Zainudin Amali

Zainudin Amali merupakan anggota DPR-RI dari Partai Golkar yang terpilih empat kali berturut-turut sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelum menjadi fungsionaris Partai Golkar, ia merupakan seorang pengusaha yang menjabat direktur atau komisaris di sejumlah perusahaan.

Meski jarang bersentuhan dengan bidang olahraga, penunjukannya sebagai menteri mempertimbangkan pengalamannya di bidang kepemudaan. Sejak menginjak bangku kuliah, Zainudin terbilang aktif berorganisasi di kampus maupun di luar kampus. Ia menjadi aktivis senat mahasiswa dan pers kampus, sementara di luar kampus, ia aktif di organisasi kepemudaan Gema Kosgoro. Selepas kuliah, ia terus aktif di organisasi kepemudaan seperti Angkatan Muda Partai Golkar, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Pengalaman berorganisasi sejak muda itu juga yang kemudian membawanya menjadi fungsionaris di Partai Golkar. Kiprahnya dimulai sebagai Ketua DPD Golkar di Jawa Timur, kemudian meningkat menjadi Ketua DPP.

Kerja keras dan kiprahnya di Golkar menghantar Zainudin menjadi Anggota DPR selama empat periode. Pada periode terakhir sebagai anggota DPR,  Zainudin hanya mengemban tugas sebagai wakil rakyat kurang dari sebulan karena dipercaya Jokowi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga  periode 2019–2024.

Zainudin Amali lahir di Gorontalo pada 16 Maret 1962. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Mohammad Amali dan Maryam Hala. Udin—begitu nama panggilan sehari-harinya—menghabiskan masa kecilnya di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Desa tersebut belokasi di tepi Danau Limboto. Ayahnya merupakan pemuka agama di daerahnya.

Udin menyelesaikan pendidikan dasarnya di kampung halamannya yakni di SDN Buhu yang kini berganti nama menjadi SD Negeri 4 Talaga Jaya, pada tahun 1975. Kemudian ia pindah ke Manado, Sulawesi Utara dan menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya di kota tersebut.

Setelah lulus dari SMAN 4 Manado tahun 1982, Udin muda hijrah ke Jakarta untuk menimpa ilmu ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya. Gelar sarjana ekonomi diraihnya tahun 1992 saat usianya menginjak 30 tahun.

Sejak menjadi mahasiswa, Zainudin terbilang aktif di berbagai organisasi. Ia menjadi Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam pada 1986–1987, Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya tahun 1988–1990, dan Ketua Umum DPP Gema Kosgoro. Setelah menyandang gelar sarjana ekonomi, dia terjun sebagai pengusaha dan juga aktif di sejumlah organisasi.

Selama berkarier sebagai pengusaha, Zainudin menjabat sebagai direktur atau komisaris di sejumlah perusahaan. Jabatan yang dia pegang, antara lain Direktur PT Putra Mas, Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, Komisaris PT Gitrana Sendiko, Direktur PT Surya Terang Agung, dan Direktur PT Makmur Triagung.

Karier politiknya mulai terlihat saat dia menjadi anggota DPR dari Golkar selama empat periode berturut dengan daerah pemilihan (dapil) yang berbeda. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2004–2009 dapil Provinsi Gorontalo, kemudian pindah ke Dapil Jawa Timur untuk tiga periode yakni 2009–2024.

Selama di Jawa Timur, Zainudin ditempatkan di daerah pemilihan Jatim XI yang wilayahnya meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Pada Pemilu 2019, ia meraih 121.351 suara di Madura dan terpilih sebagai anggota DPR untuk keempat kalinya. Meski demikian, ia hanya mengemban tugas sebagai wakil rakyat kurang dari satu bulan dan kemudian dilantik sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Selama mengemban tugas sebagai anggota DPR dari Golkar, Zainuddin beberapa kali dimutasi ke komisi berbeda. Pada 2009, ia ditugaskan partainya sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Kemudian pada 2015, ia berpindah di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Pada 2016, ia ditugaskan partainya ke Komisi I dengan lingkup tugas bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Belum genap setahun di Komisi I, Zainudin kemudian ditugaskan menggantikan posisi Rambe Kamrulzaman sebagai Ketua Komisi II yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, pemilu, pertahanan, dan reforma agraria.

Di Partai Golkar kariernya terbilang sukses. Pada 2013, Zainudin dipercayai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk memimpin Golkar Jawa Timur sebagai Ketua DPD provinsi tersebut, setelah Ketua DPD sebelumnya dinonaktifkan karena dianggap tidak bertanggung jawab, tidak loyal, dan membangkang saat diberi perintah partai.

Saat Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014, Zainudin bersama dengan 10 anggota DPR dari Golkar lainnya memutuskan mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Pilihannya itu mengakibatkan ia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD Jatim pada Oktober 2014.

Menjelang munas Golkar pada 2014, Zainudin menyeberang ke kubu Agung Laksono dengan memilih mengikuti Munas Golkar di Ancol ketimbang Munas Bali yang digelar kubu Aburizal Bakrie.

Dalam musyawarah nasional di Ancol, Agung Laksono dan Zainudin Amali terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen Golkar, sementara di Munas Bali terpilih Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. Setelah kedua kubu rujuk tahun 2015, Zainudin menjadi salah satu Ketua DPP partai tersebut.

Sebelum menjadi fungsionaris Golkar, Zainudin juga aktif di sejumlah organisasi, yakni Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957 (2000–2013), Wakil Sekretaris Jenderal PP Angkatan Muda Partai Golkar (2002–2004), Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (2003–2008), dan Ketua PP AMPG (2004–2009). Ia juga pernah menjabat Wasekjen DPP REI pada 1998–2001.