Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera

Sosoknya tengah menjadi sorotan setelah menjadi salah satu tokoh dalam film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis pada 11 Februari 2024, tiga hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Perempuan kelahiran Jakarta pada 5 Oktober 1974 ini dalam film tersebut bersama dua rekan pakar hukum tata negara Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.,  dan Feri Amsari, S.H., M.H. mengungkap berbagai bentuk kecurangan sepanjang pemilu.

Bivitri adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1999. Berbekal beasiswa dari The British Chevening Award, ia menempuh studi program magister hingga meraih gelar Master of Laws di University of Warwick, Inggris pada 2002. Saat ini, ia masih menyelesaikan studi program doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat.

Lebih dikenal sebagai akademisi, pakar hukum tata negara ini mengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Bivitri dikenal vokal dalam menyuarakan isu hak asasi manusia, kebijakan, antikorupsi, hak konstitusi, advokasi, politik, pembaruan hukum dan pengadilan. Bersama rekan-rekannya ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijkaan (PSHK) Indonesia.

Di luar dunia akademis, Bivitri aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, juga dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Ia aktif dalam penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005–2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007–2009), dan advokasi berbagai undang-undang.

Bivitri Susanti lahir di Jakarta, 5 Oktober 1974. Ayahnya seorang pegawai negeri sipil yang sudah pensiun. Perempuan yang lebih akrab disapa Bibip ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Ternyata, awalnya Bibip tidak berniat sama sekali masuk ke dunia hukum. Momen dirinya tertarik ke dunia hukum ketika ia lolos masuk Fakultas Hukum UI. Padahal saat ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri, Fakultas Hukum UI menjadi pilihan ketiga, sementara pilihan pertama dan kedua adalah bidang IPA.

Saat dirinya berstatus mahasiswa FHUI, waktunya bersamaan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ia pun ikut terjun dalam aksi-aksi mahasiswa, dan sejak saat itu ia akhirnya benar-benar tertarik pada ranah hukum, khususnya hukum tata negara.

Usai menyandang gelar sarjana hukum, Bibip melanjutkan studi pascasarjana dengan beasiswa The British Chevening Award di University of Warwick, Inggris. Ia berhasil meraih gelar Master of Laws pada 2002, dan mendapat predikat “with Distinction” dengan tesis berjudul “Neo-liberalism and its resistance in Indonesia’s constituion reform: 1999-2002″. Saat ini Bibip masih menyelesaikan studi jenjang doktoral dalam bidang Asian and Comparative Law di University of Washington School of Law, Seattle, Amerika Serikat.

Bivitri menikah dengan Frank Feulner yang berasal dari Jerman. Suaminya pernah menjadi korban peristiwa bom MH Thamrin pada 14 Januari 2016. Saat itu, Frank Feulner sedang berada di salah satu kedai kopi terkenal, tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan ia menjadi salah satu korban hingga menderita luka cukup serius. Ia ditolong suami-istri asal Australia yang hendak berbelanja dan melihat Frank Feulner berlari keluar dari kedai tersebut. Mereka segera melarikan suami Bibip ke rumah sakit.

Artikel Terkait

28 Juli 2020

Universitas Indonesia

Veritas, Probitas, Justitia

12 Februari 2024

Sivitas Akademika Mengawal Perjalanan Bangsa

Rentetan penyimpangan dalam Pemilu 2024 mendorong gelombang seruan kritik dari berbagai kelompok sivitas akademika. Hadirnya...

Bivitri telah berkecimpung dalam hukum tata negara sejak era reformasi bergulir di negeri ini tahun 1998. Sejak itu, ia fokus pada beberapa hal, yaitu hukum tata negara, perancangan peraturan perundang-undangan, antikorupsi, dan peradilan.

Bivitri mengawali karier di bidang hukum dengan bergabung bersama Lubis, Ganie, Surowidjojo Law Offices. Selanjutnya bergabung dengan Hadiputranto, Hadinoto dan Partners Law Offices hingga tahun 1997.

Sejak 1998, Bivitri mulai memusatkan perhatian pada pengembangan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI). Organisasi ini ia dirikan bersama seorang rekannya dengan tujuan mengawal praktik hukum yang adil melalui kegiatan penelitian. Selain sebagai peneliti di PSHK, ia juga dipercaya sebagai Direktur Eksekutif PSHK periode 2003–2007.

Tahun berikutnya, Bivitri tercatat tergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999–2002). Ia ikut aktif dalam penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, dan menjadi Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005–2007) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (2007–2009), hingga mengadvokasi berbagai undang-undang, dan tampil sebagai ahli dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi.

Bivitri juga pernah menjadi Research Fellow di Harvard Kennedy School of Government pada tahun 2013–2014. Ia juga menjadi Visiting Fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance tahun 2016. Selanjutnya, menjadi Visiting Professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Saat ini, Bivitri mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, sekaligus ia menjadi Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak 2015, yakni sejak STH Indonesia Jentera berdiri. Ia juga menyalurkan ilmunya melalui kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebagai penggiat pembaruan hukum, antikorupsi, dan hak-hak konstitusi, Bivitri kerap bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan individu dalam mengadvokasikan berbagai isu dan kebijakan dalam bidang-bidang tersebut. Ia banyak mengemukakan pendapatnya lewat media massa nasional, jurnal-jurnal nasional dan internsional, serta berbagai konferensi. Ia juga kerap melakukan advokasi kebijakan.

Bivitri juga aktif dalam publikasi tulisan tentang kajian hukum tata negara. Publikasi ini lalu menjadi referensi dasar konsep pembaruan hukum. Bivitri juga aktif sebagai kolumnis di media cetak nasional ternama, Harian Kompas dan Majalah Tempo.

Saat Pemilu 2019, Bivitri menjadi salah satu panelis Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dalam debat yang berlangsung pada 17 Januari 2019 itu ia bersama panelis lainnya, yaitu Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Ahmad Taufan Damanik, dan Margarito Kamis.

Pada Pemilu 2024, nama Bivitri Susanti menjadi sorotan karena dirinya menjadi salah satu tokoh dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Film berdurasi 1 jam 57 menit yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bivitri menjadi perempuan satu-satunya yang memerankan tokoh dalam film tersebut bersama dua pakar hukum tata negara lainnya, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan Feri Amsari, S.H., M.H..

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pengajar dan ahli hukum tata negara (dari kiri ke kanan) Bayu Dwi Anggono, Zainal Arifin Mochtar, Mahfud MD, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari berbicara kepada awak media perihal kesimpulan dan rekomendasi kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 yang bertemakan Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif di Jakarta, Rabu (4/9/2019).