Provinsi Maluku: Bumi Seribu Pulau yang Kaya Rempah

Dunia internasional mengenal Maluku sejak dulu sebagai “Spice Island” atau pulau rempah-rempah. Daerah ini merupakan tanah surga penghasil pala dan cengkeh. Karena kekayaan rempah ini pula, bangsa-bangsa Eropa datang dan menguasai Maluku, dimulai oleh Portugis, Spanyol, dan terakhir Belanda.

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka. Daerah ini dinyatakan sebagai provinsi bersama tujuh daerah lainnya, yaitu Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera, hanya dua hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Namun, secara resmi pembentukan Maluku sebagai provinsi baru terjadi 12 tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958. Hal ini terjadi karena pada masa-masa awal kemerdekaan, Belanda masih terus berusaha untuk menguasai daerah Maluku.

Ketika itu, roda pemerintahan Maluku tidak sempat berjalan karena gangguan Belanda. Bahkan pembentukannya sebagai provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945, terpaksa dilaksanakan di Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia sekaligus menjadi tempat kedudukan pemerintah Provinsi Maluku di bawah pimpinan Gubernur Mr J Latuharhary.

Dalam perkembangannya, Provinsi Maluku kemudian dimekarkan menjadi dua provinsi, yatu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pada era reformasi. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie menandatangani persetujuan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Hari jadi Provinsi Maluku diperingati setiap  tanggal 19 Agustus berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 13 tahun 2005. Dengan motto “Siwalima” yang berarti milik bersama, daerah ini ingin memupuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki luas wilayah 54.185 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1,84 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2020.

Secara administratif, Provinsi Maluku terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota, 118 kecamatan, 33 kelurahan, dan 1.198 desa. Sejak tahun 2019, daerah ini dipimpin oleh Gubernur Murad Ismail bersama Wakil Gubernur Barnabas Orno.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kepulauan Maluku memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan.

Pulau-pulau di kawasan “Emas Hijau” ini telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Ciri-ciri fisik penduduk asli Maluku mirip dengan suku-suku asli Indonesia lainnya yang berasal dari percampuran antara bangsa Wedoid dan Negroid. Penduduk asli keturunan kedua ras tersebut kemudian berkembang menjadi suku-suku baru setelah terjadi percampuran dengan suku-suku yang datang kemudian.

Kendati di Maluku tidak ditemukan fosil kerangka manusia purba, asumsi bahwa di sana pernah hidup manusia prasejarah diperkuat dengan keahlian suku asli menggunakan peralatan yang merupakan warisan dari kebudayaan zaman prasejarah.

Suku-suku yang diketahui sebagai penghuni pertama daerah ini adalah Suku Alune dan Suku Wemale. Mereka menghuni Pulau Seram, Pulau Halmahera, dan Pulau Buru, serta diduga merupakan nenek moyang dari suku-suku yang ada sekarang, seperti Alifuru, Togifil, dan Furu-aru.

Daerah Maluku cukup kaya dengan benda-benda peninggalan dari zaman neolitikum. Alat-alat yang digunakan pada zaman itu, seperti kapak persegi, ditemukan antara lain di Ambon, Amusus, Saparua, dan Pulau Kei.

Kawasan kepulauan yang kaya dengan rempah-rempah ini sudah dikenal di dunia internasional sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-7, pelaut-pelaut dari daratan China, khususnya pada zaman Dinansti Tang, kerap mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka sengaja merahasiakannya untuk mencegah datangnya bangsa-bangsa lain ke daerah ini.

Pada abad ke-9, pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudera Hindia. Para pedagang ini kemudian menguasai pasar Eropa melalui kota-kota pelabuhan seperti Konstantinopel. Abad ke-14 merupakan masa perdagangan rempah-rempah Timur Tengah yang sekaligus membawa agama Islam masuk ke Kepulauan Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik, antara tahun 1300 sampai 1400.

Pada abad ke-12, wilayah Kepulauan Maluku dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, sedangkan pada awal ke-14 Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara. Pada waktu itu, para pedagang dari Jawa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Di masa dinasti Ming (1368-1643), rempah-rempah dari Maluku diperkenalkan dalam berbagai karya seni dan sejarah. Dalam sebuah lukisan karya WP Groeneveldt yang berjudul “Gunung Dupa”, Maluku digambarkan sebagai wilayah bergunung-gunung yang hijau dan dipenuhi pohon cengkeh, sebuah oase di tengah laut sebelah tenggara. Marco Polo juga menggambarkan perdagangan cengkeh di Maluku dalam kunjungannya di Sumatera.

Bangsa Eropa yang pertama kali menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Pada waktu itu, dua armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Anthony d’Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli.

Begitu pula halnya di Negeri Hitu Lama dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen.

Salah seorang Imam misionaris Katolik terkenal adalah Fransiskus Xaverius. Dia tiba di Ambon pada 14 Februari 1546, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Ternate pada tahun 1547. Tanpa kenal lelah, dia melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan penyebaran agama.

Persahabatan antara Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah selama lima tahun (1570-1575), membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon.

Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku.

Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya Kongsi Dagang Hindia Belanda (VOC) pada tahun 1602. Sejak saat itu, Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengkeh di Maluku sepenuhnya di bawah kendali VOC selama hampir 350 tahun. Untuk keperluan ini, VOC tidak segan-segan mengusir pesaingnya, yaitu Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan puluhan ribu orang Maluku menjadi korban dari kebrutalan VOC.

Dalam masa VOC (abad ke-17 hingga ke-18), kepulauan antara Sulawesi dan Irian itu terbagi dalam tiga gouvernement, yaitu pertama gouvernement Temate untuk Maluku Utara yang berpusat di Benteng Oranye di Ternate, kedua, gouvernement Amboina untuk Maluku Tengah yang berpusat di Benteng Victoria di pulau Ambon, dan ketiga gouvernement Banda untuk Maluku Tenggara yang berpusat di Benteng Belgica di Bandaneira.

Setelah VOC dibubarkan, Belanda membentuk Hindia Belanda pada tahun 1817. Ketiga gouvernement tersebut di atas lalu disatukan menjadi satu gouvernement dan pusatnya ditempatkan di kota Ambon di Pulau Ambon. Satuan administrasi pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1817 itu diberi nama Gouvernement der Molukken, dan sejak itu pula muncul kebiasaan untuk menggunakan istilah Maluku bagi seluruh kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya. Ketiga bagian dari masa VOC itu lalu dijadikan residentie, masing-masing dengan seorang residen yang berkedudukan di Temate, Ambon,dan Banda.

Pada permulaan tahun 1800, Inggris mulai menyerang dan menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Belanda seperti di Ternate dan Banda. Pada tahun 1810, Inggris menguasai Maluku dengan menempatkan seorang resimen jenderal bernama Bryant Martin. Namun sesuai konvensi London tahun 1814 yang memutuskan Inggris harus menyerahkan kembali seluruh jajahan Belanda kepada pemerintah Belanda, maka mulai tahun 1817, Belanda mengatur kembali kekuasaannya di Maluku.

Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapatkan tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Thomas Matulessy yang diberi gelar Kapitan Pattimura, seorang bekas sersan mayor tentara Inggris.

Pada tanggal 15 Mei 1817, serangan dilancarkan terhadap benteng Belanda “Duurstede” di Pulau Saparua. Residen Van der Berg terbunuh. Pattimura dalam perlawanan ini dibantu oleh teman-temannya, antara lain Philip Latumahina, Anthony Ribok, dan Said Perintah.

Berita kemenangan pertama ini membangkitkan semangat perlawanan rakyat di seluruh Maluku. Paulus Tiahahu dan putrinya Christina Martha Tiahahu berjuang di Pulau Nusa Laut, sementara Kapitan Ulupaha berjuang di Ambon. Tetapi perlawanan rakyat ini akhirnya dapat ditumpas oleh kekuasaan Belanda dengan penuh tipu muslihat dan kelicikan. Pattimura dan teman-temannya pada tanggal 16 Desember 1817 dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan, di Fort Niew Victoria, Ambon. Sedangkan Christina Martha Tiahahu meninggal di atas kapal dalam pelayaran pembuangannya ke Pulau Jawa dan jasadnya dilepaskan ke laut Banda.

Pecahnya Perang Pacifik tanggal 7 Desember 1941, sebagai bagian dari Perang Dunia II, mencatat era baru dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Gubernur Jendral Belanda AWL Tjarda van Starkenborgh, melalui radio menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda dalam keadaan perang dengan Jepang.

Tentara Jepang tidak banyak kesulitan merebut kekuasaan di Indonesia. Di Kepulauan Maluku, pasukan Jepang masuk dari utara melalui Pulau Morotai dan dari timur melalui Pulau Misool. Dalam waktu singkat, seluruh Kepulauan Maluku dapat dapat dikuasai Jepang. Perlu dicatat bahwa dalam Perang Dunia II, tentara Australia sempat bertempur melawan tentara Jepang di desa Tawiri. Untuk memperingatinya dibangun monumen Australia di desa Tawiri, tidak jauh dari Bandara Pattimura.

Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI  tanggal 17 Agustus 1945, Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia. Namun pembentukan dan kedudukan Provinsi Maluku saat itu terpaksa dilakukan di Jakarta karena setelah Jepang menyerah, Belanda (NICA) langsung memasuki Maluku dan menghidupkan kembali sistem pemerintahan kolonial di Maluku. Belanda terus berusaha menguasai daerah yang kaya dengan rempah-rempahnya ini. Bahkan setelah keluarnya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada tahun 1949, Belanda mensporsori terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS).

Secara resmi pembentukan Maluku sebagai provinsi baru terjadi 12 tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958. Hal ini terjadi karena pada masa-masa awal kemerdekaan, Belanda masih terus berusaha untuk menguasai daerah Maluku.

Gangguan Belanda menyebabkan roda pemerintahan daerah tidak sempat berjalan. Bahkan pembentukannya sebagai provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945, terpaksa dilaksanakan di Jakarta, sekaligus menjadi tempat kedudukan pemerintah Provinsi Maluku di bawah pimpinan Gubernur Mr J Latuharhary.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru, termasuk Provinsi Maluku melalui pemekaran provinsi.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian membagi wilayah Provinsi Maluku menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Provinsi Maluku Utara dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Provinsi Maluku berada di antara 2°30′-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur. Luasnya mencapai 54.185 kilometer persegi.  Batas-batas wilayah Provinsi Maluku adalah Laut Seram (utara), Lautan Indonesia dan Laut Arafuru (selatan), Pulau Irian (timur) dan Pulau Sulawesi (barat).

Dengan posisi geografis tersebut, Provinsi Maluku berada  pada jalur lintas internasional yaitu dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi ini mempunyai arti yang sangat strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Secara topografi, Provinsi Maluku memiliki dataran rendah di area pesisir, sedangkan sisanya memiliki topografi perbukitan. Pada segi tutupan lahan, masih banyak area Provinsi Maluku yang berupa hutan, sedangkan area budidaya hanya sedikit dan biasanya terletak di pesisir.

Maluku  memiliki wilayah yang berpulau-pulau sehingga disebut sebagai Provinsi Seribu Pulau. Dari ujung utara sampai ujung selatan terdiri atas 4 pulau besar dan 1.336 pulau kecil bahkan sangat kecil. Keempat pulau besar itu meliputi Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²), dan Pulau Wetar (3.624 km²).

Pulau-pulau di Provinsi Maluku tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian utama, yaitu pulau Vulkanis dan pulau Karang yang terjadi dari pertemuan antara sistem orogenetik dan lingkar pasifik dengan sistem orogenetik sunda.

Daratan Maluku diselimuti oleh gugusan gunung dan danau yang terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota. Terdapat empat gunung di Maluku, yaitu Gunung Binaya di Pulau Seram, Gunung Salahutu di Pulau Ambon, Gunung Kapalmada di Pulau Buru, dan Gunung Api di Pulau Banda.

Adapun danau di Maluku sebanyak 11 danau, yaitu Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel di Kepulauan Kei Kecil, Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Laha di Pulau Ambon, Danau Kaitetu di Pulau Ambon, Danau Tihu Suli di Pulau Ambon, Danau Tihu di Pulau Seram, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, dan Danau Rana di Pulau Buru.

Provinsi ini juga dialiri oleh 113 sungai besar dan kecil, antara lain Sungai Eti, Sungai Tala, Sungai Sapawela, Sungai Ruwata, dan Sungai Mala di Pulau Seram; Sungai Waigeren di Pulau Buru dan Sungai Tamrian di Maluku Tenggara Barat.

Sebagai salah satu provinsi tertua di Indonesia, Maluku telah diperintah bangsa-bangsa Eropa selama berabad-abad. Sejak zaman penjajahan kolonial itu, Maluku sudah dipimpin gubernur, dimulai dari Pemerintahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.

Dari berbagai literasi tercatat ada 109 Gubernur Maluku di masa sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Pemerintahan Portugal ada 30 gubernur, 19 gubernur di masa Pemerintahan Spanyol. Sementara zaman Pemerintahan Belanda terdapat 58 Gubernur Maluku, terakhir di masa Pemerintahan Inggris ada 12 orang Gubernur.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang, tercatat 13 gubernur yang pernah memimpin Provinsi Maluku. Gubernur pertama Maluku adalah Johannes Latuharhary. Ia memimpin Provinsi Maluku tahun 1945 hingga 1955.

Pada masa kepemimpinannya, Latuharhary telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Provinsi Maluku, di antaranya dengan membagi wilayah Provinsi Maluku menjadi tiga kabupaten, yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara.

Pada masa Orde Baru, gubernur yang pernah memimpin Provinsi Maluku adalah Latumahina  (1965-1968), Soemitro (1968-1973), Soemeroe (1973-1976), Hasan Slamet (1976-1981), Sebastian Soekoso (1987-1992), dan M Akib Latuconsina (1992-1997).

Selanjutnya, Provinsi Maluku dipimpin oleh Saleh Latuconsina (1997-2002), Sinyo Harry Sarundajang (2002-2003), Karel Albert Ralahalu dan wakilnya Muhammad Abdullah Latuconsina (2003-2008), serta Karel Albert Ralahalu dan wakilnya Said Assagaff (2008-2013).

Maluku kemudian dipimpin oleh Ros Far Far sebagai Pelaksana Harian Gubernur (16 September 2013-23 Oktober 2013) dan dilanjutkan oleh Saut Situmorang sebagai penjabat gubernur (23 Oktober 2013-10 Maret 2014).

Said Assagaff bersama Zeth Sahuburua menjabat gubernur dan wakil gubernur Maluku selama 5 tahun berikutnya (2014-2019). Kemudian dilanjutkan oleh Murad Ismail dengan wakilnya Barnabas Orno untuk masa jabatan periode 2019-2024.

Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dengan 118 kecamatan dan 1.233 desa/kelurahan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Maluku sebanyak 43.125 PNS pada tahun 2019, terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 18.000 orang dan PNS perempuan sebanyak 25.125 orang.

Perpolitikan di Provinsi Maluku didominasi oleh PDI-P dengan perolehan 7 kursi dari 45 kursi DPRD Provinsi Maluku. Partai Golkar dan Gerinda masing-masing menempati 6 kursi. PKS dan Hanura memperoleh 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem dan PKB masing-masing 3 kursi, PPP 2 kursi, serta Partai Berkarya dan PAN mendapat 1 kursi.

Peta politik di Provinsi Maluku memperlihatkan pekatnya nuansa kekuatan agama yang berebut pemilih melalui parpol. Pada Pemilu 1955, partai-partai bercorak agama menjadi kekuatan politik terbesar. Kekuasaan politik negara ala Orde Baru kemudian mentransformasi persaingan pada isu-isu pembangunan. Pada era Reformasi, persaingan antarpartai pun kian ketat untuk meraih simpati masyarakat Maluku.

Pada pemilu pertama tahun 1955, perebutan suara antar-kekuatan politik keagamaan tercermin dari dominasi perolehan suara partai-partai keagamaan di Maluku. Dari 18 peserta pemilu di Maluku, 68 persen perolehan suara didominasi dua partai bercorak agama, Parkindo dan Masyumi. Parkindo menempati peringkat teratas dengan meraih 38,6 persen suara, sementara Masyumi sedikit di bawahnya dengan 30,4 persen suara.

Sebagai wilayah yang saat itu masih tergabung dalam satu provinsi, Provinsi Maluku masih terbagi menjadi empat wilayah: Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kotamadya Ambon. Wilayah Maluku Utara dan Tengah mayoritas memeluk agama Islam, sementara wilayah bagian Selatan-Tenggara relatif padat oleh pemeluk Kristen.

Demikian pula jika dilihat secara keseluruhan, perolehan suara, partai bercorak keagamaan mencakup 82,5 persen (Parkindo, Masyumi, Partai Katolik dan PSII) dan partai non-keagamaan hanya sekitar 12 persen suara. Partai Katolik menempati peringkat ketiga dengan 8,5 persen, sedangkan PSII di peringkat kelima dengan 4,95 persen suara.

Berbeda dengan popularitas partai nasionalis seperti PNI di wilayah lain, di provinsi ini kekuatan nasionalis tak mampu menyaingi popularitas partai-partai agama. Dari total 237.572 pemilih Pemilu 1955, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) hanya mampu merebut 15.241 suara (7 persen) dan menempati peringkat keempat, jauh di bawah partai-partai agama. PNI hanya laku dijual sebagian besar (68 persen) di wilayah Maluku Tengah, sementara sedikit lainnya di Ambon dan Maluku Tenggara.

Selepas Pemilu 1955, kekuatan politik Golkar mampu menggiring afiliasi politik masyarakat kepada partai pohon beringin itu. Perlahan namun pasti, perolehan Golkar naik dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997. Dampaknya, persaingan ketat antara parpol-parpol yang berlatar belakang ideologi keagamaan mampu direduksi dan difokuskan pada era kekuasaan negara.

Pada Pemilu 1971, Golkar mampu mengumpulkan 50,4 persen suara dan mengalahkan partai-partai Kristen dan Nasionalis yang meraih 30,0 persen maupun partai-partai Islam yang meraih 19,5 persen suara. Kendati Golkar menang, distribusi suara terhitung moderat. Hal itu menggambarkan masih kuatnya posisi partai-partai keagamaan di mata pemilih pemilu.

Namun, dalam penyelenggaraan, pemilu masa Orde Baru selanjutnya, kekuatan politik Golkar itu kian menguat. Sukses pelaksanaan fusi parpol Tahun 1973 yang melebur partai-partai ke dalam PDI dan PPP agaknya sangat menguntungkan Golkar. Afiliasi politik masyarakat kepada partai keagamaan tidak dengan telak bisa disalurkan. Hal itu terlihat dari perolehan Golkar pada Pemilu 1977 yang meningkat drastis sebesar 23 persen menjadi 73,8 persen suara pada saat perolehan kompetitornya, terutama PDI, merosot drastis. Partai banteng itu kehilangan 20 persen. Hal ini menyiratkan banyaknya massa pendukung partai-partai berbasis Kristen dan nasionalis yang berpindah ke Golkar.

Bagi partai-partai nasionalis, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pendukung utama kemenangan. Hanya saja, setelah mendukung kemenangan Parkindo pada Pemilu 1955 dan 1971, sebagian massanya beralih menjadi penyumbang suara Golkar. Proporsi pemilih PDI di kabupaten ini menurun drastis setelah Pemilu 1971 dari 33,1 persen menjadi 6,3 persen. Komposisi perolehan hasil pemilu yang demikian terus bertahan hingga Pemilu 1997. Perolehan Golkar kian tinggi, sedangkan kedua pesaingnya relatif kerdil.

Namun, kondisi agak berbeda terjadi pada massa pemilih partai Islam. Dalam Pemilu 1977, penurunan suara PPP hanya 3 persen menjadi 16,3 persen. Artinya, pemilih partai Islam cenderung lebih loyal pada partainya. Di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan basis utama pendukung PPP, pergeseran jumlah suara yang diperoleh partai bercorak Islam sepanjang Pemilu 1971-1987 tidak terpaut jauh. Demikian pula di Maluku Tenggara dan Kotamadya Ambon. Dari jumlah 48.045 pemilih di Maluku Tengah pada Pemilu 1977 misalnya, hanya turun sekitar 7 ribu suara dalam pemilu selanjutnya, demikian pula pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Masa Reformasi membangkitkan PDI-P. Partai ini menang atas Golkar pada Pemilu 1999 dengan 34,5 persen, sementara Golkar hanya meraih 27,9 persen. Namun, kekecewaan masyarakat pada era reformasi agaknya menguntungkan Golkar sehingga partai beringin ini kembali menang di lima dari delapan kabupaten/kota dalam Pemilu 2004. Golkar berhasil meraih 20,7 persen suara. Sedangkan PDI-P turun suaranya dan hanya meraih 18,5 persen suara.

Pada Pemilu 2009, Golkar masih meraih suara terbanyak kendati perolehan suaranya semakin turun. Kali ini, partai berlambang beringin ini hanya meraih 17,1 persen suara. Adapun perolehan suara PDI-P juga melorot dan terlempar dari tiga besar. Di bawah Golkar, Partai Demokrat berhasil meraih suara terbanyak kedua. Perolehan suara Demokrat naik hingga 16,4 persen suara, disusul PKB dengan 12,8 persen suara.

Setelah pada Pemilu 2009 terpuruk, PDI-P kembali bangkit dan meraih kemenangan pada dua pemilu berikutnya. Pada Pemilu 2014, PDI-P memenangkan simpati masyarakat dengan meraih 20,78 persen suara, disusul  Golkar dengan meraup 17,53 persen suara dan Gerindra dengan perolehan suara 14,10 persen. Ketiga parpol tersebut, PDI-P, Golkar, dan Gerindra, masing-masing mendapatkan jatah 1 kursi DPR RI.

Pada Pemilu 2019, PDI-P juga masih memimpin perolehan suara di Maluku. PDI-P berhasil meraih suara sebanyak 197.648 suara atau 20,82 persen. Disusul Nasdem dengan perolehan sebanyak 118.307 atau 12,46 persen dan PKS dengan meraih 97.765 suara atau 10,30 persen suara. Ketiga partai ini masing-masing mendapatkan jatah 1 kursi DPR RI.

Populasi penduduk Provinsi Maluku mencapai 1.848.923 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Terdiri dari 936.478 laki-laki (50,65 persen) dan 912.445 perempuan (49,35 persen). Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1,83 persen.

Sebaran penduduk Maluku masih terkonsentrasi di Maluku Tengah sebesar 22,88 persen dan sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kota Ambon, yaitu sebesar 18,78 persen.

Selain disebut sebagai provinsi seribu pulau, Provinsi Maluku juga disebut sebagai Pulau Seribu Suku karena banyak suku-suku besar dan kecil bertebaran di wilayah ini. Suku-suku tersebut kebanyakan mendiami sekitar pantai, sedangkan sisanya berdiam di daerah pedalaman yang kebanyakan merupakan suku yang masih asing.

Suku-suku asli yang mendiami wilayah Maluku antara lain suku Ambon yang mayoritas tinggal di kawasan Pulau Ambon, Pulau Buru, dan Pulau Seram serta suku Kei yang mendiami wilayah Maluku Tenggara.

Sementara itu, suku pendatang yang cukup dominan adalah suku Buton, Bugis, Makassar, dan Jawa dengan tingkat penyebaran yang merata di seluruh daerah Maluku. Suku lainnya adalah Arab dan Minang.

Suku Buton merupakan suku yang cukup dominan dari segi jumlah dan penyebarannya di daerah Ambon dan Maluku Tengah. Hampir di sepanjang pantai Kepulauan Ambon dan Pulau Seram terdapat komunitas Buton, meski dalam populasi yang tidak banyak.

Bahasa lokal yang diketahui masih aktif digunakan Maluku sebanyak 117 bahasa dari sekitar 130-an bahasa lokal yang pernah ada di Maluku.

Penduduk Maluku memiliki keragaman keagamaan yang cukup tinggi. Di Maluku Tengah dan Ambon, komposisi umat Islam dan Kristen agak berimbang. Sedangkan untuk daerah Maluku Tenggara penduduknya lebih banyak memeluk agama Kristen. Secara keseluruhan, penduduk yang beragama Islam mencapai 58 persen sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 41 persen. Sisanya memeluk agama lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
69,49 (2020)

Umur Harapan Hidup 
65,98 tahun (2020)

Harapan Lama Sekolah 
13,96 tahun (2020)

Rata-rata Lama Sekolah 
9,93 tahun (2020)

Pengeluaran per Kapita
Rp 8,73 juta (2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7,57 persen (Agustus 2020)

Tingkat Kemiskinan
17,44 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,318 (Maret 2020)

Pembangunan manusia di Maluku terus mengalami kemajuan dalam satu dekade terakhir. IPM Maluku meningkat dari 64,27 pada tahun 2010 menjadi 69,49 pada tahun 2020. IPM Maluku tersebut masih stagnan pada level “sedang”.

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat meningkat dari 64,46 tahun pada tahun 2010 menjadi 65,98 tahun pada 2020.

Untuk dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) meningkat dari 12,62 tahun pada tahun 2010 menjadi 13,96 tahun pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 8,64 tahun menjadi 9,93 tahun pada tahun 2020. Adapun pengeluaran per kapita meningkat dari Rp 7,36 juta pada 2010 menjadi Rp 8,73 juta pada tahun 2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,57 persen. TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan. Sebanyak 66,56 persen penduduk tercatat bekerja pada sektor informal, naik 4,58 persen dibanding Agustus 2019.

Daerah Maluku termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia kendati dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Maluku pada Maret 2020 tercatat sebanyak 318,18 ribu jiwa  atau 17,44 persen. Dengan angka kemiskinan itu, Maluku menempatkan diri sebagai provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia.

Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur menggunakan Gini Ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,318.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 480,56 miliar (2019)

Dana Perimbangan 
Rp 2,62 triliun (2019)

Pertumbuhan Ekonomi
5,57 persen (2019)

PDRB per kapita
Rp 25,66 juta/tahun (2019)

Inflasi
3,24 persen (2019)

Nilai Ekspor
70,37 juta dolar AS (2020)

Nilai Impor
101,50 juta dolar AS (2020)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, PDRB Maluku sebesar Rp 46,25 triliun, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 43,06 triliun. Angka PDRB Maluku itu berada di peringkat ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia.

Struktur ekonomi Maluku masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 23,39 persen. Kemudian, secara berturut-turut sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,51 persen), perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (13,80 persen), konstruksi (7,79 persen), dan jasa pendidikan (5,73 persen). Sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 26,78 persen.

Dari sisi pendapatan daerah, dana perimbangan masih cukup dominan yaitu sebesar 84,14 persen. Kemudian, pendapatan asli daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 15,42 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,57 persen. Besarnya proporsi dana perimbangan ini menunjukkan ketergantungan provinsi terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

Laju pertumbuhan ekonomi Maluku berfluktuasi sepanjang 2010 hingga 2019. Namun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi Maluku selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,57 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Di sisi perdagangan, kegiatan ekspor dan impor Maluku dengan luar negeri sebagian besar masih dilakukan dengan negara-negara di Asia. Pada tahun 2020, nilai ekspor mencapai 70,37 juta dolar AS dan impor sebesar 101,5 juta dollar AS.

Nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor Maluku tersebut menunjukkan bahwa angka ketergantungan Maluku terhadap daerah lain masih tinggi dan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan penduduk dari produksi lokal yang mesti ditingkatkan.

Negara tujuan ekspor Maluku terbesar adalah Korea Selatan dengan persentase mencapai 96,36 persen dari seluruh volume ekspor Maluku, disusul Bangladesh sebagai negara tujuan kedua dengan persentase sebesar 1,08 persen. Adapun impor Maluku dari luar negeri utamanya berasal dari Singapura dengan persentase sebesar 90 persen, disusul oleh Malaysia sebesar 10 persen.

Di sektor pariwisata, Provinsi Maluku memiliki beragam obyek wisata andalan baik wisata alam,  budaya serta peninggalan sejarah. Data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Maluku 2019 mencatat terdapat 280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata buatan di Provinsi Maluku.

Sumber daya pariwisata di Provinsi Maluku tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Sebut saja wisata alam Pantai Ora di Kabupaten Maluku Tengah, Pantai Pasir Panjang di Pulau Kei, Gunung Kerbau di Pulau Moa, Pantai Naptuali di Pulau Damer dan sejumlah objek wisata lainnya.

Selain wisata alam tersebut, Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan, seperti Benteng Belgica di Pulau Banda, Benteng Duurstede di Pulau Saparua dan Gereja Tua di Negeri Hila. Wisata Budaya, seperti Pukul Sapu di Mamala, Panggayo Perahu, dan Makan Patita turut memberikan daya tarik yang berbeda.

Adapun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku telah menyiapkan pula Pulau Gunung Api Banda di Kepulauan Banda Naira, Pulau Marsegu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pulau Kassa di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah menjadi obyek wisata sejak 2016 lalu. Keempat pulau tersebut merupakan bagian dari 23 kawasan konservasi di Maluku. Keaslian kondisi alam dan kekhasan flora fauna menjadi nilai jual masing-masing pulau.

Beberapa event yang pernah digelar di Maluku antara lain, Festival Teluk Ambon, Pesta Rakyat Banda, Festival Budaya Banda, Festival Musik Jalur Rempah, Hari Pattimura, dan Atraksi Pukul Sapu.