Tjahjo Kumolo

Pertarungan politik merupakan arena yang dikuasai seorang Tjahjo Kumolo. Salah satu bukti kepiawaian politisi kawakan ini adalah Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan rangkaian pilkada di rentang waktu tersebut.

Pada Pemilu 2009, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, di pundaknya diletakkan target kemenangan partai, namun target itu tidak berhasil dipenuhi. PDIP hanya menduduki di posisi ketiga, padahal pada pemilu 2004 partai tersebut di posisi kedua dan sebagai pemenang pada Pemilu 1999.

Pada Pemilu 2014, Tjahjo kembali turun. Kali ini sebagai Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla dan berhasil mempersembahkan kemenangan bagi pasangan tersebut. Prestasi itu melengkapi pencapaian sebelumnya, yakni kemenangan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri pada Pemilu Legislatif di tahun yang sama.

Tangan dingin Tjahjo Kumolo dalam berpolitik dan mengelola organisasi membuatnya mendapat posisi dengan tanggung jawab yang berat. Tidak sebatas sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI dan Sekjen PDIP, Tjahjo juga diminta mengemban tugas kenegaraan sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja 2014–2019, dan kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Kabinet Indosia Maju 2019–2024. Dua kementerian dengan tugas yang tidak ringan, yaitu melaksanakan reformasi besar-besaran di dalam tubuh birokrasi sesuai misi Presiden Jokowi.

Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah menjadi arena belajar Tjahjo Kumolo sebelum masuk ke arena nasional. Pria kelahiran 1 Desember 1957 ini menghabiskan sebagian hidupnya dengan mengecap pendidikan dan kegiatan organisasi di kota tersebut.

Tjahjo kecil tumbuh dari keluarga pejuang. Sang ayah yang bernama Bambang Soebandiono adalah seorang Veteran Perjuangan Kemerdekaan berpangkat Letnan Satu. Keteladanan tentara dengan nilai patriotisme yang melekat pada diri ayahnya kental mewarnai pembentukan dirinya. Sementara sang ibu yang bernama Toeti Slemoon aktif di organisasi Presidium Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan pernah menjadi ketua umum organisasi tersebut. Kedua orang tuanya pernah duduk sebagai anggota DPR pada masa Orde Baru.

Meski lahir di Surakarta, Tjahjo muda menamatkan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari SD Rejosari tahun 1970, dia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri IV hingga lulus tahun 1973. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 dan lulus dari tahun 1976. Kemudian Tjahjo muda melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1985.

Setelah menyandang gelar sarjana hukum, Tjahjo pun semakin aktif di Golkar dan menjadi pengurus di sejumlah organisasi kepemudaan di Jawa Tengah seperti KNPI, MKGR, AMPI, dan Pemuda Panca Marga. Pengalaman di Golkar dan organisasi kepemudaan menghantarkannya menjadi anggota DPR dari Golkar pada masa Orde Baru dan anggota DPR dari PDIP pada masa reformasi.

Selain ilmu akademis yang diperolehnya dari bangku sekolah dan pengalaman organisasi di masa kuliah, Tjahjo Kumolo juga mendapatkan jodoh. Istrinya dr. Erni Guntarti adalah teman sekolahnya. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Tempaan pendidikan politik yang kaya membentuk Tjahjo Kumolo menjadi politisi yang berdedikasi dan penuh pengabdian pada negara. Totalitas terlihat dalam peran yang dilakoni Tjahjo di setiap organisasi dan lembaga yang dipilihnya, dari organisasi kepemudaan, partai politik, hingga DPR RI dan sekarang di Kementerian.

Pencapaian karier Tjahjo tak bisa lepas dari aktivitasnya di sejumlah organisasi sejak muda. Masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tjahjo aktif  di tiga organisasi kepemudaan. Organisasi-organisasi tersebut berada di bawah naungan Partai Golkar, yaitu Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Dari ketiganya, KNPI menjadi organisasi yang paling membesarkannya.

Dalam kepengurusan KNPI, Tjahjo mengawalinya sebagai Ketua Biro Organisasi Dati I Jawa Tengah pada tahun 1983–1985. Tjahjo dilantik menjadi Ketua DPD Dati I Jawa Tengah untuk periode 1985–1988 pada tahun yang sama dengan kelulusannya dari bangku kuliah. Dua tahun kemudian laki-laki berpembawaan tenang ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal KNPI Jateng (1987–1990). Kiprah cemerlang tersebut menariknya ke tingkat nasional dan tak tanggung-tanggung memegang posisi sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 1990–1993.

Sementara itu, di Gema MKGR Jawa Tengah, Tjahjo menjadi anggota dari tahun 1984–1994. Dalam kepengurusan DPD AMPI Jawa Tengah dia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua pada tahun 1985–1988. Selain organisasi-organisasi di bawah Golkar tersebut, Tjahjo juga sempat menjadi Ketua PP Pemuda Panca Marga atau PPM (1989–1993) dan Dewan Pertimbangan di organisasi itu (1993–1997). Tjahjo juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan PP Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia yang disingkat FKPPI (1990–1997).

Kepemimpinannya yang teruji di sejumlah organisasi kepemudaan, khususnya yang ada di bawah Golongan Karya (Golkar) menarik pria yang lahir di Solo ini masuk menjadi anggota partai berlambang pohon beringin tersebut. Semangat mudanya dalam dunia politik mendorongnya terus belajar dan maju.

Pemilu 1987 mengantarkan Tjahjo yang saat itu masih berusia 30 tahun duduk menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dan tercatat sebagai salah satu anggota DPR termuda. Sejak itu, tanggung jawab sebagai wakil rakyat diembannya selama 27 atau tahun dalam enam periode masa jabatan. Separuh masa jabatan sebagai anggota DPR memakai kendaraan Golkar, yakni pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992. Sementara separuh jabatan DPR berikutnya melalui PDI Perjuangan, yakni pada Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Selama menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, politisi muda ini aktif di sejumlah panitia khusus (pansus) pada komisi yang dibidanginya. Masa belajar ini berlangsung hingga periode kedua masa jabatannya yang berakhir tahun 1997. Selama mewakili Golkar, beberapa tugas pernah dipercayakan padanya, antara lain, Anggota Pansus RUU Hankam dan RUU Keprajuritan, Anggota Komisi III (1987–1992),  Anggota BKSAP Komisi II (1992), Anggota Pansus RUU Dati II (1994), Anggota Pansus Cukai Pabean (1995), dan Anggota Pansus Psikotropika Narkotika (1997)

Tak hanya di DPR, di internal Golkar, Tjahjo juga memegang sejumlah jabatan. Sebut saja posisi sebagai Penghubung DPD II Golkar Semarang-Pati (1992–1993). Setahun kemudian menjadi Ketua Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat. Tjahjo masuk di jajaran pengurus DPP Golkar pada tahun 1998. Sekitar 12 tahun Tjahjo Kumolo belajar di partai penguasa selama pemerintahan Orde Baru ini dan mengundurkan diri dari partai tersebut pada Juli 1998.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen Tjahjo Kumolo saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional PDI-P di Manado, Rabu (27/7/2011).

Gelombang perubahan arah politik bangsa Indonesia yang ditandai dengan gerakan reformasi pada tahun 1998 mendorong Tjahjo Kumolo berpindah kapal politik. Tjahjo resmi masuk sebagai anggota PDIP yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri pada November 1998. Di partai inilah Tjahjo Kumolo yang sudah matang sebagai politisi makin menunjukkan kualitasnya. Bahkan, dia menjadi salah satu orang kepercayaan Megawati.

Totalitas seorang Tjahjo konsisten mewujud menjadi capaian-capaian yang tidak bisa dipandang remeh dalam perjalanan partai yang berideologi nasionalis ini. Tiga periode masa jabatan sebagai anggota DPR RI, Tjahjo Kumolo dipercaya masuk di jajaran pimpinan Fraksi. Periode 1999–2004 secara berurutan dia memegang jabatan wakil sekretaris fraksi, wakil ketua fraksi, dan sekretaris fraksi. Tanggung jawab yang makin besar dititipkan partai ke pundak Tjahjo untuk menjadi Ketua Fraksi selama periode 2004–2009 dan 2009–2014.

Tjahjo Kumolo menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mengelola dinamika politik di DPR RI dengan suhu politik nasional yang terus memanas. Apalagi, PDIP sebagai partai oposisi mengemban tugas untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode.

Selain perjuangan dari dalam pemerintahan, khususnya lembaga legislatif, kepemimpinan dan kepiawaiannya dalam memainkan strategi politik memposisikan Tjahjo Kumolo sebagai “king maker”. Di internal organisasi PDIP, Tjahjo yang sempat ditugasi menjadi Direktur SDM Litbang DPP PDIP selama kurun waktu 1999–2002 ini selalu diperhitungkan ketika ada pertarungan politik.

Sejak tahun 2005 hingga 2010, Tjahjo ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP. Selain itu, partai juga meminta Tjahjo menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP (2005–2009). Dua pekerjaan besar dihadapi partai politik pada umumnya dan PDIP pada khususnya di masa tersebut. Kompetisi politik berlangsung di jalur cepat dalam arena pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif sekaligus pilpres.

Mulai tahun 2005 kepala daerah tidak lagi dipilih DPRD melainkan langsung oleh rakyat. Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditandatangani Presiden Megawati sebelum lengser. Ajang pilkada yang juga menjadi langkah persiapan untuk bertarung pada Pemilu 2009 memberikan beban berat bagi tim pemenangan yang diketuai Tjahjo Kumolo ini. Apalagi, pada Pemilu 2004 PDIP kalah dari Partai Golkar sehingga ada di posisi kedua dari perolehan nasional.

Tugas selanjutnya yang diberikan kepada Tjahjo Kumolo adalah posisi Ketua Tim Sukses Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2014. Proses pemilu yang penuh konflik dengan strategi politik yang dimainkan dengan keras ternyata bisa dimenangkan pasangan Jokowi-JK. Tjahjo ada di belakang layarnya. Posisi penting lain yang dijabatnya di periode tersebut yaitu saat ditunjuk Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal PDIP (2010–2015).

Tempat pengabdiannya berpindah ke lembaga eksekutif sejak ditarik masuk ke Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Sebagai Menteri Dalam Negeri (mendagri) tahun 2014–2019, Tjahjo dipercaya untuk memimpin pembenahan di tubuh birokrasi. Tugas ini kemudian dilanjutkan di posisinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019–2024.

Totalitas kerja Tjahjo Kumolo saat menjadi Mendagri tahun 2014–2019 diakui negara. Dia mendapat Bintang Mahaputera Adipradana yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2020 di Istana Negara tanggal 11 November 2020.

Bintang Mahaputera Adipradana tersebut menambah daftar penghargaan yang pernah diterimanya. Sebelumnya, Tjahjo mendapat Bintang Emas dari Kapolri, Bintang Alumni Kehormatan AKPOL, dan Pin Alumni Kehormatan IPDN. Sementara itu, dari daerah Tjahjo mendapat Bintang Penghargaan Kerajaan Sulawesi dan Bintang Penghargaan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain penghargaan pribadi, kepemimpinan Tjahjo Kumolo menghasilkan penghargaan untuk lembaganya. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Pengelolaan keuangan negara yang teruji sudah tepat ini menunjukkan perbaikan kinerja aparatur negara di bawah Kemendagri.

Prestasi juga diraih oleh kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo saat ini. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan untuk Kementerian PAN-RB yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 25 November 2020.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat membahas evaluasi seleksi pelaksanaan CPNS 2019 ditengah pandemi Covid-19. Pengumuman hasil seleksi CPNS tahun 2019 akan diumumkan pada 30 Oktober 2020. Pada tahun ini, tercatat ada 4.197.218 pelamar CPNS.