Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari

Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya komisioner KPU yang kembali terpilih pada periode 2022-2027. Ia telah menjabat sebagai Komisioner KPU RI sejak 2016 melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia.

Jabatan Hasyim sebagai komisioner KPU RI berlanjut di periode selanjutnya, yakni 2017-2022. Sebelum menjadi komisioner KPU RI, Hasyim lebih dulu menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah selama 2003-2008. Sebelum itu, ia aktif di Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999 di Kabupaten Kudus.

Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini juga aktif di organisasi kemasyarakatan NU ini didapuk menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 melalui rapat pleno KPU di Kantor KPU pada 12 April 2022.  Ia bakal mengkoordinasi pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu 2024 itu sendiri akan menjadi pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) serta presiden dan wakil presiden.

Hasyim yang lahir di Pati pada 3 Maret 1973, menghabiskan masa mudanya di Kudus yang berjarak sekitar 30 kilometer dari tempat kelahirannya. Ia mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus  dan lulus pada 1985. Hasyim lantas melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus dan lulus tiga tahun kemudian.

Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus pada 1988 dan setahun kemudian atau saat kelas dua SMA Hasyim mengambil Jurusan Fisika (A1) di sekolah tersebut. Ia menamatkan pendidikan SMA tahun 1991 dan selanjutnya nyantri di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto dari 1991 hingga 1995.

Selama tinggal di pondok pesantren, Hasyim melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di Fakultas Hukum. Ia menyandang gelar sarjana hukum dari kampus tersebut pada 1995.

Ia lantas melanjutkan studi magister sains bidang ilmu politik di Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hasyim menyandang gelar master hukum dari kampus tersebut pada 1998.

Ia menulis tesis berjudul “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”.

Pada 2012, Hasyim meraih gelar doktoral di bidang sosiologi politik University of Malaya, Malaysia. Gelar itu diraihnya setelah ia menyelesaikan disertasi Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia berjudul “Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia”.

KPU RI

Artikel Terkait

12 Desember 2020

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan...

4 Mei 2022

Tahapan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024

Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan...

Setelah lulus dari pendidikan master di Universitas Gadjah Mada pada 1998, Hasyim lantas menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Setahun kemudian, Hasyim Asy’ari sudah mulai aktif dalam kegiatan Pemilu dengan menjabat Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Selain aktif sebagai pengajar, Hasyim juga juga menjadi peneliti di berbagai lembaga. Sebut saja misalnya BAPPENAS di bidang hukum dan kelembagaan, peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, dan konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Ia juga menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi, mulai dari program studi magister hingga doktor. Selain pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Hasyim juga menjadi Dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip), dan Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri).

Di bidang pemilihan umum, ia pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (2003–2008). Awalnya, ia menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah tahun 2003, namun beberapa bulan kemudian Hasyim mundur dari jabatan itu karena adanya mosi tidak percaya dari sejumlah anggota KPU lainnya.

Setelah selesai masa tugasnya di KPU Jawa Tengah, ia menjadi tenaga konsultan terkait pemilu, antara lain, sebagai Peneliti Senior dan Konsultan Ahli untuk Tim Penyusun “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (Omnibus Law)”, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Januari–Mei 2015), Konsultan Senior Ahli Pendaftaran Pemilih pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (Juli 2013 — November 2014).

Ia juga menjadi Ketua Tim Ahli (Head of Expert Team) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Jakarta, (September 2011 — Juni 2013), dan Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Oktober 2008 — Juni 2011).

Setelah malang melintang di dunia konsultan pemilu, ia lantas terpilih sebagai anggota KPU RI pada 2016 melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia. Ia dilantik sebagai anggota komisioner KPU pada pada 29 Agustus 2016 berdasarkan Keppres pengangkatan dirinya sebagai anggota KPU, yakni Nomor 87P Tahun 2016.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota KPU pada 2022, ia kembali terpilih sebagai anggota komisioner KPU untuk periode 2022–2027. Ia dilantik  bersama anggota KPU lainnya oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022.

Seusai pelantikan, Presiden Joko Widodo meminta anggota KPU periode 2022–2027 untuk tancap gas menyiapkan pemilu serta pilkada serentak 2024. KPU diharapkan langsung berkoordinasi dengan DPR serta pemerintah terkait anggaran melalui APBN dan APBD. Presiden juga meminta KPU menekankan pendidikan politik masyarakat dan jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi isu-isu politik identitas.

Sehari kemudian dalam rapat pleno di Kantor KPU Jakarta, Hasyim terpilih sebagai Ketua KPU untuk periode 2022–2027. Rapat pleno itu dihadiri tujuh anggota KPU, yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Selain sebagai dosen dan anggota KPU, Hasyim pun aktif di sejumlah organisasi, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah ditekuninya sejak muda, pada tahun 1988 di Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus. Anggota Lajnah Bahtsul Masa’il Diniyyah, Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Semarang (2000–2003), dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012–2017).

Selain itu, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010–2014), dan Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah, Semarang (2014–2018).

Ia juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) wilayah Semarang, dan anggota Asosiasi llmu Politik Indonesia (AIPI), serta anggota MUI Jawa Tengah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Pada tahun 2012 Hasyim menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Kepres RI No. 15/TK/Tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012. Penghargaan itu diberikan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah berdedikasi dan mengabdi pada negara.

Selain itu, ia juga menerima sejumlah beasiswa berkat prestasinya antara lain Beasiswa Program Doktor Luar Negeri dari Direktorat Pengembangan Ketenagaan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) (2008–2011), Beasiswa Bakti Pendidikan PT Djarum Kudus untuk menempuh Pendidikan Doktor (2006–2008), dan Beasiswa Penelitian dari Program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Biro  Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional (2006).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kiri) berbincang dengan anggota KPU lainnya, Yulianto Sudrajat (tengah) dan August Mellaz, sebelum berbicara dalam diskusi media bersama ketua dan anggota KPU 2022-2027 di Gedung KPU, Jakarta,Selasa (26/4/2022). Dalam diskusi itu, KPU menyampaikan paparan terkait persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.