Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Firli Bahuri pada 24 November 2023. Firli Bahuri diberhentikan sementara dari jabatannya karena ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan.

Nawawi lahir di Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara pada 28 Februari 1962. Pria berdarah Gorontalo ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado tahun 1986. Kemudian, ia melanjutkan studi program magister hukum pidana di Universitas Pasundan hingga meraih gelar Magister Hukum tahun 2019.

Karier di dunia peradilan dimulai sebagai Hakim Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Sepanjang karier sebagai hakim, suami dari Siti Salasiah ini telah mengalami mutasi jabatan di beberapa Pengadilan Negeri (PN) di daerah, di antaranya di PN Balikpapan, PN Makassar, PN Poso, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Pusat. Bukan hanya mutasi, ia juga mendapat promosi jabatan, yakni sebagai Ketua PN Jakarta Timur, dan hakim PN Jakarta Pusat.

Selama 30 tahun menjadi hakim karier, Nawawi mengakhiri karier profesinya sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar pada 2017. Berikutnya, ia berkiprah sebagai anggota komisioner di lembaga rasuah, KPK. Pada 20 Desember 2019 Presiden RI Joko Widodo melantik Nawawi bersama 4 Komisioner sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2023.

Nawawi Pomolango lahir di Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara pada 28 Februari 1962. Kedua orangtuanya berasal dari ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tepatnya di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang. Nawawi yang berdarah Gorontalo ini menjalani masa kecil di Desa Boroko, oleh masyarakat sekitar desa tersebut Nawawi akrab dipanggil dengan sapaan Bam.

Pendidikan formal Nawawi dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dijalaninya di Manado. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 14 Mando, lalu ke SMP Negeri I Manado, dan melanjutkan ke SMA Negeri I Manado tahun 1980.

Tamat SMA ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi hingga meraih gelar sarjana hukum tahun 1986. Nawawi lulus kuliah dengan spesifikasi studi hukum perdata, akan tetapi ia lebih tertarik dengan hukum pidana khusus, yaitu yang terkait korupsi.

Di tengah kesibukannya sebagai hakim karier, Nawawi menyempatkan diri untuk belajar lagi dengan mengambil studi program magister hukum pidana di Universitas Pasundan. Nawawi berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Pasundan pada 2019.

Artikel Terkait

2 Desember 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga Negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun....

8 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia: Momentum KPK Memperbaiki Diri

Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun sehingga KPK harus segera memperbaiki diri. Kepercayaan...

Setelah mengantongi gelar sarjana hukum tahun 1986, Nawawi tidak langsung berkarier di dunia hukum. Baru pada 1992 ia memulai kariernya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah. Di masa-masa berikutnya Nawawi sebagai hakim karier kerap dimutasi ke beberapa pengadilan negeri di daerah-daerah.

Setelah empat tahun di Pengadilan Negeri Soasio Tidore Nawawi ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara pada 1996. Kemudian ia kembali dimutasi menjadi hakim Pengadilan Balikpapan pada 2001, lalu Hakim Pengadilan Negeri Makassar tahun 2005.

Kariernya terus meningkat bukan hanya mutasi, tetapi juga promosi jabatan dengan dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Poso dari 2011 hingga 2013. Nawawi juga menjadi Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada 2015, dan kariernya kian cemerlang ketika ia mendapat promosi jabatan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2011 sampai 2013.

Saat di PN Jakarta Pusat ia dikenal sebagai hakim dengan spesialisasi mengadili kasus tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh KPK. Bahkan, ketika ia menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2016, ia diperbantukan sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia udah mendapatkan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) sejak 2006. Perjalanan karier terakhirnya sebagai hakim karier yakni ketika ia menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2017.

Setelah 30 tahun sebagai hakim karier, pada 20 Desember 2019 Presiden RI Joko Widodo resmi melantik dirinya beserta empat Komisioner KPK sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 112/P/2019 tanggal 28 Oktober dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 129/T/2019 tanggal 2 Desember tentang Pengangkatan Pimpinan KPK.

Selanjutnya, pada 24 November 2023 melalui Keppres Nomor 116 Tahun 2023 Nawawi resmi ditunjuk sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo untuk sisa masa jabatan 2019-2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan dari Ketua KPK karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepada Nawawi Pomolango yang baru saja mengucapkan sumpah sebagai Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023). Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya.