Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D.

Harkristuti Harkrisnowo dikenal sebagai pengajar, ahli hukum pidana dan kriminologi, serta aktivis hak-hak asasi manusia dan perempuan di Indonesia. Mendalami ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (SH, LLM), dan kriminologi di Sam Houston State University, Huntsville, Texas, Amerika Serikat (M.A., 1988, dan Ph.D., 1991), perempuan kelahiran Bogor, 25 Januari 1956 ini menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI sejak 1981.

Selain mengajar dalam lingkup bidang hukum pidana dan kriminologi, Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI  ini juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas di luar negeri. Sambil menjalankan karier akademisnya, Prof. Tuti demikian sapaannya, mendapat banyak kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, di antaranya sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (2015), dan Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham (2015), Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (2000-2007). Pendiri ASEAN Human Rights Resource Center (2017) ini juga banyak terlibat sebagai Delegasi RI di berbagai pertemuan internasional.

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, sejak 2015.

Harkristuti Harkrisnowo lahir di Bogor pada 25 Januari 1956. Tuti, demikian ia biasa dipanggil adalah anak ketiga dari lima bersaudara. “Anak di tengah itu ‘kan biasanya begitu, suka lain dari saudara-saudaranya yang lain. Ingin selalu kompetitif dari yang di atas dan bawah. Sehingga untuk soal akademik, ketika sudah memilih menjadi dosen, saya tidak mau kalah dari kakak dan adik-adik saya,” ujar Tuti (Kompas, 29 September 1999).

Ayahnya adalah seorang tentara (purnawirawan kolonel), sementara ibunya guru. Masa kecil dihabiskan di Bogor, lalu di Bandung sampai SMA, sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. Selanjutnya ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga meraih gelar Sarjana Hukum (SH) tahun 1979.

Beberapa tahun kemudian, Tuti berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi program magister hingga meraih gelar Master of Art (M.A.) in Criminology and Corrections, di Sam Houston State University, Huntsville, Texas, Amerika Serikat, dengan tesis tentang kepolisian (1988). Lalu melanjutkan program doktor di universitas yang sama hingga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) in Criminal Justice, Sam Houston State University, dengan disertasi mengenai peradilan anak (1991). Judul disertasi “Juvenile Justice In Indonesia A Socio-Legal Analysis”. Tuti menjadi doktor pertama di bidang Criminal Justice di Indonesia.

Usai meraih gelar doktor, seorang guru besar di AS menawarinya untuk mengajar di perguruan tinggi itu. Pertimbangannya, karena nilai Tuti tinggi, selain itu ia memiliki kelebihan yaitu wanita, muslim, dan orang Asia. Saat itu Tuti sudah dilantik menjadi pembantu Dekan III FHUI. Namun, ia kemudian mengurungkan niatnya mengajar di negeri Paman Sam tersebut karena ayahnya lebih membutuhkan kehadiran dirinya di rumah setelah sang Ibu meninggal dunia.

Puncak karier akademiknya yakni saat Tuti berhak menyandang gelar professor pada 8 Maret 2003. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum (2002) dengan pidato pengukuhan Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”. Ia menjadi Guru Besar UI ke-186.

Artikel Terkait

28 Juli 2020

Universitas Indonesia

Veritas, Probitas, Justitia

3 November 2023

Politik Dinasti: Definisi, Fenomena Global, dan Ancaman Demokrasi

Isu politik dinasti kembali mengemuka setelah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai...

Setelah lulus dari Fakultas Hukum UI tahun 1979, Harkristuti mencoba menjadi pengacara di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FHUI. Namun, di tahun-tahun berikutnya Tuti demikian ia biasa disapa, memutuskan untuk berkonsentrasi penuh menjadi dosen di FHUI dengan spesialisasi hukum pidana.

Dunia akademik menjadi nafas hidup yang terus digelutinya hingga kini. Ia mengajar bidang hukum pidana dan kriminologi, juga sebagai pengajar dan inisiator mata kuliah hak asasi manusia dan metode penelitian hukum empiris. Selain mengajar di tingkat S1 sampai S3 di FHUI, Tuti juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian serta menjadi dosen terbang di Universitas Sumatera Utara, Universitas Udayana, dan Universitas Lampung.

Di bidang penelitian, ia melakukan kajian hukum pidana, kriminologi, sistem peradilan pidana, dan hak asasi manusia, juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan perempuan, anak dan pembangunan hukum nasional.  Ia telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum, baik yang dipaparkan dalam diskusi, seminar, maupun dalam bentuk jurnal. Ia juga telah menuangkan buah pikirannya dalam bentuk buku yang sudah dipublikasikan.

Tuti banyak terlibat dalam tugas dan pengabdian di lingkungan Fakultas Hukum maupun di Universitas Indonesia. Ia menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FHUI (1990-1993). Tuti juga pernah menjadi satu-satunya perempuan dalam bursa calon Rektor UI periode 2002-2007. Selanjutnya ia menjadi  Anggota Senat Akademik FHUI (2005-2014), Ketua Senat Akademik FHUI (2005), Ketua Program Doktor FHUI (2005), dan Ketua Senat Akademik UI (2006).

Sambil menjalankan karier akademisnya, Prof Tuti juga banyak terlibat dalam tugas-tugas di pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi manusia. Ia menjadi Staf Ahli dan Anggota Konsorsium Ilmu Hukum (1991-1998), Anggota Komisi Hukum Nasional RI (2000-2001), Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Indonesia (2000-2007), Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenhukham (2006-2014), Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham (2015), dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (2015).

Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam kegiatan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (5 kali), Pansel Komnas HAM (2 kali), Pansel Komisi Yudisial (4 kali), Pansel Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (4 kali), Pansel Ombudsman, Pansel Komisi Kejaksaan, Pansel ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Pansel Organization of Islamic Cooperations Independent Permanent Human Rights Commission.

Tuti juga banyak terlibat sebagai Delegasi RI di berbagai pertemuan internasional, di antaranya: The Indonesian – Afghanistan Women Solidarity Network 2020; Human Rights Council Meeting, Geneva, Switzerland; Indonesia-American Rule of Law Conference, USA; dan UN Committee on the Elimination of Ethnic Discrimination, Geneva, Switzerland. Ia juga pernah dicalonkan Pemerintah RI untuk menjadi Anggota The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), PBB.

Selain itu, Tuti adalah pendiri ASEAN Human Rights Resource Center (2017). Anggota Komisi Hukum Nasional ini pada 2018 diangkat menjadi Ketua Tim Panitia Akreditasi Internasional untuk Program Sarjana FHUI dari ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA).

Saat ini Prof. Tuti tengah menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, yang telah diembannya sejak 2015.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yenti Ganarsih (tiga dari kiri) didamping anggota Pansel KPK (dari kiri ke kanan) Al Araf, Mualimin Abdi, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto dan Hendardi memberikan keterangan kepada para jurnalis di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (11/7/2019). Pansel KPK menyampaikan terdapat 192 nama yang lolos seleksi administrasi dari 376 orang yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Selanjutnya, Para pendaftar yang lolos seleksi itu akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah