Kota Bandung: Jantung “Parijs van Java” di Tatar Sunda

Kota Bandung terletak 140 kilometer sebelah tenggara Jakarta. Kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan ini telah berdiri sejak 210 tahun lalu. Dari awalnya hanya desa kecil di pegunungan menjadi kota yang disegani.

Terbentuknya Kota Bandung tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Berdasarkan UU itu, Kota Bandung menjadi salah satu daerah kota besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkup Jawa Barat.

Hari jadi Kota Bandung diperingati setiap tanggal 25 September. Penetapan hari jadi tersebut tidak terlepas dari Surat Keputusan Herman Willem Daendels pada tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan yang sekarang menjadi wilayah Kota Bandung.

Pada saat itu, Kota Bandung telah dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda berlangsung. Di kemudian hari, penerbitan surat keputusan tersebut menjadi momentum yang diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung.

Secara administrasi, Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kota Bandung dihuni sebanyak 2.444.160 jiwa. Saat ini, Kota Bandung dipimpin oleh Walikota Oded Muhammad Danial dan Wakil Walikota Yana Maulana.

Selain berjuluk Kota Kembang, kota dengan luas 167,31 kilometer persegi ini dikenal pula sebagai Parijs van Java atau “Paris di Pulau Jawa”. Istilah Parijs van Java itu muncul karena pada waktu itu di Jalan Braga, terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Paris, terutama toko pakaian.

Toko yang terkenal diantaranya adalah toko mode dan pakaian, Modemagazinj ‘au bon Marche’ yang menjual gaun wanita mode Paris. Selain itu, terdapat restoran makanan khas Paris Maison Bogerijen yang menjadi tempat santap para pejabat dan pengusaha Hindia Belanda atau Eropa.

Masyarakat Bandung terkenal pula dengan semangat dan pengorbanannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menolak terus dijajah, pada tanggal 24 Maret 1946, Bandung dibumihanguskan tentara dan rakyat yang kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Bandung Lautan Api”. Kisah itu kemudian menginspirasi Ismail Marzuki mencipta lagu, salah satunya ”Halo-Halo Bandung”

Sembilan tahun kemudian, Bandung bangkit lewat Konferensi Asia Afrika (KAA). Tahun 1955, lebih dari 300 delegasi dari 29 negara hadir. KAA juga menyeru sikap menolak penjajahan. Banyak negara peserta merdeka pasca-pertemuan ini.

Pembentukan Kota Bandung menjadi daerah otonom memiliki sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum menjadi wilayah administrasi pemerintah kolonial, daerah Priangan yang menjadi cikal bakal Kota Bandung merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda.

Catatan sejarah menyebutkan bahwa diksi Priangan sebagai nama geografis telah disebutkan dalam Prasasti Sanghyang Tapak yang berasal dari tahun 952 Saka atau 1031 Masehi. Prasasti tersebut menyuratkan satu tokoh bernama Maharaja Sri Jayabhupati yang pernah memiliki daerah kekuasaan bernama Prahjan Sunda. Kedua istilah ini memiliki ikatan secara kultural maupun geografis, mengingat dalam beberapa prasasti lainnya, kata Sunda muncul sebagai nama daerah, bangsa, maupun adat kebiasaan.

Terbentuknya Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Kabupaten Bandung, sebab secara geografis wilayah kota ini merupakan bagian di dalamnya. Kabupaten Bandung terbentuk pada tahun 1641 ketika Priangan diduduki Mataram. Pembentukan Kabupaten Bandung ini tercantum dalam Piagam Sultan Agung bertanggal 9 Muharam Tahun Alip atau tanggal 20 April 1641.

Pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I (1645-1677), status wilayah administratif Bandung sebagai kabupaten diubah menjadi ajeg. Status ini berlangsung antara tahun 1656 hingga tahun 1657, bersama delapan ajeg lainnya.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa berada di bawah pengaturan Mataram, tepatnya pada tahun 1677, Bandung beralih di bawah aturan administratif Vereniging Oost Indies Companij (VOC). Hal ini terjadi ketika Mataram secara bertahap menyerahkan wilayah Priangan kepada VOC mulai tahun 1677.

Memasuki era pemerintahan Hindia Belanda, Keresidenan Priangan mulai dibatasi dengan garis teritorial. Secara garis besar, daerah ini dibatasi dengan rintangan alam berupa pegunungan dan sungai, sementara dari sisi kultural ditandai dengan keterikatan masyarakatnya yang berbahasa dan beradat-istiadat Sunda.

Sejak kedatangan VOC, wilayah ini sudah dijadikan sebagai penghasil komoditi perkebunan, terutama kopi, teh, dan kina yang tersebar di daerah-daerah dataran tinggi. Dari seluruh kabupaten di bawah residensi Priangan, Kabupaten Bandung merupakan penghasil kopi terbesar.

Berkembangnya perekonomian Priangan dan banyaknya investasi yang masuk tersebut kemudian  menggerakkan pemerintah kolonial waktu itu untuk membangun Bandung sebagai kota modern. Bandung dijadikan sebagai basis politik, ekonomi, dan pertahanan Hindia Belanda dikarenakan daerahnya yang beriklim sejuk, dan terletak di wilayah dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan sehingga terlindung dari serangan musuh.

Peralihan kekuasaan dari Mataram ke VOC turut mengubah pula tatanan wilayah administratif yang telah diatur sebelumnya. Di bawah VOC, wilayah Bandung termasuk dalam wilayah politik Bataviasche Ommelanden, namun tidak berlangsung lama. Memasuki masa kekuasaan Daendels pada abad ke-19, Bandung kembali mengalami perubahan administratif, bahkan mencapai tiga kali penataan wilayah.

Penataan wilayah pertama, Bandung dimasukkan dalam Landdrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden. Kemudian, pada tanggal 20 Juni 1810, Bandung kembali mengalami penataan wilayah dengan dihapuskannya Karawang serta pengalihan Tangerang dan Batavia ke wilayah Bataviasche Ommelanden, Bandung bersama Sumedang, Cianjur, dan Parakanmuncang, digabung dengan Limbangan dan Sukapura. Wilayah baru tersebut dinamakan Jakatrasche en Cheribonsche Preanger Regentschappen.

Belum genap satu tahun, Bandung kembali menjalani penataan wilayah pada 2 Maret 1811. Bandung bersama Cianjur, Parakanmuncang dan sebagian Sumedang dimasukkan ke dalam wilayah yang bernama Bataviasche Regentschappen. Penataan ketiga ini menjadi yang terakhir pada era Daendels.

Selain perubahan wilayah administratif yang dinamis, secara internal Bandung juga mengalami dinamika dalam mekanisme pemerintahannya. Salah satu perubahan tersebut terjadi pada para bupati yang memerintah, kendati perubahan itu berlangsung secara turun-menurun.

Setiap pergantian masa pemerintahan bupati, tentu membawa ciri khasnya masing-masing. Ciri yang cukup signifikan dan menjadi kulminasi saat masa pemerintahan Bupati ke-6 R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829). Ketika itu, ibu kota Kabupaten Bandung mengalami perubahan dari Krapyak ke Bandung. Pemindahan inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran Kota Bandung.

Perkembangan Bandung yang sangat signifikan sejak menyandang status ibu kota Keresidenan Priangan, ditandai dengan membaiknya berbagai infrastruktur dan meningkatnya penduduk, termasuk peningkatan penduduk Eropa atau tepatnya orang-orang Belanda.

Realitas ini menuntut terbentuknya beberapa regulasi untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan akan pemerintahan sendiri bagi penduduk Eropa. Inilah yang mendasari dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi 1903 (Decentralisatie Wet 1903) dan Keputusan Desentralisasi (Decentralisatie besluit) pada 1904.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pelaku sejarah Bandung Lautan Api berbaris dengan atribut masa itu di Lapangan Tegal Lega, Kota Bandung, Jawa Barat, saat mengikuti peringatan 62 tahun peristiwa itu, Senin (24/3/2008).

Memasuki abad ke‐20, sebuah perubahan mendasar kembali dialami Kota Bandung. Berdasarkan ordonansi tanggal 21 Februari 1906, Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai gemeente (setingkat Kotapraja) yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal JB Van Heutzs pada 1 April 1906.

Sejak menyandang status gementee, Bandung dipimpin oleh seorang burgemeester (walikota) dan memiliki otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan. Burgemeester pertama adalah B Coops yang menjabat selama tujuh tahun sampai tahun 1920.

Pada masa ini pula, Bandung terkenal sebagai Parijs van Java, yang merupakan ekspresi kekaguman pada wujud kota yang sangat maju di zamannya. Aspek modernitas melalui sudut pandang waktu itu, telah dimiliki Kota Bandung baik dari sisi infrastruktur maupun manusianya. Pertumbuhan serta dinamika masyarakat Kota Bandung semakin metropolis dengan hiruk-pikuk aktivitas jasa, perdagangan dan pusat-pusat hiburan.

Reputasi Kota Bandung sebagai kota kolonial modern menjadikan kota di jantung Jawa Barat ini mengalami peningkatan pesat pada jumlah penduduk, khususnya dari golongan Eropa dan Timur Asing. Demikian pula dengan wilayahnya yang terus mengalami perluasan. Pembangunan baru benar-benar berhenti ketika pada akhirnya hegemoni pemerintah kolonial Hindia Belanda runtuh di tangan tentara Jepang pada awal tahun 1942.

Kota Bandung yang dulu menjadi primadona berubah menjadi penjara besar yang merenggut kebebasan penghuninya. Tidak hanya orang-orang Eropa yang diperlakukan keji oleh pemerintahan militer Jepang, pribumi yang dianggap sebagai masyarakat kelas dua juga sama nasibnya.

Setelah masa pendudukan Jepang berakhir, tepatnya ketika bertekuk lutut pada Sekutu dalam Perang Pasifik, euforia terjadi di seluruh penjuru kota. Rakyat Bandung dengan tegas berani menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia dan berusaha mempertahanlan amanat Proklamasi.

Pertempuran kembali tumpah ruah pada masa transisi ini. Serangkaian peristiwa pembumihangusan dan heroik menjadi memoar kota kembang. Slogan “Lebaran di Bandung” dan iringan syair “Halo-Halo Bandung” pun bergema untuk memberikan semangat bagi para pejuang.

Pasca kejadian tersebut, pergolakan daerah dan instabilitas politik menjadi hambatan utama dalam mencapai kembali kesejahteraan rakyat. Kota Bandung kembali mengalami babak baru, tahap penataan. Kota Bandung baru benar-benar berbenah sebagai wilayah otonom setelah pada tahun 1955 menjadi tuan rumah bagi Konferensi Asia Afrika.

Presiden Soekarno sendiri yang memastikan agar Kota Bandung sanggup menyelenggarakan acara tersebut. Gedung-gedung perhelatan diperbaiki, beberapa ruas jalan dihias, serta hotel tempat para tamu dan delegasi menginap dipercantik. Pembenahan Kota Bandung di tahun ini juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu pertama dan politik bebas-aktif di Indonesia.

Pada periode yang sama, Bandung juga mulai mengalami dampak migrasi tenaga kerja. Sebab, perhelatan Konferensi Asia Afrika telah menciptakan peluang kerja baru, termasuk banyaknya pekerjaan yang cocok untuk tenaga berketerampilan rendah.

Memasuki tahun 1960, kota ini menjadi pusat pemerintahan provinsi dan melanjutkan perannya sebagai pusat pendidikan. Pemerintah juga mulai membangun beberapa fasilitas, seperti proyek air minum Cisangkuy di Jalan Badak Singa, pembangunan fasilitas olahraga Gelora Saparua dan Stadion Siliwangi, serta pembangunan fasilitas pendidikan berupa kampus Universitas Padjajaran dan Universitas Parahyangan.

Kota Bandung terletak di antara 107^o36’ Bujur Timur dan 6^o55’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat di sebelah utara, Kabupaten Bandung di sebelah selatan dan timurnya, serta Kota Cimahi di sebelah Barat.

Kota Bandung memiliki luas wilayah 167,31 kilometer persegi. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gedebage dengan luas 9,52 kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil ialah Kecamatan Atanaanyar, yaitu 2,89 kilometer persegi.

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Sepanjang tahun 2020, Kota Bandung memiliki curah hujan relatif dengan intensitas berbeda tiap bulannya. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Februari yaitu sebesar 336,60 mm. Sementara curah hujan terendah terjadi di Bulan Juni dengan hanya mencapai 30,30 mm.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pengunjung menyusuri kawasan hutan kota Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/5/2018). Lokasi tersebut menjadi destinasi wisata di tengah kota dengan suasana alam.

Kota Bandung menjadi salah satu kota yang telah mengalami gejolak pemerintahan sejak masa kolonial hingga pra-kemerdekaan Indonesia. Peralihan masa pemerintahan telah menyumbang banyak perubahan, baik secara struktural maupun sosio-kultural Kota Bandung. Sejak didirikannya Bandung sebagai kota kolonial, kota ini memiliki sejumlah daftar wali kota dan wakilnya sebagai pemimpin pemerintahan.

Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Bandung telah mengalami masa kepemimpinan sebanyak 11 periode. Pada masa ini, jangka waktu atau periode kepemimpinan belum memiliki teknis dan mekanisme yang mengikat. Karena itu, tiap wali kota memiliki masa kepemimpinan yang berbeda.

Periode pertama, dipimpin oleh EA Maurenbrecher (1906-1907). Kemudian dilanjutkan oleh beberapa nama, yaitu RE Krijboom (1907-1908), JA Van Der En (1909-1910), J Verwijk (1910-1912), CCB Van Vlenier (1912-1913), B Van Bijveld (1913-1920), Bertus Coops (1920-1921), Steve Anne Reitsma (1921-1928), Bertus Coops (1928-1934), JEA Van Volsogen Kuhrt (1934-1936), dan JM Wesselink (1936-1942).

Masa pemerintahan kedua ialah masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, Kota Bandung hanya memiliki satu periode kepemimpinan saja, yakni N. Beets pada tahun 1942 hingga 1945.

Memasuki masa Kemerdekaan Indonesia, Kota Bandung untuk pertama kalinya dipimpin oleh golongan pribumi, RA Atmadinata (1945). Kemudian periode selanjutnya dipimpin oleh R Syamsoerizal (1945-1947), Ukar Bratakusumah (1947-1949), R Enoch (1949-1957), R Priatna Kusumah (1957-1966), R Didi Djukardi (1966-1968), R Hidayat Sukarmadidjaja (1968-1971), R Otje Djoendjoenan (1971-1976), dan Utju Djoenaedi (1976-1978).

Meski telah merdeka, namun Kota Bandung belum memiliki durasi kepemimpinan yang teratur. Hingga pada tahun 1983 atau periode kedua puluh satu, barulah masa kepemimpinan ini mulai teratur dengan jangka lima tahunan.

Pemimpin pertama yang mengalami keteraturan masa pimpinan ini ialah R Husein Wangsaatmadja, memimpin sejak tahun 1978-1983. Periode setelahnya, dilanjutkan oleh H Ateng Wahyudi yang memimpin dua kali periode pada tahun 1983-1988 dan 1988-1993.

Kota Bandung baru memiliki wakil walikota sejak tahun 1990 dengan Wakil Walikota pertama ialah Matin Burhan (1990-1995). Matin menjadi wakil dari wali kota H. Ateng Wahyudi pada periode ke-23 (1988-1993) dan Wahyu Hamidjaja (1993-1998). Wakil wali kota Bandung kedua ialah E Soedarsono yang menjabat pada tahun 1995-2000 pada pertengahan masa kepemimpinan Wahyu Hamidjaja dan HAA Tarmana (1998-2003).

Periode selanjutnya, dipimpin oleh H Dada Rosada selama dua periode jabatan pada tahun 2003-2008 bersama Jusep Purwasuganda (2003-2004) dan tahun 2008-2013 bersama Ayi Vivananda. Kemudian, Mochamad Ridwan Kamil memimpin Kota Bandung pada periode ke-28 (2013-2018) bersama Oded Muhammad Danial.

Namun demikian, menjelang akhir jabatannya, Ridwan Kamil terpilih sebagai Gurbernur Jawa Barat dan digantikan oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas pada 7-16 September 2018. Oded Muhammad Danial kemudian terpilih sebagai Walikota Kota Bandung periode ke-29 bersama wakilnya Yana Mulyana sejak 20 September 2018 hingga saat ini.

Menurut Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, kota ini terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung didukung oleh 14.276 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari PNS Eselon IV sebanyak 1.573 orang, Eselon  III 215 orang, dan Eselon II 36 orang, serta pejabat fungsional sebanyak 12.452 orang. Dari segi pendidikan, PNS Kota Bandung didominasi oleh lulusan sarjana.

Jumlah wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut, PKS menjadi partai paling banyak menempatkan kadernya dengan meraih 13 kursi. Disusul kemudian Gerindra 8 kursi, PDI-P 7 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem dan Demokrat masing-masing 5 kursi, PSI 3 kursi, PKB 2 kursi, dan PPP 1 kursi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Paslon Walikota Bandung – Calon walikota Oded M Danial dan calon wakil wali kota Yana Mulyana (kanan) saat deklarasi untuk mengikuti Pilkada Walikota Bandung 2018 di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/1/2018). Pasangan ini diusung PKS dan Partai Gerindra.

Peta kekuatan politik di Kota Bandung  dalam dua kali pemilu, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, berlangsung secara dinamis. Hasil pemilu menunjukkan partai politik berideologi nasionalis bersaing ketat dengan partai politik bernuansa agama. Hal itu tampak juga dari komposisi perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Bandung pada dua pemilu tersebut.

Pada pemilu 2014, Kota Bandung dikuasai oleh PDI-P dengan perolehan suara 276.242 atau 23,63 persen dari total suara sah. Posisi kedua diduduki oleh Gerindra dengan perolehan 183.414 suara (15,69 persen). Disusul PKS yang meraup 136.983 suara (11,72 persen), Golkar 131.891 suara (11,28 persen), dan Demokrat 101.990 suara (8,72 persen. Selanjutnya, Hanura memperoleh 6,61 persen, PPP 5,56 persen, Nasdem 5,40 persen, PAN 3,82 persen, PKB 3,67 persen, PBB 2,68 persen, dan terakhir PKPI 1,23 persen.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah poster mural berisi ajakan menyukseskan Pemilu 2019 dipajang di salah satu sisi trotoar Jalan Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019). Pesan dengan gambar mural yang menarik diharapkan menjadi media sosialisasi yang mencakup luas antar golongan di tengah kemajemukan masyarakat dan menjadi pesan kedamaian demi kepentingan persatuan bangsa.

Memasuki pemilu 2019, posisi dominan PDI-P digeser oleh PKS dengan perolehan 295.412 suara atau 23,24 persen suara. PDI-P turun di posisi kedua dengan meraih 226.588 suara (17,82 persen) sedangkan Gerindra turun diperingkat ketiga dengan meraup 204.690 suara atau 16,10 persen.

Selanjutnya Golkar berada di peringkat keempat dengan meraih 120.713 suara (9,49 persen), dan Demokrat berada di peringkat kelima dengan meraup 99.629 suara (7,84 persen). Disusul Nasdem dengan meraih 7,02 persen, PSI 5,73 persen, PKB 5,46 persen, PPP 3,28 persen, Hanura 2,49 persen, dan PBB 1,53 persen.

Dengan perolehan suara itu, pada pemilu 2014, kursi DPRD Kota Bandung didominasi oleh PDI-P dengan 12 kursi. Jumlah tersebut menurun pada pemilu 2019 menjadi 7 kursi. Posisi kedua diduduki oleh Gerindra dengan 7 kursi yang pada pemilu 2019 meningkat menjadi 8 kursi. Kemudian posisi ketiga diisi oleh PKS dengan 6 kursi. Pada Pemilu 2019, PKS berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kota Bandung hingga 13 kursi .

Kota Bandung dihuni oleh 2.444.160 jiwa menurut Sensus Penduduk 2020. Dari jumlah itu, penduduk laki-laki sebanyak 1.231.116 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.213.044 orang. Hampir tiga perempatnya merupakan kelompok usia produktif antara 15 sampai dengan 64 tahun.

Dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010, populasi penduduk Kota Bandung mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 0,21 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2010-2020 ialah 0,21 persen dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14.608,57 per kilometer persegi.

Penduduk asli Kota Bandung adalah Suku Sunda, sedangkan sisanya merupakan suku pendatang dari seluruh bagian Indonesia. Adapun bahasa kesehariannya adalah bahasa Sunda.

Penduduk Kota Bandung terbanyak menganut agama Islam dengan persentase sebesar 65,87 persen pada tahun 2019. Kemudian, terdapat 31,02 persen penduduk beragama Kristen Protestan, 2,16 persen beragama Katolik, 0,19 persen beragama Hindu, 0,71 persen beragama Budha, dan 0,06 beragama lain.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 64,71 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 65 orang yang termasuk angkatan kerja.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Seni Kuda Renggong ditampilkan dalam Festival Pesona Budaya Bauran Cap Golak di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2019). Festival ini menampilkan seni budaya Jabar, di antaranya Reak, Sisingaan, Kuda Renggong, Kemprung Jaipong yang dibaurkan dengan atraksi Barongsai dan Liong sebagai atraksi pariwisata budaya.

Pembangunan manusia di Kota Bandung terhitung tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung tahun 2020 mencapai 81,51. Dibanding IPM tahun 2019, IPM Kota Bandung tahun 2020 ini turun 0,11 poin. Penurunan ini merupakan penurunan pertama dalam kurun lima tahun terakhir.

Kondisi perubahan IPM di Kota Bandung tahun 2020 berbeda dengan angka capaian IPM di Jawa Barat yang mengalami kenaikan 0,06 poin, yaitu 72,03 di tahun 2019 menjadi 72,09 di tahun 2020.

Turunnya angka IPM di Kota Bandung ini sebagai dampak merebaknya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020. Satu tahun berlangsung, pandemi ini telah memengaruhi sebagian besar pola kehidupan masyarakat, yang ternyata berpengaruh pula pada fluktuasi komponen pembangunan manusia.

Apabila dilihat dari komponen penyusunnya, indikator yang menurun drastis ialah pengeluaran per kapita penduduk Kota Bandung, dari semula Rp 17,25 juta menjadi Rp 16,88 juta. Faktor penyebabnya tidak lain lantaran menurunnya rata-rata penghasilan penduduk.

Adapun komponen IPM lain masih meningkat. Angka harapan hidup tercatat 74,28 tahun, naik 0,14 poin dibanding tahun 2019. Sedangkan komponen harapan lama sekolah (HLS) tercatat selama 14,20 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) naik 10,75 tahun. Baik HLS dan RLS naik masing-masing sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung tahun 2020 tercatat sebesar 11,19 persen. Angka pengangguran tersebut meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 8,16 persen.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung mencapai 100,02 ribu jiwa atau 3,99 persen. Dibanding Maret 2019, jumlah penduduk miskin naik sekitar 15,35 ribu. Kenaikan ini merupakan pertama kali sepanjang tahun 2013-2020, yang tercatat terus mengalami penurunan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pakaian Adat Sunda Siswa kelas VII SMP Negeri 52 Bandung belajar mengenakan iket khas Jawa Barat, Selasa (19/11/2013), untuk dikenakan saat sekolah setiap Rabu. Kegiatan ini dipandu Komunitas Ki Baraya. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengimbau pegawai negeri sipil dan siswa sekolah untuk Rebo Nyunda, yakni mengenakan pakaian adat Jawa Barat setiap Rabu.

Ekonomi Kota Bandung ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 25,33 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp 283,61 triliun pada tahun 2020. Sektor ini mendominasi perekonomian Kota Bandung sejak tahun 2016.

Selain sektor perdagangan, industri pengolahan serta sektor informasi dan komunikasi menjadi andalan kedua dan ketiga yang masing-masing memiliki proporsi sebesar 19,43 persen dan 14,22 persen dari PDRB 2020.

Tingginya kegiatan ekonomi di usaha perdagangan berimbas pada besarnya perolehan pajak dan retribusi. Dari total pendapatan Rp 7,11 triliun di tahun 2020, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 3,33 triliun atau 46,9 persen. Sementara itu, dana perimbangan mencatatkan kontribusi senilai Rp 2,5 triliun atau sebesar 35,7 persen dari total pendapatan daerah pada 2020.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama satu dekade terakhir selalu berada di atas laju perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012, yakni sebesar 8,53 persen. Adapun tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami kontraksi sebesar 2,28 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang terkontraksi 2,44 persen.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pengunjung berfoto pada gelaran Bandung Tourism Week, di Jalan Soekarno, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12/2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, meningkat dalam lima tahun berakhir. Pada 2015, jumlah wisman 159.647 orang atau meningkat 76,76 persen dari 2010 sebanyak 90.314 orang.

Di sektor pariwisata, Kota Bandung memiliki beragam wisata yang menarik baik secara fisik maupun budaya. Secara fisik, Kota Bandung memiliki keunggulan geografis yang menarik, serta udaranya yang sejuk. Selain itu, Kota Bandung memiliki banyak bangunan tua peninggalan pada masa kolonial Belanda yang memiliki nilai historis yang tinggi.

Di sisi budaya, Kota bandung memiliki keunikan seperti bahasa daerah, alat musik tradisional, tarian daerah, dan makanan khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Salah satu destinasi wisata itu adalah Gedung Sate yang menjadi ikon utama Kota Bandung. Bangunan dengan poros utara-selatan ini memiliki paduan gaya arsitektur timur dan barat yang memikat bagi banyak wisatawan yang berkunjung.

Beberapa gedung warisan kolonial lain yang berpotensi sebagai produk wisata di daerah ini adalah Gedung Merdeka, Villa Isola, bekas Gedung Stafkwartir Divisi Siliwangi, Gedung Dwiwarna, Gedung Pakuan, dan bekas Gedung Dennis Bank.

Selain bangunan kolonial tersebut, Kota Bandung juga memiliki daya tarik lain yaitu gerai pakaian yang dinamakan factory outlet dan sekaligus menjadi trade mark Bandung sebagai tempat wisata belanja populer. Kehadiran sektor usaha ini menjalar pada kebangkitan sektor usaha pariwisata lain, seperti hotel dan penginapan.