Kronologi | Virus Korona

Mereka Bicara Seputar Pandemi Covid-19

Covid-19 menyebar ke seluruh penjuru negeri. WHO telah menetapkan penularan Covid-19 sebagai pandemi. Dunia pun berperang melawan virus mematikan ini.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural dukungan untuk tenaga medis yang bekerja di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 digambar warga di Kinayungan, Pondok Kacang Barat, Tangerang Selatan, (19/11/2020). Mural menjadi media kreatifitas warga untuk menyampaikan pesan.

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Segala upaya dilakukan Pemerintah untuk menangani dan memutus rantai penyebaran covid-19, mulai dari kampanye gerakan 3M (mamakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), penerapan protokol kesehatan yang ketat, tatanan kehidupan normal baru, sampai dengan pengadaan vaksin yang sampai sekarang masih terus diuji coba dan dikembangkan. Kebijakan-kebijakan pun diambil Pemerintah agar dapat mengendalikan jumlah pasien yang terpapar, termasuk mengatasi dampak kehidupan politik, sosial, ekonomi yang ditimbulkan karena adanya pandemi ini.

Berikut pernyataan dan kebijakan yang disampaikan para tokoh terkait pandemi covid-19 yang dirangkum dari pemberitaan Kompas:

  • 2 Maret 2020

Dua warga Indonesia menderita penyakit Covid-19 yang disebabkan virus korona baru dan kini dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Dengan adanya dua kasus itu, semua pihak mesti saling bantu mencegah meluasnya penyebaran penyakit itu. (Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta)

Sumber: “Saling Bantu Cegah Korona Meluas” (Kompas, 3 Maret 2020 halaman 1)

  • 2 Maret 2020

Jawa Barat siaga satu korona. Status ini berlaku bagi rumah sakit utama di 27 kabupaten/kota di Jabar. Untuk mencegah penyebaran virus ini, Pemprov Jabar menginstruksikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar untuk memeriksa kedatangan warga asing. (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil)

Sumber: “Saling Bantu Cegah Korona Meluas” (Kompas, 3 Maret 2020 halaman 1)

  • 2 Maret 2020

DPR mendorong pemerintah membentuk pusat penanganan krisis terkait Covid-19. Keterbukaan pemerintah mengumumkan dua kasus Covid-19 jadi bekal meningkatkan kewaspadaan terkait virus itu. (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad)

Sumber: “Saling Bantu Cegah Korona Meluas” (Kompas, 3 Maret 2020 halaman 1)

  • 3 Maret 2020

Pemerintah diharapkan menjelaskan penanganan Covid-19 melalui satu pintu, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo dan Kemenkes perlu berkoordinasi memberi informasi benar dan komprehensif. (Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai)

Sumber: “Perkuat Penanggulangan” (Kompas, 4 Maret 2020 halaman 1)

  • 3 Maret 2020

Membuka data pribadi pasien juga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Huruf (h) dan (i) menyebutkan, informasi pribadi dikecualikan jika terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, serta perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Pengungkapan identitas penderita Covid-19 secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi. Informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik. (Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif A Kuswardono)

Sumber: “Covid-19: Jangan Menambah Derita Pasien” (Kompas, 4 Maret 2020 halaman 1)

  • 3 Maret 2020

“Kami mengimbau masyarakat tidak panic buying atau berbelanja berlebihan. Pasokan kebutuhan pokok dipastikan cukup”. (Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan pers di Jakarta)

Dampak Covid-19: Pemerintah Jamin Pasokan” (Kompas 4 Maret 2020 halaman 1)

KOMPAS/PRIYOMBODO

Tenaga medis mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap sesuai standar protokol penanganan Covid-19 saat melayani warga yang berobat di Puskesmas Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten, Rabu (29/4/2020). Puskesmas tersebut memindahkan layanan pemeriksaan bagi pasien yang memiliki gejala flu dan demam ke bagian luar gedung guna mengantisipasi penyebaran virus korona baru. Selain itu, puskesmas ini juga memberikan layanan konsultasi kesehatan berbasis daring (online) guna mengurangi kontak langsung dengan pasien sebagai langkah antisipasi.

  • 3 Maret 2020

Masyarakat tetap tenang, tak perlu memborong, apalagi menimbun bahan makanan. “Masyarakat tak perlu borong kebutuhan yang justru bikin langka. Pemerintah menjamin ketersediaan barang-barang dan obat-obatan”. (Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta)

Sumber: “Bersatu Melawan Korona * Satu Meja” (Kompas, 6 Maret 2020 halaman 4)

  • 3 Maret 2020

Sebaiknya agenda balapan Formula E dibatalkan. Penegasan itu disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap virus korona di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. (Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi)

Sumber: “Dampak Covid-19: Ketua DPRD: Batalkan Formula E” (Kompas, 4 Maret 2020 halaman 18)

  • 3 Maret 2020

Mencuci tangan yang baik dan benar bisa dilakukan dengan enam langkah selama 20 detik. Ini juga anjuran yang dikeluarkan Pemerintah Singapura kepada warganya saat Covid-19 melanda negara mereka. (Ketua Umum PP Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Susanto)

Sumber: “Tak Perlu Repot, Cukup Cuci Tangan Dengan Sabun” (Kompas, 4 Maret 2020 halaman D)

  • 4 Maret 2020

Kendati tekanan perekonomian berat, pemerintah bersama semua pemangku kepentingan harus bisa menghadapinya. “Tetap fokus bekerja, menjaga optimisme, memanfaatkan peluang, dan mencari jalan keluar dari setiap titik-titik yang menjadikan kesulitan-kesulitan kita,” katanya. (Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta)

Sumber: “Dampak Covid-19: Ekonomi Berat, tapi Tetap Menggeliat” (Kompas, 5 Maret 2020 halaman 1)

  • 4 Maret 2020

Ada empat protokol yang disusun kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19. Empat protokol itu adalah protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, serta protokol pencegahan di lintas batas negara. (Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai rapat koordinasi penanganan korona di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Maret 2020)

Sumber: “Protokol Korona Disiapkan” (Kompas, 5 Maret 2020 halaman 1)

  • 8 Maret 2020

Pemerintah mempercepat pembangunan rumah sakit khusus bagi penderita Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Rumah sakit khusus itu akan memiliki kapasitas rawat 1.000 pasien dengan fasilitas ruang isolasi 50 kamar bertekanan udara negatif yang dilengkapi filter partikel udara efisiensi tinggi (HEPA). (Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Batam)

Sumber: “Covid-19: Pembangunan RS Korona Dipercepat” (Kompas, 9 Maret 2020 halaman 16)

  • 9 Maret 2020

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tenang. “Tadi kami mendapat pengarahan dari Presiden agar masyarakat tenang karena kecenderungan penyakit ini secara klinis tak seperti yang kita bayangkan di Wuhan.” (Juru bicara pemerintah terkait penanganan korona Achmad Yurianto di Kantor Presiden, Jakarta)

Sumber: “Keterbukaan Pemerintah Akan Redakan Kepanikan” (Kompas, 10 Maret 2020 halaman 1)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang memanfaatkan fasilitas cuci tangan setelah turun dari bus di Halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020). Pengguna transportasi umum yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 berkontribusi penting dalam menekan penambahan kasus baru Covid-19.

  • 14 Maret 2020

Setidaknya, ada tiga hal utama yang akan dikerjakan gugus tugas ini, yakni upaya pencegahan, penanganan dan respons, serta rehabilitasi. (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Jakarta)

Sumber: “Kolaborasikan Penanggulangan” (Kompas, 15 Maret 2020 halaman 1)

  • 15 Maret 2020

Tingkat penyebaran virus korona baru di Indonesia bervariasi antardaerah. Kepala daerah memantau kondisi wilayahnya dan berkonsultasi dengan pakar medis dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerah siaga darurat atau tanggap darurat bencana non-alam. Warga diimbau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. (Presiden Joko Widodo)

Sumber: “Mereka Terimbas Jakarta yang Sepi” (Kompas, 16 Maret 2020 halaman D)

  • 16 Maret 2020

Kebijakan karantina wilayah (lockdown) di tingkat nasional dan daerah merupakan kebijakan pusat. “Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada pikiran ke arah lockdown.” (Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor)

Sumber: “Covid-19: Bangun Kesadaran Kolektif Warga” (Kompas, 17 Maret 2020 halaman 1)

  • 17 Maret 2020

ASN yang bekerja dari rumah wajib tinggal di rumah. ASN tidak diperkenankan bepergian atau ke luar rumah kecuali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan atau berobat. (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo)

Sumber: “Pemerintahan: Jangan Menyalahgunakan Bekerja dari Rumah” (Kompas, 18 Maret 2020 halaman 2)

  • 18 Maret 2020

Pandemi Covid-19 akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, yakni pada sektor industri; usaha mikro, kecil, dan menengah; serta sektor keuangan. “Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk tetap menjaga daya beli masyarakat,” katanya. (Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara)

Sumber: “Dampak Covid-19: Fasilitas Kesehatan Jadi Fokus” (Kompas, 19 Maret 2020 halaman 1)

  • 20 Maret 2020

“Saya perintahkan semua menteri dan pemerintah daerah memangkas rencana belanja pusat dan daerah yang tidak prioritas.” (Presiden Joko Widodo)

Sumber: “Anggaran: Rp 121,3 Triliun untuk Mengatasi Covid-19” (Kompas, 21 Maret 2020 halaman 1)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). Penurunan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta dikhawatirkan berkepanjangan di tengah wabah Covid-19. Mitigasi untuk pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat berjalan efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19.

  • 20 Maret 2020

Penyebaran Covid-19 bukan hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat, melainkan juga berimplikasi besar pada perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang awalnya diproyeksikan 3 persen akan turun menjadi 1,5 persen atau lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi domestik yang diproyeksikan 5-5,4 persen pun akan terkoreksi turun. (Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas melalui konferensi video di Istana Bogor, Jawa Barat)

Kota, Korona, dan Covid-19 (Kompas, 21 Maret 2020 halaman B)

  • 22 Maret 2020

Selain Wisma Atlet, Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit khusus di Pulau Galang, Kepulauan Riau. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Wisma Atlet, Jakarta)

Sumber: “Rumah Sakit Darurat: Wisma Atlet Siap Beroperasi (Kompas, 23 Maret 2020 halaman 1)

  • 24 Maret 2020

Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional. “Ujian nasional (UN) pada tahun 2020 sudah tidak lagi jadi penentu kelulusan dan syarat masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan demikian, jika pelaksanaan UN terus dijalankan pun tidak mendatangkan untung.” (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim melalui konferensi video)

Sumber: “Ujian Batal, Utamakan Nasib Siswa (Kompas, 26 Maret 2020 halaman 8)

  • 26 Maret 2020

Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara G-20 bersama-sama memenangi dua “peperangan”, yaitu perang melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. G-20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tidak mengganggu kemitraan serta kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun. (Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat G-20 melalui konferensi video jarak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor.)

Sumber: “Kerja Sama Internasional: RI Serukan G-20 Jadi Motor Solidaritas Global (Kompas, 27 Maret 2020 halaman 1)

  • 30 Maret 2020

Perlu aturan pembatasan sosial berskala besar dengan pembatasan jarak fisik yang lebih tegas, disiplin, dan efektif. (Presiden Joko Widodo Dalam rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor.)

Sumber: “Presiden Berlakukan Pembatasan Berskala Besar (Kompas, 31 Maret 2020 halaman 1)

  • 31 Maret 2020

Presiden Joko Widodo mengumumkan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Pertama kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan kita obati yang terpapar.” (Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor.)

Sumber: “Detail Perkuat Sinergi (Kompas, 1 April 2020 halaman 1)

KOMPAS/WISNU WARDHANA DHANY

Salah satu ruangan perawatan pasien di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020) malam.

  • 2 April 2020

Pengusaha wajib membayar THR. “THR ini sudah berdasarkan aturan di undang-undang sehingga diwajibkan. Perlu ada kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR kepada pekerja.” (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta)

Sumber: “THR Wajib Dibayarkan (Kompas, 3 April 2020 halaman 9)

  • 2 April 2020

Pemprov Jakarta khawatir dengan pergerakan orang dari Jakarta ke luar kawasan Jakarta. “Karena itulah kenapa kami Senin kemarin mengeluarkan surat untuk menutup terminal antarkota, kemudian bus antarkota, lalu kendaraan umum antarkota dihentikan, karena potensi penyebaran (virus korona baru) itu sangat tinggi. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah pusat.” (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin)

Sumber: “DKI Bersurat ke Menkes (Kompas, 3 April 2020 halaman 12)

  • 3 April 2020

“Masker berstandar medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Masyarakat boleh memakai masker kain minimal dua lapis dan harus segera mencucinya setelah dipakai.” (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)

Sumber: “Masker Kain Bisa Jadi Alternatif (Kompas, 6 April 2020 halaman 12)

  • 3 April 2020

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan akan meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mudik. Permintaan itu disampaikan berdasarkan hasil audiensi dengan sejumlah gubernur yang menyatakan mudik sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19 semakin meluas. (Wakil Presiden Ma’ruf Amin)

Sumber: “Sekali Lagi, Komunikasi di Masa Covid-19 (Kompas, 13 April 2020 halaman B)

  • 6 April 2020

Sebaiknya masker hanya digunakan di saat-saat terpaksa keluar rumah. Penggunaan masker tidak dapat menihilkan risiko penularan Covid-19. “(Mengenakan masker) kalau terpaksa keluar rumah. Kalau bisa, tetap di rumah; risiko penularan nol.” (Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif)

Sumber: “Masker Kain Lebih Baik daripada Tak Ada (Kompas, 7 April 2020 halaman D)

  • 7 April 2020

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan berlangsung selama 14 hari. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi penyebaran virus korona jenis baru penyebab Covid-19 ini bisa diperpanjang jika pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menilai hal itu perlu dilakukan. (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)

Sumber: “Pemerintah Bisa Memperpanjang Pembatasan (Kompas, 8 April 2020 halaman 1)

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Papan elektronik ajakan tetap di rumah di sebuah hotel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2020). Terkait pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, segala kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus dilaksanakan di rumah, kecuali aktivitas di beberapa sektor tertentu.

  • 7 April 2020

Bantuan sosial khusus warga Jabodetabek diberikan dalam bentuk bahan pokok senilai Rp 600.000 per bulan. Bansos yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut ini akan disalurkan dua minggu lagi. (Menteri Sosial Juliari P Batubara)

Sumber: “Bantuan Mulai Dikucurkan (Kompas, 8 April 2020 halaman 15)

  • 13 April 2020

Presiden Joko Widodo menetapkan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang berimplikasi pada menguatnya komando penanganan wabah akibat virus korona itu, dari pusat hingga daerah. Keputusan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengarahkan seluruh sumber daya di daerah secara efektif untuk menekan penyebaran Covid-19. (Presiden Joko Widodo)

Sumber: “Komando Penanganan Covid-19 Diperkuat (Kompas, 14 April 2020 halaman 1)

  • 13 April 2020

Sholeh mengajak semua umat Islam menjadikan etos ibadah dalam Ramadhan sebagai momen muhasabah (rasa takut kepada Allah SWT) dengan menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona baru. (Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh dalam konferensi pers daring melalui kanal Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta)

Sumber: “Peribadahan: Ramadhan, Momen Peneguhan Hubungan Antarsesama (Kompas, 14 April 2020 halaman 5)

  • 15 April 2020

Pemerintah akan berupaya melindungi UMKM yang terdampak Covid-19. Perlindungan tersebut berbentuk dua skema, yaitu melalui mekanisme ekonomi dan bantuan sosial. (Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki)

Sumber: “Pengusaha Berupaya Tak Lakukan PHK (Kompas, 20 April 2020 halaman D)

  • 20 April 2020

Angka kematian terkait Covid-19 lebih besar daripada laporan resmi pemerintah. Kasus kematian lebih banyak terjadi pada kasus PDP yang hasil tes spesimennya belum keluar. (Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih)

Sumber: “Transparansi Data Covid-19 Semakin Mendesak (Kompas, 23 April 2020 halaman 1)

  • 21 April 2020

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu, pada rapat hari ini (Selasa) saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kami larang.” (Presiden Joko Widodo dalam sambutan pengantar rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta)

Sumber: “Ketegasan Penentu Keberhasilan (Kompas, 22 April 2020 halaman 1)

  • 6 Mei 2020

“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu. Saya tegaskan, tidak ada perubahan aturan tentang mudik. Mudik dilarang, titik.” (Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo)

Sumber: “Aturan Teknis Relaksasi Angkutan Umum Ditunggu (Kompas, 9 Mei 2020 halaman 12)

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengurus RW 013 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendistribusikan bantuan sosial ke rumah-rumah warga, Sabtu (11/4/2020) malam. Distribusi bantuan sosial langsung ke rumah warga di tingkat pengurus RT tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah sebagai jaring pengaman sosial seiring pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sesuai data yang diverifikasi, bantuan sosial berupa sembako di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa (1,2 juta keluarga) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan serupa di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diberikan kepada 1,6 juta jiwa (576.000 keluarga).

  • 19 Mei 2020

“Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kegiatan keagamaan yang menimbulkan kumpulan orang banyak termasuk yang dilarang dan dibatasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan itu tidak dilanggar.” (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seusai rapat terbatas)

Sumber: “Covid-19: Shalat Idul Fitri di Rumah demi Putus Penularan Pandemi * Liputan Lebaran 2020 (Kompas, 20 Mei 2020 halaman 1)

  • 21 Mei 2020

Selama pandemi, pembenahan pendidikan nasional dilakukan dengan menjadikan sekolah sebagai katalis transformasi dan membuat kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, serta berorientasi pada kompetensi. (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iwan Syahril)

Sumber: “Sistem Pendidikan Nasional: Belum Ada Persiapan Hadapi Bencana (Kompas, 22 Mei 2020 halaman 5)

  • 22 Mei 2020

Shalat Idul Fitri harus dilaksanakan di rumah, bukan di tanah lapang atau masjid. “Pemerintah meminta masyarakat dalam melaksanakan (shalat) Idul Fitri agar dilakukan di rumah karena situasi negara sedang menghadapi bahaya Covid-19.” (Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui keterangan virtual)

Sumber: “Perayaan Lebaran Kembali ke Rumah * Liputan Lebaran 2020 (Kompas, 23 Mei 2020 halaman 2)

  • 29 Mei 2020

“Terlalu cepat bagi kita untuk mengatakan Jakarta siap memasuki kehidupan normal baru saat PSBB berakhir. Ini adalah masa transisi. Keputusan soal penerapannya harus berdasarkan data dan fakta lapangan.” (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui wawancara virtual di Jakarta)

Sumber: “Jakarta Segera Evaluasi PSBB (Kompas, 30 Mei 2020 halaman 12)

  • 1 Juni 2020

Pembukaan sekolah butuh berbagai pertimbangan untuk menjaga keselamatan seluruh siswa. Hal ini juga untuk mencegah kemungkinan sekolah menjadi kluster penyebaran Covid-19. (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ketika dihubungi di Jakarta, 1 Juni 2020)

Sumber: “Pembukaan Sekolah Perlu Kajian Mendalam (Kompas, 2 Juni 2020 halaman 5)

  • 10 Juni 2020

“Tugas besar kita belum berakhir. Ancaman Covid-19 masih ada, kondisi dinamis. Jangan sampai ada gelombang kedua. Jangan sampai ada lonjakan kasus.” (Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan yang disiarkan secara virtual)

Sumber: “Waspadai Gelombang Kedua (Kompas, 11 Juni 2020 halaman 1)

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Petugas gabungan bintara pembina desa (babinsa), bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas), serta aparat kelurahan memasang spanduk imbauan tidak mudik di sudut Jalan Gelora, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020).

  • 18 Juni 2020

Jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi mencapai 1,7 juta orang. Pemerintah mengantisipasi tambahan penganggur 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang tahun ini. (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta)

Sumber: “Ketenagakerjaan: Penganggur Bisa Lebih Banyak (Kompas, 20 Juni 2020 halaman 1)

  • 26 Juni 2020

Doni Monardo mengizinkan daerah berstatus zona hijau dan kuning membuka kembali akses pariwisata. Pariwisata alam menjadi sektor pertama yang bisa dibuka kembali. (Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo, di Banyuwangi, Jawa Timur)

Sumber: “Waspadai Risiko Kluster Baru di Tempat Wisata (Kompas, 27 Juni 2020 halaman 1)

  • 29 Juni 2020

Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghilangkan ego sektoral yang menghambat penanganan Covid-19. Keterpaduan penanganan penyakit yang disebabkan virus korona tipe baru atau SARS-CoV-2 itu menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi penyakit tersebut. (Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas membahas percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta)

Pandemi Covid-19: Presiden: Hilangkan Ego Sektoral (Kompas, 30 Juni 2020 halaman 1)

  • 6 Juli 2020

Media arus utama berperan besar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada publik sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Sekitar 63 persen kesuksesan sosialisasi ditentukan media. (Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Ambon, Maluku)

Pandemi Covid-19: Izin Edar “Eucalyptus” sebagai Jamu (Kompas, 7 Juli 2020 halaman 1)

  • 13 Juli 2020

Kunci pengendalian penularan penyakit yang disebabkan virus korona jenis baru ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Itu meliputi, antara lain, menjaga jarak minimal dua meter yang dilakukan bersamaan dengan penggunaan masker yang benar. Selain itu, masyarakat diminta rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Jakarta)

Protokol Kesehatan Perlu Dipertegas (Kompas, 14 Juli 2020 halaman 8)

  • 21 Juli 2020

“Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama.” (Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dalam jumpa wartawan yang disiarkan secara virtual dari Kantor Presiden, Jakarta)

Kesehatan dan Ekonomi Jalan Seiring (Kompas, 22 Juli 2020 halaman 1)

  • 3 Agustus 2020

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai membuat sejumlah kalangan peduli hak anak menolak pembukaan kembali kelas tatap muka di sekolah. Hak hidup dan berkembang anak harus menjadi fokus utama. Membuka kembali sekolah adalah pelanggaran keras hak anak. (Pernyataan bersama LPAI, IDAI, KerLip, FGII, dan Asah Pena)

Tunda Buka Sekolah, Utamakan Nasib Anak (Kompas, 4 Agustus 2020 halaman 5)

  • 6 Agustus 2020

Data terbaru menunjukkan semakin banyak anak menderita Covid-19. Ini harus jadi pertimbangan keputusan pembukaan kembali sekolah. Apalagi, Indonesia memiliki kasus infeksi anak lebih tinggi dari rata-rata global. (Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Yogi Prawira di Jakarta.

Anak Rentan Tertular Korona (Kompas, 7 Agustus 2020 halaman 1)

  • 7 Agustus 2020

Kunci pemulihan ekonomi adalah memulihkan kesehatan terlebih dulu. (Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir)

Pemerintah Benahi Strategi (Kompas, 8 Agustus 2020 halaman 1)

  • 12 Agustus 2020

Vaksin Covid-19 akan efektif memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 jika memiliki cakupan luas. Untuk tahap pertama, vaksin mesti diprioritaskan bagi kelompok rentan, yakni orang lanjut usia dan yang memiliki penyakit penyerta. Sambil menanti riset dan uji klinis vaksin hingga siap diproduksi, kita harus menyiapkan data kelompok rentan yang akan mendapatkannya. (Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman David Muljono Handojo, di Jakarta)

Prioritaskan Vaksin untuk Kelompok Rentan (Kompas, 13 Agustus 2020 halaman 1)

  • 13 Agustus 2020

Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah berkonsultasi dengan pakar kesehatan, khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB Masa Transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus 2020. (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)

Sinergikan Penanganan Pandemi (Kompas, 14 Agustus 2020 halaman 12)

  • 14 Agustus 2020

Semua negara sedang menghadapi masalah sulit akibat Covid-19. Namun, pandemi juga menjadi momentum untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. ”Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. (Presiden Joko Widodo dalam pidato dalam rangka HUT Ke-75 RI di Jakarta)

Fokus Fiskal untuk Percepat Pemulihan (Kompas, 15 Agustus 2020 halaman 1)

KOMPAS/PRIYOMBODO

Jamaah menunaikkan ibadah shalat Jumat di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2020). Pemerintah provinsi DKI Jakarta kembali membuka tempat-tempat ibadah di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, pelaksanaan shalat Jumat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti penerapan jarak antar saf, pemindaian suhu tubuh, wajib mengenakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki area masjid, hingga membawa alas sholat sendiri bagi masing-masing jamaah.

  • 21 Agustus 2020

Kusnandi Rusmil mengatakan sudah memberikan vaksin kepada 110 orang. “Sejauh ini belum ada laporan efek samping yang signifikan.” (Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Kusnandi Rusmil)

Covid-19 Fenomena Gunung Es (Kompas, 22 Agustus 2020 halaman 1)

  • 1 September 2020

Penanganan pandemi di Indonesia masih terkendali jika dibandingkan dengan negara lain. Jokowi juga mengklaim, angka kesembuhannya melebihi rata-rata angka dunia. (Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden).

Pandemi: Membaca Data Covid-19 di Indonesia (Kompas, 3 September 2020 halaman 8)

  • 13 September 2020

Salah satu fokus PSBB adalah menekan penularan di perkantoran. “Pimpinan kantor wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi pegawai. Jika harus bekerja, paling banyak 25 persen. Jika ditemukan kasus positif, usaha dan kegiatan di lokasi itu harus ditutup paling sedikit tiga hari.” (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)

PSBB Jadi Jalan Tengah (Kompas, 14 September 2020 halaman 1)

  • 18 September 2020

Gerakan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, perlu dilakukan sesering mungkin saat beraktivitas di luar rumah. Adapun pemerintah melakukan 3T: testing, tracing, dan treatment atau pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan dalam menghadapi Covid-19. Pemerintah 3T, kita 3M. Indonesia pasti bisa. (Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro)

Penanganan Pandemi: Dokter Reisa, Covid-19, dan Ancaman ”Badai” Misinfodemik (Kompas, 20 September 2020 halaman 2)

  • 1 Oktober 2020

Perbaikan sistem kesehatan akan segera dilakukan agar dukungan kesehatan mental juga bisa diterima seluruh pasien Covid-19. Masalah kesehatan jiwa di masyarakat berisiko semakin meningkat saat pandemi. Akibatnya, masyarakat semakin rentan mengalami depresi, bahkan sampai bunuh diri. (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto)

Penanganan Covid-19: Layanan Standar Psikososial Disusun (Kompas, 2 Oktober 2020 halaman 8)

  • 7 Oktober 2020

Realisasi seluruh program pemerintah terkait penanganan Covid-19 serta dampak ekonominya mencapai Rp 318,5 triliun per 30 September. Nilai yang setara 45,8 persen dari pagu Rp 695,2 triliun itu diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020. (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin)

Ekonomi Kerakyatan: Bantuan untuk Usaha Mikro Ditambah (Kompas, 8 Oktober 2020 halaman 9)

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Petugas dinas perhubungan mengampanyekan protokol menjaga kesehatan agar terhindar dari Covid-19 kepada warga yang beraktivitas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (22/11/2020). Meskipun hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meniadakan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), warga selalu meramaikan kawasan Jalan Sudirman-Jalan Thamrin untuk berolahraga pada Minggu pagi.

  • 19 Oktober 2020

Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 disiapkan dengan cermat dan hati-hati, jangan tergesa-gesa karena amat kompleks, menyangkut persepsi masyarakat. (Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Jakarta).

Jangan Tergesa-gesa Vaksinasi (Kompas, 20 Oktober 2020 halaman 15)

  • 16 November 2020

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini, telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh karena itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan.” (Presiden Joko Widodo)

Negara Tak Boleh Kalah (Kompas, 17 November 2020 halaman 1)

  • 20 November 2020

Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/kantor wilayah/kantor Kementerian Agama, yang kemudian dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orangtua. Panduan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nadiem Anwar Makarim)

Sekolah Belum Aman dari Covid-19 (Kompas, 21 November 2020 halaman 1)

  • 4 Desember 2020

Pemerintah menetapkan jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Adapun jenis vaksin yang ditetapkan adalah vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac Biotech. Keputusan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Wisdyawati, di Jakarta)

Covid-19: Pemerintah Tetapkan Jenis Vaksin (Kompas, 5 Desember 2020 halaman 1)

  • 16 Desember 2020

Vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis bagi penduduk Indonesia. ”Untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa vaksin aman digunakan, saya akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.” (Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta)

Jamin Keamanan dan Kemanjuran Vaksin Covid-19 (Kompas, 17 Desember 2020 halaman 1)

Infografik: ANDRI

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan No 9860/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; Diolah Litbang Kompas/GI

Sumber: Arsip Kompas

Penulis: Khusniani/Muhammad Rofiq

Riset foto: Rofiq

Editor: Dwi Rustiono

Ikuti Kronologi Peristiwa dari Awal hingga Akhir

Ikuti Kronologi Peristiwa dari Awal hingga Akhir

Daftarkan email Anda dan ikuti kronologi peristiwa terkini secara lengkap di Kompaspedia.

close