Peran ASEAN Mengawal Asia Tenggara

24 Februari 1976
Muncul Perjanjian Amity yang disahkan di Denpasar, Bali. Perjanjian tersebut mengacu pada perlunya kerja sama dengan semua negara yang cinta damai, baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara, dalam kemajuan perdamaian dunia, stabilitas dan harmoni.

28 Januari 1992
ASEAN berupaya membangun pertumbuhan ekonomi kawasan dengan mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN dengan tujuan menciptakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) menggunakan Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (CEPT).

14-15 Desember 1995
ASEAN mendeklarasikan upaya resolusi damai dari sengketa Laut China Selatan dengan ketentuan TAC (Treaty of Amity and Cooperation). Deklarasi ASEAN ini masuk ke dalam hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Selain itu, ASEAN menegaskan kembali komitmennya terhadap Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN), seperti dalam “Program Aksi ZOPFAN” tahun 1993.

15-16 Desember 1998
Pemimpin ASEAN mengumumkan realisasi AFTA. Untuk mempercepat realisasi, disepakati Skema CEPT mencapai minimum 90% dari total garis tarif pada tahun 2000.

28 November 1999
Para pemimpin ASEAN memberikan dukungan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Indonesia. Mereka menyatakan dukungan atas upaya Presiden Abdurrahman Wahid menyelesaikan secara damai konflik di Aceh.

25 November 2000
Peluncuran Initiative for ASEAN Integration (IAI) yang bertujuan mempersempit kesenjangan dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai suatu wilayah. IAI berfokus pada pendidikan, pengembangan keterampilan dan pelatihan pekerja.

6 November 2001
Secara terpisah ASEAN menjalin kerja sama dengan 3 negara, yakni China, Jepang, dan Korea. Salah satu kerja sama terkait Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China.

3 November 2002
Deklarasi bersama ASEAN dan China tentang kerja sama di bidang masalah keamanan nontradisional untuk menyetujui Perjanjian Amity dan kolaborasi yang mendorong aksesi awal ke Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ).

4 November 2002
Perjanjian Pariwisata ASEAN terkait arus bebas layanan pariwisata sebagai tujuan wisata tunggal dengan cara memfasilitasi perjalanan intra-ASEAN.

29 November 2004
ASEAN berfokus mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak dengan cara melindungi dari penipuan integritas paspor, dokumen perjalanan resmi, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya.

13 Januari 2007
Negara-negara anggota ASEAN sepakat melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, termasuk yang terperangkap dalam situasi konflik atau krisis di luar ASEAN.

1 Maret 2009
Terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru

23-25 Oktober 2009
Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antarpemerintah ASEAN dan Penguatan Kerja Sama Pendidikan untuk mencapai Komunitas ASEAN.

3-4 April 2012
Deklarasi Agenda Phnom Penh soal Pengembangan Komunitas ASEAN untuk memperkuat mekanisme yang menjamin stabilitas keuangan di wilayah Asia Tenggara.

8 November 2012
Deklarasi HAM ASEAN yang mengadopsi instrumen HAM untuk memantau praktik HAM, perlindungan HAM, serta memajukan penegakan HAM di ASEAN.

24-25 April 2013
ASEAN meminta China memulai pembahasan pakta nonagresi berbentuk Kode Tata Berperilaku (COC), yang bertujuan menghindari benturan antarpihak bersengketa di lapangan.

11-13 November 2014
Pembahasan isu Laut China Selatan mendorong munculnya deklarasi tata berperilaku (DOC) dan mempercepat penyusunan kode tata berperilaku. Deklarasi tersebut tertuju pada negara- negara yang bersengketa, antara lain China, Vietnam, dan Filipina.

27 April 2015
Para pemimpin ASEAN memperingatkan Beijing terkait proyek besar-besaran China yang melakukan reklamasi, perluasan pulau, dan pembangunan landasan pesawat di pulau karang di perairan sengketa Laut China Selatan. Upaya China berisiko merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu.

22 November 2015
Pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan berdirinya Masyarakat ASEAN 2015. Deklarasi ditandai penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur 2015 tentang Berdirinya Masyarakat ASEAN dan Deklarasi Kuala Lumpur untuk ASEAN 2025: Maju Bersama-sama. Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 meliputi empat aspek, yakni pasar tunggal dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi ke dalam ekonomi global.

6-8 September 2016
Prinsip-prinsip yang dikenal dengan ”The ASEAN Way” atau cara ASEAN berhasil meredam ketegangan Laut China Selatan dalam KTT ASEAN di Vientiane, Laos. Prinsip ini menekankan pentingnya kedaulatan nasional, komitmen untuk tidak mencampuri urusan negara lain, dan konsensus di seluruh pertemuan-pertemuan ASEAN. 

13 November 2017
ASEAN menandatangani perjanjian kerja sama perdagangan bebas ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement dan ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement. Dua kesepakatan itu bagian dari upaya mendorong kerja sama eksternal ASEAN.

13 November 2018
ASEAN dan China menyepakati dokumen tunggal untuk negosiasi penyusunan kode tata perilaku di Laut China Selatan. Kesepakatan itu dilakukan agar mempermudah proses negosiasi lanjutan tentang kode tata perilaku di perairan yang diklaim China dan sejumlah negara ASEAN.

15 November 2018
Para pemimpin ASEAN mendukung proses pemulangan kembali warga etnis Rohingya dari pengungsian mereka di Bangladesh kembali ke Myanmar (repatriasi).

14 April 2020
Dalam pertemuan virtual, para pemimpin ASEAN merilis 7 keputusan utama dalam memerangi pandemi Covid-19. Isi keputusan tersebut antara lain saling tukar informasi, pengembangan penelitian, dan pengembangan epidemiologi. Keputusan tersebut memastikan tersambungnya rantai pasokan agar perdagangan di kawasan terus berjalan, dan realokasi trust fund ASEAN.