Artikel Terkait

25 Juni 2020

Khofifah Indar Parawangsa

Khofifah Indar Parawansa yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama adalah perempuan yang mendobrak tradisi patriarki dalam...

25 September 2024

Pilkada Serentak: Calon Tunggal, Kotak Kosong, dan Mandeknya Kaderisasi Partai

Calon tunggal dalam pilkada di sejumlah wilayah menjadi strategi partai untuk memenangkan kontestasi politik di...

18 September 2024

Pilkada Serentak 2024: Partisipasi Perempuan sebagai Calon Kepala Daerah

Pilkada Serentak 2024 diwarnai meningkatnya jumlah calon kepala daerah perempuan. Kehadirannya merupakan representasi kesetaraan gender...

Khofifah Indar Parawansa, seorang perempuan muda juru bicara Partai Persatuan Pembangunan, menyentak gedung parlemen dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 4 Maret 1998. Agenda sidang kala itu membahas pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Dengan senyum dan ketenangan di tengah sorak-sorai ejekan anggota MPR lain, Khofifah percaya diri menyampaikan tanggapan partainya yang sangat kritis. Momen ini melambungkan sosok Khofifah sebagai sosok reformis yang berani.

Kemampuan berorganisasi dan bakat memimpin Khofifah sudah terlihat sejak masih belia sebagai Ketua Umum OSIS SMA Khadijah pada tahun 1983. Sejak itu jabatan ketua seolah melekat dalam dirinya mulai dari Ketua Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Surabaya, Ketua Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya, dan berbagai organisasi lainnya. Pengalamannya sebagai ketua di sejumlah organisasi ini mengantarnya menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992-1997. Pencapaian itu ia raih saat masih berusia 27 tahun.

Malang melintang sebagai anggota DPR dan organisasi NU, Khofifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2008. Berpasangan dengan Mudjiono, Khofifah harus mengakui kekalahan dua putaran dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Pada Pilkada 2013, Khofifah untuk kedua kalinya maju untuk menantang pasangan petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf. Berpasangan dengan Herman S Sumawiredja, Khofifah kembali menelan kekalahan untuk kedua kali.

Karier politiknya kembali bersinar setelah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014-2019). Namun, pada tahun 2018 Khofifah mengundurkan diri dan mencoba lagi untuk ketiga kalinya pada Pilkada 2018. Berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak, Khofifah akhirnya berhasil memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 10.465.218 suara (53,55 persen).

Pada Pilkada 2024, Khofifah kembali berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak dengan dukungan 14 partai. Pasangan Khofifah-Emil akan menghadapi dua penantang yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (PKB), dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (PDIP, Hanura, dan Ummat).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo  dengan menaiki jeep melintasi Jalan Tunjungan saat menuju Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019). Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru tersebut akan menghadapi permasalahan kemiskinanan yang mencapai 10,85 persen dari jumlah pendudduk Jawa Timur atau 4,29 juta dari  39,6 juta jiwa, serta pengangguran terbuka yang tercatat masih 3,99 persen atau 849.870 orang.

1990
Lulus dari FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

1 Oktober 1992
Khofifah dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992-1997 pada usia 27 tahun.

1992–1998

• Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI.
• Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
• Anggota Komisi II DPR RI.

4 Maret 1998
Mewakili Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) di MPR, Khofifah menyampaikan tanggapan kritis partainya terhadap pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR yang dianggap tidak memberikan gambaran jelas di tengah multikrisis. Khofifah mengemukakan pandangan partainya terkait ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, serta ketidakadilan yang terjadi. Menurut F-PP, depolitisasi rakyat harus dihilangkan. Rakyat di berbagai tingkatan bebas untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis melalui orsospol.

21 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Presiden BJ Habibie. Pernyataan ini sekaligus menutup era Orde Baru dan membuka tirai era reformasi melalui masa pemerintahan transisi.

23 Juli  1998
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimotori Matori Abdul Djalil (Ketua Umum Dewan Tanfidzi), Muhaimin Iskandar (Sekjen), Imam Churmen (Bendahara) dan KH Ma’ruf Amin (Ketua Dewan Syura), resmi berdiri. Deklarasi PKB yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis dilaksanakan di Ciganjur.

27 Juli 1998
Khofifah memilih mengundurkan diri dari keanggotaannya di MPR/DPR, dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Khofifah mengatakan tidak kuasa menolak panggilan NU untuk bergabung dengan PKB, yang dibentuk oleh tokoh-tokoh NU. Khofifah menjelaskan bila NU-lah yang mengantarkannya merintis karier politik di PPP. Oleh karena itu, kesetiaanya pada NU tidak akan pernah pudar.

5 Oktober 1999
Khofifah Indar Parawansa secara mengejutkan maju menjadi calon Ketua DPR RI. Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil dalam rapat pleno Fraksi PKB memutuskan Khofifah menjadi calon PKB untuk Pimpinan DPR . Khofifah  meraih 13 suara. Pemilihan ketua dimenangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dengan 411 suara (6/10/1999).

8 Oktober 1999
Rapat Pimpinan (Rapim) DPR di Gedung MPR/DPR Senayan memutuskan Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra). Sementara Soetardjo Soerjogoeritno wakil ketua DPR untuk bidang politik dan keamanan (Polkam), Hamzah Haz bidang ekonomi dan keuangan (Ekku), dan AM Fatwa bidang industri dan pembangunan (Inbang).

28 Oktober 1999
Dilantik sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Persatuan Nasional.

4 Januari 2000
Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, seandainya terjadi sesuatu pada Sekretaris Negara Ali Rahman, maka Khofifah yang akan menggantikannya. Menurut Gus Dur, Khofifah telah menjadi menteri serba bisa, karena itu banyak kegiatan yang dipercayakan padanya.

30 Maret 2000
Khofifah terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) masa bakti 2000-2005. Dalam bursa pencalonan ketua umum Muslimat Nu. Khofifah meraih 217 suara, sementara ketua umum sebelumnya, Hj Aisyah Hamid Baidlowi, memperoleh 57 suara.

23 Juli 2022
Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden RI.

2004

• Dipercaya sebagai ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB
• Terpilih sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dari daerah pemilihan I Jawa Timur, Surabaya-Sidoarjo
• Menjabat ketua Komisi VII DPR RI
• Dipercaya sebagai ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI

23 Juli 2008
Khofifah maju dalam Pilgub Jawa Timur berpasangan dengan Mudjiono (Kaji). Khofifah didukung oleh 12 partai yang tergabung dalam koalisi Jatim Bangkit. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilgub diulang ke putaran kedua karena tidak ada yang mencapai 30 persen suara dari 29.061.718 warga Jawa Timur. Pasangan Kaji berada di urutan kedua dengan perolehan 25,36 persen suara. Suara terbanyak diperoleh pasangan Soekarwo- Saifullah Yusuf (Karsa) dengan 25,51 persen suara.

11 November 2008
Pasangan Soekarwo- Saifullah Yusuf  unggul tipis 60.223 suara dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono. Dalam penghitungan suara di Hotel Mercure Surabaya, KPU Jatim menghitung ada 15.399.665 suara sah. Dari jumlah itu, 7.729.944 suara diraih Soekarwo-Saifullah (Karsa) dan 7.669.721 suara diraih pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji), sementara 506.343 suara dinyatakan tidak sah. Khofifah menyatakan, timnya melakukan banding ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan. Berdasarkan catatan tim Kaji, kecurangan tersebut berupa penghitungan suara yang tidak dihitung secara prosedural.

7 September 2013
Khofifah kembali kalah pada Pilgub Jawa Timur. Pada Pilkada 2013 Khofifah berpasangan dengan Herman S Sumawiredja. Langkah pasangan ini sempat terhenti karena dianggap tidak memenuhi syarat. Khofifah-Herman berhasil maju ke Pilkada Jawa Timur 2013 setelah melalui proses banding di MK. Berdasarkan penghitungan manual KPU Jatim, Soekarwo-Saifullah Yusuf unggul dengan perolehan 8.195.816 suara atau 47,25 persen, sementara posisi kedua ditempati Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja dengan 6.525.015 suara (37,62 persen).

15 Januari 2014
Indar Parawansa, suami Khofifah, meninggal dunia karena penyakit diabetes dan jantung. Almarhum dimakamkan di pemakaman Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

26 Oktober 2014
Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014-2019). Pada tahun 2018, Khofifah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri ketiga kalinya sebagai calon gubernur Jawa Timur.

7 Juli 2018
Pada Pilkada 2018 Khofifah berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak. Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Khofifah-Emil dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.465.218 suara (53,55 persen).

28 Agustus 2024
Pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendaftar sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim 2024. Pasangan Khofifah-Emil menjadi pasangan pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 yang mendaftar ke KPU. Pasangan ini didukung oleh 14 partai politik.

22 September 2024
Tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur resmi ditetapkan KPU. Pasangan Khofifah-Emil akan menghadapi dua penantang yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang diusung PKB, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), Hanura, dan Ummat.

Referensi