Daerah

Provinsi Kalimantan Timur: Calon Ibu Kota Negara Baru di Benua Etam

Provinsi Kalimantan Timur menjadi terkenal setelah ditetapkan menjadi calon ibu kota negara baru pada Agustus 2019 lalu. Letaknya yang strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia menjadi salah satu alasan penetapan tersebut selain minimnya ancaman bencana gempa bumi. Selain itu, provinsi yang sering mendapat julukan “Benua Etam” ini memiliki pula beragam potensi sumber daya alam baik pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Lansekap pusat wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Penajam Paser Utara dan Samboja akan menjadi bagian dari ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Fakta Singkat

Ibukota
Kota Samarinda

Hari Jadi
9 Januari 1957

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 25/1956

Luas Wilayah
127.346,92 km2

Jumlah Penduduk
3.766.039 jiwa (September 2020)

Pasangan Kepala Daerah
Gubernur Isran Noor

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi

Provinsi Kalimantan Timur atau disingkat Kaltim terletak di paling timur Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan negara Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam perdagangan internasional karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Provinsi dengan luas 127.346,92 kilometer persegi ini juga strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Kalimantan Timur secara resmi berdiri sebagai provinsi pada tanggal 1 Januari 1957 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibu kota berkedudukan di Kota Samarinda. Sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, sebelum berstatus provinsi, Kaltim merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953. Hari jadi provinsi ini ditetapkan pada tanggal 9 Januari 1957.

Daerah terluas keempat di Indonesia ini secara resmi telah ditetapkan menjadi ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu. Ibu kota baru itu akan berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota, 103 kecamatan, dan 1.038 desa/kelurahan. Populasi penduduknya mencapai 3,76 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2020. Sejak tahun 2018, daerah ini dipimpin oleh Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

Sejarah Pembentukan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pemilik peradaban pertama di Tanah Air. Beberapa sumber sejarah menyebutkan, penyebaran rumpun manusia purba Austronesia berawal di daerah pegunungan karst, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur.

Di kawasan ini, terdapat gua-gua berusia sekitar 10 ribu tahun sebelum Masehi yang pernah dihuni manusia purba. Kala itu, manusia purba telah mampu membuat alat-alat dari bebatuan dan tulang serta wadah berbahan tanah liat. Terdapat pula lukisan dinding pada 37 gua di sana. Lukisan itu antara lain berupa cap tangan, berbagai jenis binatang, dan perahu.

Sementara manusia gua di pegunungan karst di Sangkulirang adalah manusia purba yang melakukan migrasi global ke wilayah selatan, timur, hingga Asia Pasifik. Pegunungan karst di Sangkulirang merupakan titik awal masuknya manusia ke Indonesia.

Manusia purba di gua ini memiliki kemampuan untuk membuat gerabah, serta tulisan tangan yang terdapat di gua. Kondisi ini membuat Sangkulirang berbeda dengan pegunungan karst di wilayah Indonesia lain. Pegunungan karst di Sangkulirang memiliki kebudayaan yang sangat tua.

Pada masa lampau, sebelum kedatangan Belanda, di wilayah Kaltim berdiri beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Paser.

Dalam buku “Sejarah Kebudayaan Kalimantan” disebutkan Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi di Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dengan diketemukannya tujuh buah batu bertulis. Penemuan ini dijadikan dasar oleh para peneliti bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Mulawarman di Muara Kaman, Kaltim.

Dalam prasasti tersebut, tertulis nama Maharaja Mulawarman Nala Dewa. Para sejarawan menyebutkan sebagai Kerajaan Mulawarman. Sementara itu, menurut informasi dari masyarakat setempat, kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Kutai Martapura yang artinya “istana tempat pengharapan”. Dalam kronik China, disebut Kho Thai yang berarti bagian besar dari pulau.

Pemerintahan Kutai Martapura berlangsung sekitar 13 abad, yaitu abad ke-4 Masehi sampai abad ke-17 Masehi. Namun demikian, pada awal abad ke-14 Masehi, telah berdiri pula kerajaan baru, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara, tepatnya di tepian batu arah ke hilir.

Menurut hikayat, Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh seorang kepala kampung di Kutai Lama, yaitu Kampung Jahitan Layar. Raja yang pertama memerintah adalah Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang disebut juga Dewa Mangkat yang memerintah tahun 1300-1500 Masehi.

Pada masa Kerajaan Kartanegara berdiri dan berkembang, Kerajaan Kutai Martapura masih hidup dan berkembang. Pada masa pemerintahan Aji Betara Agung Dewa Sakti telah terjadi perselisihan politik yang membawa mereka pada peperangan.

Dalam peperangan ini, Kerajaan Kutai Kartanegara mengalami kemenangan, dengan menewaskan Maharaja Langka Dewa bersama putranya yaitu Maharja Guna Perana Tungga. Kerajaan ini masih tetap berdiri dengan mengakui kekuasaan Kutai Kartanegera.

Pada masa pemerintahan Raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa, terjadi lagi peperangan hebat dengan Maharaja Indera Mulia dari Kerajaan Kutai Martapura, yang diakhiri dengan kemenangan Kerajaan Kutai Kartanegera.

Sejak itulah, nama Kerajaan Kutai Kartanegera menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Setelah Kerajaan Kutai Martadipura takluk di bawah kekuasaannya, mulailah Kutai Kartanegara menaklukkan raja-raja Suku Dayak di pedalaman.

Adapun kerajaan atau Kesultanan Paser terbentuk sekitar tahun 1575. Ketika itu, Putri Betung diangkat sebagai raja pertama di daerah Sadurangas (Paser). Kemudian pemerintahan kesultanan tersebut terus berlangsung sampai berakhirnya kekuasaan pemerintaan Kerajaan Paser pada masa Pemerintahan Sultan Ibrahim Chaliluddin yang terjadi pada tahun 1906 di mana pihak Belanda secara sepihak telah menghapus kerajaan tersebut.

Mulai dari berdirinya Kerajaan Paser sampai masa berakhirnya kerajaan ini terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan, yaitu Kuripan (sekarang Amuntai, Kalsel) adalah tempat asal-muasal kerajan Paser;  Desa Lempesu (27 kilometer dari Tanah Grogot, Kaltim) merupakan pusat kerajaan untuk pertama kalinya;  Muara Samu;  Gunung Sahari (1 kilometer sebelah selatan Museum Sandurengas);  Paser Balengkong (dahulu Benowo); dan Istana Paser Balengkong.

KOMPAS/ALOYSIUS B KURNIAWAN

Peneliti dan relawan melakukan pengamatan gambar cadas kuno di sebuah gua Kawasan Karst Mangkuris, Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kutai Timur, Kaltim, Jumat (13/5/2016). Kegiatan ini merupakan bagian deliniasi tahap II kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat yang digelar Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan puluhan arkeolog dari berbagai daerah mulai 12-31 Mei 2016 untuk melengkapi persyaratan pengajuan kawasan ini sebagai warisan dunia UNESCO.

Catatan sejarah lain seperti dikutip dari laman Provinsi Kaltim menyebutkan menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur (Pasir, Kutai, Berau, Karasikan) merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak zaman Hindu.

Dalam Hikayat Banjar, disebutkan bahwa pada paruh pertama abad ke-17, Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang yang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar. Pada waktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yaitu Sultan Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654 yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo). Sejak adanya perjanjian itu, etnis asal Sulawesi Selatan mulai berdatangan.

Sejak tanggal 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur menjadi milik perusahaan VOC Belanda dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda.

Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang Provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Belanda menguasai wilayah Kalimantan Timur hingga tahkluk pada Jepang pada tahun 1941.

Pada masa penjajahan Jepang, Kalimantan Timur termasuk daerah-daerah yang pertama dari kepulauan Indonesia yang diduduki tentara Jepang. Angkatan Laut Jepang datang di Kalimantan Timur dari arah utara melalui kepulauan Filipina yang sudah lebih dulu didudukinya.

Kota pertama yang diduduki Jepang di Kaltim adalah kota minyak Tarakan (sekarang masuk Provinsi Kalimantan Utara). Sesudah itu, Balikpapan juga dikuasai oleh Jepang.

Adapun Samarinda diduduki tentara Jepang pada tanggal 3 Februari 1942. Tentara Jepang masuk Kota Samarinda dengan menembus jalan darat dari beberapa jurusan dari Balikpapan. Sebelumnya Jepang telah menduduki Sanga-Sanga, kota minyak kecil yang terletak di pinggir Sungai Mahakam.

Pada umumnya, rakyat Indonesia di Kaltim menyambut kedatangan tentara Jepang dengan penuh kegembiraan. Mereka menyambutnya sebagai “tentara pembebasan”, yang akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda sebagaimana dipropagandakan Jepang melalui Radio Tokyo.

Di Samarinda, rakyat diizinkan mengibarkan Bendera Merah Putih disamping Bendera Hinomaru. Mereka juga diperbolehkan menyanyikan Indonesia Raya. Akan tetapi, menjelang tahun 1943, pengibaran bendera Merah Putih dan mendengarkan lagu Indonesia Raya kemudian dilarang. Perlakuan tentara Jepang terhadap penduduk berbalik menjadi keras karena ketika itu Jepang terdesak dalam peperangan. Dalam perkembangannya, pasukan Australia sebagai komponen pasukan sekutu melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah kala itu.

Satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali ke Samarinda, menumpang pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang. Netherlands Indies Civil Administration (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda segera mendirikan pemerintahan kembali di pusat Oost Borneo, melanjutkan otoritasnya yang sempat terlepas ketika Jepang menduduki Samarinda 3 Februari 1942.

Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, Kalimantan Timur menjadi salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, pada tahun 1956 Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat berdasarkan UU 25/1956.

Kemudian berdasarkan UU 27/1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota Kaltim, sedangkan Balikpapan sebagai pintu gerbangnya.

Pada tahun 2012, Provinsi Kaltim dimekarkan, lalu lahir Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU 20/2012. Ada lima kabupaten/kota yang bergabung di dalam provinsi baru tersebut, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan. Akibat pemekaran ini, kota/kabupaten Kaltim menyusut dari 14 menjadi sembilan.

Geografis

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 kilometer persegi dan luas pengelolaan laut 25.656 kilometer persegi. Secara astronomis, provinsi ini terletak antara 113°44’ Bujur Timur dan 119°00’ Bujur Timur serta diantara 2°33’ Lintang Utara dan 2°25’ Lintang Selatan.

Di sebelah utara, kaltim berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai.

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Kaltim memiliki 157 sungai besar dan kecil. Sungai terpanjang di Kaltim adalah Sungai Mahakam sepanjang 920 kilometer dan Sungai Kelay dengan panjang 254 kilometer.

Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dimanfaatkan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang.

Adapun jumlah danau di Kaltim sebanyak 18 buah, dengan tiga danau terbesar, yaitu Danau Melintang seluas 11.000 hektar, Danau Semayang seluas 13.000 hektar dan Danau Jempang seluas 15.000 hektar.

Sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan.

Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta hektar. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta hektar, dan sektor perkebunan seluas ± 2,4 Juta hektar.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ponton pengangkut batu bara dari daerah hulu menyusuri Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (25/12/2019). Sungai Mahakam yang panjangnya mencapai lebih dari 900 kilometer ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan, dan prasarana transportasi.

Pemerintahan

Sejak menjadi daerah otonom, Provinsi Kaltim telah dipimpin oleh 13 tokoh. Inche Abdoel Moeis adalah kepala daerah pertama di Kaltim yang menjabat dalam waktu singkat, mulai 3 Maret hingga 27 Mei 1959.

Ketika itu, provinsi yang baru berumur dua tahun itu memiliki dua pimpinan daerah, yakni gubernur dan kepala daerah. Gubernur dipilih pemerintah pusat dan dilantik Menteri Dalam Negeri. Sementara kepala daerah swatantra dipilih DPRD Kaltim. Pada Orde Lama, swatantra dan swapraja adalah istilah yang ditujukan bagi daerah otonomi seperti disebut dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Inche Moeis menjabat sebagai kepala daerah manakala Aji Pangeran Tumenggung Pranoto duduk sebagai gubernur. Namun, masa jabatan Moeis sangat pendek, hanya 105 hari. Dinamika politik lokal menyebabkan Moeis dimakzulkan oleh DPRD. Dalam sidangnya, DPRD Kaltim mengeluarkan mosi tidak percaya sekaligus memberhentikan Moeis.

Abdoel Moeis Hassan kemudian menjabat sebagai gubernur Kaltim dari tahun 1962 hingga 1967. Namun Abdoel Moeis Hassan memutuskan berhenti dalam sidang istimewa DPRD Kaltim pada tanggal 14 September 1966. Moeis Hassan meletakkan jabatannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Mayor Jenderal Basuki Rahmat.

Untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah, Kolonel Soekadijo ditunjuk sebagai pejabat sementara gubernur. Sampai kandidat gubernur berikutnya dilantik, yakni Kolonel Abdul Wahab Sjahranie, Soekadijo menjabat selama setahun (1966-1967).

Selepas kepemimpinan Sjahrani, hampir seluruh gubernur menjabat sekurang-kurangnya selama lima tahun. Pada masa Orde Baru, gubernur dipilih oleh DPRD dan biasanya disertai campur tangan pemerintah pusat.

Abdoel Wahab Sjahranie menjabat Gubernur Kaltim periode 1967-1978, kemudian dilanjutkan oleh Erry Soepardjan (1978-1983), Soewandi Roestam (1983-1988), dan Muhammad Ardans menjabat dua periode (1988-1993, 1993-1998).

Di masa Reformasi, Kalimantan Timur dipimpin oleh Gubernur Suwarna Abdul Fatah selama dua periode (1998-2003, 2003-2006). Namun di periode kedua, Suwarna Abdul Fatah tidak bisa menjabat hingga selesai karena pada tahun 2006 diberhentikan sebagai gubernur terkait kasus korupsi. Posisinya kemudian digantikan sang wakil Yurnalis Ngayoh.

Setelah dua tahun menjadi pelaksana tugas, Ngayoh yang lahir di Barong Tongkok, Kutai Barat, dilantik sebagai gubernur definitif pada tanggal 11 Februari 2008. Status itu melekat selama lima bulan. Masa jabatan Ngayoh berakhir pada tanggal 25 Juni 2008.

Sedari habisnya masa jabatan Suwarna-Ngayoh sampai pelantikan gubernur berikutnya, terdapat jeda lima bulan. Kekosongan itu disebabkan pemilihan gubernur langsung pertama di Kaltim pada 2008 berjalan hingga dua putaran. Pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri kemudian menunjuk Tarmizi Abdul Karim sebagai penjabat gubernur Kaltim.

Tarmizi menjabat dari 3 Juli sampai 17 Desember 2008, atau sehari sebelum Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy dilantik. Sepuluh tahun kemudian, Awang Faroek mengundurkan diri sebagai gubernur karena maju dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Kaltim selanjutnya dipimpin seorang Pelaksana Harian Meiliana dari 20 September 2018 hingga 22 September 2018 dan diteruskan oleh Penjabat Gubernur Restuardy Daud dari 22 September 2018 hingga 1 Oktober 2018.

Isran Noor kemudian terpilih dalam Pilkada Kaltim 2018 setelah meraih 31,33 persen suara. Bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Isran Noor akan memimpin Kaltim hingga 2023 nanti.

Secara administratif, Kalimantan Timur memiliki tujuh kabupaten dan tiga kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10.621 orang. Dari jumlah tersebut, 7.297 orang (68,70 persen) memiliki pendidikan terakhir sarjana ke atas. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 5.673 PNS berjenis kelamin laki-laki dan 4.948 perempuan.

Sementara itu, partai politik dengan anggota terbanyak di DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Golkar sebanyak 12 orang. Disusul PDI-P 11 orang, Gerindra 8, PAN dan PKB masing-masing 5 orang, Demokrat, PPP, dan PKS masing-masing 4 orang serta Hanura Nasdem masing-masing 1 orang.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Dalam Negeri dan Gubernur serta Wakil Gubernur Baru datangi KPK – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Senin (1/10/2018), bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya dan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor – Hadi Mulyadi. Kedatangan Tjahjo beserta Gubernur serta Wakil Gubernur usai dilantik Presiden Joko Widodo, untuk bertemu dengan pimpian KPK.

Politik

Pilihan politik masyarakat Kalimantan Timur bergerak dinamis sepanjang pemilihan umum pertama tahun 1955. Namun di era Orde Baru, sama seperti daerah lain di Indonesia, Golkar menguasai panggung politik di Kaltim. Sedangkan di era Reformasi, peta politik di Kaltim kembali bergerak dinamis.

Pada Pemilu pertama 1955, hasil perolehan suara di wilayah Kaltim menunjukkan Masyumi menjadi partai terdepan di tingkat provinsi. Masyumi berhasil meraup 44.347 suara atau 25,74 persen dari total suara. Di urutan berikutnya menyusul Partai Nasional Indonesia (PNI) yang meraih 25 persen suara, Nahdlatul Ulama 12,07 persen, Partai Sosialis Indonesia 7,56 persen, Persatuan Indonesia Raya (Hazairin) 5,38 persen dan partai-partai lainnya meraih suara di bawah 5 persen.

Memasuki era Orde Baru, persaingan antarpartai politik dalam perebutan suara di setiap pemilu nyaris tidak sampai pada tahap yang menegangkan karena Golkar menjadi pemenang hingga Pemilu 1997. Meskipun sempat mengalami penurunan pada Pemilu 1992, dari pemilu ke pemilu perolehan suaranya menunjukkan perkembangan.

Penguasaan politik oleh Golkar yang didukung pemerintah pusat, TNI, dan birokrasi di Kaltim sudah tampak pada pemilu pertama di zaman Orde Baru. Dalam Pemilu 1971, Golkar menguasai 54,8 persen suara. Suara untuk partai ini terus naik dan pada pemilu terakhir masa Orde Baru, 1997, partai ini menguasai 70 persen suara.

Sementara itu, posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sekadar menjadi penonton atas kemenangan Golkar dalam setiap pemilu. Meskipun PPP sempat menuai keuntungan dengan meningkatnya perolehan suara, namun setelah itu perolehan suaranya terus mengalami penurunan. Bagi PPP, Pemilu 1997 cukup menggembirakan. Karena turunnya suara PDI berimbas positif bagi dirinya yang mendapatkan 23,7 persen suara.

PDI juga mempunyai kondisi yang sama. Fluktuasi suaranya bahkan cenderung lebih ekstrem jika dibandingkan dengan PPP. Bagi PDI, Pemilu 1992 merupakan masa keemasan selama era rezim Orde Baru. Saat itu dengan perolehan sebanyak 20,6 persen, PDI menyodok di urutan kedua mengungguli PPP yang mendapat 17,9 persen. Sayangnya pada pemilu terakhir di periode ini, PDI terpuruk dengan meraih 6,3 persen suara.

KOMPAS/TRY HARIJONO

Usia lanjut tidak menghalangi warga suku Dayak di Desa Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, ini untuk memberikan suara dalam pemilu, Senin (5/4/2004) kemarin. Warga yang tidak bisa membaca namun tahu nama calon anggota legislatif yang akan dipilihnya terpaksa meminta bantuan petugas.

Perubahan politik terjadi setelah memasuki era Reformasi. Suara mutlak yang selalu diraih Golkar di setiap pemilu tidak terulang lagi. Dalam Pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil mengungguli partai-partai lain, termasuk Golkar.

Di pemilu ini, PDI-P berhasil meraup 33,74 persen suara dan menempatkan partai ini sebagai pemenang pemilu di Kaltim. Dengan perolehan itu, PDI-P mendapatkan tiga kursi di DPR RI.

Adapun Golkar harus puas di peringkat kedua dengan meraih 29,68 persen suara, terpaut sedikit di bawah PDI-P. Dengan perolehan suara itu, Golkar mengantongi dua kursi DPR RI. Sedangkan PPP berada di posisi ketiga dengan perolehan mencapai 10,39 persen suara. Adapun partai-partai lainnya meraih suara di bawah tujuh persen.

Tetap eksisnya tiga partai lama ini, Golkar, PDI-P, dan PPP, mengingatkan konstelasi dan struktur politik zaman Orde Baru. Hal ini tidak berlebihan karena ketiga partai ini memiliki akar geneologis yang kuat sejak Pemilu 1977.

Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2004, Golkar memanen suara pemilih di Kaltim sehingga mampu mengalahkan PDI-P. Penambahan suara ini juga diikuti dengan penguasaan wilayah yang menjadi lumbung suara bagi kedua partai ini. Dari 13 kabupaten dan kota, Golkar memenangi 85 persen wilayah. Di antaranya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bulungan, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan. Adapun PDI-P menang di dua kabupaten, yaitu diKutai Barat dan Malinau.

Pemilu 2009 mengubah konstelasi yang ada. Jika dua pemilu sebelumnya yang bersaing di atas adalah Golkar dan PDI-P, kini masuk Partai Demokrat. Popularitas partai yang mengusung Presiden Yudhoyono untuk dicalonkan kembali sebagai presiden periode 2009-2014 ini mencuat drastis. Perolehan suaranya hingga 17,9 persen atau meningkat tiga kali lipat. Pamor partai pun terangkat dari partai papan bawah menjadi salah satu partai papan atas mendampingi Golkar sebagai pemenang pemilu.

Dalam pemilu ini, Golkar hanya memperoleh 18 persen suara, turun hampir 10 persen dibanding Pemilu 2004. Meskipun mampu meraih suara terbanyak, tetapi perolehannya terkecil selama menjadi peserta pemilu. Selain itu, Golkar juga banyak kehilangan wilayah yang menjadi basis massanya, seperti di Kota Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Bulungan.

Penyusutan suara yang dialami partai-partai lama mencerminkan keinginan masyarakat Kaltim untuk melakukan perubahan politik. Mencuatnya popularitas Partai Demokrat menjadi salah satu simbol dari bangkitnya kekuatan baru untuk menggeser dominasi kekuatan lama.

Pada Pemilu 2014, Golkar kembali meraih kemenangan di Kaltim. Golkar meraup 20,14 persen suara. Disusul PDI-P di peringkat kedua dengan meraih 17,38 persen suara dan Gerindra di urutan ketiga dengan meraup 12,37 persen suara. Adapun partai-partai lainnya meraup suara di bawah 10 persen.

Pada Pemilu 2019, Golkar tetap mampu mempertahankan kemenangan di Kaltim. Golkar unggul dengan perolehan suara sebanyak 350.829 atau 20,13 persen dari total suara sah. Menyusul setelahnya, PDI-P dengan perolehan 334.404 suara atau 19,13 persen, dan Gerindra mendapatkan 194.259 suara atau 11,15 persen.

Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan, yaitu Nasdem, PKS Demokrat, PPP, PAN, PKB, Berkarya, Perindo, Hanura, PSI, PBB, PKPI, dan Garuda.

Kependudukan

Kalimantan Timur dihuni oleh 3.766.039 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Sejak tahun 2010, penduduk Kaltim bertambah 737.552 jiwa atau rata-rata sebanyak 73.755 jiwa setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur pada periode 2010-2020 sebesar 2,13 persen.

Penduduk di Kalimantan Timur menyebar tidak merata. Penduduk terbanyak  tinggal di Kota Samarinda, yakni sebesar 21,99 persen. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,37 persen) dan Kota Balikpapan (18,28 persen). Sisanya, 40,36 persen penduduk tersebar di tujuh kabupaten/kota lainnya.

Kalimantan Timur dihuni oleh beragam etnis, tetapi lima etnis terbesar adalah Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, dan Dayak. Dua etnis pertama merupakan suku bangsa pendatang yang diperkirakan mencapai 47,8 persen dari seluruh penduduk. Adapun tiga etnis lainnya merupakan penduduk asli Kaltim. Etnis Banjar jumlahnya berkisar 14 persen, sementara Kutai dan Dayak masing-masing berada di kisaran 10 persen dari jumlah penduduk Kaltim.

Mayoritas penduduk Kaltim atau 87,39 persen beragama Islam. Disusul 7,53 persen penduduknya beragama Kristen Protestan, 4,41 persen Kristen Katolik, 0,43 persen Budha, 0,22 persen Hindu, dan 0,02 persen Konghucu dan Lainnya.

Penduduk Kaltim terbanyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tenaga kerja yang terserap di sektor ini mencapai 20,52 persen. Penyerapan terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan, mobil dan sepeda motor sebanyak 20,80 persen. Sementara itu, kegiatan atau jasa lain sebesar 11,03 persen.

KOMPAS/SUCIPTO

Salah satu orang yang dituakan oleh suku dayak kenyah di Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (29/9/2019), mengenakan mahkota menyerupai kepala dan paruh burung enggang. Burung Enggang merupakan salah satu binatang yang disakralkan oleh suku dayak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
76,24 (2020)

Umur Harapan Hidup 
74,33 tahun (2020)

Harapan Lama Sekolah 
13,72 tahun (2020)

Rata-rata Lama Sekolah 
9,77 tahun (2020)

Pengeluaran per Kapita
Rp 11,72 juta (2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6,87 persen (Agustus 2020)

Tingkat Kemiskinan
6,64 persen (September 2020)

Rasio Gini
0,335 (September 2020)

Kesejahteraan

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur secara umum terus membaik dalam 10 tahun terakhir (2010-2020). Nilai IPM Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 (2010) menjadi 76,24 (2020). IPM Kalimantan Timur tersebut berada di atas rata-rata nasional (71,96) dan tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Dari komponen pembentuknya, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 74,33 tahun pada tahun 2020. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 11,87 tahun (2010) menjadi 13,72 tahun (2020). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 8,79 tahun (2010) menjadi 9,77 tahun. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita meningkat dari Rp 10,79 juta (2010) menjadi Rp 11,72 juta pada tahun 2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen, atau sebanyak 124,88 ribu orang. Angka itu meningkat 0,93 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. TPT terendah ada pada Kabupaten Mahakam Ulu dengan 3,16 persen, dan tertinggi ada pada Kota Bontang, dengan 9,19 persen.

Penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen), naik dibanding kondisi pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen).  Selama periode Maret 2020-September 2020, penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 14,84 ribu orang dari 113,27 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 128,11 ribu orang pada September 2020. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,11 ribu orang dari 116,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 115,88 ribu orang pada September 2020.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kaltim yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,335 (September 2020). Angka ini naik sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,328.

KOMPAS/SUCIPTO

Siswa dan guru SDN 003 Long Tuyoq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengenakan pakaian adat dayak, Kamis (2/5/2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 4,98 triliun (2020)

Dana Perimbangan 
Rp 5,59 triliun (2020)

Pertumbuhan Ekonomi
-2,85 persen (2020)

Inflasi
0,18 persen (Februari 2021)

PDRB per kapita
Rp 171,65 juta/tahun (2020)

Ekspor
1,27 miliar dolar (Januari 2021)

Impor
128,08 juta dolar (Januari 2020)

Ekonomi

Penggerak utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 41,43 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp 607,32 triliun. Dalam lima tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian selalu menempati peringkat tertinggi dalam penerimaan daerah Kalimantan Timur.

Kegiatan ekonomi lainnya yang berkontribusi signifikan adalah sektor usaha di bidang industri pengolahan sebesar 18,90, konstruksi 9,53 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 8,77 persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor 6,46 persen.

Besarnya kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDB Nasional tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba dan CPO Sawit di pasar internasional.

Pada saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen. Seiring membaiknya harga komoditas minerba dan CPO Sawit, perekonomian Kaltim mulai merangkak naik di tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen, dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen. Pada tahun 2020, Kaltim mengalami konstraksi 2,85 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang terkontraksi sebesar 2,07 persen karena dampak pandemi Covid-19.

Pendapatan daerah Kaltim pada 2020 tercatat senilai Rp 8,76 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 4,11 triliun atau 46,91 persen dari total pendapatan daerah Kalimantan Timur. Dana perimbangan berkontibusi sebesar 52,05 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,04 persen.

Nilai ekspor Kaltim pada Januari 2021 mencapai 1,27 miliar dolar AS atau turun sebesar 8,26 persen dibanding dengan ekspor Desember 2020. Negara tujuan utama ekspor migas Kaltim adalah China sedangkan negara tujuan utama ekspor non migas adalah China, India, dan Jepang.

Adapun nilai impornya mencapai 128,08 Juta dolar AS, turun 18,65 persen dibanding Desember 2020. Negara asal utama impor migas Kaltim pada Januari 2021 adalah Nigeria, Singapura, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara asal utama impor non migas adalah dari China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Jernihnya pemandangan bawah air Labuan Cermin, di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, membuat pengunjung tertarik untuk menyelam seperti yang terlihat, pertengahan Februari 2012. Labuan cermin merupakan teluk unik dengan air tawar dan air laut sekaligus. Teluk ini juga dikelilingi hutan hujan tropis nan rimbun. Dengan segala eksotismenya, Labuan Cermin berpotensi menjadi surga wisata baru di Kaltim.

Di sektor pariwisata, Kalimantan Timur memiliki 406 titik obyek wisata alam dan budaya potensial yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Tempat wisata terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 76 obyek wisata, Kota Samarinda dan Paser yang masing-masing memiliki 51 obyek wisata.

Kabupaten Berau yang terkenal dengan wisata alam Kepulauan Derawan, memiliki 35 obyek wisata. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 18 obyek wisata. Sebagian besar obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal.

Beberapa tujuan wisata yang terkenal di Kaltim, yaitu pesona bahari di Kepulauan Derawan, Taman Nasional Kayan Mentarang, pantai Batu Lamampu di Nunukan, Kebun Raya Balikpapan, Taman Nasional Kutai, kawasan wisata Bukit Bingkirai, telaga biru Tulung Ni’Lenggo, peternakan Rusa di Penajam, dan Kampung Dayak Samarinda.

Sepanjang 2019, terdapat 6,94 juta wisatawan berkunjung ke Kaltim, terdiri dari 72.301 wisatawan mancanegara dan 6,87 juta wisatawan nusantara.

Referensi

Arsip Berita Kompas
  • “Prediksi Pemilu di Kaltim: Berebut di Pedalaman”, Kompas, 25 Februari 2004, hal. 01
  • “Peta Politik Pemilihan Umum: Provinsi Kalimantan Timur * Pemilihan Umum 2004”, Kompas, 25 Februari 2004, hal. 40
  • “Dewan Perwakilan Daerah: Provinsi Kalimantan Timur * Pemilihan Umum 2004”, Kompas, 26 Maret 2004, hal. 44
  • “Keadilan Ekonomi Didambakan Rakyat Kaltim * Pemilihan Presiden 2004”, Kompas, 19 Juni 2004, hal. 32
  • “Dinamika Banjar dan Kutai”, Kompas, 18 Februari 2009, hal. 08
  • “Keindonesiaan-Kalimantan timur (1): Kekayaan Ini Bukan untuk Kami”, Kompas, 27 April 2009, hal. 05
  • “Keindonesiaan – Kalimantan Timur (2) : Pilihlah yang Berikan Manfaat”, Kompas, 28 April 2009, hal. 05
  • “Hasil Pemilu: Kalimantan Timur * Konstelasi Persaingan Antarpartai Berubah”, Kompas, 5 Juni 2009, hal. 08
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (1): Korupsi, Potret Buram Birokrasi”, Kompas, 27 Juli 2010, hal. 04
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (2): Mahakam Pun Sudah Dikapling”, Kompas, 28 Juli 2010, hal. 05
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (3): Bumi Tak Berona”, Kompas, 29 Juli 2010, hal. 05
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (4): Kaum Pinggiran di Tanah Sendiri”, Kompas, 30 Juli 2010, hal. 04
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (5) Infrastruktur yang Timpang”, Kompas, 31 Juli 2010, hal. 05
  • “Otonomi Daerah Kalimantan Timur (6-Habis): Menapis Dua Wajah Pemekaran Kaltim”, Kompas, 02 Agustus 2010, hal. 04
  • “Persiapkan Matang Ibu Kota Baru”, Kompas, 27 Agustus 2019, hal. 01
Buku dan Jurnal
Aturan Pendukung

Penulis
Antonius Purwanto

Editor
Ignatius Kristanto

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai daerah.

close