saluran Cakung direncanakan Maret 1980.

Sumber: “Maret, Saluran Cakung” (Kompas, 14 Januari 1980 halaman 3)

  • 26 Januari 1981

Dalam peninjauan banjir, Gubernur Tjokropranol menyampaikan, Pemda DKI lebih mengutamakan pengendalian banjir di daerah yang padat penduduk dan daerah vital, seperti Jakarta Pusat dan daerah Industri serta jalan By-pass.

Sumber: “Gubernur Tjokropranolo: Tak Seorangpun Meninggal karena Banjir Akhir Pekan Lalu” (Kompas, 27 Januari 1980 halaman 3)

  • 5 Juni 1981

Pemda DKI menyerahkan tidak kurang 2600 bibit pohon kepada Pemda Kabupaten Bogor. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sardjono Soeprapto menyampaikan, hal tersebut merupakan langkah kerja sama kedua Pemda dalam pencegahan banjir di kemudian hari.

Sumber: “Untuk Mencegah Banjir di Jakarta: Penting, Pelestarian Lingkungan Kabupaten Bogor” (Kompas, 6 Juni 1981 halaman 3)

  • 29 Agustus 1981

Polder Pluit pengendali banjir untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut di Jakarta, diresmikan Presiden Soeharto. Menurut Ir Martsanto, Kepala Pengendali Banjir DKI, sistem polder di Pluit itu akan mengurangi banjir di daerah Jakarta Barat meliputi Taman Sari, Gang Opak, Mangga Besar, Sawah Besar dan sekitarnya.

Sumber: “Diresmikan Hari Ini: Sistem Polder Pluit, Cara Baru Mengendalikan Banjir Jakarta” (Kompas, 29 Agustus 1981 halaman 3)

  • 12 November 1981

Kopro Banjir menurunkan tenaga “penyelam” pembersih sampah (plastik-plastik kecil) yang mengumpul di pompa Waduk Pluit. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan pompa lebih lanjut.

Sumber: “Kopro Banjir Turunkan Penyelam Pembersih Sampah” (Kompas, 16 November 1981 halaman 3)

R Soeprapto

(KOMPAS/DUDY SUDIBYO)

R Soeprapto (1982-1987)

Hujan lebat yang turun Jumat pagi (7/1/1983) membuat beberapa bagian Kota Jakarta tergenang. Bundaran Air Mancur yang merupakan pertemuan Jl. MH Thamrin, Merdeka Selatan, Merdeka Barat dan Budi Kemuliaan di Jakarta Pusat juga kebanjiran. Ratusan kendaraan dari semua arah terjebak di sana sehingga menimbulkan kemacetan total selama beberapa jam. Bahkan untuk Jl. Merdeka Barat, kemacetan lalu lintas sampai di depan Istana Merdeka.

(KOMPAS/JB SURATNO)

Penyelesaian pembangunan Cengkareng Drain dan Cakung Drain, pembuatan sodetan Kali Cideng dan Kali Grogol-Sekretaris, normalisasi Kali Pesanggrahan dan Kali Grogol, pembuatan waduk baru Rawa Kepa, serta pembangunan empat Pompa Pluit buatan anak negeri yang memakan waktu 18 bulan, merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan Gubernur Soeprapto untuk membebaskan Jakarta dari rutinitas banjir.

Pda awal tahun 1984, Jakarta disambut banjir yang cukup besar karena hujan deras dan banjir kiriman dari Bogor. Namun, yang terbesar terjadi pada bulan Mei 1984 yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang melanda hampir seluruh kota Jakarta. Berita tersebut dimuat di Kompas, 16 Mei 1984 halaman 1  dengan judul “Hujan Lebat Lumpuhkan Jakarta”.

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur R Soeprapto

7 Januari 1983

Beberapa lokasi di Ibu Kota banjir setelah hujan deras melanda. Tempat yang terdampak paling parah adalah sekitar Jalan Sabang, Air Mancur, Monas, Wahid Hasyim, Kebon Sirih dan Gedung Balaikota.

Sumber: “Setelah Hujan Lebat Kemarin: Beberapa Lokasi di Ibukota Tergenang Air” (Kompas, 8 Januari 1983, halaman 3)

22 Januari 1983

Sekitar 20 ha wilayah Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tergenang air antara 50 cm sampai 1 meter, akibat hujan yang turun dari pagi hingga siang serta meluapnya Kali Cisadane.

Sumber: “Sekitar 20 ha Wilayah Rawabuaya Tergenang Air” (Kompas, 23 Januari 1983, halaman 1)

8 Januari 1984

Hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi menyebabkan air Kali Ciliwung meluap dan menggenangi beberapa lokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, serta menyebabkan satu orang lansia meninggal dunia.

Sumber: “Banjir di Jakarta” (Kompas, 9 Januari 2981, halaman 3)

9 Januari 1984

Sebanyak 291 RT di 17 kelurahan DKI terendam air Senin pagi, karena hujan yang turun semalaman. Jumlah kepala keluarga yang terkena musibah 8.569 mencakup 39.729 jiwa.

Sumber: “291 RT di 17 Kelurahan DKI Terendam Air” (Kompas, 10 Januari 1984)

15 Mei 1984

Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak sore hari melumpuhkan arus lalu lintas di pusat-pusat kota. Mobil mogok terjebak genangan air terlihat di mana-mana, sehingga lalu lintas semakin kacau balau.

Sumber: “Hujan Lebat Lumpuhkan Jakarta” (Kompas, 16 Mei 1984)

16 Mei 1984

Wilayah Jakarta Barat menderita musibah banjir cukup parah hari Rabu setelah hujan deras menyiram Ibu Kota sejak sore sampai malam hari. Sebagian besar wilayah ini terendam cukup dalam, khususnya di pemukiman yang dilalui Kali Grogol dan Kali Sekretaris yang meluap cukup tinggi.

Sumber: “Jakarta Kembali Dilanda Banjir” (Kompas, 17 Mei 1984, halaman 1)

15 Januari 1985

Hujan deras selama sekitar 10 jam yang melanda secara merata mulai sekitar pukul 02.00 WIB melumpuhkan Ibu Kota dari segala kegiatannya. Banjir muncul di mana-mana, memacetkan lalu lintas dan perdagangan, menutup kegiatan perkantoran, bahkan mengganggu arus penerbangan dari Kemayoran.

Sumber: “Banjir Lumpuhkan Jakarta * Lalulintas Macet, Kegiatan Ekonomi pun Ikut Terhambat” (Kompas, 16 Januari 1985, halaman 1)

16 Januari 1985

Rumah Sakit Akademik Atmajaya yang terletak di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu terpaksa dikosongkan sebagian, karena seluruh lantai dasarnya terendam air. Di kawasan Penjaringan, meski hujan telah reda, genangan air justru bertambah hingga 80 cm.

Sumber: “Genangan Air Enggan Surut, DIhalangi oleh Pasang Naik” (Kompas, 17 Januari 1985, halaman 1)

7 Februari 1985

Beberapa  daerah rawan banjir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dilanda banjir kiriman Rabu lalu, sampai kemarin pagi masih tergenang air. Lalul intas dari daerah Jakarta Selatan bagian barat menuju pusat kota praktis lumpuh.

Sumber: “Banjir di Jakarta Timur dan Selatan: 5 Rumah Hanyut, 12.340 Orang Mengungsi” (Kompas, 8 Februari 1985, halaman 10)

14 Agustus 1986

Hujan lebat yg mengguyur Jakarta sejak Rabu malam hingga Kamis Siang, mengakibatkan banyak kawasan permukiman dan beberapa jalan lintas utama Kota Jakarta tergenang air. Daerah yang tergenang air di Jakarta itu memang “langganan” banjir tiap tahun.

Sumber: “Daerah ‘Langganan’ Tergenang Lagi * Lalu Lintas Macet, Masyarakat Sudah Terbiasa” (Kompas, 15 Agustus 1986, halaman 1)

15 Desember 1986

Banjir di Cipinang Besar dan Kebon Nanas, Jakarta Timur, serta komplek perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Bintaro, dan Graha Permai, Kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan, terutama terjadi akibat arus air dari luar daerah Jakarta sendiri.

Sumber: “Jakarta Timur dan Selatan Tergenang, Akibat Luapan Arus dari Luar Jakarta” (Kompas, 16 Desember 1986, halaman 3)

2 Januari 1987

Hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa jam siang hari, kembali menggenangi beberapa kawasan langganan banjir. Antara lain, kawasan IKPN Bintaro dan Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan, Kampung Pluis dan sekitar Kali Pesanggrahan Meruya Ilir Jakarta Barat, yang tergenang air setinggi 0,5-2 meter.

Sumber: “Banjir Jenguk Lagi Jakarta” (Kompas, 3 Januari 1987, halaman 3)

3 Januari 1987

Hujan awal tahun 1987 mengakibatkan banjir Jakarta. Jakarta Barat mengalami banjir paling parah. Beberapa kelurahan di wilayah Jakarta Barat, antara lain Kecamatan Grogol Petamburan, Kebun Jeruk, dan Cengkareng mengalami banjir terparah awal tahun itu.

Sumber: “Banjir di Jakarta Barat Terparah Awal Tahun Ini” (Kompas, 5 Januari 1987, halaman 3)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur R Soeprapto

4 Oktober 1982

Gubernur DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Nomor 951 tahun 1982 memutuskan melakukan pelebaran sodetan Kali Cideng serta pembangunan gedung pompa Jl Siantar, Jakarta Pusat. Sodetan ini dibuat untuk mengurangi debit air agar tidak masuk ke dalam sistem pengendalian waduk dan pompa Pluit.

Sumber: “Enam Pompa untuk Amankan Sepanjang Kali Cideng” (Kompas, 16 November 1982, halaman 3)

1 November 1982

Gubernur menginstruksikan pembentukan komando pengendalian banjir. Instansi-instansi yang memiliki sarana penyelamatan banjir seperti Pertamina dan Skogar diharapkan ikut serta dalam komando tersebut.

Sumber: “Perencanaan Kawasan Industri Jangan Hambat Gerak Pembangunan”(Kompas, 2 November 1982)

29 April 1982

Dalam proyek anggaran 1983/1984, Proyek Pengendalian Banjir mendapat dana RP 6,2 milyar dari pemerintah pusat dan bantuan Jepang. Dana ini digunakan untuk pembebasan tanah serta pelaksanaan proyek sodetan Grogol-Kali Sekretaris di Pesing dari saluran Cengkareng.

Sumber: “Jakarta Tak akan Kebanjiran” (Kompas, 30 April 1983, halaman 3)

18 Januari 1984

Cengkareng dan Cakung Drain, dua saluran utama pembuang air di Ibu Kota sudah berfungsi penuh. Kedua saluran ini dibangun untuk mengurangi genangan air di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Sumber: “Cengkareng dan “Cakung Drain” Sudah Berfungsi Penuh” (Kompas, 19 Januari 1984, halaman 3)

19 Maret 1984

Daerah hulu Sungai Ciliwung di Pasirangin Jawa Barat akan dihijaukan untuk melestarikan daerah ini sebagai sumber air, dan mengendalikan banjir yang sering menimpa Kota Jakarta. Penghijauan ditandai dengan penyerahan 10.500 bibit pohon oleh Gubernur DKI R Soeprapto kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Abung Kusman di Pasirangin Kecamatan Cisarua Bogor.

Sumber: “Hulu Ciliwung Dihijaukan” (Kompas, 20 Maret 1984, halaman 3)

16 Juli 1984

Kali Angke di Pesing, Jakarta Barat, untuk sementara tidak lagi berfungsi sebagai pengendali banjir. Seluruh debit Kali Pasanggrahan yang sebelumnya mengalir ke Kali Angke sudang dialihkan ke Cengkareng Drain beberapa bulan lalu.

Sumber: “Fungsi Pengendali Banjir Kali Angke Diistirahatkan” (Kompas, 17 Juli 1984)

1 Oktober 1984

Genangan di makam Tanah Kusir, Jakarta Selatan baru dapat diatasi setelah normalisasi Kali Pesanggrahan rampung. Pekerjaan pembangunan ini baru akan dimulai tahun anggaran 1984/1985 ini dan dilaksanakan bertahap.

Sumber: “Normalisasi Kali Pesanggrahan Penyelamat Makam Tanah Kusir” (Kompas, 2 Oktober 1984, halaman 3)

28 Januari 1986

Dalam tahun anggaran 1986/1987, dana RAPBN untuk pengendalian banjir di Jakarta menurun sekitar 60 persen. Dari Rp 6,5 milyar tahun 1985/86 menjadi 2,5 milyar tahun 1986/87.

Sumber: “Awal Februari, Hujan dan Badai akan Mengamuk Lagi” (Kompas, 29 Januari 1986, 1)

13 Agustus 1986

Pemda DKI tahun 1986/1987 akan membangun waduk baru Rawa Kepa, Jakarta Barat dengan biaya Rp 400 juta. Waduk dibangun agar genangan banjir disedot dari kawasan Tomang Utara dan Rawa Kepa.

Sumber: “Berbagai Usaha Pemda DKI Untuk Mengurangi Banjir” (Kompas, 14 Agustus 1986, halaman 3)

6 Oktober 1986

Pembangunan empat pompa baru di Waduk Pluit masing-masing berkekuatan empat meter kubik perdetik. Letak pompa ini bersebelahan dengan pompa yang dibangun sebelumnya dan masing-masing juga berkapasitas empat meter kubik per detik.

Sumber: “Jika Proyek Drainase Dilakukan Terpadu, Banjir di DKI Teratasi” (7 Oktober 1986, halaman 3)

9 Desember 1986

Pembangunan empat pompa dalam waktu 18 bulan, menelan biaya Rp 2,4 milyar di samping Rp 1 milyar lebih untuk gedungnya. Pompa itu terbesar untuk ukuran Asia Tenggara.

Sumber: “Banjir di DKI Sulit Ditanggulangi: Akibat Pertambahan Permukiman dan Sampah Plastik di Luar Perkiraan” (Kompas, 10 Desember 1986, halaman 3)

13 Desember 1986

Menteri Pekerjaan Umum Ir Suyono Sosrodarsono akan meresmikan pompa Pluit yang dibangun oleh perusahaan dalam negeri PT Ruhak Phala. Pompa Pluit yang terdiri dari empat unit dan masing-masing berkapasitas empat meter kubik per detik, merupakan pompa terbesar yang desai dan pembuatannya dilakukan teknisi-teknisi Indonesia.

Sumber: “Hari Ini Pompa Pluit Diresmikan” (Kompas, 13 Desember 1986, halaman 3)

28 Januari 1987

Tiga perusahaan real estate di Jakarta Barat yaitu Bojong Permai, Persada Sayang dan Karlina Sayang, bekerja sama dengan Proyek Penanggulangan Banjir DKI Jakarta akan membangun tanggul di sepanjang Kali Angke yang melewati Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng.

Tiga Real Estate Bangun Tanggul (Kompas, 29 Januari 1987, halaman 3)

11 Februari 1987

Kali Grogol akan dinormalisasi secara bertahap mulai tahun anggaran 87/88. Tahap pertama pekerjaan itu mulai dari jembatan Tanjung Duren sampai jembatan Palmerah; tahap berikutnya dari jembatan Palmerah sampai pintu air Pondok Pinang Jakarta Selatan.

Sumber: “Kali Grogol Dinormalisasi Tahun Ini” (Kompas, 12 Februari 1987, halaman 3)

Wiyogo Atmodarminto

(KOMPAS/JB SURATNO)

Wiyogo Atmodarminto (1997-1992)

KOMPAS, 26 Januari 1990

Banjir Jakarta mungkin bisa juga melahirkan atlet polo air. Sejumlah anak dengan riang bermain bola di lapangan bola yang terendam Kanal Terusan Banjil (Kali Malang), Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hujan yang beberapa hari terakhir mengguyur Jakarta, membuat lapangan bola itu seolah menjadi lapangan polo air. (KOMPAS/AGUS HERMAWAN)

Rencana pembangunan proyek Banjir Kanal Barat (BKB) dibatalkan. Sebagai gantinya, dibangun tiga paket proyek yang dikerjakan secara bertahap.

Cengkareng Drain, sodetan Kali Sekretaris-Kali Grogol, dan proyek Pompa Siantar dianggap sebagai pengganti proyek BKB yang batal. Pompa Siantar yang mulai dibangun pada tahun 1986, selesai dan mulai beroperasi tahun 1989. Hal tersebut dapat mengurangi beban banjir wilayah Jakarta Pusat

Penyelesaian pembangunan warisan gubernur terdahulu juga merupakan komitmen dari Gubernur Wiyogo Atmodarminto dalam menjalankan tugasnya.  Meski demikian, banjir besar tetap kerap mengunjungi Jakarta yang mengakibatkan kemacetan total, seperti yang diberitakan Kompas pada 22 Desember 1991 halaman 1 (satu), dengan judul “Jakarta Macet Total Kemarin”.

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Wiyogo Atmodarminto

25 November 1988

Kawasan Pasar Ikan dan Gunung Sahari Ancol dilanda banjir akibat pasang naik air laut di Teluk Jakarta sejak pagi. Arus lalu lintas dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota melalui Jalan Laksamana RE Martadinata menjadi macet total.

Sumber: “Banjir Landa Pasar Ikan dan Ancol” (Kompas, 26 November 1988, halaman 3)

26 November 1988

Air laut yang meluap dan menggenangi kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa membuat ratusan ton bahan pokok di gudang yang akan dikapalkan ke beberapa daerah, rusak terendam air asin.

Sumber: “Air Laut Meluap Mendadak Ratusan Ton Bahan Pangan Rusak” (Kompas, 27 November 1988, halaman 1)

21 Desember 1988

Banjir di Kelurahan Cipinang Besar, di Jalan Cipinang Jaya selama tiga hari tiga malam belum surut hingga pagi hari itu (Selasa, 21/12/1988). Wilayah Jakarta Timur dinyatakan sebagai daerah yang mengalami banjir terparah dalam tiga hari itu.

Sumber: “Genangan Banjir Belum Surut Akibat Pasang Mencapai 1,9 M” (Kompas, 21 Desember 1988, halaman 3)

13 Februari 1989

Sungai Ciliwung dan Kali Pesanggrahan tak sanggup menampung banjir kiriman dari Bogor. Akibatnya, beberapa daerah seperti Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Kebon Baru, Bukitduri, dan Pejaten Timur, yang dilintasi Sungai Ciliwung,  tergenang air. Kelurahan Bintaro terutama daerah di tepi Kali Pesanggrahan, tergenang air satu hingga tiga meter.

Sumber: “Banjir Melanda Jakarta, Bekasi, dan Tangerang” (Kompas, 14 Februari 1989, halaman 3)

23 Januari 1990

Beberapa kawasan yang selama ini langganan banjir di Jakarta, kembali terendam. Air yang menggenangi kawasan Kelurahan Bangka, Duren Tiga, Jakarta Selatan, mencapai 1,35-1,75 meter. Di Kelurahan Dukuh, Kramatjati, Jatinegara dan Cipinang Bawah, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 75 cm.

Sumber: “Ratusan Rumah di Tangerang, Jakarta, dan Bekasi Terendam” (Kompas, 24 Januari 1990, halaman 3)

21 Desember 1991

Hujan lebat disertai guntur berlangsung sekitar dua jam melanda Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya di siang hari. Hal ini membuat lalu lintas macet total sekitar delapan jam sampai malam hari.

Sumber: “Jakarta Macet Total” (Kompas, 22 Desember 1991, halaman 1)

23 April 1992

Jakarta kembali banjir akibat hujan deras yang turun sejak lepas tengah hari. Macet sore hari itu merupakan kemacetan terbesar di tahun 1992. Kemacetan masih tejadi hingga pukul 22.00.

Sumber: “Jakarta Kembali Dilanda Kemacetan” (Kompas, 24 April 1992, halaman 1)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Wiyogo Atmodarminto

20 Desember 1988

Untuk menanggulangi banjir di daerah Jakarta Timur, tahun depan akan dibangun saluran dari Cipinang ke Cakung Drain. Proyek ini memerlukan biaya Rp 80 milyar untuk saluran selebar 100 meter dan sepanjang 5,1 km. Pembiayaan proyek tersebut akan menggunakan bantuan dan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dari Jepang.

Sumber: “Genangan Banjir Belum Surut Akibat Pasang Mencapai 1,9 M” (Kompas, 21 Desember 1988, halaman 3)

27 Oktober 1989

Dari 75 perusahaan industri yang limbahnya diperiksa Pemerintah DKI Jakarta, 70 persen di antaranya telah melampaui ambang batas pencemaran. Untuk mengatasi hal itu, Pemda akan membuat perjanjian dengan pengusaha untuk menekan jumlah limbahnya hingga di bawah ambang batas pencemaran.

Sumber: “Tujuh Puluh Persen Industri DKI Lampaui Ambang Batas Pencemaran” (Kompas, 28 Oktober 1989, halaman 3)

11 November 1989

Dengan beroperasinya Pompa Siantar, diperkirakan lokasi rawan banjir di Jakarta yang tahun lalu tercatat 94, akan berkurang menjadi 81 lokasi. Lokasi tersebut tersebar di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Sumber: “Pompa Siantar Beroperasi, Daerah Rawan Banjir Berkurang” (Kompas, 13 November 1989, halaman 3)

23 April 1990

Untuk menanggulangi kerawanan banjir, akan dibangun waduk seluas 40 hektar di Kelurahan Papangim Tanjungpriok, Jakarta Utara. Direncanakan pembangunan waduk ini akan menelan biaya sekitar 42 milyar.

Sumber: “Tiga ‘Developer’ Bangun Waduk 40 Hektar di Sunter” (Kompas, 24 April 1990, halaman 16)

19 Juni 1990

Gubernur DKI Jakarta didampingi Menteri Pekerjaan Umum Ir Radinal Moochtar, hari Selasa melakukan peletakan batu pertama Waduk Sunter dan Stasiun Pompa Sunter Utara di Jakarta Utara. Fasilitas itu diharapkan dapat membebaskan enam kelurahan dengan 42.000 kepala keluarga dari ancaman banjir.

Sumber: “Developer Penuhi Kewajiban Membangun Waduk di Sunter” (Kompas, 20 Juni 1990, halaman 6)

Surjadi Soedirja

(KOMPAS/HASANUDDIN ASSEGAFF)

Surjadi Soedirja (1992-1997)

KOMPAS, 23 Januari 1994

Sebanyak 78 KK (kepala keluarga) di wilayah RT 01-04 di Kampung Melayu, Jakarta Timur, hari Sabtu (22/1) terendam banjir kiriman. Para warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung ini sebelumnya tidak memperkirakan bahwa banjir bakal lebih tinggi dari biasanya. Sampai hari Sabtu petang, sebagian warga masih bertahan di loteng atas rumahnya sedangkan sebagian lain harus mengungsi ke kolong jembatan layang Kampung Melayu.

(KOMPAS/IRVING NOOR)

Reklamasi Pantai Indah Kapuk dan Kapuk Naga menjadi polemik panjang dalam masa kepemimpinan Gubernur Surjadi Soedirdja yang menerbitkan Perda No. 8/1995.

Pembangunan saluran pembuang (drain) ke Waduk Sunter; normalisasi Kali Ciliwung; pembangunan Stasiun Pompa Ancol, Tidal Gate, Waduk Sunter III, dan penertiban kanal/saluran air Glodok; serta pengambilalihan pengelolaan seluruh prasarana banjir di DKI Jakarta (tadinya oleh Departemen Pekerjaan Umum) adalah bukti realisasi kebijakannya dalam mengatasi banjir Jakarta.

Banjir tetap kerap menghantui Kota Jakarta setiap tahunnya, termasuk banjir di jalan tol bandara. Hal itu kerap membuat penumpang bandara batal terbang karena terjebak banjir dan macet. Banjir terbesar melanda Jakarta di awal tahun 1996, tertuang dalam berita Kompas, 8 Januari 1996, halaman 1, dengan judul “Banjir Terbesar Landa Jakarta”.

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Surjadi Soedirja

3 Desember 1992

Hujan dari Rabu sore hingga Kamis pagi di sebagian besar wilayah Jakarta menimbulkan banjir di sejumlah lokasi. Daerah rawan banjir seperti sekitar Kali Sunter, Pluit, dan sepanjang Kali Pesanggrahan tergenang banjir sejak Rabu.

Sumber: “Hujan Sepanjang Malam, Jakarta Tergenang, Tangerang Banjir” (Kompas, 4 Desember 1992, halaman 7)

10 Januari 1993

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (9/1) malam, mengakibatkan banjir di beberapa area di DKI Jakarta. Daerah-daerah langganan banjir seperti Pluit, Sunter di Jakut, Jl. Pinangsia Raya, Kecamatan Tamansari, Jakbar, berbagai daerah di Kecamatan Tambora, Jakbar dan beberapa lokasi lainnya.

Sumber: “Hujan Deras Mengguyur, Jakarta Kembali Tergenang” (Kompas, 11 Januari 1993, halaman 7)

1 Februari 1993

Hujan deras yang turun sepanjang Sabtu hingga Minggu pagi, kembali membuat banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi. Kali Ciliwung yang membelah Kota Jakarta, terlihat meluap yang mengakibatkan puluhan rumah yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tenggelam.

Sumber: “Ciliwung Meluap, Jalan ke Bandara tergenang” (Kompas, 1 Februari 1993, halaman 1)

8 Februari 1993

Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak Sabtu hingga Minggu siang, kembali menggenangi beberapa wilayah di Jakarta Utara. Genangan itu tidak hanya merendam rumah penduduk, tapi juga mengakibatkan sejumlah jalan raya di wilayah tersebut rusak berat.

Sumber: “Jakarta Utara Masih Tergenang, Sejumlah Jalan Umum Rusak Berat “(Kompas, 2 Februari 1993 halaman 7)

26 November 1993

Kali Pesanggrahan yang melintas kawasan Jakarta Selatan dan Barat, sejak Jumat dini hari mulai rawan. Di Jl. Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, air sungai menggenangi badan jalan setinggi 1 meter. Semua kendaraan yang melalui jalur ini dialihkan ke Jl. H. Kelik, dan kemudian ke Jl. Raya Kelapa Dua.

Sumber: “Kali Pesanggrahan Meluap Lalu Lintas Macet Total” (Kompas, 27 November 1993, halaman 7)

7 Januari 1994

Hujan terus menerus yang turun merata di wilayah DKI Jakarta sejak Kamis malam (6/1) sampai Jumat siang, menggenangi sebagian wilayah DKI Jakarta. Genangan air antara 20 cm – 100 cm terjadi akibat meluapnya beberapa sungai dan drainase di dalam kota.

Sumber: “Sebagian Wilayah DKI Tergenang” (Kompas, 8 Januari 1994, halaman 7)

21 Januari 1994

Hujan yang mengguyur terus menerus wilayah DKI Jakarta sekitarnya sejak Jumat (21/1) dini hari sampai dengan Jumat sore, mengakibatkan sebagian wilayah DKI Jakarta tergenang. Genangan air terjadi akibat beberapa sungai yang melintas di DKI seperti Kali Cipinang, Kali Malang, dan Kali Pesanggrahan meluap.

Sumber: “Jakarta Tergenang Lagi” (Kompas, 22 Januari 1994, halaman 7)

23 Januari 1994

Sedikitnya 1.300 rumah milik 1.789 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Petamburan terendam sampai ketinggian 2,40 meter akibat meluapnya air Kali Banjir Kanal yang melanda lingkungan tersebut sejak hari Jumat ddan Sabtu.

Sumber: “Gubernur DKI Tinjau Banjir di Petamburan” (Kompas, 24 Januari 1994, halaman 7)

13 November 1995

Hujan lebat pada Minggu (12/11) sore di Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di berbagai wilayah. Sejumlah sungai meluap ke permukiman dan jalan. Genangan air di jalanan yang berlangsung hingga Senin pagi membuat arus lalu lintas macet total di banyak tempat.

Sumber: “Banjir di Sebagian DKI Lumpuhkan Lalu Lintas” (Kompas, 14 November 1995, halaman 1)

15 November 1995

Banjir di kawasan selatan Jakarta sampai Rabu (15/11) masih merendam ratusan rumah warga. Sedikitnya 784 KK (Kepala Keluarga) di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggarahan, Jakarta Selatan terpaksa mengungsi.

Sumber: “784 KK di Jakarta Selatan Mengungsi Didesak Banjir” (Kompas, 16 November 1995, halaman 8)

13 Desember 1995

Arus Lalu lintas di sebagian besar ruas jalan di jantung Kota Jakarta nyaris lumpuh sejak Rabu (13/12) pagi hingga petang, setelah hujan deras mengguyur DKI malam sebelumnya.

Sumber: “Lalu Lintas Jakarta Macet Total Sepanjang Hari” (Kompas, 14 Desember 1995, halaman 1)

5 Januari 1996

Hujan yang turun sejak malam tahun baru hingga beberapa hari sesudahnya, membuat rumah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat sampai Jumat (5/1) petang masih tergenang air. Tinggi genangan antara 20 cm hingga 1,4 meter. Banjir ini bahkan merenggut nyawa 2 pengemudi ojek yang terseret luapan air Kali Banjir Kanal di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakpus.

Sumber: “Banjir di Jakut dan Jakpus Ribuan Rumah Tergenang” (Kompas, 6 Januari 1996, halaman 8)

6 Januari 1996

Puluhan ribu rumah di Jakarta dan Bogor terendam banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung yang membelah Kota Bogor dan melewati sejumlah permukiman di Jakarta. Hujan yang turun terus-menerus sejak sepekan terakhir ini mencapai puncaknya hari Sabtu (6/1) kemarin.

Sumber: “Ciliwung Meluap * Puluhan Ribu Rumah Terendam” (Kompas, 7 Januari 1966, halaman 1)

7 Januari 1996

Banjir yang merendam puluhan ribu rumah di sekitar tepian Kali Ciliwung yang membelah Kota Jakarta, sampai Minggu petang masih tetap tinggi, bahkan meluas. Ribuan kepala keluarga mengungsi, ada yang mulai menderita sakit bahkan meninggal.

Sumber: “Banjir Terbesar Landa Jakarta * Empat Jenazah DItemukan” (Kompas, 8 Januari 1996, halaman 1)

16 Januari 1996

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (15/1) malam hingga Selasa (16/1) menyebabkan 13 kelurahan di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tergenang banjir antara 30 cm sampai dua meter.

Sumber: “Banjir Rendam 13 Kelurahan di DKI” (Kompas, 17 Januari 1996, halaman 1)

10 Februari 1996

Banjir kembali menerjang Ibu Kota dan meyengsarakan warganya. Guyuran hujan yang turun terus menerus sejak hari Jumat (9/2) malam hingga Sabtu petang (10/2), membuat ratusan ribu orang tak bisa bekerja, ribuan penumpang tertahan di Bandara Cengkareng, perjalanan KA dibatalkan, EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) ditunda, listrik- listrik di perumahan padam, ribuan mobil terjebak sehingga lalu lintas nyaris lumpuh, dan dua warga tewas.

Sumber: “Banjir Jakarta: Lalu Lintas Lumpuh, 75.000 Telepon Mati * Siaran TVRI Terganggu, 2 Warga Tewas” (Kompas, 11 Februari 1996, halaman 1)

12 Februari 1996

Banjir yang hampir merata hari Sabtu (10/2) belum pulih sepenuhnya hingga Senin. Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Kota masih terendam, rata-rata satu meter. Menurut Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja kepada wartawan di Balaikota, Senin, jumlah korban banjir enam orang tewas.

Sumber: “Gubernur DKI tentang Curah Hujan: Lima Kali di Atas Normal” (Kompas, 13 Februari 1996, halaman 1)

2 April 1996

Kali Cipinang dan Kali Pasanggrahan yang melintasi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Selasa (2/4) meluap. Akibatnya, kemacetan berlarut sampai Selasa tengah malam di beberapa jalan di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Lebih dari 2.000 rumah terendam.

Sumber: “Kali Pasangrahan dan Cipinang Meluap: Lalu Lintas Lumpuh, 2.500 Rumah Terendam” (Kompas, 3 April 1996, halaman 1)

15 Oktober 1996

Hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa jam sejak siang hari Selasa (15/10) mengakibatkan arus lalu lintas di banyak jalan di Jakarta lumpuh. Genangan air di beberapa jalan yang mencapai ketinggian ban mobil. Kemacetan di banyak jalan masih terjadi sampai menjelang tengah malam.

Sumber: “Banjir Lumpuhkan Lalu Lintas Jakarta” (Kompas, 16 Oktober 1996, halaman 1)

14 Januari 1997

Hujan deras turun sejak Senin (13/1) malam hingga Selasa (14/1) siang, membuat sejumlah lokasi di Jakarta tergenang. Kali Cipinang meluap dan merendam sedikitnya 745 rumah yang dihuni 2.640 jiwa.

Sumber: “Hujan Deras Hampir 12 Jam: Sebagian Kawasan Jakarta Tergenang, 1.023 KK di Tangerang Dikepung Air” (Kompas, 15 Januari 1197, halaman 3)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Surjadi Soedirja

21 Mei 1993

Pembangunan sistem pengendalian banjir di kawasan Sunter, Jakarta Utara menghadapi kendala “alotnya” pembebasan. Dari rencana pembangunan 4 buah saluran pembuang (drain) ke Waduk Sunter oleh Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Departemen Pekerjaan Umum, baru bisa diselesaikan 2 saluran pembuang.

Sumber: “Sunter, Proyek Banjir Swasta” (Kompas, 22 Mei 1993, halaman 7)

1 September 1994

Tanggung jawab pengelolaan seluruh prasarana banjir di DKI Jakarta, yang tadinya berada di tangan Departemen Pekerjaan Umum, kini akan dipikul bersama-sama antara departemen tersebut dengan Pemda DKI Jakarta.

Sumber: “Sarana Pengendalian Banjir Ditangani Departemen PU dan Pemda” (Kompas, 3 September 1994, halaman 7)

7 Juni 1995

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja minta kepada developer PT Mandara Permai yang membangun perumahan elite Pantai Indah Kapuk (PIK) agar segera membuat waduk dan saluran air serta melakukan penghijauan di kawasan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Amdal PIK yang sudah direvisi.

Sumber: “Gubernur DKI Minta: Developer PIK Segera Bangun Waduk, Tanggul, dan Saluran Air” (Kompas, 8 Juni 1995, halaman 3)

9 Januari 1966

Sepanjang 800 meter badan Kali Ciliwung di hulu jembatan Kampung Melayu, yang saat ini masih 20 meter, akan dilebarkan menjadi 60 meter. Pelebaran Kali Ciliwung di Kampung Melayu ini akan diikuti pula dengan pelebaran di lokasi dan sungai lainnya.

Sumber: “Kali Ciliwung di Kp Melayu Dilebarkan Menjadi 60 Meter * Ribuan Rumah di Tepi Sungai DIbersihkan” (Kompas, 10 Januari 1996, halaman 8)

27 Februari 1996

Rencana induk (masterplan) pembangunan terowongan atau sodetan dua sungai besar yang masuk ke DKI Jakarta, Ciliwung-Cisadane di Katulampa, Bogor (Jawa Barat) untuk mengendalikan banjir di Jakarta, akan selesai Mei 1996.

Sumber: “Rencana Induk Terowongan Katulampa Digodok di Tokyo” (Kompas, 28 Februari 1996, halaman 8)

30 Maret 1996

Ketinggian air Sungai Ciliwung sudah bisa langsung dipantau sekitar 10 jam sebelum masuk ke Pintu Air Manggarai di Jakarta. Dengan demikian, warga Jakarta yang tinggal di sepanjang Ciliwung mempunyai waktu cukup untuk berbenah, sebelum banjir datang menyerbu permukiman mereka.

Sumber: “Rampung, Stasiun Komunikasi Pemantau Sungai di Ciliwung” (Kompas, 1 April 1996, halaman 8)

6 Mei 1996

Sedikitnya 60 pengusaha menyatakan berminat mengembangkan kawasan pantai utara Jakarta. Mereka umumnya menyambut baik kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta.

Sumber: “Reklamasi Pantai Utara Jakarta: 60 Persen Pengusaha Berminat” (Kompas, 7 Mei 1996, halaman 12)

19 Juni 1996

Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jakarta Barat akan melanjutkan pengerjaan normalisasi aliran anak Kali Ciliwung yang mengalir di Kelurahan Pinangsia, Manggabesar, dan Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari untuk mengurangi terjadinya banjir di wilayah tersebut

Sumber: “Info Jabodetabek: Normalisasi Anak Kali Ciliwung” (Kompas, 21 Juni 1996, halaman 12

15 September 1996

Banyaknya kanal atau saluran air yang tertutup beton atau bangunan, membuat kawasan Glodok dan sekitarnya sering banjir saat hujan. Karena itu, kanal yang dibangun 50 tahun silam harus difungsikan kembali dengan cara membongkar paksa semua bangunan yang berdiri di atasnya.

Sumber: “Kanal Tertutup Beton: Kawasan Glodok dan Sekitarnya Rawan Banjir” (Kompas, 16 September 1996, halaman 12)

22 September 1996

Pemda Kodya Jakarta Timur membangun 29 buah filter-filter (boom) penahan sampah, ban-ban berjalan (conveyor belt) dan derek mekanik (crane). Semuanya itu dimaksudkan untuk memudahkan pengambilan timbunan sampah.

Sumber: “Jakarta Timur Mengantisipasi Ancaman Banjir: Membersihkan Sungai dengan ‘Boon’, Ban Berjalan, dan ‘Crane’ (Kompas, 23 September 1996, halaman 12)

7 Oktober 1996

Pemerintah DKI Jakarta membentuk Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana) Penanggulangan Banjir. Gubernur DKI menginstruksikan kepada semua asisten, kepala dinas dan kepala kantor wilayah di jajaran DKI Jakarta untuk siaga dan piket 24 jam.

Sumber: “Dibentuk, Satkorlak Penanggulangan Banjir * Sirene Disiapkan” (Kompas, 8 Oktober 1996, halaman 12)

9 Oktober 1996

Sejumlah sarana sistem pengendali banjir untuk mengurangi pengaruh pasang laut dijadwalkan sudah bisa berfungsi sebelum puncak musim hujan tahun 1996/97 yang diperkirakan tiba pada bulan Januari-Februari 1997. Sistem pengendali banjir yang dimaksud adalah Stasiun Pompa Ancol dan Pekapuran Tidal Gate, yang pembangunannya sudah dimulai pada awal tahun anggaran 1996/97 ini.

Sumber: “Membebaskan Jakarta Utara dari Genangan: Difungsikan, Stasiun Pompa Ancol dan Pekapuran ‘Tidal Gate’ ” (Kompas, 11 Oktober 1966, halaman 12)

18 November 1996

Pembuatan sumur resapan menjadi salah satu syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kotamadya Jakarta Selatan. Semua warga dan instansi yang ingin membangun diharuskan menyediakan lahan untuk membuat sumur resapan.

Sumber: “Di Jakarta Selatan: Sumur Resapan, Syarat untuk Memperoleh IMB” (Kompas, 19 November 1996, halaman 12)

13 Maret 1997

Pemerintah akan membangun terowongan yang menghubungkan Kali Ciliwung dan Cisadane dalam tahun 1997. Proyek-proyek tahun 1996/1997 yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, di antaranya adalah memperkuat dan meninggikan tanggul Banjir Kanal sepanjang 4000 M, menata Kali Ciliwung sepanjang 600 M dan membangun Polder Sunter Timur III.

Sumber: “Banjir di Jakarta Ditanggulangi dengan Membangun Terowongan” (Kompas,14 Maret 1997, halaman 3)

16 Maret 1997

Sebuah pompa hampir rampung dibangun untuk menyedot limpahan air dari Waduk Sunter III. Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto dan Gubernur DKI Jakarta akan meresmikan penggunaan pompa penyedot air itu pada Senin, 14 April.

Sumber: “Diresmikan April, Pompa Air Waduk Sunter III” (Kompas,17 Maret 1997, halaman 3)

22 Agustus 1997

Sebuah waduk akan segera dibangun di Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Waduk yang akan dibangun mulai September 1997 tersebut difungsikan untuk mencegah air agar tidak menggenangi pemukiman penduduk di tiga kelurahan, yakni Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, dan Jati Pulo.

Sumber: “Cegah Banjir, Waduk Dibangun di Kota Bambu Utara” (Kompas, 23 Agustus 1997, halaman 3)

3 Oktober 1997

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta membangun Rumah Pompa di Danau Sunter Selatan. Pembangunan instalasi penanggulangan banjir itu dimulai 18 Agustus 1997 dan diperkirakan selesai dalam lima bulan.

Sumber: “Info Jabotabek: Pembangunan Rumah Pompa” (Kompas, 6 Oktober 1997, halaman 3)

KOMPAS, 3 Februari 2002

Seorang pengendara sepeda nekat menerjang banjir di depan gedung Bank Indonesia Jalan Thamrin, Jakarta, Sabtu (2/2). Banjir yang melanda beberapa jalan protokol di Jakarta, termasuk Jalan Thamrin, mengakibatkan jalan-jalan tersebut ditutup untuk kendaraan yang akan lewat (KOMPAS/DANU KUSWORO)

KOMPAS, 25 Maret 2006

Beberapa alat berat sedang digunakan untuk pengerukan tanah di lahan yang akan dibangun Banjir Kanal Timur (BKT) di daerah Bambu Duri I, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (23/3). (KOMPAS/ALIF ICHWAN)

Sutiyoso (1997-2007)

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso di depan Komisi II DPR, tahun 2002

(KOMPAS/IWAN SETIYAWAN)

Pembangunan saluran Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer di Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan dimulai pada 22 Juni 2002.

Untuk mengantisipasi kejadian banjir yang terus berulang, akhirnya Gubernur Sutiyoso akan memulai pembangunan Banjir Kanal Timur pada 22 Juni 2002. Namun, dalam catatan arsip Kompas, hal tersebut baru terlaksana pada Juli 2003 karena berbagai hambatan terutama persoalan anggaran dan pembebasan tanah.

Pembangunan Banjir Kanal Timur ini diharapkan dapat mengurangi persoalan banjir yang ada di Jakarta. Pada akhir Januari sampai awal Februari 2002 lalu, Jakarta pernah mengalami banjir besar yang membuat Ibu Kota ini lumpuh. Hal ini diberitakan Kompas pada 31 Januari 2002 halaman 1, dengan judul “Bencana Banjir Nasional: Ekonomi Lumpuh”.

Berikut beberapa kejadian banjir dan penanggulangan banjir pada pemerintahan Sutiyoso yang terangkum dalam pemberitaan Kompas selama beliau menjabat.

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Sutiyoso

8 Maret 1998

Banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Sunter meluap. Setidaknya tujuh ratus rumah di RW 02 dan 03 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, termasuk kompleks perumahan Cipinang Indah terendam banjir. Di kompleks perumahan tersebut, genangan di jalan-jalan setinggi 1,5 meter.

Sumber: “Kali Sunter Meluap, Jakarta Banjir” (Kompas, 9 Maret 1998 halaman 1)

24 April 1998

Sedikitnya tiga ribu rumah warga Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, terendam air akibat meluapnya Kali Sunter dan Kali Cipinang. Genangan air meliputi lima kelurahan yaitu, Kelurahan Makasar, Kebonpala, dan Cipinang Melayu, Pinang Ranti, dan Halim Perdanakusuma.

Sumber: “Kali Sunter Meluap Lagi, Ribuan Rumah Tergenang” (Kompas, 25 April 1998 halaman 15)

12 Mei 1998

Sungai Ciliwung meluap mengakibatkan rumah-rumah yang dihuni belasan ribu penduduk di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Selasa (12/5) tergenang antara 0,5 – 1,2 meter.

Sumber: “Sungai Ciliwung dan Cisadane Meluap: Belasan Ribu Rumah Terendam” (Kompas, 13 Mei 1998 halaman 19)

13 Januari 1999

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya langsung menggenangi jalanan dan berbagai kawasan pemukiman pelanggan banjir setinggi 30-150 cm. Beberapa ruas jalan macet total dan puluhan mobil mogok.

Sumber: “Banjir Landa Jakarta, Jalanan Macet” (Kompas, 15 Januari 1999 halaman 1)

13 Februari 1999

Hujan datang, Jakarta tergenang. Beberapa kawasan jalanan Jakarta langsung berubah menjadi kolam air. Beberapa ruas jalan mengalami kemacetan cukup parah.

Sumber: “Ruas Jalan Jakarta Berubah Jadi Kolam” (Kompas, 14 Februari 1999 halaman 1)

20 Juli 1999

Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan sebagian wilayah Jakarta tergenang. Selain menggenangi jalan, air juga masuk ke rumah-rumah penduduk dan gedung-gedung sekolah.

Sumber: “Sebagian Jakarta Tergenang” (Kompas, 21 Juli 1999 halaman 3)

31 Oktober 1999

Hujan lebat yang mengguyur Jakarta menyebabkan genangan di berbagai kawasan dan jalan-jalan Ibu Kota. Langkah Dinas Pekerjaaan Umum DKI Jakarta yang melakukan pengerukan saluran air tampaknya belum bisa mengantisipasi keadaan.

Sumber: “Diguyur Hujan, Kawasan Jakarta Tergenang” (Kompas, 1 November 1999 halaman 15)

26 Januari 2000

Sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), terendam air akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut. Selain meluapnya sejumlah kali, hujan juga menyebabkan sejumlah pemukiman dan sekolah terendam genangan air.

Sumber: “Jakarta Tergenang, Macet Di Mana-mana * Sejumlah Sekolah Libur” (Kompas, 27 Januari 2000 halaman 7)

28 Januari 2000

Warga di berbagai kawasan Jakarta yang dilanda banjir akibat guyuran hujan lebat, tergenang air hingga tiga hari. Sebagian wilayah Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat, masih terendam air setinggi 20 hingga 30 sentimeter.

Sumber: “Hujan Semalam, Panen Banjirnya Tiga Hari” (Kompas, 29 Januari 2000 halaman 16)

12 Mei 2000

Sebagian wilayah Ibu Kota digenangi air yang meluap dari Kali Cipinang dan Kali Sunter akibat hujan turun selama lebih dari tiga jam. Genangan air setinggi 70 sentimeter di kawasan Cipinang tersebut merepotkan tak kurang dari 1.500 kepala keluarga atau 7.000 jiwa.

Sumber: “Sebagian Jakarta Digenangi Banjir” (Kompas, 13 Mei 2000 halaman 17)

8 Februari 2001

Hujan yang turun tiada henti di Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah kawasan Ibu Kota dan sejumlah kawasan di Tangerang terendam banjir. Selain mengakibatkan ribuan rumah warga terendam air, genangan air itu juga menyebabkan kemacetan luar biasa di mana-mana.

Sumber: “Jakarta Direndam Banjir * Jalan Tol Serang Macet Total 30 Km” (Kompas, 10 Februari 2001 halaman 1)

14 Januari 2002

Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan air melimpah dan sungai meluap, mengakibatkan sejumlah ruas jalan dilanda banjir. Sejumlah kendaraan yang mogok karena terjebak banjir menyebabkan kemacetan di sekitarnya dan kemacetan terus merembet hingga ke wilayah lainnya di sekitar Jakarta.

Sumber: “Jakarta Tergenang, Ibu Kota Macet Total” (Kompas, 15 Januari 2002 halaman 17)

28 Januari 2002

Ribuan rumah di berbagai wilayah DKI Jakarta dilanda banjir dengan ketinggian air sekitar 70-150 cm akibat hujan deras dan meluapnya beberapa sungai di sekitar Jakarta. Ribuan penduduk terpaksa mengungsi mencari tempat yang aman sambil membawa barang seadanya.

Sumber: “Banjir Genangi Jakarta, Ribuan Penduduk Mengungsi” (Kompas, 29 Januari 2002 halaman 1)

30 Januari 2002

Banjir yang merendam berbagai kawasan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi selama tiga hari terakhir menyebabkan aktivitas ekonomi dan perkantoran di Ibu Kota praktis lumpuh.

Sumber: “Bencana Banjir Nasional: Ekonomi Lumpuh” (Kompas, 31 Januari 2002 halaman 1)

2 Februari 2002

Akibat terus bertambahnya air kiriman dari Bogor dan hujan deras, banjir di Jakarta makin meluas dan membahayakan. Ini telah mendorong Pemertintah Daerah mengumumkan DKI Jakarta dalam keadaan siaga satu.

Sumber: “Jakarta Terendam Total” (Kompas, 2 Februari 2002 halaman 1)

13 Februari 2002

Banjir susulan melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Kota Tangerang. Di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, terutama di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, ketinggian air mencapai 10 cm sampai satu meter.

Sumber: “Banjir Susulan Genangi Sebagian Jakarta dan Tangerang” (Kompas, 14 Februari 2002 halaman 1)

19 Maret 2002

Belum hilang trauma warga Jakarta akibat banjir yang terjadi awal Februari, banjir dan genangan terjadi lagi di beberapa wilayah Ibu Kota sehingga ratusan rumah terendam air setinggi 30-60 sentimeter.

Jakarta Terendam Lagi (Kompas, 20 Maret 2002 halaman 17)

6 Februari 2003

Akibat cuaca dingin, lingkungan kotor, dan kurang tersedianya air bersih, sebagian warga yang tinggal di kawasan yang dilanda banjir di DKI Jakarta mulai terserang demam, diare, dan muntaber.

Diare dan Muntaber Serang Korban Banjir * Ribuan Hektar Areal Pertanian di Pantura Terendam (Kompas, 7 Februari 2003 halaman 1)

13 Februari 2003

Banjir terjadi lagi menggenangi sebagian wilayah Ibu Kota dengan genangan air lebih luas. Genangan air menyebabkan aktivitas bisnis terganggu, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan.

Sumber: “DKI Tak Berdaya Hadapi Banjir” (Kompas, 14 Februari 2003 halaman 1)

30 April 2003

Di tengah cuaca Ibu Kota yang cerah, ribuan warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, dikejutkan banjir kiriman dari Bogor. Luapan air Sungai Ciliwung menyebabkan genangan air mencapai ketinggian maksimal 2,5 meter di Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Sumber: “Banjir Kiriman Kejutkan Warga Bantaran Ciliwung” (Kompas, 1 Mei 2003 halaman 17)

2 Mei 2003

Sekitar 1.200 warga bantaran Sungai Ciliwung, yang tinggal di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berbondong-bondong mencari tempat perlindungan ke lokasi-lokasi penampungan sementara.

Sumber: “Lagi, Banjir Kiriman Rendam Kampung Melayu” (Kompas, 3 Mei 2003 halaman 19)

19 Januari 2004

Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta akibat meluapnya Kali Ciliwung. Di Kelurahan Kampung Melayu, banjir melanda 33 RT di enam RW, yaitu RW 1-5 dan RW 8 yang dihuni 1.843 keluarga. Permukaan air tertinggi mencapai 150 sentimeter dan terendah 40 sentimeter.

Sumber: “Ciliwung Meluap, Jakarta Banjir” (Kompas, 20 Januari 2004 halaman 17)

17 Februari 2004

Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan sebagian wilayah Ibu Kota terendam. Di Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ketinggian air di permukiman mencapai 1,5 meter. Hal ini membuat ribuan warga, khususnya di RT 02 dan RT 07 RW 01, harus mengungsi.

Sumber: “Jakarta Dikepung Banjir * Di Indramayu Tanggul Jebol” (Kompas, 18 Februari 2004 halaman 1)

19 Februari 2004

Warga Jakarta dan sekitarnya didera bencana banjir yang makin hari makin meluas. Di sejumlah tempat, banjir bahkan sudah berlangsung tiga hari hingga satu pekan.

Sumber: “Banjir di Jakarta Semakin Meluas” (Kompas, 20 Februari 2004 halaman 1)

20 Februari 2004

Hujan yang turun selama tiga hari berturut-turut akhirnya melumpuhkan DKI Jakarta. Banjir dengan tinggi bervariasi, antara 30 sentimeter sampai 2,1 meter menggenangi lebih kurang 70 persen wilayah Ibu Kota.

Sumber: “Jakarta Lumpuh” (Kompas, 21 Februari 2004 halaman 1)

19 Januari 2005

Bencana banjir yang melanda Jakarta, semakin meluas. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bahkan sampai harus menginstruksikan dibukanya pintu air ke Kali Ciliwung Lama yang mengarah ke pusat kota.

Sumber: “Banjir Makin Mencemaskan * Pintu Air ke Pusat Kota Dibuka” (Kompas, 20 Januari 2005 halaman 1)

26 Maret 2005

Meluapnya Kali Angke dan buruknya saluran drainase membuat ratusan rumah di RW 02 dan RW 08, Kampung Pesing Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tergenang air hingga setinggi hampir satu meter.

Sumber: “Kali Angke Meluap, Rumah Tergenang Air” (Kompas, 27 Maret 2005 halaman 2)

20 November 2005

Meski hanya sebentar, hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya, Minggu (20/11) sore, mengakibatkan Kali Pesanggrahan meluap. Sedikitnya 250 rumah warga Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tergenang.

Sumber: “Banjir: Hujan Sebentar, 250 Rumah Tergenang” (Kompas, 21 November 2005 halaman 26)

13 Januari 2006

Banjir tahunan yang rutin melanda sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai kembali dialami warga. Warga yang tinggal di bantaran kali yang meluap mulai mengungsi karena air sudah masuk ke rumah dengan ketinggian mencapai satu meter lebih.

Sumber: “Jakarta Mulai Banjir * Warga di Bantaran Kali Bertahan di Tempat Pengungsian” (Kompas, 14 Januari 2006 halaman 26)

31 Januari 2006

Jakarta terancam rob, banjir akibat empasan gelombang air laut. Sebanyak 162 rumah di Kalibaru, 100 rumah di Marunda, dan 7 rumah di Cilincing tergenang dilanda rob.

Sumber: “Rob Mengancam Jakarta * Permukaan Air Laut Pasang, Pasar Ikan Siaga I” (Kompas, 1 Februari 2006 halaman 26)

9 Desember 2006

Hujan deras di Bogor menyebabkan sebagian rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, tergenang air. Ketinggian air luapan Sungai Ciliwung di dua tempat tersebut mencapai satu meter.

Sumber: “Banjir Kiriman Mulai Melanda DKI Jakarta * Sungai Ciliwung Penuh Sampah” (Kompas, 10 Desember 2006 halaman 2)

1 Februari 2007

Hujan deras disertai angin yang mengguyur seluruh DKI Jakarta, nyaris melumpuhkan Ibu Kota, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin pun tergenang hingga 40 sentimeter.

Sumber: “Pusat Jakarta Terendam * Sedikitnya 10 Perumahan di Ciledug Banjir hingga 1,5 Meter” (Kompas, 2 Februari 2007 halaman 1)

2 Februari 2007

Hujan lebat yang terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir semakin meluas dan menggenangi 40 persen wilayah Ibu Kota. Seluruh aktivitas di kawasan yang tergenang lumpuh.

Sumber: “Banjir Kuasai Ibu Kota * Jaringan Internet Terganggu, Listrik di Sejumlah Kawasan Padam” (Kompas, 3 Februari 2007 halaman 1)

13 Februari 2007

Sekitar 1.500 rumah di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. Meskipun demikian, sebagian warga masih tetap menolak tawaran Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk tinggal di rumah susun panggung.

Sumber: “Bencana Banjir: Sekitar 1.500 Rumah Hanyut dan Rusak” (Kompas, 14 Februari 2007 halaman 15)

8 April 2007

Angin kencang dan hujan deras kembali terjadi di sebagian wilayah Jakarta. Sejumlah ruas jalan, termasuk jalur khusus bus transjakarta pada Koridor II dan IV, tergenang air dan terhalang pohon tumbang.

Sumber: “Jakarta Tergenang * Lalu Lintas Terganggu, Transjakarta Koridor II Terhambat” (Kompas, 9 April 2007 halaman 25)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Sutiyoso

19 November 1997

Piket banjir yang bertugas memantau banjir di Jakarta diaktifkan selama periode bulan November 1997 – Maret 1998. Tugas pemantauan itu melibatkan proyek PWSCC (Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Sumber: “Piket Banjir di Jakarta Aktif 1997-Maret 1998” (Kompas, 20 November 1997 halaman 3)

27 Oktober 1998

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menyiapkan anggaran Rp 37 milyar untuk membiayai penanggulangan banjir besar. Anggaran sebesar Rp 37 milyar tersebut digunakan untuk membiayai operasional dan memperbaiki sarana fisik penunjang penanggulangan banjir.

Sumber: “Anggaran Besar Sambut Banjir Besar” (Kompas, 28 Oktober 1998 Halaman 16)

18 November 1999

Pemda DKI Jakarta akan membangun Banjir Kanal Timur yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp 2 trilyun. Anggaran tersebut dipakai untuk pembebasan lahan, normalisasi kali, pembuatan pintu air, pembuatan jembatan, dan pembuatan jalan inspeksi.

Sumber: “Kanal Timur, Solusi Atasi Banjir” (Kompas, 22 November 1999 halaman 16)

26 Februari 2002

Pemprov DKI Jakarta menetapkan dana rehabilitasi penanggulangan pascabanjir sebesar Rp 251,828 milyar. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menetapkan program rehabilitasi pascabanjir berlangsung selama satu sampai dua bulan.

Sumber: “Rp 251,828 Milyar untuk Rehabilitasi Pascabanjir” (Kompas, 27 Februari 2002 halaman 17)

6 Juni 2002

Pembangunan saluran Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer di Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan dimulai 22 Juni mendatang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-475 Kota Jakarta. Saluran banjir kanal yang lebarnya 100-300 meter tersebut direncanakan menampung lima aliran sungai yang sering menimbulkan banjir.

Sumber: “Pembangunan Banjir Kanal Timur Dimulai” (Kompas, 7 Juni 2002 halaman 18)

8 Januari 2004

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprakirakan puncak tingginya curah hujan terjadi di antara dua bulan. Tahun ini normalisasi waduk sudah dilakukan di 28 lokasi.

Sumber: “Menghadapi Ancaman Banjir Besar” (Kompas, 9 Januari 2004 halaman 19)

14 Juni 2005

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan segera menerapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka membangun Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer dan jalan tol lingkar luar Jakarta.

Sumber: “Tanah Warga Dibebaskan Berdasarkan Perpres No. 36 – Untuk Bangun Jalan Tol dan Banjir Kanal Jakarta” (Kompas, 15 Juni 2005 halaman 1)

31 Oktober 2006

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menginstruksikan jajaran pegawainya untuk mengantisipasi banjir yang diperkirakan terjadi dalam siklus lima tahunan di Jakarta. Proyek-proyek berkaitan dengan pengendalian banjir diminta supaya segera dilaksanakan.

Sumber: “Sutiyoso Instruksikan Antisipasi Banjir: Dalam Beberapa Hari Terakhir Hujan Sering Terjadi” (Kompas, 1 November 2006 halaman 25)

26 April 2007

Hujan lebat yang kerap mengguyur Ibu Kota beberapa hari ini kembali membuat sebagian ruas jalan tergenang sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang parah. Untuk mengatasinya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memerintahkan semua jaringan drainase diperiksa ulang.

Sumber: “Perbaiki Jaringan Drainase * Genangan di Sejumlah Lokasi di Jakarta Selalu Muncul Setelah Hujan Deras” (Kompas, 27 April 2007 halaman 26)

27 Juni 2007

Proyek Banjir Kanal Timur atau BKT mendapat tambahan dana Rp 1 triliun dari APBN Perubahan. Dana yang cair September 2007 itu digunakan untuk mengeruk 5,5 kilometer lahan yang menjadi lokasi BKT, sehingga total lahan yang terkeruk pada akhir tahun ini 13,2 kilometer.

Sumber: “Lahan BKT 5,5 Km * Proyek Ditambahi Dana Rp 1 Triliun” (Kompas, 28 Juni 2007 halaman 26)

Kompas, 18 November 2009
Pekerja melintas di antara genangan air di Proyek Banjir Kanal Timur di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11). Proyek Banjir Kanal Timur diharapkan bisa mengurangi banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. (KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Fauzi Bowo (2007-2012)

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mencoba makanan yang disiapkan oleh personil Tagana di dapur umum untuk pengungsi banjir usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir 2011 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (30/11). Acara yang diikuti oleh lebih dari 6.000 warga dan jajaran pemerintah itu untuk membangun kesiapan atisipasi penanggulangan bencana

(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Berbelitnya pembebasan lahan bagi pembangunan Banjir Kanal Timur menjadi persoalan utama penanganan banjir di Jakarta.

Pemerintah pun akhirnya menyetujui sistem konsinyasi yang membolehkan Pemprov menitipkan uang pembebasan tanah ke pengadilan dan langsung menggali tanah untuk badan saluran BKT. Penitipan uang dilakukan karena pembebasan tanah selama ini terganjal oleh sengketa kepemilikan tanah yang berbelit (Kompas, 28 April 2008 halaman 5)

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Fauzi Bowo

10 November 2007

Sungai Ciliwung meluap akibat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta. Data dari Pusat Krisis DKI Jakarta menyebutkan, luapan Sungai Ciliwung tersebut menyebabkan banjir antara lain di kawasan Cibubur, Jatinegara, Kramat Jati, Kalisari, Kampung Rambutan, dan Petogogan, Jakarta Timur.

Sumber: “Banjir Jakarta Tak Terelakkan * Sejumlah Daerah Disapu Angin Puting Beliung” (Kompas, 12 November 2007 halaman 1)

20 Desember 2007

Jakarta dilanda banjir kiriman dan air laut pasang. Banjir merendam Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tinggi genangan mencapai 30-60 sentimeter.

Sumber: “Jakarta Banjir Lagi * Puncak Air Laut Pasang Terjadi pada 22-26 Desember” (Kompas, 21 Desember 2007 halaman 25)

2 Januari 2008

Setelah wilayah Bogor diguyur hujan lebat selama dua hari, tujuh kelurahan di Jakarta dilanda banjir antara 10 hingga 200 sentimeter. Masyarakat di Kampung Melayu dan Bukit Duri mulai mengungsi ke beberapa lokasi karena ketinggian air sudah membahayakan jiwa manusia.

Sumber: “Banjir Jakarta: Air Sudah Merendam Tujuh Kelurahan” (Kompas, 3 Januari 2008 halaman 1)

1 Februari 2008

Hujan lebat telah menimbulkan genangan air di 130 titik di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Genangan yang tersebar di 35 kelurahan di kelima wilayah kota itu berketinggian 20 sentimeter hingga 100 cm.

Sumber: “130 Titik di Jakarta Terendam * Fauzi Bowo: Kontraktor Drainase Segera Dipanggil” (Kompas, 2 Februari 2008 halaman 25)

12 Maret 2008

Sebagian besar kawasan Jakarta Selatan lumpuh. Jalan di kawasan itu macet total akibat genangan air dan banjir yang merendam sejumlah lokasi setelah hujan turun mengguyur sebagian Kota Jakarta.

Sumber: “Jakarta Selatan Lumpuh * Kemacetan Terjadi di Banyak Lokasi” (Kompas, 13 Maret 2008 halaman 25)

3 November 2008

Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan sedikitnya lima kelurahan di Jakarta dilanda banjir dan satu orang meninggal karena kedinginan. Banjir juga merusak sistem sinyal kereta api Jakarta-Bogor.

Sumber: “Sebagian Jakarta Banjir * Hujan Ganggu Sistem Sinyal KRL Jakarta-Bogor” (Kompas, 4 November 2008 halaman 25)

14 November 2008

Hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek serta air pasang di perairan Jakarta Utara, Tangerang, dan Bekasi menyebabkan sebagian wilayah Ibu Kota tergenang banjir hingga kedalaman 2 meter.

Sumber: “Sebagian Jakarta Banjir * BMKG: Air Pasang dan Banjir Kiriman hingga Akhir Pekan” (Kompas, 15 November 2008 halaman 25)

12 Desember 2008

Kawasan pantai utara Jakarta, seperti Marunda, Muara Baru, dan Kamal Muara, kembali dilanda air laut pasang atau rob dengan tinggi genangan mencapai 60 sentimeter.

Sumber: “Rob Landa Jakarta Lagi * Di Marunda Genangan Mencapai 60 Sentimeter” (Kompas, 13 Desember 2008 halaman 25)

13 Januari 2009

Hujan yang mengguyur Jakarta menggenangi 33 ruas jalan dan menimbulkan kemacetan di mana-mana. Tanggul di Mal Artha Gading di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pun jebol.

Sumber: “Tergenang, Jakarta Kacau * Bajaj Tergencet Pohon Tumbang, Mobil Boks Terbalik, dan Bus Tergelincir” (Kompas, 14 Januari 2009 halaman 27)

14 Januari 2009

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya memaksa 11.697 warga di sejumlah lokasi mengungsi ke pos-pos pengungsian. Banjir menggenangi kawasan-kawasan tepi sungai sampai ketinggian 2,5 meter dan banyak jalan raya tergenang sampai 20 sentimeter.

Sumber: “Banjir, Warga Mengungsi * Presiden Kritik Pemprov DKI soal Hilangnya Daerah Resapan” (Kompas, 15 Januari 2009 halaman 1)

8 April 2009

Banjir kiriman dari Bogor melanda sebagian Jakarta. Di Jakarta Selatan, sekurangnya 15 perumahan dan perkampungan terendam air hingga setinggi 2 meter. Kali Pesanggrahan meluap tak terkendali setelah tanggul Situ Gintung jebol.

Sumber: “Sebagian Jakarta Banjir * 46 TPS di Jakarta Selatan Terendam” (Kompas, 9 April 2009 halaman 25)

6 Mei 2009

Memasuki musim kemarau, hujan lebat mengguyur Jabodetabek mengakibatkan 20 lokasi di Jakarta tergenang setinggi 10-50 sentimeter.

Sumber: “Hujan Pada Awal Kemarau: Sedikitnya 20 Lokasi di Jakarta Tergenang Air 10-50 Sentimeter” (Kompas, 7 Mei 2009 halaman 27)

12 Mei 2009

Gelombang pasang air laut yang datang bersamaan dengan hujan deras menyebabkan tanggul di perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, jebol. Sedikitnya enam kelurahan, yaitu Marunda, Penjaringan, Penjagalan, Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Pluit terendam air hingga setinggi 100 sentimeter.

Sumber: “Laut Pasang, Tanggul Jebol * Sebagian Jakarta Tergenang Setelah Hujan Sehari Semalam” (Kompas, 13 Mei 2009 halaman 26)

17 Januari 2010

Hujan yang turun terus-menerus di wilayah Jakarta membuat sejumlah wilayah dilanda banjir. Ratusan rumah di Jakarta Utara tergenang air setinggi 30 sentimeter hingga 60 sentimeter.

Sumber: “Ratusan Rumah Tergenang * Kali Meluap karena Belum Tuntas Dinormalisasi” (Kompas, 18 Januari 2010 halaman 26)

30 Juni 2010

Setelah sebagian wilayah di Jakarta terguyur hujan, Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan dan Kali Sunter di Jakarta Timur meluap. Akibatnya, ratusan rumah di tiga kecamatan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan tergenang air.

Sumber: “Dua Sungai Meluap: Ratusan Rumah Tergenang Air” (Kompas, 1 Juli 2010 halaman 26)

6 September 2010

Hujan yang turun deras di Jakarta menimbulkan genangan di sejumlah lokasi. Genangan itu tidak saja menyulitkan warga Ibu Kota untuk menjalankan aktivitasnya, tetapi juga membuat kemacetan yang cukup parah.

Sumber: “Hujan Deras, Jakarta Tergenang * Kemacetan Terjadi di Beberapa Lokasi” (Kompas, 7 September 2010 halaman 25)

25 Oktober 2010

Ratusan rumah di Perumahan Ikatan Keluarga Besar Pegawai Negeri Bintaro di Jalan Veteran, Jaksel, terendam luapan air Kali Pesanggrahan setinggi 1,5 meter – 2 meter. Ratusan jiwa mengungsi di posko pengungsian yang terkonsentrasi di Masjid Al Humaira dan SDN 05 Bintaro.

Sumber: “Ratusan Rumah Terendam * Genangan Air Mengganggu Akses Publik ke RSKD Duren Sawit” (Kompas, 27 Oktober 2010 halaman 25)

27 November 2011

Banjir rob masih terus terjadi dan menggenangi sejumlah ruas jalan dan merendam permukiman di Jakarta Utara. Sejumlah warga di Kamal Muara, Penjaringan, bahkan sempat mengungsi ke balai warga karena ketinggian air mencapai 60 sentimeter.

Sumber: “Rob Terus Melanda *Sedikitnya Rumah 4.000 Warga di Jakarta Utara Terendam” (Kompas, 28 November 2011 halaman 27)

18 Januari 2012

Rob atau limpasan air laut kembali merendam sejumlah ruas jalan di pesisir Jakarta. Air limpasan itu menggenangi ruas Jalan Kapuk Kamal Raya, Jalan Kamal Raya, dan Jalan Benda Raya di kawasan Kamal Muara, perbatasan Jakarta Utara,

Sumber: “Rob Makin Parah di Kamal * Pendangkalan Saluran Air dan KBT Perparah Banjir di Jakarta” (Kompas, 19 Januari 2012 halaman 26)

1 Maret 2012

Akibat luapan Kali Pesanggrahan, puluhan rumah warga di RT 04 RW 05 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terendam air setinggi 30-60 sentimeter.

Sumber: “Banjir: Sungai Meluap, Puluhan Rumah Terendam” (Kompas, 2 Maret 2012 halaman 27)

3 April 2012

Lalu lintas Jakarta kacau balau. Hujan lebat di Ibu Kota dan kiriman air dari kawasan hulu menyebabkan Sungai Pesanggrahan dan Krukut meluap.

Sumber: “Banjir: Musibah yang Terus Terulang” (Kompas, 4 April 2012 halaman 27)

4 April 2012

Cakupan banjir di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan meluas. Banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat membuat jalur utama lalu lintas dan bisnis antara Jakarta dan kawasan sekitarnya kacau serta terkunci.

Sumber: “Urat Nadi Bisnis Tersumbat Banjir * Sepanjang Rabu, Banjir Meluas di Empat Wilayah” (Kompas, 5 April 2012 halaman 1)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Fauzi Bowo

19 Maret 2008

Sebanyak 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta mulai tahun ini dikeruk untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Biaya pengerukan sungai mendapat pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun.

Sumber: “Banjir Jakarta: Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Rp 1,5 Triliun” (Kompas, 22 Maret 2008 halaman 27)

11 April 2008

Pemprov DKI Jakarta menyetujui penggunaan sistem konsinyasi untuk mempercepat pembebasan lahan bagi pembangunan Banjir Kanal Timur atau BKT. Pembebasan lahan dan penggalian tanah BKT dipastikan selesai pada akhir 2008.

Sumber: “Antisipasi Banjir: Pemprov DKI Setujui Konsinyasi BKT” (Kompas, 12 April 2008 halaman 25)

26 Oktober 2008

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 1,25 triliun untuk mengatasi banjir pada APBD 2009 atau sekitar 5,6 persen dari total APBD Rp 22 triliun. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur dan pengerukannya.

Sumber: “Banjir: Alokasi Rp 1,25 Triliun untuk BKT” (Kompas, 27 Oktober 2008 halaman 26)

17 Oktober 2009

Pemprov  DKI Jakarta mempercepat pembangunan polder dan revitalisasi situ. Dari 47 polder yang direncanakan, 31 polder sudah mulai dibangun. Sebanyak 26 polder selesai dibangun, sedangkan lima polder lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

Sumber: “Antisipasi Banjir: DKI Percepat Pembangunan Polder dan Revitalisasi Situ” (Kompas, 19 Oktober 2009 halaman 25)

28 September 2010

Pemerintah DKI akan melakukan penataan Kali Krukut di Jakarta Selatan yang melintas dari Jalan TB Simatupang hingga belakang Jalan Gatot Subroto. Penataan atau normalisasi diharapkan akan mengurangi potensi banjir di wilayah Jakarta Selatan.

Sumber: “Banjir: Kali Krukut Dinormalisasi” (Kompas, 30 September 2010 halaman 26)

7 April 2012

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 2,3 triliun untuk proyek normalisasi Sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter hingga tahun 2014. Dengan dana Rp 600 miliar per tahun, proyek itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI.

Sumber: “Normalisasi Sungai: Rp 2,3 Triliun Atasi Banjir di Jakarta” (Kompas, 8 April 2012 halaman 11)

Kompas, 14 Februari 2014
Meski hujan tidak turun dalam beberapa hari terakhir, genangan banjir di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta, Kamis (13/2), belum surut. Selain tidak ada saluran pembuangan, genangan juga diduga karena tanah sudah jenuh (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

Joko Widodo (2012-2014)

KOMPAS, 26 Januari 2014

Pembatalan sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane akhirnya disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pejabat Pemerintah Provinsi Banten setelah (dari kiri ke kanan) Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melihat kondisi Sungai Cisadane dari Bendung Pasar Baru Irigasi Cisadane, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/1). Mereka fokus pada normalisasi sungai untuk mengatasi banjir.

(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Lebih dari 2 triliun dana APBD dikucurkan untuk menangani banjir pada tahun 2013.

Berita Kompas dengan judul “DKI Fokus Tangani Banjir * Dana Banjir Rp 2 Triliun Dialokasikan dalam APBD” terbit pada 5 Desember 2013 halaman 27. Dana ini digunakan untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan yang dijabarkan dalam beberapa program. Antisipasi banjir dilakukan melalui pembebasan lahan untuk Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter; perbaikan tanggul; pengerukan sungai; serta pembangunan sistem polder dan pompa.

Pada tahun yang sama, terjadi banjir besar dan bahkan masuk ke balai kota dan istana presiden. Selain itu, banjir yang melanda kawasan perdagangan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 20 triliun (Kompas, 23 Januari 2013 halaman 1).

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Joko Widodo

22 November 2012

Sejumlah permukiman di 13 kelurahan di Jakarta terendam banjir yang umumnya disebabkan luapan Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan. Tidak kurang dari 5.407 warga rumahnya terendam.

Sumber: “Banjir Jakarta Belum Teratasi * Di Jakarta Terdapat 62 Lokasi Rawan Banjir” (Kompas, 23 November 2012 halaman 26)

23 November 2012

Korban banjir luapan Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan di Jakarta mencapai 11.354 warga, 1.041 orang di antaranya mengungsi di sejumlah tempat. Korban terkonsentrasi di Jakarta Selatan dan ketinggian banjir mencapai 2 meter.

Sumber: “Korban Banjir 11.354 Warga * Puncak Hujan pada Akhir Tahun” (Kompas, 24 November 2012 halaman 1)

23 Desember 2012

Luapan air dari Kanal Barat menyebabkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta, setelah Jakarta kembali diguyur hujan. Selain merendam permukiman, air juga menggenangi rel dan sejumlah jalan protokol.

Sumber: “Jakarta Dikepung Kemacetan Parah * Kanal Barat Meluap, Seputar Istana Tergenang” (Kompas, 23 Desember 2012 halaman 1)

10 Januari 2013

Banjir akibat luapan Kali Ciliwung di wilayah Jakarta meluas ke permukiman warga. Banjir menggenangi 13 kelurahan, merendam rumah yang dihuni 4.308 keluarga di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

Sumber: “Banjir Jakarta Meluas * Ada 20 Titik Rawan Longsor di Sepanjang Jalur Puncak” (Kompas, 11 Januari 2013 halaman 25)

13 Januari 2013

Banjir terjadi di Jakarta Utara, merendam permukiman di Kamal Muara dan Kapuk Muara. Di Jakarta Barat, tujuh kecamatan terendam air. Hujan deras ditambah tingginya air laut pasang menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah di Jakarta tersebut.

Sumber: “Banjir dan Rob Rendam Jakarta * Curah Hujan di Bogor Berpotensi Tinggi hingga Akhir Januari” (Kompas, 14 Januari 2013 halaman 26)

17 Januari 2013

DKI Jakarta sebagai tidak berdaya menghadapi banjir. Puluhan ribu rumah, berbagai fasilitas publik, Balaikota, bahkan Istana Negara, seluruhnya terendam.

Sumber: “Jakarta Tak Berdaya * Perbaikan Hulu ke Hilir Urgen” (Kompas, 18 Januari 2013 halaman 1)

22 Januari 2013

Banjir yang melanda kawasan perdagangan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat sejak beberapa hari terakhir menimbulkan kerugian yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota menegaskan, banjir yang terjadi selama sepekan di Ibu Kota telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 20 triliun.

Sumber: “Kerugian Rp 20 Triliun * Bencana Berpeluang Picu Pertumbuhan Ekonomi” (Kompas, 23 Januari 2013 halaman 1)

6 Februari 2013

Hujan yang turun hanya sekitar dua jam membuat kawasan pusat Ibu Kota kebanjiran dengan kedalaman maksimal 1 meter. Upaya perbaikan saluran air pascabanjir sebelumnya yang dilakukan tidak berdampak terhadap penanganan banjir di Jakarta.

Sumber: “Bencana: Hujan Hanya 2 Jam, Jakarta Banjir Lagi” (Kompas, 7 Februari 2013 halaman 1)

5 Maret 2013

Banjir akibat luapan Kali Ciliwung merendam sembilan kelurahan di Jakarta dan memaksa 2.406 orang mengungsi. Banjir paling parah mencapai tinggi 250 cm terjadi di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sumber: “Jakarta Tergantung Ciliwung * Air Kali Ciliwung Meluap 60 Menit Saja, 2.406 Warga DKI Kebanjiran” (Kompas, 6 Maret 2013 halaman 25)

18 Oktober 2013

Sebanyak 6.696 orang yang tinggal di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terkena dampak banjir rob yang menggenang hingga ketinggian 50 sentimeter.

Sumber: “Banjir: Rob Kembali Genangi Jakarta” (Kompas, 19 Oktober 2013 halaman 1)

14 Januari 2014

Hujan deras menyebabkan bencana banjir di Jabodetabek. Selain menewaskan lima warga, banjir juga melumpuhkan sebagian wilayah Jakarta. Data BPBD DKI Jakarta menyebutkan, 2.466 orang mengungsi akibat banjir, 175 RW di 33 kelurahan terendam.

Sumber: “Upaya Belum Optimal * Diperlukan Satu Komando Atasi Banjir  di Ibu Kota Jakarta” (Kompas, 15 Januari 2014 halaman 1)

18 Januari 2014

Banjir di Jakarta menewaskan lima orang. Banjir juga memaksa 10.530 warga mengungsi dan 25.332 warga terkena dampak banjir.

Sumber: “Banjir di Jakarta Berpotensi Meningkat * Lima Orang Tewas, Lebih dari 10.000 Warga Mengungsi” (Kompas, 19 Januari 2014 halaman 1)

19 Januari 2014

Banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur hulu sungai dan wilayah Jabodetabek membuat saluran air dan 13 sungai di Jakarta meluap dan menggenangi 564 RT di 30 kecamatan di DKI Jakarta. Ketinggian air sekitar 5 sentimeter hingga 3 meter.

Sumber: “Indonesia Darurat Bencana” (Kompas, 20 Januari 2014 halaman 1)

3 Februari 2014

Genangan banjir terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung, Angke, dan Sunter. Berdasar data BPBD DKI Jakarta, genangan terjadi di 22 titik jalan, melanda permukiman yang dihuni 95.942 jiwa di 69 RW di 19 kelurahan.

Sumber: “Banjir Kembali Landa Jakarta * Genangan Fluktuatif Tiga Pekan Terakhir” (Kompas, 5 Februari 2014 halaman 25)

22 Februari 2014

Hujan lebat menyebabkan beberapa wilayah Jakarta tergenang. Arus lalu lintas dan perjalanan kereta api terganggu.

Sumber: “Jakarta Kembali Banjir * Posisi Ibu Kota Rentan, Dua Warga Tewas” (Kompas, 23 Februari 2014 halaman 1)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Joko Widodo

1 November 2012

Proyek penanganan banjir di DKI Jakarta akan dipercepat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum menyepakati tujuh proyek pembangunan, antara lain mempercepat normalisasi Kali Ciliwung dan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project.

Sumber: “Penanganan Banjir Dipercepat * DKI dan Kementerian PU Sepakati Tujuh Proyek” (Kompas, 2 November 2012 halaman 26)

20 Januari 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Timur untuk mengurangi dampak banjir. Target pembangunan sodetan selesai tahun 2014.

Sumber: “SBY Putuskan Buat Sodetan * Tidak Ada Pembebasan Lahan” (Kompas, 21 Januari 2013 halaman 1)

4 Desember 2013

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran dalam APBD 2014 hingga lebih dari Rp 2 triliun untuk mengantisipasi banjir, di antaranya program pembebasan lahan untuk Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Selain itu, ada program untuk pembangunan dan penguatan tanggul, pengerukan sungai, pembangunan sistem polder dan pompa, serta pembangunan tanggul pengaman sungai.

Sumber: “DKI Fokus Tangani Banjir * Dana Banjir Rp 2 Triliun Dialokasikan dalam APBD” (Kompas, 5 Desember 2013 halaman 27)

23 Desember 2013

Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta mulai dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemasangan tiang pancang untuk membangun talut Kali Ciliwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Sumber: “Penanganan Banjir: 2016, Normalisasi dan Sodetan Ciliwung Ditargetkan Rampung” (Kompas, 24 Desember 2013 halaman 26)

Kompas, 10 Februari 2015
Genangan air terjadi di kawasan bundaran air mancur di samping Patung Arjuna Wiwaha atau yang terkenal dengan sebutan Patung Kuda, Jakarta, Senin (9/2). Arus lalu lintas di sekitarnya tersendat karena sejumlah kendaraan terpaksa berhenti untuk menghindari genangan. (KOMPAS/LASTI KURNIA)

Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017)

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersiap memasuki proyek sodetan Kali Ciliwung, Selasa (18/11/2014).

(KOMPAS/PRIYOMBODO)

Pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan menjadi fokus penggunaan anggaran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menangani banjir dan kemacetan lalu lintas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Kinerja anggaran akan terus digenjot agar terserap maksimal. APBD DKI Jakarta 2015 disahkan sebanyak Rp 73,08 Triliun (Kompas, 28 Januari 2018)

Beberapa Peristiwa Banjir di Era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

20 November 2014

Banjir luapan Sungai Ciliwung merendam lebih dari 5.000 rumah. Sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur tergenang, mengakibatkan kemacetan hingga 1 kilometer.

Sumber: “Banjir Jakarta: Percepat Normalisasi, Stop Okupasi Sungai” (Kompas, 21 November 2014 halaman 1)

22 Januari 2015

Banjir terjadi di Jakarta Utara akibat tanggul Kali Sunter rusak, melimpasnya Danau Sunter, serta tidak berfungsinya saluran air. Tinggi genangan mencapai 10-50 sentimeter sehingga sekitar 1300 jiwa di Sukapura,  Pegangsaan Dua, Tugu Utara, dan Tugu Selatan mengungsi ke tempat aman.

Sumber: “Jakarta Utara Darurat Banjir * Hujan dan Genangan Kacaukan Jakarta” (Kompas, 24 Januari 2015 halaman 25)

9 Februari 2015

Curah hujan yang tinggi, normalisasi saluran air yang belum tuntas, dan tidak berfungsinya sebagian pompa air karena listrik padam diyakini menjadi faktor penyebab Jakarta dilanda banjir. BPBD DKI Jakarta mencatat sedikitnya 107 lokasi genangan dan lebih dari 3.700 orang mengungsi.

Sumber: “Jakarta Tak Semata Faktor Cuaca * Kerugian Ekonomi di Berbagai Sektor akibat Distribusi Barang Terhambat” (Kompas, 10 Februari 2015 halaman

25 Februari 2016

Banjir menggenangi wilayah Jakarta Utara meliputi Teluk Gong, Ancol, Koja, Sunter, Kelapa Gading, dan Tanjung Priok. Selain itu, di Jakarta Barat banjir menggenangi  Taman Ratu, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Rawa Buaya, Jelambar, Jalan Patra, Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, hingga Jalan Latumenten, dan Tambora.

Sumber: “Ribuan Rumah Terendam * Puncak Musim Hujan Datang, Genangan Mulai Marak di Jakarta” (Kompas, 26 Februari 2016 halaman 28)

21 April 2016

Banjir di sejumlah tempat di Jakarta dipicu hujan deras berjam-jam yang mengguyur Jabodetabek secara merata. Di hilir, Teluk Jakarta, laut sedang pasang setinggi 1,8 meter.

Sumber: “Banjir: Bencana Dipicu Cuaca Ekstrem dan Rob di Hilir” (Kompas, 22 April 2016 halaman 1)

6 Juni 2016

Pasang air laut merendam pesisir Jakarta. Tanggul laut yang ada tidak mampu lagi menampung air laut saat pasang naik.

Sumber: “Tanggul Fase A Akan Dibangun * Tanggul yang Ada Tidak Sanggup Lagi Menampung Limpasan Air Laut” (Kompas, 7 Juni 2016 halaman 26)

28 Agustus 2016

Banjir melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian sekitar 1 meter. Banjir disebabkan karena arus Kali Krukut yang sangat deras saat hujan sehingga tembok pembatas jebol di empat titik, yang membuat air meluap ke permukiman dan kawasan bisnis di Kemang.

Sumber: “Penataan Sungai Kian Mendesak * Pembenahan yang Berjalan Masih Sepotong-sepotong – Jakarta Kota Sungai” (Kompas, 29 Agustus 2016 halaman 1)

“Tembok Jebol di Empat Titik * Kali Angke Meluap, Sejumlah Perumahan di Tangerang Terendam” (Kompas, 29 Agustus 2016 halaman 26)

21 Februari 2017

Berdasar data BNPB, banjir terjadi di 54 lokasi di Jakarta dengan ketinggian air 10 sentimeter hingga 1,5 meter. Faktor cuaca bukan dominan memicu banjir, mengingat curah hujan relatif rendah.

Sumber: “Bukan Banjir Terakhir dan Terparah * Permukiman di Jabodetabek Berkembang Pesat, Hampir Menyatu dengan DAS” (Kompas, 22 Februari 2017 halaman 26)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir di Era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

27 Januari 2015

APBD DKI Jakarta 2015 disahkan Rp 73,08 Triliun dengan prioritas untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Sumber: “Infrastruktur Prioritas * APBD DKI Jakarta 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun” (Kompas, 28 Januari 2015 halaman 26)

7 Juni 2016

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 377 miliar untuk pembangunan Tanggul fase A. Tanggul ini berfungsi untuk melindungi Jakarta dari ancaman rob saat pasang.

Sumber: “Amdal Tanggul Sudah Disetujui * Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 377 Miliar untuk Tahap Pertama” (Kompas, 8 Juni 2016 halaman 27)

16 Februari 2017

Pemprov DKI Jakarta memastikan penataan Sungai Ciliwung akan terus jadi fokus penuntasan akibat banjir yang masih terus melanda, termasuk di sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sumber: “Penataan Ciliwung Dituntaskan * Kondisi Hulu Masih Butuh Lebih Banyak Perbaikan” (Kompas, 17 Februari 2017 halaman 27)

Anies Baswedan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anies Baswedan (2017 – Sekarang)

Kompas, 27 April 2019
Luapan air Sungai Ciliwung menggenangi rumah warga dan Jalan Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (26/4/2019) pukul 15.07. Banjir kemarin juga melanda sejumlah wilayah, seperti Tangerang Selatan, Depok, dan Bogor.

(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Pembebasan lahan untuk penanganan banjir masih menjadi isu utama dalam pemerintahan Anies Baswedan.

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun pembebasan lahan untuk program normalisasi kali dan pembangunan waduk (Kompas, 24 November 2017 halaman 26).

Alokasi dana kembali dilakukan untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang melewati empat kelurahan yaitu Pejaten Timur dan Tanjung Barat (Jakarta Selatan) serta Cililitan dan Balekambang (Jakarta Timur) dengan total anggaran Rp 200 miliar (Kompas, 23 Juli 2019 halaman 18)

Beberapa Peristiwa Banjir pada Era Gubernur Anies Baswedan

11 Desember 2017

Hujan lebat sekitar empat jam diselingi petir menyebabkan adanya genangan air yang mencapai 50 sentimeter, seperti di sebagian Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman. Banjir sesaat tersebut disebut yang terparah pada musim hujan saat itu.

Sumber: “Banjir Sesaat Landa Ibu Kota * Musim Hujan Belum Mencapai Puncaknya” (Kompas, 12 Desember 2017 halaman 1)

5 Februari 2018

Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, meluap dan menggenangi ratusan rumah dengan ketinggian 40-75 sentimeter. Sungai Ciliwung juga meluap, memasuki permukiman padat di Kampung Ambon, Kelurahan Kebon Pala, Jatinegara.

Sumber: “Hujan Masih Mengancam” (Kompas, 6 Februari 2018 halaman 1)

1 Januari 2020

Akibat diguyur hujan ekstrem, terjadi banjir Jakarta yang menyebabkan akses jalan reguler, jalan tol, dan rel kereta api mengalami gangguan. Data Posko Banjir Jakarta menyebutkan terdapat 31.232 pengungsi yang ditampung di 269 pengungsian.

Sumber: “Utamakan Evakuasi Warga” (Kompas, 2 Januari 2020 halaman 1)

25 Februari 2020

Berdasar data dari Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, sebanyak 294 RW atau 10,74 persen dari RW di DKI terendam banjir. RW yang terendam banjir setinggi 200 cm ada di Kelurahan Cawang. Total pengungsi sebanyak 973 keluarga atau 3.565 jiwa. Mereka mengungsi di 40 lokasi.

Sumber: “Warga Perkotaan: Dua Bulan Sudah Kita Berkalang Banjir” (Kompas, 26 Februari 2020 halaman 1)

Kebijakan dan Penanggulangan Banjir pada Era Gubernur Anies Baswedan

23 November 2017

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun pembebasan lahan untuk program normalisasi kali dan pembangunan waduk.

Sumber: “Pembebasan Lahan Rp 1,4 Triliun * Normalisasi Sungai Dilanjutkan” (Kompas, 24 November 2017 halaman 26)

15 Desember 2017

Pemerintah menyiapkan dua bendungan dengan membangun Bendungan Sukamahi di hulu Sungai Cisukabiru, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dan Bendungan Ciawi di bagian hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua. Kedua bendungan akan mengurangi 30 persen volume banjir di Jakarta.

Sumber: “Penanganan Banjir: Presiden: Semua Harus Kerja Konsisten” (Kompas, 16 Desember 2017 halaman 28)

9 Februari 2018

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 1,3 triliun untuk pembebasan lahan, yaitu sekitar Rp 500 miliar untuk waduk dan Rp 853,3 miliar untuk normalisasi yang berfokus pada Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Sunter.

Sumber: “Penataan Sungai: Naturalisasi-Normalisasi Bersamaan” (Kompas, 10 Februari 2018 halaman 27)

22 Juli 2019

Pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung melewati empat kelurahan yaitu Pejaten Timur dan Tanjung Barat (Jakarta Selatan) serta Cililitan dan Balekambang (Jakarta Timur) dengan total anggaran  Rp 200 miliar.

Sumber: “Penataan Ciliwung: Pembebasan Lahan di Empat Kelurahan” (Kompas, 23 Juli 2019 halaman 18)

Catatan: update data terakhir Juni 2020

Editor: Dwi Rustiono

SUMBER: ARSIP KOMPAS/Aan, Jnu, Snt

Ikuti Kronologi Peristiwa dari Awal hingga Akhir

Ikuti Kronologi Peristiwa dari Awal hingga Akhir

Daftarkan email Anda dan ikuti kronologi peristiwa terkini secara lengkap di Kompaspedia.

close