Sebelum berubah nama, gedung Monumen Pers Nasional dikenal dengan nama Societeit Sasana Soeka yang dibangun pada tahun 1918 oleh Mangkunegara VII. Tujuan pendiriannya untuk tempat pertemuan kerabat Mangkunegara, sehingga letaknya kurang dari satu kilometer dari Pura Mangkunegara.

Gedung Societeit Sasana Soeka pernah menjadi lokasi mengumpulkan para wartawan bumiputera pada 9-10 Februari 1946. Pertemuan ini bertujuan membentuk sebuah organisasi untuk menyatukan seluruh elemen persuratkabaran nasional yang kemudian diberi nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pada tahun 1956 tercetus ide untuk mendirikan Yayasan Museum Pers Indonesia. Berbagai perdebatan mengiringi rencana pendirian museum pers. PWI menginginkan gedung Societeit Sasana Soeka di Solo untuk dijadikan museum pers karena alasan historis. Namun, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solo yang berkantor di gedung tersebut merasa keberatan.

Cita-cita untuk mendirikan museum pers Indonesia baru terlaksana pada tahun 1978 setelah pihak PMI Kota Solo bersedia dipindahkan. Gedung Societeit Sasana Soeka kemudian berganti nama menjadi Monumen Pers Nasional, dan pada tahun 2010 ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya.

1918

Mangkunegara VII memerintahkan untuk membangun gedung pertemuan kerabat Mangkunegara yang letaknya kurang dari satu kilometer dari Pura Mangkunegara. Gedung tersebut diberi nama Societeit Sasana Soeka yang memperlihatkan sisi modern Kota Surakarta saat itu.

1933

Diadakan sebuah pertemuan di gedung Societeit Sasana Soeka, diprakarsai oleh Sarsito Mangunkusumo dan para insinyur untuk membentuk Solosche Radio Vereeniging. Pertemuan ini menjadi cikal bakal radio publik yang dikelola oleh kaum bumiputera.

1942-1945

Pada masa pendudukan Jepang gedung Societeit Sasana Soeka digunakan sebagai tempat kegiatan sosial untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi markas Palang Merah Indonesia (PMI).

9 Februari 1946

Konferensi pertama wartawan pejuang kemerdekaan Indonesia diadakan di gedung Societeit Sasana Soeka. Dari konferensi ini lahirlah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan ketua terpilih Mr Soemanang. PWI dibentuk sebagai wadah mempersatukan persuratkabaran nasional untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap perjajahan.

1956

Dalam peringatan lahirnya PWI BM Diah, S Tahsin, Rosihan Anwar, dan kawan-kawan mencetuskan ide mendirikan Yayasan Museum Pers Indonesia.

20 Agustus 1970

PWI cabang Surakarta berinisiatif mendirikan Monumen Pers. Bangunan ini akan didirikan tepat di depan Kodim 073 atau kantor Palang Merah Indonesia Kota Solo. Monumen Pers di Solo akan menelan biaya kurang lebih Rp 21 juta.

17 Februari 1971

PWI cabang Surakarta menyetujui agar gedung PMI Solo yang berlokasi di Jalan Gajah Mada untuk segera dikosongkan untuk melakukan pengukuran gedung yang akan digunakan sebagai lokasi Monumen Pers.

19 Februari 1971

Pihak PMI Solo mengadakan rapat untuk membahas pengosongan gedung PMI. Hal ini disebabkan karena sebelumnya mereka tidak diberitahu oleh pihak PWI untuk segera mengosongkan gedung. Polemik ini menyebabkan karyawan PMI Solo yang jumlahnya sekitar 100 orang gelisah karena kehilangan tempat bekerja. Walikota Solo saat itu, Kusnandar tidak tahu menahu tentang pengosongan gedung PMI.

25 Februari 1971

Ketua Umum PMI Pusat, Mayjen Prof. Dr. Satrio menjelaskan bahwa masalah gedung PMI yang akan digunakan sebagai Monumen Pers telah selesai. Mayjen Satrio mengakatan bahwa masalah tersebut hanyalah salah paham. Dia juga memberikan masukan apabila PWI ingin mendirikan Monumen Pers lebih baik mendirikan gedung sendiri. Namun, bagi Mayjen Satrio tidak menutup kemungkinan bahwa gedung PMI yang merupakan bekas Societeit Sasana Soeka dapat digunakan untuk keperluan lainnya asalkan sesuai dengan prosedurnya.

5 Februari 1976

PWI cabang Surakarta akan mengadakan Pameran Pers pada 9-11 Februari 1976 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PWI ke-30 di Gedung PMI Solo. Gedung tersebut dipilih karena di tempat itu PWI dilahirkan. Pameran Pers mengundang penerbit-penerbit koran dari Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta.

9 Februari 1976

Ketua PWI Pusat, Harmoko mengemukakan rencana untuk membangun Monumen Nasional di Kota Solo. Selain monumen sejarah, Solo akan dijadikan monumen hidup pers Indonesia dengan memusatkan kegiatan peningkatan mutu kewartawanan di kota tersebut. Pemilihan Kota Solo dengan pertimbangan bahwa PWI lahir di kota tersebut.

18 Mei 1976

Rencana pembangunan Monumen Pers Nasional di Solo masih terkendala oleh pemilihan tanah. Sekretaris PWI cabang Solo, N. Sakdani Darmopamujo mengatakan bahwa idealnya Monumen Pers Nasional ditempatkan di bekas Gedung Societet Sasana Soeka karena sebagai tempat lahirnya PWI. Namun, pihak PMI yang menempati gedung tersebut merasa keberatan.

6 Juni 1976

Gubernur Jawa Tengah, Supardjo Rustam menilai bahwa Monumen Pers Nasional yang akan dibangun di Kota Solo merupakan salah satu kebanggaan nasional. Hal ini untuk menjelaskan kepada pihak PMI Solo yang keberatan dengan rencana tersebut. Supardjo Rustam juga menambahkan bahwa pemilihan gedung tersebut dilatarbelakangi oleh alasan historis tempat PWI dibentuk.

8 Januari 1978

Gedung bekas markas PMI Kota Solo secara resmi dipugar untuk persiapan Gedung Monumen Pers Nasional. Pemugaran ini dimulai dengan diturunkannya papan nama PMI cabang Solo dengan disaksikan oleh R.M. Soedarto selaku Sekretaris PMI cabang Solo, Sumaryono dari PWI cabang Solo, dan Letkol Sarlan Adisucipto selaku Kepala Biro Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kantor PMI Solo akan dipindahkan ke Kompleks Rumah Sakit Dr. Muwardi, Jebres, Solo.

12 Januari 1978

Gedung Sasana Soeka yang digunakan sebagai lokasi Monumen Pers Nasional terus dipugar dan dikerjakan dengan giat. Pihak PWI berencana meresmikan gedung tersebut pada 9 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto pada peringatan HUT PWI ke-32.

7 Februari 1978

Presiden Soeharto menurut rencana akan meresmikan gedung Monumen Pers Nasional di Jalan Gadjah Mada no. 59 Solo bertepatan dengan hari ulang tahun PWI yang ke-32 pada 9 Februari 1978. Ny. Tien Soeharto juga direncanakan akan melakukan uparaca bedol wukir sebagai pertanda bahwa gedung tersebut digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai historis dalam perkembangan pers Indonesia. PWI juga akan mengadakan konferensi kerja di gedung tersebut pada 9-11 Februari 1978.

9 Februari 1978

Presiden Soeharto meresmikan gedung Monumen Pers Nasional dalam peringatan HUT PWI ke-32. Dalam pidatonya Presiden Soeharto mengatakan bahwa Monumen Pers Nasional menjadi pengingat untuk mengembalikan pers nasional menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan rakyat di tengah kebebasan pers yang tidak terkendali.

11 April 1978

Monumen Pers Nasional akan dikelola oleh suatu yayasan yang anggotanya terdiri dari PWI, Serikat Perusahaan Pers, unsur Pemerintah Daerah Jawa Tengah, dan unsur Departemen Penerangan. Pengurus PWI Pusat juga menyerukan kepada seluruh penerbit surat kabar dan organisasi pers untuk membantu mengumpulkan benda-benda koleksi yang akan dipajang di Monumen Pers Nasional.

23 Oktober 1978

Menteri Penerangan, Ali Moertopo mengingatkan kepada pengurus pusat PWI untuk menyediakan tempat dokumentasi pers di dalam Monumen Pers Nasional. Oleh karena itu akan dibangun gedung perpustakaan dan tempat penyimpanan benda-benda sejarah atau dokumentasi pers yang bersebelahan dengan gedung Monumen Pers Nasional.

26 April 1980

Bunyi kentongan Kyai Swara Gugah (penggugah suara) dipukul secara bertahap oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo sebagai tanda diresmikannya beberapa gedung tambahan Monumen Pers Nasional.

7 Agustus 1981

Monumen Pers Nasional akan dikelolah oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers yang berada di bawah Departemen Penerangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No 145/ KEP/ MENPEN/1981.

21 November 1988

Monumen Pers Nasional yang ditangani oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers beranggotakan wakil dari seluruh penerbitan atau masyarakat pers yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan upaya mengembangkan sarana dan potensi-potensi yang dimiliki oleh Monumen Pers Nasional. Langkah ini sebagai bentuk perbaikan Monumen Pers Nasional yang selalu mengalami defisit.

20 Juni 2010

Monumen Pers Nasional ditetapkan sebagai salah satu bangunan Cagar Budaya wilayah Jawa Tengah melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 57/ PW. 007/ MKP/2010.

16 Maret 2011

Monumen Pers Nasional ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.06/PER/M.KOMINFO/ 03/2011.

Referensi