Tokoh

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari

Hasyim Asy'ari terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2022–2027 melalui rapat pleno KPU pada 12 April 2022. Sehari sebelumnya, anggota komisioner KPU periode sebelumnya itu bersama enam komisioner KPU lainnya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

KPU RI

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Lahir
Pati, Jawa Tengah, 3 Maret 1973

Almamater
Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Jabatan Terkini
Ketua Komisi Pemilihan Umum 2022–2027

Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya komisioner KPU yang kembali terpilih pada periode 2022-2027. Ia telah menjabat sebagai Komisioner KPU RI sejak 2016 melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia.

Jabatan Hasyim sebagai komisioner KPU RI berlanjut di periode selanjutnya, yakni 2017-2022. Sebelum menjadi komisioner KPU RI, Hasyim lebih dulu menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah selama 2003-2008. Sebelum itu, ia aktif di Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999 di Kabupaten Kudus.

Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini juga aktif di organisasi kemasyarakatan NU ini didapuk menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 melalui rapat pleno KPU di Kantor KPU pada 12 April 2022.  Ia bakal mengkoordinasi pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu 2024 itu sendiri akan menjadi pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) serta presiden dan wakil presiden.

Putra Kudus

Hasyim yang lahir di Pati pada 3 Maret 1973, menghabiskan masa mudanya di Kudus yang berjarak sekitar 30 kilometer dari tempat kelahirannya. Ia mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus  dan lulus pada 1985. Hasyim lantas melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus dan lulus tiga tahun kemudian.

Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus pada 1988 dan setahun kemudian atau saat kelas dua SMA Hasyim mengambil Jurusan Fisika (A1) di sekolah tersebut. Ia menamatkan pendidikan SMA tahun 1991 dan selanjutnya nyantri di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto dari 1991 hingga 1995.

Selama tinggal di pondok pesantren, Hasyim melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di Fakultas Hukum. Ia menyandang gelar sarjana hukum dari kampus tersebut pada 1995.

Ia lantas melanjutkan studi magister sains bidang ilmu politik di Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hasyim menyandang gelar master hukum dari kampus tersebut pada 1998.

Ia menulis tesis berjudul “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”.

Pada 2012, Hasyim meraih gelar doktoral di bidang sosiologi politik University of Malaya, Malaysia. Gelar itu diraihnya setelah ia menyelesaikan disertasi Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia berjudul “Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia”.

Karier

Setelah lulus dari pendidikan master di Universitas Gadjah Mada pada 1998, Hasyim lantas menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Setahun kemudian, Hasyim Asy’ari sudah mulai aktif dalam kegiatan Pemilu dengan menjabat Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Selain aktif sebagai pengajar, Hasyim juga juga menjadi peneliti di berbagai lembaga. Sebut saja misalnya BAPPENAS di bidang hukum dan kelembagaan, peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, dan konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Ia juga menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi, mulai dari program studi magister hingga doktor. Selain pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Hasyim juga menjadi Dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip), dan Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri).

Di bidang pemilihan umum, ia pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (2003–2008). Awalnya, ia menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah tahun 2003, namun beberapa bulan kemudian Hasyim mundur dari jabatan itu karena adanya mosi tidak percaya dari sejumlah anggota KPU lainnya.

Setelah selesai masa tugasnya di KPU Jawa Tengah, ia menjadi tenaga konsultan terkait pemilu, antara lain, sebagai Peneliti Senior dan Konsultan Ahli untuk Tim Penyusun “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (Omnibus Law)”, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Januari–Mei 2015), Konsultan Senior Ahli Pendaftaran Pemilih pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (Juli 2013 — November 2014).

Ia juga menjadi Ketua Tim Ahli (Head of Expert Team) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Jakarta, (September 2011 — Juni 2013), dan Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Oktober 2008 — Juni 2011).

Setelah malang melintang di dunia konsultan pemilu, ia lantas terpilih sebagai anggota KPU RI pada 2016 melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia. Ia dilantik sebagai anggota komisioner KPU pada pada 29 Agustus 2016 berdasarkan Keppres pengangkatan dirinya sebagai anggota KPU, yakni Nomor 87P Tahun 2016.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota KPU pada 2022, ia kembali terpilih sebagai anggota komisioner KPU untuk periode 2022–2027. Ia dilantik  bersama anggota KPU lainnya oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022.

Seusai pelantikan, Presiden Joko Widodo meminta anggota KPU periode 2022–2027 untuk tancap gas menyiapkan pemilu serta pilkada serentak 2024. KPU diharapkan langsung berkoordinasi dengan DPR serta pemerintah terkait anggaran melalui APBN dan APBD. Presiden juga meminta KPU menekankan pendidikan politik masyarakat dan jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi isu-isu politik identitas.

Sehari kemudian dalam rapat pleno di Kantor KPU Jakarta, Hasyim terpilih sebagai Ketua KPU untuk periode 2022–2027. Rapat pleno itu dihadiri tujuh anggota KPU, yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Selain sebagai dosen dan anggota KPU, Hasyim pun aktif di sejumlah organisasi, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah ditekuninya sejak muda, pada tahun 1988 di Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus. Anggota Lajnah Bahtsul Masa’il Diniyyah, Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Semarang (2000–2003), dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012–2017).

Selain itu, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010–2014), dan Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah, Semarang (2014–2018).

Ia juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) wilayah Semarang, dan anggota Asosiasi llmu Politik Indonesia (AIPI), serta anggota MUI Jawa Tengah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Daftar penghargaan

  •  Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2012)
  •  Beasiswa Program Doktor Luar Negeri dari Direktorat Pengembangan Ketenagaan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) (2008-2011)
  • Beasiswa Bakti Pendidikan PT Djarum Kudus untuk menempuh Pendidikan Doktor (2006-2008)
  • Beasiswa Penelitian dari Program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Biro  Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional (2006).

 

Penghargaan

Pada tahun 2012 Hasyim menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Kepres RI No. 15/TK/Tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012. Penghargaan itu diberikan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah berdedikasi dan mengabdi pada negara.

Selain itu, ia juga menerima sejumlah beasiswa berkat prestasinya antara lain Beasiswa Program Doktor Luar Negeri dari Direktorat Pengembangan Ketenagaan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) (2008–2011), Beasiswa Bakti Pendidikan PT Djarum Kudus untuk menempuh Pendidikan Doktor (2006–2008), dan Beasiswa Penelitian dari Program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Biro  Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional (2006).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kiri) berbincang dengan anggota KPU lainnya, Yulianto Sudrajat (tengah) dan August Mellaz, sebelum berbicara dalam diskusi media bersama ketua dan anggota KPU 2022-2027 di Gedung KPU, Jakarta,Selasa (26/4/2022). Dalam diskusi itu, KPU menyampaikan paparan terkait persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

KPU RI

“Karena pemilu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, maka sesungguhnya KPU penyelenggara pemilu adalah manajer konflik,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada acara peluncuran tahapan pemilu 2024, Selasa malam (14/6/2022).

penegakan pemilu

Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR bagi calon komisioner KPU RI pada Februari 2022, Hasyim mengungkap bahwa salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu yaitu lemahnya penegakan hukum. Persoalan lainnya yakni ketidakpastian hukum dan proses pemilu yang tidak sesuai dengan kerangka hukum atau prosedur pemilu.

Persoalan itu, menurut Hasyim, bisa diatasi melalui tiga pendekatan. Pertama, menghadirkan kepastian prosedur. Menurutnya, pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditentukan.

Langkah yang harus dilakukan KPU adalah mengidentifikasi peraturan-peraturan KPU yang ada, apakah terdapat problematika yang ada kekosongan hukum, multitafsir, ada ketidakjelasan, saling bertentangan, atau ada ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan. Menurut Masyim identifikasi itupenting untuk merumuskan ketentuan dalam PKPU agar harmonis dengan ketentuan dalam undang-undang.

Pendekatan kedua, yaitu bekerja taat prosedur. Hasyim menuturkan, KPU harus melengkapi PKPU dengan standar prosedur operasional (SOP) demi memastikan kerja-kerja penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia dalam standar yang sama.

Pendekatan ketiga adalah penguatan kelembagaan. Hasyim mengatakan, penguatan ini tidak hanya berfokus pada KPU, tapi juga pada peningkatan kualitas pemilih dan peserta pemilu. Menurutnya, kesamaan pemahaman terhadap kerangka hukum pemilu bagi pemilih dan peserta penting untuk menjamin pemilu berintegritas. Sementara kalau ada yang tidak puas diselesaikan dengan mekanisme sesuai ketentuan dalam undang-undang, misal ke Bawaslu, DKPP, PTUN, MA, dan MK.

KPU RI

Harta kekayaan

Hasyim Asy’ari melaporkan hartanya dalam LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Maret 2021. Dalam laporan itu, ia memiliki total harta kekayaan Rp 7,69 miliar. Total kekayaan itu terdiri dari 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 5,6 miliar berupa hasil sendiri dan warisan yang tersebar di Rembang, Semarang, dan Pati di Jawa Tengah.

Selain itu, Hasyim juga melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp 307 juta yang terdiri dari Vespa PX150 tahun 1985 senilai Rp 1 juta, mobil Toyota Prado tahun 2006 senilai Rp 150 juta, dan mobil Nissan New Serena tahun 2014 senilai Rp 150 juta.

Ada pula harta bergerak lainnya senilai Rp 800 juta dan kas setara kas senilai Rp 990 juta. Dalam laporan itu, ia tidak mencantumkan surat berharga dan hutang, sehingga total kekayaannya pada 2021 tercatat sebesar Rp 7,69 miliar.

Referensi

Biodata

Nama

Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Lahir

Pati, Jawa Tengah, 3 Maret 1973

Jabatan

Ketua KPU 2022-2027

Pendidikan

  • Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985)
  • Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988)
  • Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988)
  • Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991)
  • Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (1991-1995)
  • Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto )1995)
  • Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1998)
  • D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2012)

Karier

  • Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro(UNDIP), Semarang (sejak 1998-2016)
  • Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 2013-sekarang)
  • Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), Jakarta, dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan (sejak 2016)
  • Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999)
  • Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008)
  • Peneliti Senior dan National Advisor pada International Foundation for Electoral Systems (IFES), Jakarta (2011-sekarang)
  • Peneliti Senior dan Konsultan Ahli pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (2013-2014).
  • Peneliti dan Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster
  • Democratic Governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraanuntuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta (2008-2011).
  • Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang (2008-sekarang)
  • Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2016-2022)
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2022-2027)

Organisasi

  • Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Kudus (1986-1987)
  • Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Kudus (1989-1990)
  • Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jawa Tengah (1989)
  • Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1991-1992)
  • Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, Puwokerto (1993-1994)
  • Koordinator Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Puwokerto (1994-1995)
  • Koordinator Divisi Pers dan Advokasi Masyarakat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto (1994-1995)
  • Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999)
  • Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Parlemen, Kabupaten Kudus (1999- 2003)
  • Sekretaris Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Daerah Jawa Tengah, Semarang (2001-2006)
  • Wakil Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jawa Tengah (2009-2014)
  • Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010-2014)
  • Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012-2017)
  • Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) BANSER Jawa Tengah, Semarang (2014- 2018)

Penghargaan

  •  Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2012)
  •  Beasiswa Program Doktor Luar Negeri dari Direktorat Pengembangan Ketenagaan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) (2008-2011)
  • Beasiswa Bakti Pendidikan PT Djarum Kudus untuk menempuh Pendidikan Doktor (2006-2008)
  • Beasiswa Penelitian dari Program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Biro  Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional (2006).

Karya

Buku

  • Mekanisme dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014, diterbitkan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jakarta, April 2014
  • Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk PPK,diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
  • Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan untuk PPS, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
  • Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk KPPS, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
  • Tata Kelola Internal Pengawasan Pemilu, diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Desember 2013.

Keluarga

Suami

Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si.

Anak

  • 3 orang

Sumber
Litbang Kompas

error: Content is protected !!