Tokoh

Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini menjadi sosok terdepan dalam rencana pemindahan ibu kota negara.

Fakta Singkat

Nama Lengkap
Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa

Lahir
Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954

Almamater
Institut Teknologi Bandung (ITB)

Jabatan Terkini
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2019–2024

Suharso Monoarfa dikenal sebagai pengusaha yang kemudian terjun ke dunia politik. Tokoh PPP ini dipercaya untuk menjabat menteri oleh dua presiden. Jabatan menteri pertama kali diembannya sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, jabatan itu hanya dipegang selama dua tahun yakni dari 2009–2011. Suharso mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Suharso kembali dipercaya menjabat menteri pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi menunjuknya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas periode 2019–2024. Selain sebagai representasi PPP di kabinet, penunjukannya dilatarbelakangi kemampuannya dalam perencanaan. Bidang ini ia geluti sejak pertama kali lulus dari Institut Teknologi Bandung.

Setelah menjadi menteri, ia dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Pemindahan Ibu Kota Baru dan Ketua Percepatan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tahapan pemindahan ibu kota negara mulai dari perencanaan, penyusunan master plan, hingga pembangunan ibu kota baru menjadi tanggung jawabnya.

Keluarga bangsawan

Suharso Monoarfa yang lahir pada 13 Oktober 1954 berasal dari keluarga bangsawan di Gorontalo, Sulawesi. Keluarga besarnya memiliki marga “Monoarfa” yang memiliki garis keturunan keluarga kerajaan di Gorontalo.

Meski lahir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Suharso menghabiskan masa mudanya di Kota Malang, Jawa Timur. Ia mengenyam pendidikan dasar di SDN Tretes Malang dan lulus tahun 1966. Kemudian, Suharso kecil melanjutkan ke SMPN 3 Kota Malang dan SMAN 1 di kota yang sama.

Setelah lulus SMA, ia merantau ke Kota Bandung untuk belajar di Akademi Geologi dan Pertambangan. Suharso kemudian melanjutkan ke Fakultas Planologi ITB, Bandung. Dia menyelesaikan pendidikan tingginya dan meraih gelar insinyur pada tahun 1978.

Suharso juga menyelesaikan Executive Development Program, University of Standard, Palo Alto, USA, pada 1994 dan Executive Program, University of Michigan, Ann Arbor, USA, pada 1995. Pada 2014, ia menerima gelar Honoris Causa atau gelar kehormatan di bidang bisnis dari William Business College, University of Sydney, Australia. Gelar HC di bidang bisnis juga dia terima dari Central Queensland University Australia pada Desember 2019.

Mengenai kehidupan pribadinya, Suharso Monoarfa menikah dengan Carolina Kaluku. Namun, kemudian Carolina Kaluku menggugat cerai Suharso dan mereka resmi bercerai pada 2 Januari 2012. Tak lama kemudian, ia menikah lagi dengan Nurhayati Effendi. Suharso memiliki tiga anak dari istri pertamanya Carolina Kaluku yaitu Andhika Mohammad Yudhistira Monoarfa, Raushanfikri Enaldo Monoarfa dan Ainy Syahputri Monoarfa.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Karier

Berbekal ilmu yang didapat dari kampus Ganesha, Suharso kemudian bekerja di Bandung. Karier profesional pertamanya diawali di lembaga penelitian di almamaternya. Kemudian, Suharso bekerja dan sejumlah proyek penelitian di lembaga penelitian dan konsultan di Kota Bandung.

Beberapa posisi pernah dijabat Suharso pada awal kariernya, sebut saja misalnya, peneliti pada Lembaga Bantuan ITB (1976); peneliti pada Survei Tingkat Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan beberapa Kota Besar di Pulau Jawa (1978–1980); dan Project Leader Pengembangan Listrik Masuk Desa melalui Kelayakan Pembangunan Mini Hydro Plant BAPPENAS, Nusa Tenggara Barat (1982).

Setelah berkarier di lembaga penelitian dan konsultan, Suharso terjun ke dunia usaha dengan memegang posisi jabatan di sejumlah perusahaan. Tahun 1981, ia menjabat general manager di PT First Nabel Supply pada kelompok usaha Gobel Grup, kemudian menjadi direktur di Nusa Consultan dari Tahun 1988–1991.

Selanjutnya, Suharso bergabung dengan kelompok Bukaka dengan menjabat sejumlah posisi, antara lain asisten Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama (1992–1994), Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama (1994–1996),  Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995–1998) dan Direktur PT Bukaka Telekomindo International (1997–2000).

Setelah malang melintang di dunia usaha selama 20 tahun, Suharso kemudian terjun ke dunia politik dengan bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan.

Kiprah politik pertamanya yakni menjadi calon gubernur untuk Provinsi Gorontalo yang baru saja terbentuk akhir tahun 2000. Pada pemilihan gubernur Gorontalo tahun 2001, Suharso hanya meraih dukungan 7 suara di DPRD Gorontalo dan gagal menjadi gubernur provinsi tersebut. Ia kalah dari Fadel Muhammad yang didukung Partai Golkar dengan 26 suara DPRD dan menjadi gubernur terpilih pertama di provinsi tersebut.

Pada pemilu 2004, ia menjadi caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk daerah pemilihan Gorontalo. Berkat kerja keras dan popularitasnya di daerah asal keluarga besarnya, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004–2009.

Pada Pemilu 2009, Suharso terpilih kembali sebagai anggota DPR dari PPP untuk periode 2009–2014 pada daerah pemilihan yang sama. Namun, ia tidak melanjutkan sebagai wakil rakyat karena dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Baru genap dua tahun menjabat menteri, tepatnya Oktober 2011, Suharso mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan pribadi. Ia kemudian melanjutkan bisnisnya sembari tetap aktif sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP.

Peran Suharso makin penting di parpol saat terjadinya konflik PPP antara kubu Suryadadharma Ali dan Romahurmuziy. Suharso yang awalnya merupakan orang kepercayaan Suryadharma Ali bergabung dengan PPP kubu Romahurmuziy ketimbang PPP kubu Suryadharma Ali yang dipimpin oleh Djan Faried.

Setelah Pemilihan Presiden 2014, Suharso dan PPP kubu Romahurmuziy memilih bergabung dengan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada 19 Januari 2015, Suharso dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pascapenangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK pada pada Maret 2019, Suharso ditetapkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) DPP menggantikan Romahurmuziy untuk periode 2019–2021.

Setelah dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP, Suharso mengundurkan diri sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju.

Daftar Penghargaan

  • Realestate Creative Awards (RCA) 2019 sebagai Inspiring Person for People’s Housing Financing

Penghargaan

Suharso Monoarfa mendapat penghargaan Realestate Creative Awards (RCA) 2019. Ia dinobatkan sebagai Inspiring Person for People’s Housing Financing atas upayanya mengeluarkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program yang ia terbitkan semasa menjabat Menteri Perumahan Rakyat pada era Presiden SBY. Penghargaan itu diberikan oleh Majalah Indonesia Housing bersama DPD REI DKI Jakarta pada November 2019.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan data kemiskinan saat mengikuti rapat gabungan bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Calon Ibu Kota Negara

Ibu kota baru

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru. Lokasi ibu kota baru itu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare dan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru tersebut (Kompas, 27/8/2019).

Beberapa perencanaan telah disusun pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perencanaan itu adalah menyelesaikan dokumen Rencana Induk, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (RDTR KIPP) dan Urban Design Kawasan Ibu Kota Negara.

Untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara, pemerintah menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjadi Ketua Percepatan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebelumnya, Suharso juga menjadi Ketua Pelaksana Pemindahan Ibu Kota Baru. Tugas dari tim Percepatan IKN adalah melakukan finalisasi semua perencanaan pemerintah terkait ibu kota baru.

Suharso menyatakan proses perencanaan pembangunan ibu kota baru saat ini masih dalam tahap master plan. Pemerintah masih fokus menangani dampak penyebaran virus corona di dalam negeri. Meski demikian, ia menilai pemindahan ibu kota berpotensi menjadi penghela ekonomi apabila vaksin Covid-19 nantinya sudah ditemukan. Proyek pemindahan ibu kota ini akan menarik penanaman modal asing langsung dan tidak akan membebani APBN (Kompas, 18/7/2020).

Meski Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung mengenai pemindahan ibu kota pada pembacaan pidato mengenai RAPBN 2021 beserta nota keuangannya di sidang tahunan bersama MPR/DPR, Suharso Monoarfa mengatakan Ibu Kota Negara masih menjadi proyek yang sifatnya stand-by. Tahun ini bakal diselesaikan master plan dan rencana detail ibu kota negara. Suharso juga mengatakan bahwa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar tetap disiapkan, terutama pekerjaan yang terkait dengan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Biodata

Nama

Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa

Lahir

Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954

Jabatan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pendidikan

  • SDN Tretes II, Malang (1966)
  • SMPN 3, Malang (1969)
  • SMAN 1, Malang (1972)
  • Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973)
  • Fakultas Planologi ITB, Bandung (1978)

Karier

Instansi swasta

  • Peneliti/Project Leader Master Plan Pengembangan Bandung Raya, Penelitian dengan Lembaga Bantuan ITB (1976)
  • Peneliti/Project Leader Survey Tingkat Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan beberapa Kota Besar di Pulau Jawa, BRM Bandung (1978–1980)
  • Direktur Penerbitan IQRA Bandung (1979–1981)
  • General Manager PT First Nabel Supply (Gobel Group) (1981–1982)
  • Peneliti/Project Leader Studi Kelayakan Pabrik Gula di Sulawesi Utara, Tando Consultant (1981)
  • Peneliti/Project Leader Pengembangan Listrik Masuk Desa melalui Kelayakan Pembangunan Mini Hydro Plant BAPPENAS, NTB (1982)
  • Direktur Pengembangan Sumber Daya Anggota KOPINDO (1983–1986)
  • Peneliti/Project Leader Pengembangan Ulat Sutra di Sulsel Nusa Consultant (1986)
  • Peneliti/Project Leader Peningkatan Usaha KUD melalui Pendekatan Single Commodity Departemen Koperasi (1987)
  • Direktur Nusa Consultant (1988–1991)
  • Pemimpin Usaha Harian Majalah Mobil Motor (1991–2000)
  • Asisten Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama (1992–1994)
  • Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama (1994–1996)
  • Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995–1998)
  • Komisaris PT Batavindo Kridanusa (1996–2000)
  • Peneliti/Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional, KADIN (1996)
  • Direktur PT Bukaka Telekomindo International (1997–2000)
  • Komisaris Utama PT Agro Utama Global (1999–2002)

Legislatif

DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (2004–2009)

Pemerintahan

Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2011)

Menteri Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Maju (2019–2024)

Kiprah Organisasi

  • Wakil Ketua Bidang Seni dan Sastra Mesjid Salman ITB (1975)
  • Ketua Departemen Kegiatan Masyarakat DM ITB (1976–1977)
  • Ketua Presidium HPMI Gorontalo (1980–1986)
  • Anggota Pendiri Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) (1981)
  • Anggota Panel bidang Ekonomi Kirtranas Wanhankamnas (1982–1998)
  • Sekretaris Badan Kontak Pemuda Koperasi Dekopin (1984–1986)
  • Pengurus Perkumpulan Gorontalo Lamahu, Jakarta (1992–1997)
  • Pendiri dan Pengurus SUMO2301 (1993)
  • Bendahara Yayasan Mesjid Rancho Indah, Jakarta Selatan (1997–1999)
  • Anggota Majelis Pakar DPP PPP (1999)
  • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2015–2019)
  • Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2019–2021)

Penghargaan

Realestate Creative Awards (RCA) 2019. Ia dinobatkan sebagai Inspiring Person for People’s Housing Financing atas upayanya mengeluarkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Keluarga

Istri

Nurhayati Effendi

Anak

  1. Andhika Monoarfa
  2. Raushanfikri Monoarfa
  3. Ainy Syahputri Monoarfa

Sumber
Litbang Kompas

Butuh Informasi Terkini tentang Tokoh Ternama?

Butuh Informasi Terkini tentang Tokoh Ternama?

Daftarkan email Anda sekarang untuk mendapatkan informasi terkini tentang tokoh ternama.

close