KOMPAS/ALIF ICHWAN
Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (7/10/2012) pagi. Mereka turut serta dalam aksi simpati ”Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Banyak elemen masyarakat ini yang mengenakan kaus warna putih bertuliskan ”Save KPK Save Indonesia”. Mereka juga membawa poster bertuliskan ”Ke Mana Presiden Kita” serta menyerukan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap atas apa yang terjadi antara KPK dan penegak hukum sekarang.
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Namun berulang kali KPK menghadapi berbagai upaya pelemahan kewenangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan korupsi di berantas di negeri ini.
Kasus Cicak-Buaya, simulator SIM, penarikan mendadak sejumlah penyidik KPK oleh Polri, penangkapan pimpinan dan penyidik KPK, polemik calon Kapolri, dan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 adalah beberapa peristiwa yang bisa berdampak pada pelemahan kewenangan KPK dan menimbulkan polemik tersendiri.
Ketika upaya pelemahan KPK terjadi, berbagai elemen masyarakat, baik terorganisir maupun individu, akan langsung membela dan mendukung KPK dengan berbagai caranya masing-masing. Unjuk rasa, aksi damai, aksi teatrikal, dan gerakan di media sosial yang kemudian menjadi trending topic, adalah beberapa bentuk aksi dan ekspresi masyarakat yang selalu siap mendukung KPK dan memberi perlawanan kala muncul upaya-upaya untuk memangkas kewenangan KPK.
Berikut rangkuman aksi dan ekspresi masyarakat dalam menolak pelemahan KPK yang terekam dalam arsip Kompas.
- 5 Oktober 2009
Puluhan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Cinta Indonesia Cinta KPK atau Cicak Salatiga, Jawa Tengah, mengecam berbagai bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka juga mendesak uji materi terhadap Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang justru dianggap berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Mereka membentangkan poster dengan ujaran mendukung KPK, seperti “Save our KPK”.
Unjuk Rasa: Publik Tolak Pelemahan KPK (Kompas, 6 Oktober 2009 halaman 2)
- 6 Oktober 2009
Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kecaman publik. Secara terpisah, puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) berunjuk rasa di Kantor KPK. Sedangkan di Banda Aceh, Aliansi Rakyat Aceh juga menolak kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan lembaga itu. Pelemahan dan kriminalisasi pimpinan KPK bisa membuat upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan.
Penolakan Perppu Berlanjut *Publik Tolak Kriminalisasi KPK (Kompas, 7 Oktober 2009 halaman 2)
- 2 November 2009
Unjuk rasa terhadap kepolisian yang menahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, digelar di berbagai kota, diantaranya Jakarta, Solo, Cirebon, Majalengka, Banda Aceh, Medan, dan Padang. Di Jakarta, ratusan pengunjuk rasa dari Cintai Indonesia Cintai KPK beraksi di Bundaran Hotel Indonesia dan depan Istana Negara. Mereka mendesak jabatan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji dicabut.
KPK versus Polri: Gelombang Protes di Pusat dan Daerah Terus Berlanjut (Kompas, 3 November 2009 halaman 2)
- 5 November 2009
Serikat Rakyat Miskin Indonesia dan Komunitas Mahasiswa Raya yang berunjuk rasa di Gedung KPK menuntut agar kasus Bank Century diusut tuntas. Kasus itu merupakan salah satu simpul penting yang menyebabkan terjadinya upaya pelemahan terhadap KPK.
Isu Beralih ke Century * Klarifikasi Audit, Komisi XI DPR Panggil Sekjen BPK (Kompas, 6 November 2009 halaman 2)
25 elemen demokrasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli KPK dan sejumlah akademisi menggelar demonstrasi di Bundaran Mayestik, Medan, Sumatera Utara. Mereka menolak kriminalisasi pimpinan KPK dan menuntut mundur Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji karena dinilai gagal mengemban amanah mengawal reformasi hukum.
Hukum Jalan di Tempat * Kekecewaan terhadap Pemerintah Merebak (Kompas Sumbagut, 6 November 2009 halaman 27)
- 9 Desember 2009
Unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia berlangsung di berbagai kota di Jawa Tengah. Di Semarang, pengunjuk rasa menentang upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendesak pengusutan skandal Bank Century. Di Blora dan Banyumas, pengunjuk rasa mendesak penuntasan dugaan korupsi setempat. Di Rembang, pengunjuk rasa mendesak penuntasan kasus yang melibatkan jajaran eksekutif dan legislatif. Di Solo, pengunjuk rasa menyerahkan daftar nama 16 jaksa yang diduga menyelewengkan jabatannya di berbagai wilayah Indonesia.
Tuntaskan Kasus-kasus Korupsi * Serahkan Daftar Nama Jaksa yang Menyelewengkan Jabatannya (Kompas, 10 Desember 2009, halaman A)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan aksi teatrikal dengan mengenakan kostum pahlawan super di areal hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta, Minggu (16/4/2017). Aksi ini dilakukan untuk mendukung KPK serta mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK. Mereka pun meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK.
- 7 Oktober 2012
Di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa besar mendukung KPK. Aksi ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat ini ditandai dengan orasi para tokoh masyarakat dan menyanyikan berbagai lagu, seperti lagu ”Bongkar” Iwan Fals . Aktivis HAM Usman Hamid, di tengah massa, mengatakan, ”Ini merupakan reaksi dari usaha penangkapan penyidik KPK dan usaha pelemahan KPK.” Pada hari yang sama di Yogyakarta, ribuan orang bersatu berpegangan tangan sambil menenteng kertas-kertas bertuliskan #SaveKPK mulai dari perempatan Tugu di Jalan Mangkubumi sampai Jalan Malioboro.
Presiden Akan Turun Tangan * Sudi Silalahi: Ada Media yang Membesar-besarkan (Kompas, 8 Oktober 2012, halaman 1)
- 8 Oktober 2012
Dukungan terhadap penguatan KPK digelar di sejumlah daerah, seperti Denpasar, Banjarmasin, Solo, Padang, Batam, Makassar, Medan, dan Yogyakarta. Tokoh dan berbagai kelompok masyarakat antara lain Ikatan Alumni Universitas Islam dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung datang ke KPK menyatakan dukungan atas pemberantasan Korupsi dan penguatan KPK.
Presiden Serahkan ke KPK * Dukungan Rakyat Terjadi di Sejumlah Daerah (Kompas, 9 Oktober 2012, halaman 1)
Di Kalimantan Tengah, mahasiswa dan tokoh-tokoh adat di Kalteng menyampaikan dukungannya. Mereka meminta KPK untuk terus melakukan tugasnya dan semakin gencar memberantas korupsi. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, sedikitnya 100 aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Anti Korupsi berunjuk rasa di Bundaran Gatot Subroto. Mereka mendukung KPK untuk terus mengusut kasus simulator SIM dan menuntut agar polisi menghentikan upaya kriminalisasi terhadap KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi : Unjuk Rasa Mendukung KPK Masih Terus Berlangsung (Kompas, 10 Oktober 2012 halaman 3)
- 9 Oktober 2012
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kampus IAIN Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Unjuk rasa di berbagai daerah membuat membuat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk merumuskan ulang draf Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal yang melemahkan KPK akan dihapus.
Pasal yang Lemahkan KPK Dihapus * Pembahasan Draf RUU KPK Diserahkan ke Badan Legislasi (Kompas, 10 Oktober 2012 halaman 2)
Sejumlah seniman dan budayawan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyatakan dukungan mereka atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang tengah mengalami berbagai hambatan. Seniman dan budayawan yang datang pada Selasa antara lain Radhar Panca Dahana, Mohammad Sobari, Dedy Mizwar, Djaduk Ferianto, Pong Harjatmo, Indro Warkop, Slamet Rahardjo, Arswendo Atmowiloto, dan Olivia Zalianty.
Komisi Pemberantasan Korupsi : Unjuk Rasa Mendukung KPK Masih Terus Berlangsung (Kompas, 10 Oktober 2012 halaman 3)
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Puluhan budayawan dan seniman yang tergabung dalam Mufakat Budaya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/10/2012). Mereka mendukung KPK dari berbagai upaya pelemahan wewenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Anggota Mufakat Budaya diterima Ketua KPK Abraham Samad (lima dari kiri) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
- 4 April 2014
Aktivis yang tergabung dalam Change.org Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. Mereka menyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih partai politik peserta Pemilu 2014 yang ingin melemahkan KPK. Pelemahan KPK salah satunya muncul dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Foto: Jangan Pilih Parpol yang Lemahkan KPK (Kompas, 5 April 2014 halaman 2)
- 23 Januari 2015
Sekelompok elemen masyarakat anti korupsi di Kota Malang, Jawa Timur, berunjuk rasa menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Mereka mendukung KPK agar bisa terus bekerja memberantas korupsi dan tidak dilemahkan dengan adanya konflik dengan institusi negara lain seperti Polri.
Foto: Aksi Dukung KPK (Kompas, 24 Januari 2015 halaman 23)
Lebih dari 500 aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Sipil Antikorupsi datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Mereka menuntut agar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap polisi segera dibebaskan.
Bambang Widjojanto Diperiksa di Bareskrim (Kompas Siang, 23 Januari 2015, halaman 1)
- 24 Januari 2015
Sabtu (24/1/2015) sore, ratusan warga masih bertahan dan “berjaga” di gedung KPK, mereka prihatin atas nasib pemberantasan korupsi di Indonesia yang terus menerus dilemahkan. Dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengalir dalam bentuk aksi damai di teras gedung KPK, Jakarta. Dalam aksi itu, masyarakat anti korupsi meminta ketegasan Presiden Joko Widodo menyelamatkan KPK.
Gerakan Sosial: Dukungan Moral dari Rakyat (Kompas, 25 Januari 2015, halaman 1)
- 6 Februari 2015
Dua kelompok pengunjuk rasa berhadapan di depan gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Kelompok itu adalah massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang menyatakan mendukung KPK. Kelompok lainnya menamakan diri Aliansi Save Indonesia yang mendukung Polri. Barikade polisi membatasi kedua kelompok untuk melerai kemungkinan ketegangan.
Polisi Pembangkang Ditindak * Budi Waseso Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan (Kompas, 7 Februari 2015 halaman 1)
- 8 Maret 2015
Perempuan dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi berunjuk rasa sambil membawa peralatan rumah tangga di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Dalam aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional itu, para perempuan menuntut Presiden Joko Widodo segera menghentikan upaya melemahkan pemberantasan korupsi, antara lain terlihat terhadap kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ancaman kriminalisasi terhadap para penyidik lembaga tersebut.
Pemberantasan Korupsi: Perempuan Serukan Hentikan Kriminalisasi (Kompas, 9 Maret 2015 halaman 24)
KOMPAS/HARIS FIRDAUS
Perempuan dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi berunjuk rasa sambil membawa peralatan rumah tangga, Minggu (8/3/2015), di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Dalam aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional itu, para perempuan menuntut Presiden Joko Widodo segera menghentikan kriminalisasi terhadap sejumlah orang yang selama ini aktif mendukung pemberantasan korupsi.
- 10 Desember 2015
Massa yang tergabung dalam Koalisi Peringatan Hari Hak Asasi Manusia berunjuk rasa dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), di kawasan Monumen Nasional, depan Istana Merdeka, Jakarta. Selain mengingatkan Presiden akan masih banyaknya janji penuntasan kasus HAM yang belum terealisasi, mereka juga menuntut antara lain penghentian pelemahan dan kriminalisasi KPK.
Diskriminasi Masih Berlangsung * Peringatan Hari HAM Diwarnai Aksi Damai (Kompas, 11 Desember 2015 halaman 4)
- 2 Maret 2016
Sejumlah akademisi dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur, bersama Masyarakat Sipil Anti Korupsi, mendeklarasikan cabut mandat terhadap anggota DPR pengusul revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002. Dalam aksi yang dilakukan di tersebut, para akademisi menyatakan keprihatinannya terhadap upaya pelemahan KPK yang berulang kali terjadi. Mereka pun meminta agar draf revisi dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional.
Foto: Deklarasi Cabut Mandat Anggota DPR (Kompas, 3 Maret 2016 halaman 23)
- 18 April 2017
Sejumlah aktivis menggelar aksi “Melawan Gelap Terangi Kebenaran” sebagai dukungan moral terhadap musibah yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, di kawasan Taman Aspirasi Monas, Jakarta. Mereka menuntut kepolisian dan pemerintah dapat menghentikan aksi teror yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.
Pemberantasan Korupsi: Menanti Penguatan dan Perlindungan KPK * Satu Meja (Kompas, 19 April 2017 halaman 5)
- 15 Juni 2017
Ratusan orang yang terdiri dari budayawan, seniman dan aktivis antikorupsi berkumpul di pelataran Gedung KPK Jakarta untuk mendukung KPK menolak angket DPR. Tagline Indonesia Waras untuk mendukung KPK, berawal dari percakapan Whatsapp antara dua seniman, Arswendo Atmowiloto dan Harry Tjahjono. Keduanya menyampaikan gagasan itu ke seniman lain dan mendapat sambutan positif. Sys NS melanjutkannya melalui cuitan di media sosial dan berkoordinasi dengan pihak KPK. Disepakati, 15 Juni sebagai hari aksi tolak hak angket KPK.
Penegak Hukum: Kami Akan Selalu Bersama KPK (Kompas, 16 Juni 2017 halaman 3)
- 7 Juli 2017
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Forum Seniman Jakarta (Formanja), beserta ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, diantaranya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), berunjuk rasa menolak dan mengecam keberadaan Panitia Angket DPR. Selain mengintervensi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, Panitia Angket DPR juga dinilai menentang rakyat.
Legislatif: Saat Panitia Angket KPK Bertemu Mahasiswa (Kompas, 8 Juli 2017 halaman 2)
Panitia Angket: Sikap Presiden Amat Menentukan (Kompas, 8 Juli 2017 halaman 1)
- 17 Juli 2017
1.027 dosen Universitas Gadjah Mada menyampaikan pernyataan sikap menolak hak angket DPR terhadap KPK. Pernyataan sikaptersebut disampaikan melalui situs web www.ugm-berintegritas.com. Mereka menyatakan munculnya Panitia Angket KPK telah menciptakan keresahan masyarakat. Kondisi itu yang mendorong UGM membentuk tim untuk mengkaji pembentukan Panitia Angket KPK. Kajian tim UGM menyimpulkan, KPK merupakan lembaga negara independen dan bukan merupakan bagian dari eksekutif, maka tidak boleh diintervensi oleh siapapun.
Dukungan Publik: Seribu Lebih Dosen UGM Tolak Hak Angket KPK (Kompas, 18 Juli 2017 halaman 3)
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Rektor dan dosen Universitas Gadjah Mada mengikuti acara Deklarasi UGM Tolak Pelemahan KPK di Balairung UGM, Yogyakarta, Senin (17/7/2017). Hingga hari itu tercatat telah terdapat 1.027 dosen UGM yang menandatangani petisi menolak Pansus Hak Angket KPK. UGM menginisiasi gerakan moral UGM Berintegritas sebagai wujud keberpihakan terhadap gerakan antikorupsi yang dimotori KPK.
- 21 Juli 2017
Seniman Tisna Sanjaya menggelar aksi seni di Jalan Bung Karno, Kota Bandung, Jawa Barat, bertemakan ”Selamatkan KPK (Save KPK)”, Jumat (21/7/2017). Seni instalasi grafis yang dibuat dalam dua bingkai kanvas berukuran 2 meter x 2 meter ini merefleksikan perlawanan terhadap Panitia Angket DPR terhadap KPK.
Foto: Seni untuk KPK (Kompas, 22 Juli 2017 halaman 2)
- 5 Oktober 2017
Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka menuntut DPR segera membubarkan Panitia Angket DPR terhadap KPK. Perwakilan mahasiswa UI juga mengecam putusan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto yang menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI mengatakan, unjuk rasa itu bagian dari gelombang aksi yang akan dilakukan lebih besar lagi jika DPR terus ”menggerogoti” kewenangan KPK.
Angket KPK: Panitia Sebaiknya Tunggu Vonis MK (Kompas, 6 Oktober 2017 halaman 2)
- 8 September 2019
Gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta didatangi orang-orang berpakaian hitam. Mereka adalah aktivis antikorupsi bersama pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggelar aksi #SaveKPK. Aksi digelar beberapa hari sebelum Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden yang menyatakan persetujuan pemerintah membahas revisi UU KPK bersama DPR. Mereka menutup logo dan tulisan KPK di gedung itu sebagai simbol menolak revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK.
KPK, Korupsi, dan ”Frida Kahlo”… (Kompas, 16 September 2019 halaman B)
- 9 September 2019
Sebanyak 1.426 akademisi dari 28 universitas negeri dan swasta dari sejumlah daerah di Indonesia menyatakan menolak revisi UU KPK yang dianggap bisa melemahkan KPK. Di laman petisi daring Change.org, petisi ”Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!” sudah ditandatangani sekitar 33.000 pengguna internet. Sementara itu, di halaman Gedung KPK, Jakarta, aneka bunga dan buket bunga diletakkan masyarakat dan pegiat antikorupsi sebagai bentuk keprihatinan.
Pemerintah Hari-hati Pelajari Draf Revisi (Kompas, 10 September 2019 halaman 1)
- 20 September 2019
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersitegang dengan petugas kepolisian yang berusaha memadamkan api di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut, massa antara lain menuntut agar pimpinan terpilih KPK periode 2019-2023 segera dilantik serta menyatakan dukungan terhadap pengesahan Revisi UU KPK oleh DPR.
Pencegahan oleh KPK Berpotensi Terimbas (Kompas, 21 September 2019 halaman 2)
- 23 September 2019
Badan Eksekutif Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkonsolidasi untuk menggelar aksi besar serentak untuk menolak pengesahan revisi UU KPK dan beberapa RUU lain yang isinya dianggap melemahkan KPK.
Cerita Mahasiswa di Balik Layar (Kompas, 2 Oktober 2019 halaman 13)
- 28 Oktober 2019
Aparat kepolisian memblokade Jalan Medan Merdeka Barat saat buruh dan mahasiswa berunjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Mereka menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Demonstrasi berjalan tertib.
Foto: Demonstrasi di Hari Sumpah Pemuda (Kompas, 29 Oktober 2019 halaman 3)
Para mahasiswa memadati Jalan Gatot Subroto saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Mereka menuntut dibatalkannya pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak revisi KUHP.
Penulis dan Riset Foto:
Shanty Yulia/Azalia Anindy
Editor:
Dwi Rustiono
