Politik Dinasti: Definisi, Fenomena Global, dan Ancaman Demokrasi

Seorang Indonesianis dari Yale University, Harry Jindrich Benda, pada tahun 1964 mengutarakan Republik Indonesia tak akan pernah paripurna menjadi negara demokratis karena para elitenya turut membangun budaya politik yang mewarisi tradisi politik feodal dari masa lalu. Kurang lebih enam dekade berlalu kecemasan Harry Jindrich Benda menemui relevansinya seiring maraknya kekuasaan yang dilanggengkan berdasar garis keturunan, baik dalam skala daerah maupun nasional.

Fenomena regenerasi kekuasaan mengandalkan darah dan keturunan dikenal dengan istilah politik dinasti yang memiliki berbagai macam definisi. Menurut KBBI politik dinasti merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, politik dinasti merujuk pada sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dalam buku Politik Lokal & Otonomi Daerah (2014), Leo Agustino menjabarkan politik dinasti sebagai “kerajaan politik” yang elite politiknya menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis.

Dari penelusuran arsip, Harian Kompas pertama kali menggunakan istilah politik dinasti pada artikel India masa kini: Politik dinasti, dinasti politik yang dimuat 9 Juli 1985. Artikel ini memberitakan tentang Rajiv Gandhi yang disumpah menjadi Perdana Menteri India, hanya 40 menit setelah pengumuman resmi pemerintah Indira, tewas dibunuh dua pengawal pribadi di 1 Safdarjung Road, New Delhi.

Sebelum istilah “politik dinasti” muncul, Kompas sempat memuat istilah “dinasti politik” pada 4 April 1983 dalam artikel yang mengulas suksesi kepemimpinan di Filipina dengan judul Dinasti Politik Keluarga Marcos. Walaupun dua istilah ini tampak mirip, sebenarnya memiliki makna berbeda.

Menurut Lusi Andriyani, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga, dinasti politik sengaja mengonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja.

Wacana politik dinasti mulai ramai saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dalam kasus dugaan suap ke Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2013. Kasus ini memunculkan dugaan praktik politik dinasti di Banten.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meninggalkan gedung KPK, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan (12/2/2014). Ia diperiksa terkait kasus tindak pidana pengadaan alat kesehatan di Banten.

Dalam lingkup negara, pola politik dinasti di Indonesia saat ini tampak pada trah Presiden Soekarno yang menurun ke Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. 

Selain itu, trah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurun kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono dalam hal kepemimpinan di internal partai. 

Terkini, trah Presiden Joko Widodo dalam kancah politik yang menurun ke Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta dan Kaesang Pangarep yang saat ini memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hampir semua presiden di Indonesia membangun politik dinasti. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto bahkan secara terang-terangan memberikan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga dan kroninya. Hingga pada akhir periode kekuasaannya, Siti Hardiyanti Rukmana, puteri Soeharto, secara gamblang diangkat sebagai Menteri Sosial.

Setelah Soeharto lengser, romantisme Orde Baru belum pudar. Sejumlah partai lahir di tangan generasi kedua Soeharto seperti Partai Karya Peduli Bangsa yang dimotori Siti Hardiyanti Rukmana, dan Partai Berkarya oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto

Fenomena politik dinasti tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di ranah global. Walau tak kekal, dinasti politik tumbuh dan berkembang di dunia antara lain dinasti politik Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Marcos, Aquino, Duterte di Filipina, Nehru-Gandhi di India, dan Bhutto di Pakistan.

Dinasti Kennedy merupakan dinasti politik paling tersohor di Amerika. Lebih dari setengah abad nama Kennedy berkibar di kancah politik AS. Nama paling terkenal adalah John F Kennedy (JFK) yang terpilih sebagai presiden pada tahun 1960. Sebelum terpilih sebagai presiden, JFK telah menjadi anggota senat dan parlemen sejak 1947.

Klan Kennedy bukan berawal dari JFK. Adalah pasangan Joseph P Kennedy dan Rose Elizabeth Fitzgerald yang menjadi cikal bakal dinasti Kennedy. Joseph seorang miliarder dan pernah menjadi Duta Besar AS untuk Inggris. Rose merupakan putri Wali Kota Boston John F Fitzgerald. Pasangan ini memiliki sembilan anak, dan 29 cucu.

Tiga anak laki-laki Kennedy menduduki jabatan penting dalam pemerintahan AS. Selain JFK, adiknya Robert F Kennedy (RFK) menjadi jaksa agung di pemerintahan, sementara Edward Moore Kennedy atau lebih dikenal dengan Ted Kennedy menjadi senator Massachusetts menggantikan posisi JFK hingga tahun 2009.

Selain kisah tentang kekuasaan dan kecerdasan, keluarga Kennedy seolah terkena kutukan karena banyaknya tragedi yang terjadi. Putra sulung Kennedy, Joseph P Kennedy Jr, meninggal saat ambil bagian dalam Operasi Aphrodite sebagai pilot pesawat pengebom B-24 Liberator semasa Perang Dunia II karena pesawatnya meledak di Blyth Estuary, Inggris.

Tragedi yang melegenda adalah tewasnya JFK akibat ditembak Lee Harvey Oswald pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Nyaris serupa, adiknya RFK juga tewas ditembak pada 1968. Tragedi lain adalah dua kecelakaan pesawat yang menewaskan Kathleen Kennedy dan John F Kennedy Jr, serta kecelakaan ski fatal yang menewaskan Michael LeMoyne Kennedy, putra RFK.

Meski paling terkenal, dinasti Kennedy bukan dinasti paling sukses dalam sejarah politik Amerika Serikat. Dinasti Bush mengantarkan dua anggotanya, George HW Bush dan George W Bush, sebagai presiden ke-41 dan ke-43 AS. Dinasti Bush boleh dibilang lebih sukses dibandingkan dinasti Kennedy.

Klan Bush dimulai dari George HW Bush yang pernah menjabat sebagai Wapres dan Presiden AS. Salah satu iparnya, Jeb Bush, menjadi Gubernur Florida. Sementara George W Bush pernah menjadi Gubernur Texas sebelum menjabat sebagai Presiden AS.

KOMPAS/SATRIO ARISMUNANDAR

George Bush, Presiden Amerika Serikat.

Selama 49 tahun dari 67 tahun India merdeka (1947-2014), India didominasi oleh dinasti Nehru-Gandhi bersama Partai Kongres. Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri Pertama India (1947-1964), berhasil mewariskan tongkat estafet perdana menteri ke putrinya Indira Gandhi (dua periode 1966-1977 & 1980-1984), dan cucunya Rajiv Gandhi (1984-1989). Namun naas, Indira dan Rajiv tewas ditembak saat berkuasa.

Selepas Rajiv tewas, Partai Kongres yang menjadi kendaraan politik keluarga Gandhi diteruskan oleh Sonia Gandhi, istri Rajiv. Pada Pemilu India tahun 2014, Partai Kongres harus menerima pil pahit dengan kekalahan telak melawan oposisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Narendra Modi.

Berdasarkan hasil penghitungan final pemilu, Partai Bharatiya Janata (BJP) mendapat 282 kursi di Lok Sabha. Jumlah kursi ini sudah cukup bagi BJP untuk membentuk pemerintahan sendiri (ambang minimum 272 kursi). Koalisi yang dipimpin BJP total menguasai 337 kursi dari 542 kursi Lok Sabha.

Rahul Gandhi, putra Rajiv yang diproyeksikan menggantikan Sonia, gagal merebut hati rakyat. Kekalahan ini sekaligus menandai magis trah Gandhi yang terhenti di generasi keempat. Rahul sudah berusaha keras. Berbagai cara ia lakukan untuk memikat hati rakyat mulai dari rela tidur beratap langit, berbagi sayur kacang dan roti dengan warga miskin, hingga memelihara jenggot. Namun itu tak cukup mengembalikan kepercayaan rakyat India yang terluka akibat penurunan tajam ekonomi, kenaikan harga pangan, dan skandal korupsi.

IPPHOS

Soekarno dan Nehru kembali ke Jakarta dari kunjungannya ke Bali. Sultan HB IX menyambut kedatangannya di Kemayoran (15/6/1950).

Politik dinasti sudah biasa dalam catatan pemerintahan Filipina, bahkan bisa dikatakan politik dinasti Filipina saat ini berada satu tingkat di atas level politik dinasti negara lain. Pada Pemilu 2022, Filipina memasuki era kekuasaan dinasti ganda. Kedua pemimpin Filipina terpilih pada Pemillu 2022, Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte-Carpio, berasal dari klan dinasti politik yang kuat.

Seakan lupa sejarah, pemenang pemilu presiden 2022, Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong, merupakan putra dari diktator Ferdinand Marcos yang dilengserkan rakyat tahun 1986. Ayah Bongbong menjadi Presiden Filipina dalam periode cukup lama yakni 1965-1986. Marcos dan keluarganya terpaksa harus pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1986 karena rakyat marah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sara Duterte-Carpio yang terpilih sebagai wakil presiden merupakan anak Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022). Sebelumnnya Sara menjabat sebagai Wali Kota Davao. Saat ayahnya menjadi Wali Kota Davao pada periode 2007-2010, Sara menjabat sebagai wakilnya.

Sebelum Duterte, Presiden Filipina periode 2010-2016 dijabat oleh Benigno Aquino III alias Noynoy. Ia adalah putra Benigno Aquino Jr, senator lawan politik Marcos yang terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila pada 21 Agustus 1983.

Kematian Aquino Jr. menjadikan Corazon Aquino istrinya sebagai simbol perlawanan terhadap Marcos. Corazon yang lebih dikenal sebagai Cory Aquino kemudian terpilih menjadi Presiden Filipina periode 1986-1992, dan tercatat sebagai presiden wanita pertama di Filipina.

KOMPAS/PAT HENDRRANTO

Presiden Filipina Marcos dikerumuni dan menjawab pertanyaan para wartawan sekitar rencana KTT ASEAN, sesaat sebelum ia masuki mobilnya menuju Halim. Presiden dan Ny. Tien Soeharto dari teras Istana Merdeka tampak menyaksikan tamunya di tengah-tengah para wartawan (18/1/1976).

Berbagai studi dan fenomena politik dinasti di dunia menunjukkan, dinasti politik menjadi gejala memburuknya demokrasi dan pembangunan. Meski mayoritas berakhir tak sesuai harapan, tidak semua negara mengalaminya. Singapura yang dikuasai dinasti politik Lee Kuan Yew berhasil membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Namun perlu digaris bawahi, Singapura sudah memiliki sistem pemerintahan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk buku Dasar-dasar Ilmu Politik, karya Profesor Miriam Budiardjo, politik memiliki unsur-unsur pokok meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Dalam konteks pokok-pokok politik tidak ada yang salah dengan politik dinasti, tetapi konsep politik dinasti dapat mengancam demokrasi.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang-bincang dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, di Angkringan Omah Semar, Kota Surakarta, Jawa Tengah (20/5/2023). Dalam kesempatan itu, Prabowo diberi dukungan oleh kelompok sukarelawan pendukung Gibran dan Jokowi. Ia dinilai sebagai sosok yang mampu meneruskan program-program yang telah dirintis Jokowi semasa memimpin.

Robertus Robet, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus aktivis HAM, dalam tulisan di Kompas 23 April 2013 menyinggung ancaman politik dinasti terhadap demokrasi. Politik dapat diartikan sebagai proses sekelompok masyarakat mengambil keputusan, sementara dinasti merupakan bentuk regenerasi kekuasaan primitif mengandalkan keturunan. Secara alamiah politik dinasti merupakan ancaman dari demokrasi karena dalam dinasti peran publik tidak dipertimbangkan.

Salah satu mahzab demokrasi yang terkenal disampaikan oleh Montesquieu (1689-1755), trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tujuan adanya trias politika agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak. Terkait politik dinasti, secara tegas Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara di Perancis pada 1789 menyebutkan, “kedaulatan ada di tangan bangsa”, bukan keluarga. (Litbang Kompas)