Dokumen
Dokumen PP 1/2020 ini mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.
Dokumen Perpres 150/2014 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 124/2012 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 33/2010 ini mengatur tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen UU 39/2009 ini mengatur tentang kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Paparan Topik
Indonesia memiliki 19 Kawasan Ekonomi Khusus hingga tahun 2021. Di tingkat dunia, China merupakan negara dengan jumlah Kawasan Ekonomi Khusus terbanyak, sejumlah 2.543 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perkembangan KEK diharapkan dapat mendorong industri dan menarik investasi.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan didukung dengan fasilitas perpajakan tertentu serta infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi. Kawasan ekonomi ini dipacu agar bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan daya saing tinggi.
