Paparan Topik
Ruang digital menjadi bagian dari proses dan praktik demokrasi. Upaya penataan ruang digital telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tahun 2023 Indonesia kembali akan memasuki tahun politik. Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden-Wakil Pesiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan proses Pemilu telah dimulai sejak 2022 lalu dan tahun ini akan semakin padat menjelang pencalonan dan masa kampanye.
Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak yang akan menentukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tokoh
Rahmat Bagja merupakan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022 yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 12 April 2022. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini merupakan anggota Bawaslu RI yang terpilih kembali untuk periode berikutnya.
Sejak berlakunya UU 7/2017, tercatat ada 23 putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi atau judicial review terkait presidential threshold. Jika dirunut sejak 2004, terdapat 32 putusan MK terhadap permohonan judicial review terkait presidential threshold.
Hasyim Asy'ari terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2022–2027 melalui rapat pleno KPU pada 12 April 2022. Sehari sebelumnya, anggota komisioner KPU periode sebelumnya itu bersama enam komisioner KPU lainnya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
Melalui proses historis panjang, Demokrasi Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang merupakan manifestasi demokrasi untuk menentukan arah keberlanjutan perjalanan bangsa ini.
Presidential threshold merupakan ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden. Aturan ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004.
Electoral threshold adalah ambang batas perolehan kursi parpol sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Aturan ini diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya.
Lembaga
Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain pemilihan presiden dan legislatif dengan skala nasional, KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada.
