Tokoh

Sofyan Djalil

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang paling berpengalaman menjabat menteri. Menteri dari kalangan profesional ini pernah memimpin di lima kementerian berbeda.

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Sofyan A. Djalil

Lahir
Aceh, 23 September 1953

Almamater
Universitas Indonesia
Tufts University, Medford, AS

Jabatan Terkini
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 2019–2024

Pengalaman Sofyan Djalil di sektor swasta, akademis maupun pemerintahan menjadikan Sofyan mempunyai kemampuan memimpin yang mumpuni. Wajar jika dia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sebagai pembantu presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, Sofyan didapuk memimpin di dua kementerian yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (2004–2007) dan kemudian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (2007–2009). Selama menjabat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu, ia dinilai berhasil melakukan reformasi di dua kementerian tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya memimpin tiga kementerian yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015), kemudian ditempatkan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan (2015–2016), dan terakhir sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Juli 2016 hingga berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja pada Oktober 2019.

Pada penyusunan Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Presiden Jokowi kembali memercayakan jabatan Menteri ATR/Kepala BPN pada Sofyan. Ia diminta Presiden Jokowi melanjutkan pekerjaan yang belum selesai seperti masalah agraria, masalah tanah berkeadilan, dan reforma agraria serta memberikan kepastian hukum terkait urusan pertanahan.

Asli Aceh

Sofyan Djalil lahir di Perlak, Aceh Timur, pada 23 September 1953. Sang ayah merupakan seorang petani di daerah Perlak, Aceh Timur. Sofyan kecil menghabiskan masa kecilnya di Aceh Timur. Sewaktu muda, ia pernah bersekolah di sekolah guru agama. Ia pun pernah menjadi guru agama selama dua tahun.

Tahun 1975, dia merantau ke Jakarta dan sempat menjadi penjaga masjid dan penjual koran. Seiring perjalanan waktu, dia bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengambil bidang hukum bisnis. Berkat kegigihan dan ketekunannnya, ia  berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dan meraih gelar sarjana tahun 1984 pada usia 31 tahun.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan setelah mendapat beasiswa untuk mengambil pendidikan masternya di Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia meraih gelar Master of Arts (M.A.) dari universitas tersebut di bidang kebijakan publik tahun 1989. Kemudian ia mengambil pendidikan master lainnya di bidang Hubungan Ekonomi Internasional di universitas yang sama. Ia meraih gelar Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.) dari Tufts University, Amarika Serikat pada tahun 1991.

Tak berapa lama kemudian, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di bidang yang sama yakni hubungan ekonomi internasional. Gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) diraihnya dari  Tufts University, Medford, Massachusetts pada tahun 1993.

Menteri ATR/BPN Safyan Djalil

Karier

Setelah meraih gelar doktor dari Amerika Serikat, Sofyan kembali ke Tanah Air dan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1994. Tak hanya di UI, ia juga mengajar di sejumlah lembaga pendidikan antara lain di Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), Universitas Sahid, LPPM, dan Dosen Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan.

Berkat kepakarannya di bidang ekonomi hukum, Sofyan juga menjadi konsultan di sejumlah perusahaan antara lain Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS), PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI), Brunei Investment Agency (BIA), PT Caltex Pacific Indonesia, dan PT PLN Kantor Pusat.

Menjadi konsultan sejumlah perusahaaan ternama tak membuat Sofyan berpuas diri. Ia juga menyumbangkan ilmunya di lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah. Ia pernah menjadi Kepala Divisi Riset dan Pengembangan PT Bursa Efek Jakarta (1998), kemudian staf ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembinaan (1998–2000), anggota tim pakar Kementerian Hukum dan HAM (2000), dan anggota Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000).

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998–2000). Kemudian ia ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN seperti Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998–2001),  Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999–2002), Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda (1999–2004), dan Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2002–2004).

Setelah malang melintang di dunia pendidikan, bisnis maupun birokrasi sekitar 10 tahun, Sofyan Djalil kemudian masuk di birokrasi pemerintahan sebagai menteri. Ia pertama kali menjadi menteri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I tahun 2004, Presiden SBY mempercayakan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Sofyan.

Ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika selama tiga tahun yakni dari 2004–2007, kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) selama dua tahun, yakni pada 2007–2009.

Selama menjabat Menteri Kominfo  ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo. Salah satunya yakni menerapkan sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif.

Saat menjadi Menteri BUMN, Sofyan melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi. Ia juga merekrut eksekutif profesional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Pada periode kedua SBY, Sofyan dipercaya menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis Kantor Wakil Presiden Budiono. Ia membantu Wapres dalam kajian, perumusan dan evaluasi berbagai kebijakan strategis, seperti pembangunan Infrastruktur, pendidikan dan reformasi birokrasi.

Selain membantu Wakil Presiden Boediono, ia juga menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan, antara lain, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia. Ia juga menjadi penasihat di berbagai perusahaan lokal dan multinasional seperti Wellington Capital Indonesia Indonesia, Axiata (Malaysia), dan Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia).

Setelah satu periode tidak menjabat menteri, Sofyan kembali menduduki posisi menteri di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada awal penyusunan Kabinet Kerja Tahun 2014, dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, jabatan itu hanya dia pegang selama sekitar satu tahun sebelum digantikan oleh Darmin Nasution pada Agustus 2015.

Presiden Jokowi menggeser Sofyan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada 2015. Ia kembali bergeser posisinya menjadi menteri ATR/Kepala BPN sejak tahun 2016 hingga periode Kabinet Kerja berakhir pada Oktober 2019.

Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian, ia berhasil mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian, sementara dalam jabatannya yang pendek di Bappenas, ia antara lain memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat  Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral.

Pada penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi kembali menunjuk Sofyan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk periode 2019–2024. Jokowi meminta Sofyan agar menyelesaikan redistribusi lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam hal kepemilikan lahan. Presiden menargetkan kepadanya agar bisa menyelesaikan pendataan seluruh lahan di Indonesia pada 2025.

Daftar Penghargaan

  • Indonesian Property and Bank Award (IPBA) 2019 sebagai  tokoh Pemrakarsa Pola Konsolidasi Tanah dan Sistem Pendaftaran Terpadu (2019)
  • Anugrah Batam Madani 2019 dari Pemerintah Kota Batam (2019)

Penghargaan

Selama menjabat Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil meraih sejumlah penghargaan, antara lain, Indonesian Property and Bank Award (IPBA) 2019 sebagai tokoh Pemrakarsa Pola Konsolidasi Tanah dan Sistem Pendaftaran Terpadu (Single Registration). Sebelumnya Sofyan juga meraih penghargaan Anugrah Batam Madani 2019 dari Pemerintah Kota Batam.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memberikan sambutan dalam acara pembagian sertifikat tanah, Jumat (31/12020), di Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.218 sertifikat kepada masyarakat DIY.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rakernas ATR/BPN 2019 di Istana Negara, Jakarta, rabu (6/2/2019).

Reforma Agraria

Reforma agraria yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bentuknya ada dua yaitu legalisasi aset/tanah dan redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reforma Agraria ditargetkan dengan memberikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar kepada petani, dengan rincian 4,5 juta hektar dalam bentuk legalisasi aset (0,6 juta tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan 3,9 juta dari legalisasi aset) dan 4,5 juta hektar redistribusi tanah (HGU habis dan tanah terlantar sejumlah 0,4 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar).

Peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertifikat tanah, mempercepat  pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan. Pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sofyan berhasil melakukan legalisasi/sertifikasi hak milik atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dalam periode pertama Pemerintahan Jokowi, capaian sertifikasi tanah sebanyak 14.223.763 bidang atau seluas 3.641.937 hektar. Adapun redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria 558.700 bidang atau seluas 418.748 hektar.

Referensi

Arsip Kompas

“Kabinet Indonesia Bersatu: Menneg Komunikasi dan Informasi *Dr Sofyan A Djalil SH MA MALD”. Kompas, 21 Oct 2004, Halaman 8

“Reforma Agraria: Pelepasan Tanah Diminta Dipercepat”. Kompas, 4 Mei 2019 halaman 3

“Hari Tani di Musim Pandemi”. Kompas, 24 Sep 2020, Halaman 6

Biodata

Nama

Sofyan A Djalil

Lahir

Aceh, 23 September 1953

Jabatan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN).

Pendidikan

  • Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum UI (S.H.) (1984)
  • The Graduate School of Arts and Sciences, bidang Public Policy Tufts University, Medford, AS (M.A.) (1989)
  • The Fletcher School of law and Diplomacy, Tufts University, bidang International Economic Relation (1991)
  • The Fletscher School of Law and Diplomacy, Tufts University Medford, bidang International Financial (199 )

Karier

Pemerintahan

  • Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2005)
  • Menteri Komunikasi dan Informasi Kabinet Indonesia Bersatu (2005–2007)
  • Menteri Negara BUMN Kabinet Indonesia Bersatu (2007–2009)
  • Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Kerja (2014–2015)
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Kerja (2015–2016)
  • Menteri ATR/Kepala BPN Kabinet Kerja (2016–2019)
  • Menteri ATR/Kepala BPN Kabinet Indonesia Maju (2019–2024)

Lembaga 

  • Anggota Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Simpanan Pedesaan (Simpedes)
  • Peneliti/Konsultan Centre for Policy and Implementation Studies CPIS), Departemen Keuangan (1997)
  • Konsultan Persiapan go public PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, dan lainnya (1997)
  • Konsultan Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI), Brunei Investment Agency (BIA), Tabungan Wajib Perumahan TN (1997)
  • Kepala Divisi Riset dan Pengembangan PT Bursa Efek Jakarta (1998)
  • Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembin (1998–2000)
  • Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998–2001)
  • Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999–2002)
  • Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda (1999–2004)
  • Anggota Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000)
  • Konsultan Corporate Communication untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (2000–2004)
  • Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Waskita Karya, PT Pupuk Kujang, PT (2001–2004)
  • Direktur Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001–2003)
  • Anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001)
  • Anggota Tim Ahli Komite Nasional Good Corporate Governance (2001)
  • Anggota Ombudsman Harian KOMPAS (2001–2004)
  • Anggota Badan Tim Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (2003)
  • Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk. (2003)
  • Managing Partner Sofyan Djalil & Partners (2003–2004)

Akademis

  • Dosen Fakultas Ekonomi dan Program magister Manajemen Universitas Indonesia (FE & MM UI) (1993)
  • Dosen Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), L (1994–1995)
  • Dosen Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994–1995)
  • Dosen Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
  • Dosen Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
  • Dosen Pascasarjana FHUI (2000)
  • Dosen Program Pascasarjana FH Universitas Padjadjaran (Unpad) (2001)

Kiprah Organisasi

  • Ketua Majelis Pertimbangan Federasi (MPF) dari Federasi Serikat Pekerja BUMN
  • Kolumnis dan narasumber berbagai penerbitan, seminar, jurnal, dan bahan pelatihan
  • Pendiri Yayasan Nilai Luhur Indonesia bersama Ratna Megawangi (istri)
  • Pelajar Islam Indonesia (PII)
  • Ketua Delegasi untuk Workshop on Multilateral Agreement on Investment (MAI-OECD), Hong Kong (1996)
  • Anggota Delegasi untuk Workshop on Trade Policy for a Globalizing Economy, Santiago, Chile (1996)
  • Pendiri Indonesia Heritage Foundation (2000)
  • Pengurus Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) (2003)
  • Pemegang saham Sofyan Djalil & Partners (2004)

Penghargaan

  • Indonesian Property and Bank Award (IPBA) 2019 sebagai tokoh Pemrakarsa Pola Konsolidasi Tanah dan Sistem Pendaftaran Terpadu (Single Registration).
  • Anugrah Batam Madani 2019 dari Pemerintah Kota Batam.

Keluarga

Istri

Dr. Ratna Megawangi

Anak

  • Muhammad Rumi Djalil (anak)
  • Syafitri Mutia Djalil (anak)
  • Muhammad Luthfi Djalil (anak)

Sumber
Litbang Kompas

Butuh Informasi Terkini tentang Tokoh Ternama?

Butuh Informasi Terkini tentang Tokoh Ternama?

Daftarkan email Anda sekarang untuk mendapatkan informasi terkini tentang tokoh ternama.

close