Sofyan Djalil

Pengalaman Sofyan Djalil di sektor swasta, akademis maupun pemerintahan menjadikan Sofyan mempunyai kemampuan memimpin yang mumpuni. Wajar jika dia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sebagai pembantu presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, Sofyan didapuk memimpin di dua kementerian yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (2004–2007) dan kemudian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (2007–2009). Selama menjabat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu, ia dinilai berhasil melakukan reformasi di dua kementerian tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya memimpin tiga kementerian yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015), kemudian ditempatkan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan (2015–2016), dan terakhir sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Juli 2016 hingga berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja pada Oktober 2019.

Pada penyusunan Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Presiden Jokowi kembali memercayakan jabatan Menteri ATR/Kepala BPN pada Sofyan. Ia diminta Presiden Jokowi melanjutkan pekerjaan yang belum selesai seperti masalah agraria, masalah tanah berkeadilan, dan reforma agraria serta memberikan kepastian hukum terkait urusan pertanahan.

Sofyan Djalil lahir di Perlak, Aceh Timur, pada 23 September 1953. Sang ayah merupakan seorang petani di daerah Perlak, Aceh Timur. Sofyan kecil menghabiskan masa kecilnya di Aceh Timur. Sewaktu muda, ia pernah bersekolah di sekolah guru agama. Ia pun pernah menjadi guru agama selama dua tahun.

Tahun 1975, dia merantau ke Jakarta dan sempat menjadi penjaga masjid dan penjual koran. Seiring perjalanan waktu, dia bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengambil bidang hukum bisnis. Berkat kegigihan dan ketekunannnya, ia  berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dan meraih gelar sarjana tahun 1984 pada usia 31 tahun.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan setelah mendapat beasiswa untuk mengambil pendidikan masternya di Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia meraih gelar Master of Arts (M.A.) dari universitas tersebut di bidang kebijakan publik tahun 1989. Kemudian ia mengambil pendidikan master lainnya di bidang Hubungan Ekonomi Internasional di universitas yang sama. Ia meraih gelar Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.) dari Tufts University, Amarika Serikat pada tahun 1991.

Tak berapa lama kemudian, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di bidang yang sama yakni hubungan ekonomi internasional. Gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) diraihnya dari  Tufts University, Medford, Massachusetts pada tahun 1993.

Setelah meraih gelar doktor dari Amerika Serikat, Sofyan kembali ke Tanah Air dan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1994. Tak hanya di UI, ia juga mengajar di sejumlah lembaga pendidikan antara lain di Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), Universitas Sahid, LPPM, dan Dosen Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan.

Berkat kepakarannya di bidang ekonomi hukum, Sofyan juga menjadi konsultan di sejumlah perusahaan antara lain Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS), PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI), Brunei Investment Agency (BIA), PT Caltex Pacific Indonesia, dan PT PLN Kantor Pusat.

Menjadi konsultan sejumlah perusahaaan ternama tak membuat Sofyan berpuas diri. Ia juga menyumbangkan ilmunya di lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah. Ia pernah menjadi Kepala Divisi Riset dan Pengembangan PT Bursa Efek Jakarta (1998), kemudian staf ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembinaan (1998–2000), anggota tim pakar Kementerian Hukum dan HAM (2000), dan anggota Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000).

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998–2000). Kemudian ia ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN seperti Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998–2001),  Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999–2002), Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda (1999–2004), dan Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2002–2004).

Setelah malang melintang di dunia pendidikan, bisnis maupun birokrasi sekitar 10 tahun, Sofyan Djalil kemudian masuk di birokrasi pemerintahan sebagai menteri. Ia pertama kali menjadi menteri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I tahun 2004, Presiden SBY mempercayakan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Sofyan.

Ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika selama tiga tahun yakni dari 2004–2007, kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) selama dua tahun, yakni pada 2007–2009.

Selama menjabat Menteri Kominfo  ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo. Salah satunya yakni menerapkan sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif.

Saat menjadi Menteri BUMN, Sofyan melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi. Ia juga merekrut eksekutif profesional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Pada periode kedua SBY, Sofyan dipercaya menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis Kantor Wakil Presiden Budiono. Ia membantu Wapres dalam kajian, perumusan dan evaluasi berbagai kebijakan strategis, seperti pembangunan Infrastruktur, pendidikan dan reformasi birokrasi.

Selain membantu Wakil Presiden Boediono, ia juga menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan, antara lain, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia. Ia juga menjadi penasihat di berbagai perusahaan lokal dan multinasional seperti Wellington Capital Indonesia Indonesia, Axiata (Malaysia), dan Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia).

Setelah satu periode tidak menjabat menteri, Sofyan kembali menduduki posisi menteri di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada awal penyusunan Kabinet Kerja Tahun 2014, dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, jabatan itu hanya dia pegang selama sekitar satu tahun sebelum digantikan oleh Darmin Nasution pada Agustus 2015.

Presiden Jokowi menggeser Sofyan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada 2015. Ia kembali bergeser posisinya menjadi menteri ATR/Kepala BPN sejak tahun 2016 hingga periode Kabinet Kerja berakhir pada Oktober 2019.

Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian, ia berhasil mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian, sementara dalam jabatannya yang pendek di Bappenas, ia antara lain memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat  Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral.

Pada penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi kembali menunjuk Sofyan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk periode 2019–2024. Jokowi meminta Sofyan agar menyelesaikan redistribusi lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam hal kepemilikan lahan. Presiden menargetkan kepadanya agar bisa menyelesaikan pendataan seluruh lahan di Indonesia pada 2025.

Selama menjabat Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil meraih sejumlah penghargaan, antara lain, Indonesian Property and Bank Award (IPBA) 2019 sebagai tokoh Pemrakarsa Pola Konsolidasi Tanah dan Sistem Pendaftaran Terpadu (Single Registration). Sebelumnya Sofyan juga meraih penghargaan Anugrah Batam Madani 2019 dari Pemerintah Kota Batam.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memberikan sambutan dalam acara pembagian sertifikat tanah, Jumat (31/12020), di Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.218 sertifikat kepada masyarakat DIY.