8 Juni 1967
Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik memprakarsai terbentuknya Regional Cooperation (kerja sama secara regional) antara negara-negara di Asia Tenggara. Gagasan ini disampaikan setelah Adam Malik melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia Tenggara.

24 Juli 1967
Menteri Luar Negeri Adam Malik melaporkan sikapnya mengenai kerja sama regional di Asia Tenggara kepada DPR Gotong Royong. Adam Malik mengatakan bahwa kerja sama ini untuk meningkatkan kemakmuran negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan tidak akan menyentuh di bidang politik serta militer. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina menyetujui usulan tersebut.

7 Agustus 1967
Lima perwakilan masing-masing negara mulai Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narciso R. Ramos dari Filipina, dan Thanat Koman dari Thailand bertemu untuk mencapai persetujuan bersama mengenai pembentukan organisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut akan bersifat nonpolitik dan nonmiliter yang akan disebut “Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara”.

8 Agustus 1967
Lima menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand menandatangani “Deklarasi” yang menandai berdirinya organisasi kerja sama antarnegara Asia Tenggara di Bangkok. Nama organisasi tersebut adalah Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asia Nations).

21 Agustus 1967
Menteri Luar Negeri Adam Malik menegaskan di depan Sidang DPR Gotong Royong bahwa ASEAN dibentuk bukan untuk menentang suatu negara atau ideologi politik. ASEAN tidak akan dijadikan alat oleh suatu negara untuk kepentingan politik di Asia Tenggara.

17 Desember 1969
Dalam sidang negara-negara ASEAN diusulkan untuk menambah negara-negara anggota seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam Utara, dan Vietkong (Vietnam Selatan). Namun, Malaysia dan Singapura menolak karena permasalahan masing-masing negara baru dapat menular ke negara-negara ASEAN.

12 November 1971
ASEAN memiliki rencana untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat netral dan damai dari tiga kekuatan dunia (China, Uni Soviet, dan Amerika Serikat). Rencana netralisasi ini menyebutkan larangan terhadap semua kekuatan besar di dunia untuk membuat Asia Tenggara menjadi “mainan” kepentingan politik Perang Dingin.

27 November 1971
ASEAN mendeklarasikan “Asia Tenggara Netral” sebagai kawasan damai dan bebas yang dikenal sebagai Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration. Menurut rencana deklarasi ini akan memperluas keanggotaan sampai ke Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.

3 April 1973
Lima negara anggota ASEAN sepakat mengundang Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Khmer, Laos, dan Burma (Myanmar) untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi menteri ASEAN yang akan dilangsungkan di Pattaya, Thailand, pada 16–17 April 1973. Pertemuan ini sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik di Indocina dan Burma sebagai langkah menciptakan kawasan ASEAN yang netral.

8 Mei 1974
Sidang Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN pada 7-9 Mei 1974, menyepakati pendirian sekretariat bersama ASEAN yang ditempatkan di Jakarta.

16 September 1976
ASEAN mendukung Vietnam yang telah bersatu untuk menjadi anggota penuh di PBB. Sikap ini disepakati ASEAN sejak tahun 1975.

24 Februari 1977
Negara-negara anggota ASEAN menyepakati kerja sama di bidang perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing negara. Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila, Filipina. Perjanjian ini merupakan landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan.

7 Januari 1984
Brunei Darussalam menjadi anggota keenam ASEAN setelah lima perwakilan negara anggota ASEAN menyetujuinya. Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN setelah pengumuman kemerdekaannya pada 2 Januari 1984. Dengan masuknya Brunei Darussalam lambang ASEAN berubah menyesuaikan jumlah anggotanya.

20 Januari 1992
Vietnam bersiap menjadi anggota penuh ASEAN setelah menjadi anggota peninjau dan menandatangani traktat ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation). Secara prinsip Vietnam menyetujui cita-cita ASEAN.

27 Juli 1995
Vietnam resmi menjadi anggota penuh ASEAN. Sebelumnya Vietnam menjadi anggota peninjau selama tiga tahun. Dengan bergabungnya Vietnam, cita-cita ASEAN memiliki sepuluh negara anggota di Asia Tenggara semakin dekat. Tiga negara lainnya Myanmar, Laos, dan Kamboja berencana bergabung.

23 Juli 1997
Myanmar, Laos, dan Kamboja secara resmi menjadi anggota penuh ASEAN setelah melayangkan permohonan kepada negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1996. Myanmar menjadi anggota penuh ASEAN meskipun mereka menerima sanksi dari Amerika Serikat. ASEAN tetap pada komitmenya untuk mengangkat Myanmar sebagai anggota penuh.

30 April 1999
Secara simbolis Kamboja diresmikan sebagai anggota penuh. Kamboja sudah menjadi anggota ASEAN sejak 1997, namun peresmiannya sempat tertunda akibat persoalan internal di negara tersebut.

12 Desember 2005
Para pemimpin ASEAN sepakat mendeklarasikan penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia. Piagam ini menjadi salah satu babak baru ASEAN dalam menguatkan tekad dan kebersamaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

20 November 2007
Setelah 40 tahun berdiri, ASEAN memiliki Piagam ASEAN atau ASEAN Charter yang ditandatangani semua kepala negara anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 di Singapura. Piagam ini menjadi landasan hukum ASEAN dalam melaksanakan semua kegiatannya.

15 Desember 2008
Piagam ASEAN diresmikan dan dinyatakan berlaku setelah disetujui bersama oleh kepala negara anggota ASEAN. Peresmian ini dilakukan di Sekretariat ASEAN Jakarta.

8 April 2010
Lambang dan himne ASEAN diresmikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-16 di Hanoi, Vietnam. Lambang ASEAN terdiri dari 10 ikatan padi yang melambangkan jumlah negara anggota. Lambang ini merepresentasikan negara-negara anggota ASEAN yang terus menciptakan perdamaian, persatuan, dan kestabilan. Sedangkan, himne ASEAN berjudul ASEAN Way menjadi lagu resmi ASEAN.

4 Maret 2011
Menteri Luar Negeri Timor Leste, Zacaria Albano da Costa, menemui Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, untuk menyerahkan aplikasi pendaftaran menjadi negara anggota ASEAN.

6 Mei 2011
Diresmikannya bendera ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 di Jakarta. Bendera ini dikibarkan bersama dengan bendera negara-negara anggota ASEAN.

14 Februari 2014
Timor Leste berbenah demi mendapatkan status sebagai negara anggota penuh ASEAN. Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Jorge da Conceicao Teme, terus menjalin diplomasi dengan negara-negara anggota ASEAN dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.

8 Agustus 2019
Peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta, bertepatan dengan 52 tahun berdirinya ASEAN. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang secara simbolis menyerahkan kunci gedung kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

Referensi