Industri pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik secara sendiri maupun berkelompok, ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Peraturan perundang-undangan mengenai Industri pertahanan diatur pada UU No.16 Tahun 2012.
Industri Pertahanan memegang peranan penting dalam pemenuhan MEF (Minimum Essential Force). MEF merupakan kekuatan pokok minimal yang harus dimiliki untuk pertahanan suatu negara. Kebijakan MEF disusun sebagai upaya pencapaian kemandirian sistem pertahanan yang sebagian besar diakomodasi oleh industri pertahanan dalam negeri.
Pada pelaksanaannya, industri pertahanan terbagi atas beberapa macam industri produksi, yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) serta industri bahan baku.
Berdasarkan buku Direktori Industri Pertahanan Indonesia 2018–2019, terdapat delapan BUMN yang difokuskan pada industri pertahanan. Lokasi produksi industri tersebut tersebar di beberapa kota, antara lain Bandung, Jakarta, Subang, dan Surabaya.
Setiap BUMN industri pertahanan memiliki spesifikasi produk masing-masing dengan standar internasional sehingga siap untuk memenuhi kebutuhan alutsista bagi TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Bahkan, beberapa di antaranya sudah mampu memasok kebutuhan alat pertahanan di negara lain. Beberapa produk industri pertahanan Indonesia adalah kendaraan tempur, kendaraan taktis, kapal perang, pesawat, helikopter, sistem komunikasi, amunisi, persenjataan, dan peralatan lain dengan spesifikasi militer.
Sebaran BUMN industri pertahanan dan fokus produksi dari setiap BUMN tersebut dapat dilihat pada peta di atas.
Kontributor
Muhammad Fiqi Fadillah
Editor
Slamet JP
